1 / 72

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO. Pasal 2. T UJUAN.

will
Download Presentation

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

  2. Pasal 2 TUJUAN • MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP DAN KEPRIBADIAN PROFESIONAL PNS SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNS • MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN DALAM RANGKA :  MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI SERTA MENGANTISIPASI KEBUTUHAN ORGANISASI AKAN KETERAMPILANDAN KEAHLIAN DI MASA DATANG  MENGUATKAN ORGANISASI

  3. Siapayang diberi Tugas Belajar ?: PNS atau pns dpk di lingkungan kementerian pendidikan nasional Yang memiliki masa kerja sekurang- kurangnya 2 tahundan memenuhi persyaratan lain sesuai pasal 12 permendiknas nomor 48 tahun 2009

  4. Termasuk : • DOSEN BIASA :  DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/SEKOLAH TINGGI NEGERI DI DALAM NEGERI (DIBERIKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU)  DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 DI LUAR NEGERI  DIBERI IZIN OLEH MENTERI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ST NEGERI DI LUAR UNIT TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU/STRUKTURAL/TENAGA FUNGSIONAL UMUM (TENAGA ADMINISTRASI) DIBERI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI OLEH MENTERI

  5. Pasal 1 Pengertian A. TUGAS BELAJAR ADALAH • SUATU PENUGASAN BAGI PNS • DIBERIKAN OLEH PYB • MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI/SETARA • BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI • MENINGGALKAN TUGAS POKOK SEHARI-HARI • BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI .

  6. Siapayang boleh mendapat tugas belajar ?: Disamping itu MEREKA :  tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;  dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan jabatan fungsional;  diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.

  7. Pasal 26 B. BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI BUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI MELAINKAN LEBIH KE ARAH KEPENTINGAN INDIVIDU

  8. Pasal 26 ADALAH  PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PYB  MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU SETARA  BIAYA SENDIRI  DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGUPEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI  TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESEUAIAN IJAZAH KE DALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN.

  9. Pasal 26 BAGAIMANA DOSEN YANG BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI ? PASAL 26 AYAT (2) HURUF B PERMENDIKNAS NO 48 TAHUN 2009 DIBERIKAN APABILA TIDAK MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN DAN ATAU TUGAS SEHARI-HARI ?

  10. Pasal 26 PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : • Pasal 8 ayat (1) huruf b PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen bahwa dosen harus melaksanakan tridharma PT dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan beban kerja untuk : ◙ pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS ◙ pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 SKS

  11. Pasal 26 PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : b. Pasal 87 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa 1 semester terdiri atas 14 s.d. 16 minggu c. Lampiran II.a., Kemdiknas Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen bahwa perhitungan angka kredit kegiatan dosen persemester dengan memperhatikan jenis kegiatan dan beban kerja ideal seorang dosen yaitu ekuivalen dengan 40 jam perminggu.

  12. Pasal 26 PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : Akibatnya , seorang dosen belajar atas biaya sendiri termasuk tempat pelaksanaan studinya berbeda kota atau berjauhan dari kota tempat domisili perguruan tinggi asal dosen yang bersangkutan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan/atau tidak memenuhi minimal beban kerja yang harus dilaksanakan dalam 1 semester, sehingga kepada dosen yang bersangkutan tidak dapat diberikan izin belajar atas biaya sendiri melainkan pemberian tugas belajar (atas biaya sendiri)

  13. Pasal 26 PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : Oleh karenanya, Tunjangan fungsional, tunjangan profesi (bagi yang telah memperoleh tunjangan profesi), dan lauk pauk, dihentikan pembayarannya selama melaksanakan tugas belajar.

  14. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/M.K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA KAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA :  SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU  kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya., (pasal 26 ayat) 1)  secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya.  DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN; DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA :  DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAU  SEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS.

  15. KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999 PASAL 8 (1) DOSEN YANG SEDANG TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN DAN PADA SAAT SEBELUM TUGAS BELAJAR DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 1 TAHUN TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK KENAIKAN JABATANNYA, MAKA KENAIKAN JABATANNYA BARU DAPAT DITETAPKAN SETELAH 1 TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR. (2) Dosen yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 bulan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  16. Pasal 26 PRINSIPNYA HARUS MEMPERHATIKAN : BAGAIMANA PNS DOSEN YANG SUDAH HABIS MASA BELAJARNYA AKAN TETAPI BELUM SELESAI STUDINYA ? disini PIMPINAN UNIT KERJA MELAKUKAN KLARIFIKASI DAN VERIFIKASI ATAS KETERLAMBATANNYA :  Jika bukan atas kelalaian dan/atau kesengajaan, maka Pimpinan unit kerja dapat mengajukan perpanjangan masa tugas belajar; jika akibat kelalaian dan/atau kesengajaannya, maka Pimpinan unit kerja segera melakukan pemanggilan dalam kesempatan pertama agar yang bersangkutan segera kembali dan melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

  17. SIAPAYANG MENDAPATKAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR ? ADALAH PENGAJAR BIASA PADA PERGURUAN TINGGI YANG DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PADA FAKULTAS PASCA SARJANA DI DALAM NEGERI, SEBAGAIMANA KEPPRES RI NOMOR 57 TAHUN 1986 Petunjuk teknis pelaksanaan keppres tersebut adalah surat edaran kepala bakn nomor 08/se/1987 Ditindaklanjuti dengan keputusan kepala bakn nomor 40 tahun 1996 tentang perubahan ketentuan pelaksanaan tunjangan tugas belajar bagi dosen biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pasca sarjana sebagaimana diatur dalam se kepala bkn nomor 08/se/1987 tanggal 3 juni 1987

  18. Pasal 1 PASAL 2 • DOSEN BIASA YANG SEJAK DITETAPKAN KEPUTUSAN INI DITUGASKAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PASCA SARJANA UNTUK MENCAPAI S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI SESUAI KETENTUAN, DIBERIKAN TTB SESUAI KENTENTUAN YANG BERLAKU. • TTB BAGI DOSEN BIASA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1), DIBERIKAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI DAN ATAS PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BAKN • TTB SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), DIBAYARKAN MULAI BULAN KETUJUH SEJAK DINYATAKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DARI REKTOR UNIVERSITAS/INSTITUT/ SEKOLAH TINGGI NEGERI PENYELENGGARA PASCA SARJANA

  19. BAGAIMANA CARANYA ? MENGAJUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SEBELUM TUGAS BELAJAR DIMULAI; • BESAR TTB YANG DITERIMA SETIAP BULAN OLEH DOSEN BIASA SESUAI DENGAN JABATANNYA, BERDASARKAN (KEPPRES 65 TAHUN 2007) YAITU :  Guru Besar Rp. 1.350.000,-  Lektor Kepala Rp. 900.000,-  Lektor Rp. 700.000,-  Asisten Ahli Rp. 375.000,-

  20. PENGHENTIAN TTB Jika masa tugas belajar telah dicapai akan tetapi Dosen biasa yang bersangkutan tidak/belum berhasil menyelesaikan S2 atau S3 sesuai dengan pemberian tugas belajar, maka TTB yang bersangkutan dihentikan. Untuk menghindari terputusnya pemberian TTB bagi Dosen biasa yang telah menyelesaikan tugas belajar, maka selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, Rektor Universitas/Institut penyelenggara Pasca Sarjana harus mengeluarkan Surat Pernyataan/Pemberitahuan kepada Menteri Pendidikan Nasional sebagai bahan pejabat yang berwenang dalam penerbitan keputusan pengaktifan kembali dalam jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  21. PENGHENTIAN TTB  Pembayaran TTB bagi Dosen biasa dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya PNS yang bersangkutan :  tidak lagi melaksanakan tugas belajar atau tidak/belum berhasil berhasil menyelesaikan S2 atau S3 ;  DO atau tidak mampu mengikuti tugas belajar sesuai surat Rektor Universitas/institut penyelenggara Pasca Sarjana;  Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan PP 30 Tahun 1980;  Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan.

  22. 2. Pengertian PANGKAT PEGAWAI PELAJAR Pegawai Pelajar yang sebelum melaksanakan tugas belajar usul kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkat dalam keputusan TTB masih berdasarkan pangkat lama, maka apabila keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada waktu yang bersangkutan tugas belajar, besarnya TTB yang diberikan berdasarkan pangkat baru.

  23. Pasal 5 MASA BELAJAR • PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER/SETARA, 4 SEMESTER • PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, 6 SEMESTER

  24. Pasal 12 PERSYARATAN  PNS atau PNS dpk di lingkungan Kementerian; sehat jasmani dan rohani;  mempunyai DP3 minimal 2 tahun terakhir bernilai baik;  mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;  lulus seleksi/tes yang diwajibkan untuk program tugas belajar atau rekomendasi dari PT tempat tugas belajar dilaksanakan;  menandatangani perjanjian tugas belajar;  adanya jaminan pembiayaan tugas belajar;  mendapat persetujuan Sekretariat Negara RI untuk tugas belajar ke LN;  mendapat rekomendasi dari atasan langsung mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau administrasi atau bidang studi linar bagi tenaga fungsional;

  25. Pasal 12 6. PERSYARATAN • surat pernyataan tidak sedang : • menjalani CLTN; • melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; • Menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; • mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; • dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; • menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; • dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran; • melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar; • melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; • tidak pernah : • gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; • dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.

  26. Pasal 13 7. BATAS USIA MAKSIMAL : • 25 TAHUN UNTUK DI/DII/DIII ATAU SEDERAJAT • 25 TAHUN UNTUK S1 ATAU DIV • 37 TAHUN UNTUK MANGISTER ATAU YANG SETARA • 40 TAHUN UNTUK DOKTOR

  27. Pasal 14 8. HAK DAN KEWAJIBAN Hak : mendapat biaya tugas belajar; mendapat kenaikan pangkat; mendapat kenaikan gaji berkala; mendapat penilaian dalam DP3; mendapat tunjangan tugas belajar; masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.

  28. Pasal 15 7. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN : 1. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; 2. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; 3.melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggalkepada pimpinan unit kerja; 4. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker; 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;

  29. Pasal 15 7. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN : 7. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat2-nya 6 bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir; 8. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; 9. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; 10. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar 11. melaksanakan ikatan dinas (2n+1 di LN dan 1n+1 di DN) di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku;

  30. Pasal 15 7. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN : • membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar : (a) gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; (b) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; (c) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; (d) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; (e) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar.

  31. Pasal 17 SiklusPemberian Tugas Belajar 10. PROSEDUR DALAM NEGERI TindakanPerbaikan Usul Tidak Lengkap Usul Lengkap PROSES REKTORAT USULsblm 3 bln PROSES ROPEG Penetapan SK TTB Pengiriman SK TTB UNIT REKTORAT R E N C

  32. Pasal 17 10. PROSEDUR LUAR NEGERI TindakanPerbaikan USUL KE SETNEG DITJEN DIKTI Rekomendasi BIRO KEPEG BIRO PKLN UNIT REKT R E N C Usul Lengkap Usul Tidak Lengkap PROSES REKTORAT usulsblm 3 bln

  33. Pasal 17 SiklusPenetapan SK TTB 10. PROSEDUR TindakanPerbaikan MENPAN DISETUJUI Usul Lengkap Usul Tidak Lengkap PROSES USUL Rektoratsblm 3 bln PROSES ROPEG UNIT REKTORAT R E N C Penetapan SK TTB Pengiriman SK TTB

  34. Pasal 18, 21 11. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ? KARENA PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN SEDANGKAN PEMBERIAN TTB BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR JADI NANTI AKAN TERPISAH SK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SK PEMBERIAN TTB

  35. Pasal 18, 21 9. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR Pasal 19 : ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar. ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila : a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar bukan atas kesalahannya; b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di LN; c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja; d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan; ayat (5) : perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun.

  36. Pasal 18, 21 PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN : • Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar; • Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; • tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; • Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri; • tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; • Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar;

  37. Pasal 18, 21 PEMBATALAN TUGAS BELAJAR g. setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti; h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya; i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; j. Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain.

  38. Pasal 18, 21 9. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (3) : sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar di tambah 100%.

  39. Pasal 18 12. KEWENANGAN BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR OLEH : • SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH • KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/a KE BAWAH • KEPALA BAGIAN PADA BIRO KEPEGAWAIAN BAGI PNS GOLONGAN RUANG III/d KE BAWAH

  40. 10. KEWENANGAN Pasal 18 KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI OLEH :  SEKRETARIS JENDERAL BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH  KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIS PADA UNIT UTAMA, PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASIUMUM BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/C KE BAWAH  DIREKTUR POLITEKNIK, SEKRETARIS PELAKSANA KOPERTIS BAGI PNS GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH DI LINGKUNGAN MASING-MASING

  41. Pasal 22 PEMBINAAN  SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA LAIN DALAM HAL : • BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG DIBERIKAN; • DO; • TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA PIMPINANNYA; • SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK KEMBALI KE TEMPAT ASAL;

  42. Pasal 23 14. PENGAKTIFAN KEMBALI di dalam negeri ATAU di luar negeri : • Pegawai Pelajar pada kesempatan pertama atau paling lambat 1 bulan setelah menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajarnya wajib membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada mendiknas u.p. Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada :  Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;  Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;  Pimpinan unit kerja.  Pimpinan unit atau upt tempat Pegawai Pelajar bertugas pada Universitas/ Institut Negeri, Sekolah Tinggi Negeri, Politeknik Negeri, Kopertis, itjen, ditjen, balitbang, dan setjen, mengajukan usul pengaktifan kembali kepada Pimpinan unit kerja dalam hal ini Rektor atau Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum pada Universitas/Institut Negeri, Ketua atau Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum pada Sekolah Tinggi Negeri, Direktur pada Politeknik Negeri, Koordinator Kopertis atau Sekretaris Pelaksana pada Kopertis, Sekretaris itjen, Sekretaris ditjen, Sekretaris Balitbang, dan Kepala Biro Umum setjen kemdiknas;

  43. Pasal 23 12. PENGAKTIFAN KEMBALI DIDALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI : • PIMPINAN UNIT KERJA MENGAJUKAN USUL KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN, DENGAN MELAMPIRKAN : • asli laporan tertulis; • foto kopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; • foto kopi surat keputusan jabatan fungsional terakhir; • foto kopi surat keputusan tugas belajar; • foto kopi DP3 satu tahun terakhir; • foto kopi surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara Republik Indonesia bagi Pegawai Pelajar di luar negeri; • foto kopi ijazah yang diperoleh. Kelengkapan berkas selain laporan tertulis, harus disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja masing-masing.

  44. Pasal 24, 25 15. MONEV • MONITORING WAJIB DILAKUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA • HASIL MONITORING TUGAS BELAJAR DILAPORKAN KEPADA MENTERI TEMBUSAN Kepala Biro Kepegawaian: • evaluasi dilakukan terhadap pegawai pelajar, lembaga, dan program tugas belajar • EVALUASI DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL U.P BIRO KEPEGAWAIAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM 1 TAHUN; • HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KEPADA MENDIKNAS • DILAPORKAN KEPADA MENDIKNAS MELALUI SEKRETARIS JENDERAL

  45. Pasal 29 16. SANKSI BAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20 PELANGGARAN DISIPLIN PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

  46. SURAT EDARAN MENDIKNAS NOMOR 4159/A4.3/KP/2010 TANGGAL 27 JANUARI 2010 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan tetapi bagi mereka yang pada saat berlaku efektif Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009, telah berusia di atas 37 tahun tetapi kurang dari 55 tahun, masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas belajar sampai tahun 2015.

  47. Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;  tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker;  tidakmelaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;  tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;  tidakmengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

  48. 17. Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak memiliki keputusan tugas belajar dan tunjangan tugas belajar; hanya memiliki surat penugasan dari rektor atau dekan memperpanjang tugas belajar tanpa melalui prosedur merubah sendiri program studi tanpa melalui prosedur tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai masa tugas belajar  tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya atau jabatan strukturalnya masih menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi dan lauk pauk tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai dosen dan lain-lain

  49. 18. TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA • KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

  50. 19. Kewajiban Pejabat Dalam Melakukan Pembinaan Bagi Pegawai Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya  Melakukan monitoring pelaksanaan tugas belajar  Meminta laporan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester  Memanggil secara patut ke alamat pegawai pelajar  Melakukan BAP  Mengembalikan/menyetor sebagai ganti rugi biaya tugas belajar ditambah 100% ke kas negara;  Menjatuhkan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

More Related