1 / 33

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Disampaikan pada Kegiatan Penyegaran PPNS di Polres Banggai , Agustus 2009. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. Nama : Fery Sujarman , SH, S.Pd NIP : 196605171994031011 Pangkat / Gol . : Penata Tk.I , III/d

forrest-barr
Download Presentation

PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEDOMAN PEMBINAANPENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DisampaikanpadaKegiatanPenyegaran PPNS diPolresBanggai, Agustus 2009

  2. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Nama : FerySujarman, SH, S.Pd NIP : 196605171994031011 Pangkat/Gol. : PenataTk.I, III/d Jabatan : KabagHukumdanPerundang-UndanganSetdaKab. Banggai. Diklat PPNS : Bogor, 2007. Status : Kawin, I/I Alamat : Jl. Tadulako No. 192 DesaBoyou- Luwuk 94719

  3. DASAR HUKUM KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  NOMOR 06 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

  4. PEMBINAAN PPNS PENGERTIAN DASAR : • PENYIDIK adalahPejabatPolisi Negara Republik Indonesia atauPejabatPegawaiNegeriSipiltertentu yang diberiwewenangkhususolehUndang-undanguntukmelakukanpenyidikan . • PEGAWAI NEGERI SIPIL yang selanjutnyadisingkatdengan PNS adalahPegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksuddalamUndang-undangNomor 43 Tahun 1999 tentangperubahanatasUndang-undangNomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokokKepegawaian. • PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH yang selanjutnyadisingkat PPNS Daerah, adalahPejabatPegawaiNegeriSipiltertentudiLingkunganPemerintah Daerah yang diberiwewenangkhususolehUndang-undanguntukmelakukanpenyidikanataspelanggaranPeraturan Daerah. PENYIDIK POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA yang selanjutnyadisingkatPenyidik POLRI adalahPejabatPolisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberiwewenangkhususolehUndang-undanguntukmelakukanpenyidikan .

  5. PEMBINAAN PPNS • PENYIDIKANadalahserangkaiantindakanpenyidikdalamhaldanmenurutcara yang diaturdalamUndang-undangNomor 8 Tahun 1981 untukmencarisertamengumpulkanbukti yang denganbuktiitumembuatterangtentangtindakpidana yang terjadidangunamenemukantersangkanya. • PEMERINTAH DAERAH adalahPemerintah Daerah PropinsiatauPemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;  • KEPALA DAERAH adalahGubernuratauBupati /Walikota; • PERATURAN DAERAH adalahPeraturan Daerah PropinsiatauPeraturan Daerah Kabupaten/Kota ;

  6. KEDUDUKAN PNS • SesuaiKetentuanPasal 2 KeputusanmenteridalamnegeriNomor 06 Tahun 2003 tentangPedomanPembinaanPenyidikPegawaiNegeriSipildiLingkunganPemerintah Daerah : PPNS Daerah berkedudukandibawahdanbertanggungjawabkepadaKepala Daerah

  7. TUGAS PPNS [ Pasal 3 KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 06 Tahun 2003 ] • PPNS Daerah mempunyaitugasmelakukanpenyidikanataspelanggaranPeraturan Daerah. • Dalampelaksanakantugastersebutdiatas PPNS Daerah beradadibawahkoordinasidanpengawasanPenyidik POLRI.

  8. WEWENANG PPNS • MenerimalaporanataupengaduandariseseorangmengenaiadanyatindakpidanaataspelanggaranPeraturan Daerah ; • Melakukantindakanpertamadanpemeriksaanditempatkejadian ; • Menyuruhberhentiseseorangdanmemeriksatandapengenaldiritersangka; • Melakukanpenyitaanbendaatausurat; • Mengambilsidikjaridanmemotretseseorang; • Memanggiloranguntukdidengardandiperiksasebagaitersangkaatausaksi ;

  9. WEWENANG PPNS • Mendatangkanorangahli yang diperlukandalamhubungannyadenganpemeriksaanperkara ; • Mengadakanpenghentianpenyidikansetelahmendapatpetunjukdaripenyidikbahwatidakterdapatcukupbuktiatauperistiwatersebutbukanmerupakantindakpidanadanselanjutnyamelaluipenyidikmemberitahukanhaltersebutkepadapenuntutumum, tersangkaataukeluarganya; • Mengadakantindakan lain menuruthukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

  10. BUKAN WEWENANG PPNS Daerah tidakberwenanguntukmelakukanpenangkapanataupenahanan

  11. HAK PPNS • Pasal 5 • PPNS Daerah disampingmemperolehhak-haknyasebagai PNS sebagaimanadimaksuddalamUndang-undangNomor 43 Tahun 1999, dapatdiberikanuanginsentif. • Besarnyauanginsentifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkandenganPeraturan Daerah danmemperhatikankondisidankemampuankeuangan Daerah.

  12. KEWAJIBAN PPNS • Pasal 6 PPNS Daerah sesuaidenganbidangtugasnyamempunyaikewajiban : • Melakukanpenyidikan, menerimalaporandanpengaduanmengenaiterjadinyapelanggaranatasPeraturan Daerah; • MenyerahkanhasilpenyidikankepadaPenuntutUmummelaluiPenyidik POLRI dalamwilayahhukum yang sama ; • MembuatBeritaAcarasetiaptindakandalamhal : • Pemeriksaantersangka ; • Pemasukanrumah ; • Penyitaanbarang ; • Pemeriksaansaksi ; • Pemeriksaantempatkejadian. • MembuatlaporanpelaksanaantugaskepadaKepala Daerah melaluiPimpinan Unit kerjamasing-masing.

  13. PENGANGKATAN PPNS • Pasal 7 • Pengangkatan PPNS Daerah PropinsidiusulkanolehGubernurkepadaMenteriKehakimandan HAM melaluiMenteriDalamNegeri, dalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeri. • Pengangkatan PPNS Daerah Kabupaten/Kota diusulkanolehBupati/WalikotakepadaMenteriKehakimandan HAM melaluiMenteriDalamNegeri, dalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeridengantembusankepadaGubernur. • KeputusanPengangkatan PPNS Daerah sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan (2) ditetapkandenganKeputusanMenteriKehakimandan HAM setelahmendapatpertimbangandariJaksaAgungdan KAPOLRI .

  14. SYARAT PENGANGKATAN PPNS • Pasal 8 • Syarat-syaratpengangkatanPegawaiNegeriSipilmenjadiPenyidikPegawaiNegeriSipil Daerah terdiridari : • Pangkatserendah-rendahnyaPengaturMuda Tingkat I (II/b) ; • Pendidikanserendah-rendahnyaSarjanaMuda (D3); • Ditugaskandibidangteknisoperasional ; • Telah lulus pendidikankhususdibidangpenyidikan ; • DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahunberturut-turutdengannilai rata-rata baik ; • SehatjasmanidanrohanidandibuktikandengansuratketeranganDokter.

  15. Pasal 9 • UsulanPengangkatan PPNS Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 7 harusmelampirkan : • Photo copy Peraturan Daerah yang menjadidasarhukumpemberiankewenangansebagaiPenyidikPegawaiNegeriSipil yang diusulkan ; • SuratKeterangan Wilayah kerjaPenyidikPegawaiNegeriSipil yang diusulkan. • Photo copy Ijazahterakhir yang dilegalisir; • Photo copy KeputusanPengangkatanJabatan/Pangkatterakhir yang dilegalisir ; • Photo copy DaftarPenilaianPelaksanaanPekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahunterakhirberturut-turut yang dilegalisir ; • Photo copy SuratTandaTamatPendidikandanPelatihan (STTPP) PendidikanKhususdiBidangPenyidikan yang dilegalisir ; • SuratKeteranganDokter yang menyatakanPegawaiNegeriSipil yang bersangkutanberbadansehat. • Lampiranusulansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dibuatmasing-masingdalamrangkap 4 (empat). KelengkapanBerkasPersyaratan :

  16. MUTASI PPNS • Pasal 10 • Mutasi PPNS Daerah diLingkunganKabupaten/Kota ditetapkanolehBupati/Walikota. • Mutasi PPNS Daerah antarKabupaten/Kota dilingkunganPemerintahPropinsi, ditetapkanolehGubernur. • Mutasi PPNS Daerah antarPropinsi, ditetapkanolehMenteriDalamNegeridalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeri. • Mutasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) dilaporkankepadaMenteriDalamNegeridalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeridantembusannyakepadaMenteriKehakimandan HAM.

  17. PEMBERHENTIAN PPNS • Pasal 11 • PPNS Daerah diberhentikandarijabatannyakarena : • berhentisebagaiPegawaiNegeriSipil ; • ataspermintaansendiri ; • melanggardisiplinkepegawaian; • tidaklagimemenuhisyaratsebagai PPNS Daerah dan • meninggaldunia.

  18. PEMBERHENTIAN PPNS • Pasal 12 • PemberhentianPPNS Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 11, dilingkunganPropinsidiusulkanolehGubernurkepadaMenteriKehakimandan HAM melaluiMenteriDalamNegeridalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeri. • Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 11 dilingkunganKabupaten/Kota diusulkanolehBupati/WalikotakepadaMenteriKehakimandan HAM melaluiMenteriDalamNegeridalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeridengantembusankepadaGubernur. • Usulpemberhentian PPNS Daerah sebagaimanadimaksuddalamPasal 11 harusdisertaidenganalasan-alasandanbuktipendukungnya.

  19. PEMBERHENTIAN PPNS • Pasal 13 KeputusanPemberhentian PPNS Daerah ditetapkanolehMenteriKehakimandan HAM.

  20. SUMPAH JANIJI DAN PELANTIKAN PPNS • Pasal 14 • Sebelumpelantikan, PPNS Daerah harusmengucapkansumpah/janji. • Pasal 15 • Pelantikan PPNS Daerah diLingkunganPemerintahPropinsidilakukanolehGubernurataupejabat yang ditunjuk. • Pelantikan PPNS Daerah dilingkunganPemerintahKabupaten/Kota dilakukanolehBupati/Walikotaataupejabat yang ditunjuk • Pasal 16 • Tata carapelantikandansumpah/janji PPNS Daerah terdiridari : • PembacaanKeputusanPengangkatan PPNS; • PengucapanSumpah/JanjidihadapansaksiRohaniawan; • PenandatangananBeritaAcaraSumpah/JanjidanPelantikan • Pelantikan

  21. KARTU TANDA PENGENAL • Pasal 19 • PegawaiNegeriSipil yang telahdiangkatsebagai PPNS Daerah, harusmempunyaiKartuTandaPengenal. • KartuTandaPengenal PPNS PropinsiditandatanganiolehGubernurdandapatdidelegasikankepadaSekretaris Daerah PropinsiatauKepala Biro Hukum • KartuTandaPengenal PPNS Kabupaten/Kota ditandatanganiolehBupati/WalikotadandapatdidelegasikankepadaSekretaris Daerah Kabupaten/Kota atauKepalaBagianHukum. • KartuTandaPengenalsebagaimanadimaksudpadaayat (1) berlakuselama 5 (lima) tahun, terhitungsejaktanggaldikeluarkan.

  22. BENTUK KARTU TANDA PENGENAL PPNS KABUPATEN BANGGAI • Bentukempatpersegipanjang ; • Panjang 9,5 Cm, Lebar 6,5 Cm ; • WarnaKartubagiandepanputihdanbagianbelakanghijau ;

  23. TAMPILAN DEPAN KTP PPNS KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

  24. TAMPILAN BELAKANG KTP PPNS - Nomor: ………………… NIP : ……………………. - Nama : ………………… - Pangkat : ………………… - Jabatan : ………………… - KeputusanMenteri KehakimandanHAM : ………………… - Nomor : ……………….. - PPNS pada : ………………… - Berlakusampai Tanggal : ……………….. GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA/SEKDA/KARO HUKUM /KABAG HUKUM, (NamaLengkap) NIP

  25. PERPANJANGAN KTP • SetelahhabismasaberlakuKartuTandaPengenalsebagaimanadimaksuddalamPasal 14 ayat (4) dapatdiusulkanperpanjangan. • PerpanjanganKartuTandaPengenalsebagaimanadimaksudpadaayat (1), harusdiajukanselambat-lambatnyadalamwaktu 2 (dua) minggusebelumberakhirmasaberlakuoleh Unit Organisasi PPNS kepadaKepala Biro HukumSekretariat Daerah Propinsiuntuk PPNS Propinsi. • PerpanjanganKartuTandaPengenalsebagaimanadimaksudpadaayat (1), harusdiajukanselambat-lambatnyadalamwaktu 2 (dua) minggusebelumberakhirmasaberlakuoleh Unit Organisasi PPNS kepadaKepalaBagianHukumSekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk PPNS Kabupaten/Kota. • PerpanjanganKartuTandaPengenalsebagaimanadimaksudpadaayat (1), dalamwaktu 14 (empatbelas) hariterhitungsejaktanggalditerimanyapermohonanperpanjangan, harussudahselesaidiprosespenerbitanolehKepala Biro HukumSekretariat Daerah PropinsidanKepalaBagianHukumSekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

  26. PERPANJANGAN KTP • PerpanjanganmasaberlakuKartuTandaPengenalsebagaimanadimaksudpadaayat (2) danayat (3) ditandatanganiolehKepala Biro HukumatasnamaSekretaris Daerah Propinsibagi PPNS Propinsi, danKepalaBagianHukumKabupaten/Kota atasnamaBupati/Walikotabagi PPNS Kabupaten/Kota. • PenggantianKartuTandaPengenalkarenamutasisebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (1), diterbitkanolehBupati/walikotadalamhaliniSekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi PPNS Kabupaten/Kota. • PenggantianKartuTandaPengenalkarenamutasisebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (2) , diterbitkanolehGubernurdalamhaliniSekretaris Daerah Propinsibagi PPNS Propinsi. • PenggantianKartuTandaPengenalkarenamutasisebagaimanadimaksuddalamPasal 10 ayat (3) , diterbitkanolehMenteridalamNegeridalamhaliniSekretarisJenderalDepartemenDalamNegeri.

  27. PERPANJANGAN KTP • Pasal 21 • PerpanjanganKartuTandaPengenalsebagaimanadimaksuddalamPasal 15 ayat (1) Usulannyaharusdilengkapi : • Photo copy KartuTandaPengenal yang telahhabismasaberlakunya ; • Photo copy SuratKeputusanPengangkatansebagai PPNS Daerah; • Photo copy SuratKeputusanPengangkatanterakhirdalamjabatan/pangkatPegawaiNegeriSipil ; • Photo copy DP3 untuk 1 tahunterakhir ; • Pas photo ukuran 2 x 3 Cm berwarna (dasarmerah) sebanyak 2 (dua) lembar ; • Kelengkapansebagaimanadimaksudhuruf a s/d dmasing-masingdalamrangkap 2 (dua).

  28. PELAKSANAAN PENYIDIKAN • Pasal22 SetiapPPNS Daerah dalammenjalankantugaspenyidikanharusdilengkapidenganSuratPerintahPenyidikan. SuratPerintahPenyidikanditandatanganiolehatasan PPNS Daerah.

  29. PEMBINAAN PPNS

  30. PEMBINAAN UMUM • Pasal 24 • PembinaanUmumPPNS dilakukanolehMenteriDalamNegeri. • PembinaanUmumtersebutberupapemberianpedoman, bimbingan, pelatihan, arahandansupervisi yang berkaitandenganpemberdayaan PPNS Daerah.

  31. PEMBINAAN TEKNIS PembinaanTeknis PPNS dilakukanolehMenteriKehakimandan HAM, KapolridanJaksaAgungsesuaidengantugasdanfungsimasing-masing.

  32. PEMBINAAN OPERASIONAL • Pasal 26  • (1) PembinaanOperasionalsebagaimanadimaksuddalampasal 20 huruf c dilakukanoleh : • Gubernurbagi PPNS Daerah dilingkunganPemerintah Daerah PropinsibekerjasamadenganInstansiterkait ; • Bupati/Walikotabagi PPNS Daerah dilingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerjasamadenganInstansiterkait. • PembinaanOperasionalsebagaimanadimaksudpadaayat (1), berupapetunjukteknisOperasional PPNS Daerah diLingkunganPemerintahPropinsidanPemerintahKabupaten/Kota .

  33. SEKIAN DAN TERIMA KASIH

More Related