Bandung , 12 -15 Mei 2014 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

1. HASIL WORKSHOP Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Fasyankes yang Aman terhadap Kedaruratan dan Bencana Bandung, 12 -15 Mei 2014 Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan

2. DEFINISI FASYANKES YANG AMAN(WHO) Fasyankes yang siap untuk menyelamatkan nyawa serta melanjutkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar untuk masyarakat, pada saat kedaruratan maupun bencana. Kegiatannya : • Melindungi keselamatan pasien dan petugas kesehatan dengan memastikan ketahanan struktural dari fasyankes. • Memastikan fasyankes dan pelayanan kesehatan tetap berfungsi pada kondisi kedaruratan maupun bencana. • Mengembangkan upaya peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan institusi

3. LATAR BELAKANG INTERNASIONAL Resolusi WHA-65, IHR 2005, Deklarasi Kathmandu(2009), Implementation Plan for OIC SHPA (2014-2023) Mengembangkan program RS yang aman terhadap kedaruratan dan bencana termasuk terhadap bahan-bahan berbahaya (kimia, biologi, radiologi dan nuklir) NASIONAL UU No. 24/2007, UU No. 44/2009, Permenkes No. 64/2013

4. LATAR BELAKANG Salah satu program PPKK tahun 2014 yaitu menyusun Pedoman Penyelenggaraan Fasyankes yang Aman terhadap Kedaruratan dan Bencana. Kegiatannya : • Workshop di Bandung, 12 – 15 Mei 2014 • Penyusunan Draft 1 dan 2 (Juli – Agustus) • Uji coba ke Prov. Jawa Barat dan Sulawesi Selatan • Finalisasi pedoman (Oktober – November)

5. TUJUAN PEDOMAN Terwujudnya penyelenggaraan fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana, di mana hal tersebut : • Terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah • Implementatif sesuai dengan kondisi serta permasalahan di lapangan serta sinergis dengan peraturan perundangan lainnya yang berlaku • Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada (ABG for CE)

6. PELAKSANAAN WORKSHOP • Di Bandung, 12 -15 Mei 2014 • Tujuan : Mendapatkan masukan untuk penyusunan pedoman, meliputi : • Prinsip dasar penyelenggaraan fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana. • Kebijakan dan strategi • Sumber-sumber daya yang dibutuhkan

7. PESERTA • Pesertayang hadirberjumlah58 orang yaitu : • Pemerintah Pusat : Kemenkes dan lintas sektor terkait • Pemerintah Daerah : Dinkes Provinsi • RSUPdan RSUD • Fakultas kedokteran di sejumlah provinsi • World Bank.

8. NARASUMBER DAN PEMBAHAS • Narasumber dan pembahas yang hadirberjumlah19orang yaitu : • Pemerintah Pusat : Kemenkes, KARS dan Kemen PU • Pemerintah Daerah : Pemda Prov. DI Yogyakarta dan Pemda Kab. Bantaeng Prov. Sulawesi Selatan • Akademisi dan Praktisi : RS Sanglah, RS Hasan Sadikin, Universitas Brawijaya, Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, • Organisasi nasional : Asosiasi Pengusaha Indonesia, Perhimpunan RS Seluruh Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) • Organisasi Internasional : World Health Organization dan World Bank.

9. PERMASALAHAN BERDASARKAN HASIL WORKSHOP Telah terdapat sejumlah kebijakan terkait penerapan safe health facilities baik dari sisi struktural, non struktural maupun fungsional. Namun penerapannya masih jauh dari harapan. Mengapa? • Kurangnya peraturan/peraturan yang ada belum sesuai dengan kebutuhan  apa saja? • Peraturan terlalu lemah  PP/Perpres?? • Kurangnya pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada  akademisi, swasta, LSM, internasional, dll • Kurangnya Political will dari Pemda maupun pemerintah pusat

10. HASIL WORKSHOPPRINSIP DASAR • Penerapan safe health facilities tidak bisa hanya diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri namun membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah serta sektor-sektor terkait lainnya • Penerapan safe health facilities tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, namun membutuhkan dukungan dari pihak swasta, akademisi, LSM maupun lembaga internasional

11. HASIL WORKSHOPRUMUSAN KEBIJAKAN • Pemerintah wajib menyusun dan menetapkan standar dan indikator mengenai fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana meliputi struktural, non struktural dan fungsional. • Pemerintah daerah wajib melaksanakan standar dan indikator yang ditetapkan dengan memperhatikan ancaman bencana di wilayah masing-masing. • Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana berdasarkan standard dan indikator yang ditetapkan.

12. HASIL WORKSHOPRUMUSAN KEBIJAKAN • Sebagai bentuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi, Pemerintah wajib melakukan penilaian terhadap fasyankes yang sudah ada. • Standard dan indikator fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana merupakan bagian dari persyaratan dalam pemberian akreditasi dan izin mendirikan fasyankes. • Pembiayaan fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana merupakan tanggung jawab pemilik RS (pemerintah, swasta, BUMN, TNI/Polri) serta bisa memanfaatkan hibah dari masyarakat, swasta, lembaga internasional maupun pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

13. HASIL WORKSHOPSTANDAR SUMBER DAYA • Fasyankes yang aman siap untuk menghadapi bencana internal maupun eksternal • SDM yang disiapkan memiliki kompetensi kegawatdaruratan dan bencana • Sarana dan prasarana fasyankes yang aman mengikuti standar manajemen fasilitas kesehatan yang disusun oleh Kemenkes • Pembiayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM dan sarana prasarana sesuai standard yang ditetapkan

14. REKOMENDASI • Pengintegrasian kebijakan melalui : • “Pedoman Fasyankes yang Aman terhadap Kedaruratan dan Bencana” akan dipayungi melalui Peraturan Pemerintah (PP) / Peraturan Presiden (Perpres). • Mengusulkan agar kebijakan tentang fasyankes yang aman masuk dalam revisi peraturan perundangan tentang pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah (revisi UU No. 32/2004, PP No. 38/2007, PMK No. 922/2008) • Menyusun SK Bersama Kementerian dan atau MoU lintas K/L terkait fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana

15. REKOMENDASI • Review kebijakan, pedoman, standard dan protap terkait penyelenggaraan fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana • Membentuk forum komunikasi jejaring terkait fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana (“Working Group”) yang ditetapkan melalui SK Menkes.

16. REKOMENDASI • Forum komunikasi jejaring terkait fasyankes yang aman terhadap kedaruratan dan bencana (“Working Group”) melibatkan K/L terkait, akademisi, LSM, POLRI TNI, MitraInternasional, AsosiasiProfesi, danPerwakilan/TokohMasyarakat. • Forum ini didukung oleh Tim Sekretariat • Usulan program “Working Group” dan tim sekretariat telah disusun dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya.

17. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI • Berkonsultasi dengan Biro Hukor Kemenkes untuk penyusunan PP atau Perpres serta pengusulan kebijakan fasyankes yang aman agar dapat masuk ke revisi UU No. 32/2004 maupun PP No. 38/2007 • Bekerja sama dengan Universitas Hasanudin untuk menyusun naskah akademik PP/Perpres

18. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI • Menyelenggarakan workshop untuk pembentukan Forum komunikasi, bekerja sama dengan World Bank • Melanjutkan proses penyusunan pedoman dengan memasukkan hasil rumusan workshop.

19. CENTER FOR HEALTH CRISIS MANAGEMENT • Ministry of Health of Republic of Indonesia • Phone. 021-5265043, 5210411, 5210420, 5210394 • Fax. 021-5271111, 5210395 • Call Center : 081212123119/02150141119 • SMS Gateway : 081210000170 • Radio Freq collaboration with RAPI • Frequency HF : 11.415 MHZ • Frequency 2m FHV : 143.333 MHZ • Frequency ITKP : 143.000 MHZ • E-mail : ppkdepkes@yahoo.com • Website : www.penanggulangankrisis.depkes.go.id TERIMA KASIH