1 / 117

PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015. Pada Acara :. Palangka Raya, 17 Februari 201 1. OUTLINE.

timothy-mendez
Download Presentation

PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAPARAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 Pada Acara: Palangka Raya, 17 Februari 2011

  2. OUTLINE • Proses Penyusunan RPJMD sesuai Permendagri 54 Tahun 2010 • Substansi Perda tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 • Permasalahan dan Isu-isu Strategis • Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran • Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah • Kerangka Pendanaan RPJMD 2010-2015 • Indikator Kinerja Daerah a. Aspek Kesejahteraan Masyarakat b. Aspek Pelayanan Masyarakat c. Aspek Daya Saing

  3. Proses Penyusunan RPJMD sesuai Permendagri No 54 Tahun 2010 1

  4. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI (Lampiran III Permendagri No.54 2010) Persiapan Penyusunan RPJMD Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD PROV Perumusan Strategi dan arah kebijakan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Pengolahandata dan informasi VISI, MISI dan Program KDH Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Rancangan RPJMD PerumusanPenjelasan visi dan misi Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Hasil evaluasi capaianRPJMD Musrenbang RPJMD Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW prov. lainnya Penelaahan RPJMNdan RPJMD Provinsidaerahlainnya Penetapan Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir RPJMD PerumusanTujuandan Sasaran Analisis isu-isu strategis Analisis Gambaranumumkondisidaerah Pembahasan dgn SKPD Provinsi Konsultasi rancangan akhirRPJMD dengan MENDAGRI Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD Penyelarasan program prioritasdankebutuhanpendanaan

  5. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI Rancangan Awal Musrenbang Rancangan Akhir Penetapan Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD Persiapan Rancangan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perumusan Ranc. Awal Perumusan Ranc. Perda Perumusan Ranc. Akhir Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Awal RPJMD Gubernur Mendagri Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD Konsultasi & penyemp. Konsultasi & Penyemp. Program & pagu indikatif Perda RPJMD Rancangan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Ranc. Renstra SKPD TAHAPAN PENYUSUNAN Renstra SKPD PROVINSI

  6. Substansi Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 2

  7. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Prov. Kalteng Tahun 2010-2015 ini meliputi Batang Tubuh, Penjelasan dan Lampiran (Substansi RPJMD) sebagai berikut: • BATANG TUBUH BAB I Ketentuan Umum terdiri dari 1 pasal (Pasal 1) BAB II Ruang Lingkup RPJM Daerah terdiri dari 2 pasal (Pasal 2 dan Pasal 3) BAB III Sistematika RPJM Daerah terdiri dari 2 pasal (Pasal 4 dan Pasal 5)

  8. BAB IV Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 1 pasal (Pasal 6) BAB V Perubahan Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari 3 pasal (Pasal 7, 8 dan Pasal 9) BAB VI Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal (Pasal 10 dan Pasal 11)

  9. B. PENJELASAN I. Umum II. Pasal demi pasal • LAMPIRAN (Substansi RPJMD) BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BAB VIIKEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KERANGKA PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PENUTUP

  10. Sistematika Penulisan RPJMD Provinsi Kalteng Tahun 2010-2015 • BAB I. PENDAHULUAN • 1.1. LatarBelakang • 1.2. DasarHukumPenyusunan • 1.3. HubunganAntardokumen • 1.4. SistematikaPenyusunan RPJMD • 1.5. MaksuddanTujuan • BAB II.GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH • 2.1. AspekGeografidanDemografi • 2.2. AspekKesejahteraanMasyarakat • 2.3. AspekPelayananUmum • 2.4. AspekDayasaing Daerah

  11. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN • 3.1 KinerjaKeuanganMasaLalu • 3.1 KebijakanPengelolaanKeuanganMasaLalu • 3.2 KerangkaPendanaan • BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS • 4.1 Permasalahan Pembangunan • 4.2 IsuStrategis • BAB V.VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN • 5.1 Visi • 5.2 Misi • 5.3 Tujuan dan Sasaran

  12. BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN • 6.1 Arah Kebijakan • 6.2 Strategi • BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH • 7.1 Kebijakan Umum • 7.2 Program Pembangunan Daerah • BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KERANGKA PENDANAAN • 8.1 Program Prioritas • 8.2 Pagu indikatif

  13. BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH • 9.1 AspekKesejahteraanMasyarakat • 9.2 AspekPelayananUmum • 9.3 AspekDayaSaing Daerah • BAB X PENUTUP • 10.1 Pedoman Transisi • 10.2 Kaidah Pelaksanaan

  14. Permasalahan dan Isu Strategis 3

  15. I. PERMASALAHAN • A. Penyediaan infrastruktur • B. Pengembangan Ekonomi lokal • C. Kualitas dan keterjangkauan Pendidikan • D. Kesejahteraan Sosial • E. Pengembangan Kapasitas Birokrasi • F. Masalahpengelolaansumberdayaalam • II. ISU STRATEGIS • A.Kebijakan internasional • B. Kebijakan Nasional • C. Kebijakan regional • D. KomitmenInternasionalterhadapAdaptasidanMitigasiPerubahanIklim Global 

  16. A. Masalah penyediaan Infrastruktur • Belumterwujudnyasistemdanjaringantransportasi, komunikasi, daninformatika yang mendukungaktifitasekonomikerakyatan. • Masihterbatasnyainfrastrukturpengairan yang mendukungketahananpangan • Belumoptimalnyapemanfaatansumberenergiuntukmasyarakat. • Masihrendahnyakualitasinfrastrukturterutamaprasaranajalandanjembatan, sertaprasaranalalulintas air antarkabupaten/kota. • Luasnyawilayah Kalimantan Tengah yang dihuniolehpendudukrelatifsedikitdanterpencar-pencarmenyebabkanpelayanannyamenjadisulit.

  17. B Masalah Pengembangan Ekonomi Lokal • Pengelolaanpertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sertakehutananbelumdikelolasecaraprofesionaldansebagianbesarmasihdikelolasecaratradisional. • Masihrendahnyaproduktifitaspertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sertakehutanan. • Belumterselenggaranyasistemperekonomiankerakyatan yang terpadu. • Masihrendahnyakualitaspengembanganpemasaranpariwisatadanpengelolaandestinasiwisata. • Masihrendahnyakualitaskelembagaandalampelayananpenanaman modal.

  18. Masalah Pengembangan Ekonomi Lokal • Masihrendahnyakualitasiklimusaha, promosidankerjasamainvestasi. • Terbatasnyaakseskoperasidan UMKM kepadasumberdayaproduktif (bahanbaku, permodalan, teknologi, saranapemasaransertainformasipasar). • Masihrendahnyaproduktifitasdandayasaingprodukkoperasidan UMKM. • Belumoptimalnyapenyelenggaraankemitraanusahaantaraekonomikerakyatandenganekonomiskalabesar. • PengelolaanSumberDayaAlam yang tidakmemenuhikaidah-kaidahteknismenyebabkanterjadinyadegradasilingkungan yang sangatberpengaruhterhadapsektor-sektor lain

  19. C. Masalahkualitas & keterjangkauan pendidikan • Kondisigeografis Kalimantan Tengah yang begituluasdansulitdijangkaudiperlukanstrategikhususdalammewujudkanpelayananpendidikan yang prima. • Tingkat pelayananpendidikankepadapublikmasihperluditingkatkanterutamapelayananpendidikanpadamasyarakatdidaerahpedalaman/ terpencil/terpinggir. • Kompetensidanrelevansisertadayasainglulusansatuanpendidikanperluditingkatkan. • Masihrendahnyakualitasdankuantitastenagapendidikdantenagakependidikan.

  20. D. Masalahbidangkesejahteraansosial • Tingginyaangkakematianbayi, balitadanibumelahirkansertatingginyaproporsibalitakuranggizi. • Tingginyakesenjangan status kesehatandanaksesterhadappelayanankesehatanantarwilayah, gender dankelompokpendapatan. • Terjadinyabebangandapenyakityaitupolapenyakit yang dideritamasyarakatsebagianbesaradalahpenyakitinfeksimenular. • Masihperlunyaditingkatkankualitaskependudukandanketenagakerjaan, keluargakecilberkualitassertapemudadanolah raga diseluruhwilayah Kalimantan Tengah.

  21. E. Masalahpengembangan kapasitas birokrasi • Pelaksanaanotonomidaerah yang masihsetengah-setengah, antara lain denganmasihbanyaknyainstansiPemerintahdidaerah (“kanwil-kanwil”) menyebabkanproseskoordinasimasihlemah. • KurangnyaperanGubernurselakuwakilPemerintahdidaerah. • Masihadanya “kebijakan” pembangunanolehPemerintah yang kurangberpihakke Wilayah Indonesia BagianTimur. • Masihdiperlukanpemeliharaandanpeningkatankerukunanhidupantarsuku, rasdan agama yang berkelanjutansertamasihrendahnyapemahamanmasyarakattentangWawasanKebangsaan. • Belumoptimalnyakinerjakelembagaanmasyarakatdalammenciptakanketertibandanketentramanumum.

  22. E. Masalahpengembangan kapasitas birokrasi • Ketentramandanketertibanmasihperludiciptakansecaralebihefektifuntukmenjagaketentramandanketertibanlingkungan. • Kurangefektifnyamekanismepembangunanberkelanjutan yang berwawasanlingkungan, sertamasihlemahnyaperansertamasyarakatdalampengambilankeputusankhususnyadibidangpembangunanberkelanjutan yang berwawasanlingkungan. • Pembangunan disektorlingkunganhidupbelummenjadiisusentralpembangunan. • Masihbelumoptimalnyaproduktivitaspemanfaatandanpengendalianruangsesuaiaturanhukum yang berlaku.

  23. F. Masalahpengelolaansumberdayaalam • Potensisumberdayaalam Kalimantan Tengah yang berlimpahberupawilayah yang luas, sumberdayahutan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasangambutdan lain sebagainyabelumsepenuhnyadapatdikelolasecara optimal. • Masihbanyakijin-ijinpengelolaansumberdayaalam yang telahdikeluarkanpemerintahnamunbelumsepenuhnyadidayagunakan • Pendayagunaansumberdayaalamumumnyamasihpadatahapmenghasilkanbahanmentahataukomoditas primer yang mempunyainilaitambah yang rendah

  24. F. Masalahpengelolaansumberdayaalam • 4. Pola pendayagunaan sumberdaya alam yang cenderung tidak terkendali berakibat pada berbagai kawasan, seperti kawasan lahan gambut dan kawasan HoB serta kawasan strategis yang mempunyai fungsi daya dukung lingkungan lainnya yang merupakan sumberdaya alam yang tak ternilai akan terancam, serta terdegradasi semakin meluas dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim global.

  25. Isu strategis  Kebijakan Internasional • Meningkatnyakerjasamaekonomi yang ditandaidenganlahirnya Forum Kerjasama Regional dalambidangekonomiseperti APEC, EEC, ASEAN, AFTA, G-8 dan lain sebagainya. • Penghormatanterhadaphak-hakindividuterlaluditonjolkansehinggadapatmengorbankanhak-hakmasyarakatsecarakeseluruhan • Adanyakesadaranmasyarakatduniauntukmenjagadanmemelihara planet bumikarenaadaindikasitelahterjadinyadegradasilingkungan yang mengglobal • Komitmen MDG’s yang ditetapkanpada UN Summit tahun 1990 oleh PBB

  26. Isu strategis Kebijakan Nasional • Isudemokratisasi yang cenderungmelebihi porsinya, dimanamasyarakatmenuntutperan yang lebihbesardalamberbagaiaspekpembangunan • KeterbatasanSumberDayaEnergiListrikDalamMendukungPengembanganEkonomiLokal • IsuHakAsasiManusia (HAM) yang ditandaidengandibentuknyabeberapalembaga yang menangani HAM • IsuLingkunganhidup, denganmeningkatnyapencemarandankerusakanLingkunganHidup • IsuOtonomi Daerah, denganditetapkanyaUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahandi Daerah sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004.

  27. Isu strategis Kebijakan Regional • Tantangan untuk meningkatkan derajat ekonomi kawasan dengan tetap menjaga isu tentang kelestarian lingkungan alam: • 1) Optimalisasipengembangansektordankomoditasunggulanberbasissumberdayaalamlokal • Adanyakesenjanganpembangunanantarwilayah • 3) Degradasisumberdayaalamdanlingkunganhidupdanmitigasibencana • 4) Masihrendahnyaperkembanganjumlahdanusahakoperasidan UKM sebagaidasarpenguatanstrukturdan fundamental perekonomiandidaerah. • 5) Masihtingginyakebutuhaninvestasidisektorstrategisdiwilayahpusat-pusatpertumbuhan • 6) Masihbelumoptimalnyaperkembanganproduktivitasdanpendapatanmasyarakatdisektorpertaniandalamartiluas

  28. Isu strategis Kebijakan Regional • Kendala infrastruktur dan keterjangkauan berbagai kawasan: • 1) Terbatasnyakuantitasdankualitasprasaranaperhubungan • 2) Lemahnyaintegrasijaringaninfrastrukturmultimoda • 3) Lemahnyaaksesibilitaswilayah-wilayahpedalaman • 4) Masihbanyaknyainfrastrukturstrategis yang harusdibangundandikembangkanuntukmembukaketerisolasiandanpercepatanpembangunanwilayah.

  29. Isu strategis Kebijakan Regional • Rendahnya mutu layanan umum: • 1) Masihbelummeratanyajangkauanpelayanandasarpendidikandanrendahnyamutupelayananpendidikandidaerahperdesaandanpedalamandi Kalimantan Tengah • 2) Masihbelumoptimalnyacakupanlayanankesehatandasardankualitaspelayanankesehatandipusat-pusatyankesmasdidaerah • 3) Masihbelumoptimalnyacakupanlayanankesejahteraansosialdankinerjapelayanansosialdipusat-pusatpelayanannya • 4) Masihbelumoptimalnyacakupanlayananpendidikandankualitaspembelajarandipusat-pusatpendidikandidaerah • 5) Masihbelummeratanyajangkauanpelayanankesehatandasardanrendahnyamutupelayanankesehatandidaerahperdesaandanpedalamandi Kalimantan Tengah.

  30. Isu strategis Kebijakan Regional • Masih banyaknya desa tertinggal serta lemahnya daya dukung dan kualitas SDM pedesaan: • 1) Rendahnyakualitasdanproduktifitastenagakerja • 2) Masih tingginya Jumlahdesatertinggal (895 desa) atau 61,81% dengankondisiterbatasbidanginfrastruktur, aksespendidikan, akseskesehatan, perekonomianrakyat yang belumberkembangsertakelembagaandesadankelembagaanmasyarakat yang masihrendah.

  31. Isu strategis  KomitmenInternasionalTerhadapAdaptasidanMitigasiPerubahanIklim Global • Pemerintah Indonesia telahmenentukan target penurunanemisikarbonnyasebesar 26 persenpadatahun 2020 danmeningkatmenjadi 41 persenapabilaadadukungannyatanegara-negaramaju • Sebagaibagiandariupayapenurunanemisikarbontersebut, Pemerintah Indonesia telahmenandatanganiLetter of IntensKerjasama Indonesia-NorwegiadibidangKehutanandanPerubahaniklim. Kerjasamainiakanmembantu Indonesia dalammengelolasumberdayahutansecaralestarisekaligusmengurangi gas rumahkaca yang keluardarikegiatandeforestasidankerusakanlahangambut.

  32. Isu strategis  KomitmenInternasionalTerhadapAdaptasidanMitigasiPerubahanIklim Global • Presiden RI telahmenunjukProvinsi Kalimantan Tengah sebagaiprovinsipercontohanuntukmelaksanakantahapanawalpenguranganemisikarbondarikegiatandeforestasidandegredasiataulebihdikenaldenganistilah REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), pada SidangKabinettanggal 23 Desember 2010. • Terpilihnya Kalimantan Tengah didasarkanpadakombinasihasilevaluasikualitatifdankuantitatifdimanaterlihatbahwa Kalimantan Tengah merupakanprovinsiketigaterluasdalamhalpenutupanhutansertakawasangambutnyadansedangmenghadapitantangannyatadeforestasidankerusakangambut

  33. Isu strategis  KomitmenInternasionalTerhadapAdaptasidanMitigasiPerubahanIklim Global • Penunjukkan Kalimantan Tengah sebagaiprovinsipercontohanpelaksanaan REDD+akanmembawaimplikasi yang luas. Kalimantan Tengah harusmampumengelolakompleksitasdariimplementasitersebut yang antara lain mencakupreformasibirokrasiuntukmenjaminterwujudnyatransparansidan anti korupsi, penegakanhukumdalammemberantaspembalakan liar, penataanbataskawasanhutan, integrasi data bidangkehutanan, perkebunan, pertambangandanpertanianpadatingkatKabupaten/Kota. • Melaluikerjasama Indonesia-Norwegia, PemerintahNorwegiaakanmendukungdalamhaltransformasikelembagaandanpenguatankapasitasPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah dalammelaksanakantugas-tugastersebut.

  34. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 4

  35. Visi RPJMD Kalimantan Tengah (2011 – 2015) “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat lebih Sejahtera dan Bermartabat demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ”

  36. MISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH (2011 – 2015) • SinergidanHarmonisasiPembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. • Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. • MenjamindanMeningkatkankesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. • Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantong-kantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. • Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. • Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. • Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. 1 5 6 7 2 3 4

  37. Hubungan Visi & Misi VISI MISI 1 5 6 7 2 3 4

  38. Memahami Kecukupan Misi untuk Mencapai Visi • Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah • Pendidikan Berkualitas, Terakses, & Merata • Kesehatan Merata & Terjangkau • Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat • Ekonomi Kerakyatan Sinergi & Berkelanjutan • Penguatan SDM Masyarakat & Pemerintahan • Kerukunan, • Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat VISI 2 7 3 6 1 4 5 • Sejahtera • Bermartabat MISI

  39. Memahami Misi sebagai komitmen kepada Stakeholders & faktor kunci Pembangunan • Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah • Pendidikan Berkualitas, Terakses, & Merata • Kesehatan Merata & Terjangkau • Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat • Ekonomi Kerakyatan Sinergi & Berkelanjutan • Penguatan SDM Masyarakat & Pemerintahan • Kerukunan, • Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat Pelaku usaha & ekonomi kerakyatan MISI Masyarakat 2 7 3 6 1 4 5 Pemprov terkait, Pemkab, & pemkot Aparatur Pemprov Kalteng Pemerintah Pusat Sarana - Prasarana Transportasi & Komunikasi

  40. Sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu & terjangkau Menghubungkan MISI ke TUJUAN • Sistem perekonomian yg terpadu • Infrastruktur pengairan utk ketahanan pangan • tata ruang untuk lestari sumber daya alam • Sistem & jaringan transp., kom., & informatika • Sumber energi untuk masyarakat • Revitalisasi cluster ekonomi provinsi & kab/kota • Kapasitas & kinerja aparatur pemerintah • Soliditas antarkelompok masyarakat • Sistem Pendidikan bermutu & terjangkau • Infrastruktur pendidikan ke pelosok wilayah • Daya saing masyarakat • Infrastruktur kesehatan dasar hingga ke pelosok wil. • Kemitraan usaha ekonomi rakyat & skala besar TUJUAN (lima tahun) MISI 2 1 • Pendidikan Berkualitas, Terakses, & Merata 3 4 • Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan 2 1 5 6 • Kesehatan Berkualitas, Merata, & Terjangkau 8 7 • Infrastruktur menuju Pemukiman & Ekonomi Rakyat 3 4 • Ekonomi Kerakyatan Sinergi & Berkelanjutan 11 10 5 9 • Penguatan SDM Masyarakat & Pemerintahan 6 • Kerukunan, • Kedamaian, Sinergi, & Harmonisasi Masyarakat 12 13 7 14

  41. Menghubungkan TUJUAN ke SASARAN

  42. Menghubungan TUJUAN ke SASARAN

  43. Menghubungan TUJUAN ke SASARAN

  44. Menghubungan TUJUAN ke SASARAN

  45. Menghubungan TUJUAN ke SASARAN

  46. Menghubungan TUJUAN ke SASARAN

  47. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah 5

  48. Sambungan………

  49. Sambungan………

More Related