KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012

Pendaftaran & Verifikasi ParpolMenjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi &DPRD Kabupaten/KotaTahun 2014 KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012

TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF 2014 Pasal 4 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012, Perencanaan program & anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; Pemutakhiran data Pemilih & penyusunan daftar Pemilih; Pendaftaran & verifikasi Peserta Pemilu; Penetapan Peserta Pemilu; Penetapan jumlah kursi & penetapan daerah pemilihan; Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota; Masa kampanye Pemilu; Masa tenang; Pemungutan &penghitungan suara; Penetapan hasil Pemilu; dan Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi & DPRD kabupaten/kota.

TAHAPAN PEMILU (Legislatif ) 2014 • TahapanPenyelenggaraandimulai paling lambat 22 BulansebelumhariPemungutansuara. • SuratKeputusanKPU No. 111/kpts/KPU/ Tahun2012: hari pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014, sehingga tahapan dimulai pada bulan Juni Tahun 2012. • Tahapan, Program dan Jadual sebagaimana diatur dalam PKPU No.11 Tahun 2012

TAHUN 2012 Perbaikan & VertualhasilPerbaikandiKab/Kota MulaiTahapan Pendaftaran ParpolPesertaPemilu PengumumanPesertaPemilu VertualParpoldiKab/Kota

PartaiPolitikCalonPesertaPemilu (UU 8/2012) (SebelumPutusan MK Nomor 52/PUU-X/2012) • Pasal 8 Ayat (1): Partai politik peserta pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Peserta pada pemilu berikutnya. • Pasal 8 Ayat (2): Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhibeberapapersyaratan

....Putusan Mahkamah Konstitusi • Perkara No. 51/PUU-X/2012, Putusannya : Tidak dapat diterima • Perkara No. 52/PUU-X/2012, Putusannya: Dikabulkan sebagian • Perkara No. 54/PUU-X/2012, Putusannya : Ditolak • Perkara No. 55/PUU-X/2012, Putusannya : Tidak dapat diterima

...Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK, Perkara No. 52/PUU-X/2012 : • Pasal 8(1) danPenjelasan Pasal 8(1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. • Pasal 8(2), sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilihan umum sebelumnya atau partai politik baru” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. • PenjelasanPasal 8(2)sepanjangfrasa“yang dimaksuddenganpartaipolitikbaruadalahpartaipolitik yang belumpernahmengikutipemilu“bertentangandengan UUD 1945 dantidakmempunyaikekuatanhukummengikat.

...Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Perkara No. 52/PUU-X/2012 : • Pasal 17(1) danpenjelasan Pasal 17(1), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. • Pasal 208, sepanjangfrasa“DPRD Provinsidan DPRD kabupaten/Kota“bertentangandgn UUD 1945 dantidakmempunyaikekuatanhukummengikat. • Pasal 209 (1) dan (2), sepanjangfrasa”DPRD Provinsidan DPRD kabupaten/kota”bertentangandengan UUD 1945 dantidakmempunyaikekuatanhukummengikat.

...Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam pertimbangannya Mahkamahjugamenyatakanbahwa: “Dengan adanya putusan-putusan mengenai pasal-pasal dalam UU No 8/2012, terutama terkait dengan ketentuan mengenai verifikasi partai politik, maka segala sesuatu yang berakibat secara hukum dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum legislatif tahun 2014 harusdisesuaikan ulang dengan tidak mengubah jadwal pemungutan suara”.

TahapanPendaftaranParpolPesertaPemilu(Berdasarkan PKPU No.11 Tahun 2012)

lanjutan

Lanjutan

Pendaftaran • KPU menerima pendaftaran, mencatat dalam register & memberi tanda bukti pendaftaran • Parpol dapat melengkapi persyaratan dalam masa pendaftaran PENDAFTARAN oleh PENGURUS PARPOL PUSAT pada KPU 10 Agust – 7 Sept 2012 PARPOL CALON PESERTA PEMILU (melengkapi persyaratan 17 poin, sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012) 3 rangkap PENGUMUMAN 9 – 11 Agust 2012 Pengurus parpol tingkat Kab/Kotamenyerahkan daftar nama anggota & fotokopi KTA kepada KPU Kab/Kota

SYARAT PARPOL PESERTA PEMILU ..Lanjutan pendaftaran parpol ParpoldapatmjdPesertaPemilu setelah memenuhi persyaratan: • Berbadan hukum, (Buktiterdaftar: Berita Negara RI) • MemilikiKepengurusan di seluruh provinsi, • MemilikiKepengurusan di 75% kab/kota pada provinsi ybs, • MemilikiKepengurusan di 50% kecamatan di Kabupaten ybs. • Sekurang-kurangnya30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol. • anggota sekurang-kurangnya 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan dengan KTA • Memiliki Kantor Tetapdari Tingkat Pusat s/d Kab/Kota, sampaidengantahapan terakhir pemilu • Mengajukan nama lambang dan tanda gambar kepada KPU • MenyerahkanRekeningKhususdanaKampanye (RKDK) atas namaParpol

Keterwakilan Perempuan; Pengurus & PimpinanParpol • Partai Politik menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota (Psl.15hurufd UU 8/2012 Jo Psl. 2 (5), Psl. 20, Psl. 51 (2) UU 2/2008 sebagaimana diubah dgn UU 2/2011) • Pengurus Parpol yaituKetua, Sekretaris, & Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya • Pimpinan Parpol adalah Ketua dan Sekretaris Parpol sesuai tingkatannya atau dgn sebutan lain sesuai AnggaranDasar/AnggaranRumahTangga

Kantor dan Alamat Tetap • Mempunyai kantor tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu yaitu Pengucapan sumpah janji Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Ps. 8 (2) huruf g UU.8/2012) • Domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa/kontrak. (Ps. 17 (1) huruf c, Ps. 18(1) huruf c, Ps. 19(1) huruf c PKPU No. 8/2012) RKDK / RekeningParpol • Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Parpol tingkat Pusat, Provinsi dan Kab./Kota. (Ps. 8(1) huruf; g PKPU 8/2012)

PendaftaranParpolPesertaPemilu 2014 PENDAFTARAN: • Pendaftarandimulaipada 10 Agust-7 Sept 2012. • PendaftaranParpolCalonPesertaPemiludilakukandiKPU oleh DPP Parpol • DalammasaPendaftaran; KPU Prop/Kab/Kota membantuKPU, mengumpulkanDokumenpersyaratanParpoldiPropinsi / Kabupaten / Kota masing-masing • KPU & KPU Kab/Kota menerimakelengkapandokumen 34 Parpol yang ditetapkan KPU telahmemenuhisyaratPendaftaran (8 -29 Sept 2012)

PenyerahanSyaratDukungandi KPU Kab/Kota • ParpoldiKab/Kota menyerahkanDaftarNamaAnggotaParpol(Lamp 2 model f2)danbuktiKeanggotaanPapolberupaCopy KTA, (rangkap 2 [dua])pada KPU Kab/Kota. • BuktikeanggotaanParpol(Copy KTA) yang diserahkanminimal 1000 atau 1/1000 darijumlahpendudukKab/Kota • Bukti pemenuhan syarat keanggotaan disampaikan & ditandatanganiPimpinan Parpol tingkat Daerah/Kab/Kota. • 34 Partai yang memenuhisyaratpendaftarandi KPU, dapatmelengkapi copy KTA pada KPU Kab/Kota sampaitgl; 29 Sept 2012. • Verifikasi faktual dilaksanakan setelah Parpol dinyatakan memenuhi persyaratan administratifoleh KPU / KPU Kab. • VerifikasiFaktualdi KPU Kab, dilaksanakan: 26 Okt - 20 Nov 2012.

DAFTAR NAMA ANGGOTA PARTAI Lampiran 2 Model F2-Parpol • DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK • DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA • PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………. • KABUPATEN/KOTA : ………………………………………………………………………………………………. • KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………. • DESA/KELURAHAN : ………………………………………………………………………………………………. • Ungaran,………………………………. • PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN SEMARANG • PARTAI ………………………………………… • KETUA DPC / SEBUTAN LAINNYA SEKRETARIS DPC / SEBUTAN LAINNYA • ………………………………………. ………………………………………………. • (Tandatangandannamaterang) (Tandatangandannamaterang) • CAP BASAH • Keterangan: • KTA untukmasing-masingnamaanggotapartaipolitikdiserahkanoleh DPC PartaiPolitikPada KPU Kabupaten/Kota • Softcopydaftarnamadanalamatanggotapartaipolitikuntuktiapkabupaten/kotadarisetiapprovinsidiserahkankepada KPU

Partai Yang TidakMemenuhiSyaratPendaftaran

VERIFIKASI • Verifikasi Administrasi: penelitian terhadap dokumen tertulis berkenaan dgn pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu • VerifikasiFaktual: pencocokan & penelitian terhadap kebenaran dokumen tertulis berkenaan dengan pemenuhan syarat menjadi peserta Pemilu

ALUR VERIFIKASI Melaksanakan verifikasi administrasi pemenuhan syarat parpol menjadi peserta Pemilu sebagaimana Pasal 15 UU No. 8/2012 KPU KPU menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada parpol KPU melakukan verifikasi dan menetapkan parpol yang memenuhi syarat administrasi untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual. Parpol memperbaiki syarat administrasi KPU Kab/Kota melakukan: ~ verifikasi admin keanggotaan parpol ~ verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat kab/kota ~ verifikasi faktual Copy KTA KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat prov KPU Melakukan verifikasi faktual pengurus, keterw.perempuan & kantor parpol tingkat pusat KPU Kab/Kota menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU Prov menyampaikan hasil verifikasi faktual KPU menyampaikan hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual Parpol memperbaiki/melengkapi hasil verifikasi faktual KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual KPU melakukan verifikasi faktual KPU Prov melakukan verifikasi faktual KPU Kab/Kota menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & menyampaikan pada KPU melalui KPU Provinsi KPU menyusun berita acara hasil verifikasi faktual & rekapnasional KPU Prov menyusun berita acara hasil verifikasi faktual

VERIFIKASIKeanggotaanParpol • KPU Kab./Kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Parpol dg cara mencocokan daftar nama anggota Parpol yg diterima dari KPU dgn KTAyang sudahdiserahkanpada KPU Kab/Kota • KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual dengan metode: • Metode Sensus digunakan untuk verifikasi faktual terhadap keanggotaan Parpol sampai dengan 100 orang.(< 100) • Metode Sampel Acak Sederhana digunakan untuk ver.faktual thd keanggotaan Parpol lebih dari 100 orang.(> 100)

Simulasi Verifikasi Keanggotaan Parpol METODE SENSUS ContohKasus: • Parpol serahkan syarat keanggotaan sebanyak100 KTA.KPU Kab/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh keanggotaan parpol tersebut. • Apabiladari100 orang keanggotaan parpol diverifikasi faktual, terdapat 15 orang tidak memenuhi syarat, maka Parpol harusmenyampaikan perbaikan keanggotaan sekurang-kurangnya 15 orang. • KPU Kab/Kota selanjutnyamelakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol hasil perbaikan. • Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan parpol hasil perbaikan jumlahnya kurang dari 100, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Simulasi MetodeSampelAcakSederhana Kasus I I. Jika Partai Politik menyerahkan 1500 Kartu Tanda Anggota (KTA) di suatu kabupaten/kota, maka jumlah sampel yang diverifikasi adalah 150 KTA. Setelah diverifikasi, 25 sampelmenyatakantidakmendukung. A. Metode Proyeksi: • Populasi: 1.500 • Sampel 10% dari Populasi (1500 x 10%): 150 • KTA tidak memenuhi syarat: 25 • Syarat minimal KTA: 1.000 • Hasil Verifikasi Jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (150 – 25) x 100/10 = (125) x 100/10 = 1.250 KTA B. Kesimpulan: Memenuhi syarat • Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

Lanjutan… Kasus II Partai Politik menyerahkan 1.000 Kartu Tanda Anggota di Kab/kota dan setelah diverifikasi terdapat kesalahan sebanyak 15 KTA, maka jumlah populasi baru dari partai tersebut adalah: • Metode Proyeksi: • Populasi : 1.000 • Sampel 10% dari Populasi (1000 x 10%): 100 • KTA tidak memenuhi syarat: 15 • Syarat minimal KTA: 1.000 • Hasil Verifikasi jumlah KTA memenuhi syarat = (Jumlah Sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (100 – 15) x 100/10 = (85) x 100/10 = 850 KTA B. Kesimpulan : Tidak memenuhi syarat • Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk dikab/kota. • Jadi, Partai Politik itu harus menyerahkan kembali KTA Perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk padaKab.

Lanjutan… Kasus III Jika partai politik menyerahkan 500 KTA di sebuah kabupaten. Jumlah penduduk di kabupaten itu adalah 400.000 orang. Ketika diverifikasi terdapat kesalahan KTA sebanyak 20 KTA. A. Metode Proyeksi: • Populasi : 500 • Sampel 10% dari populasi: 50 • KTA yang tidak memenuhi syarat : 20 • Syarat minimal keanggotaan di kabupaten400.000 x 1/1000 = 400 orang • Hasil verifikasiJumlah KTA memenuhi syarat = (jumlah sampel – KTA tidak memenuhi syarat) x 100/10 = (50 – 20) x 100/10 = (30) x 10 = 300 KTA B. Kesimpulan: Tidak Memenuhi Syarat • Proyeksi atas KTA yang valid dari partai politik itu tidak/belum memenuhi bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kab/kota. • Jadi, partai politik itu harus menyerahkan kembali KTA perbaikan sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada Kab/Kota.

TerimaKasih Semogabermanfaat Mari bersamawujudkanPemilu yang TerhormatdanBermartabat

KPU PROVINSI JAWA TENGAH 2012