PAPARAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN PADA ACARA - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PAPARAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN PADA ACARA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PAPARAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN PADA ACARA

play fullscreen
1 / 55
PAPARAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN PADA ACARA
1167 Views
Download Presentation
berke
Download Presentation

PAPARAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN PADA ACARA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PAPARAN KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN PADA ACARA ORIENTASI PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT KEMENTERIAN AGAMA Swiss Belhotel, Cirebon, 5 Juni 2014

  2. OUTLINE • KONDISI UMUM DAN CAPAIAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN KEMENTERIAN AGAMA • DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2013 • DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2014 • PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA • NORMALISASI ASET BELUM TUNTAS • HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS ASET TAHUN 2013 • REKAP POTRET KEMENAG • OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGANKEMENTERIAN AGAMA

  3. A. KONDISI UMUM DAN CAPAIAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN KEMENTERIAN AGAMA

  4. TREND ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010-2014 **)

  5. A.1. DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2013

  6. DAYA SERAP ANGGARANPADA 10 KEMENTERIAN DENGAN APBN TERBESAR *) Realisasi per 31 Desember 2013 Rata-rata Nasional 89,6% 6

  7. REALISASI PENYERAPAN ANGGARANPADA 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA Rata-rata 91,43% 7

  8. REALISASI PENYERAPAN ANGGARANBERDASARKAN SATUAN KERJA DAN JENIS BELANJA 8

  9. REALISASI ANGGARAN 2013 MENURUT JENIS BELANJA 9

  10. PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2012 – 2013 Gap 8,57 Realisasi 2012 10

  11. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA BARAT 11

  12. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA BARAT 12

  13. A.2. DAYA SERAP ANGGARAN TAHUN 2014

  14. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN 2014 PADA 10 K/L ANGGARAN TERBESAR *) Realisasi per 30 Mei 2014 Sumber : DJPB Rata-rata Nasional 20,90%

  15. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN 2014 PADA 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA Rata-rata 22,44%

  16. PERBANDINGAN SERAPAN ANGGARANTAHUN 2013 – 2014 Realisasi 2014

  17. REALISASI ANGGARAN PER 30 MEI 2014MENURUT JENIS BELANJA

  18. REALISASI PENYERAPAN ANGGARANBERDASARKAN FUNGSI

  19. REALISASI PENYERAPAN ANGGARANBERDASARKAN SATUAN KERJA DAN JENIS BELANJA

  20. REALISASI ANGGARAN KANWIL KEMENAG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 MENURUT PROGRAM Rata-rata Program: 20,22% *) Realisasi per 30 Mei 2014 Sumber : DJPB 20

  21. PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN33 KANWIL KEMENAG PROVINSI PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN33 KANWIL KEMENAG PROVINSI Rata-Rata Kanwil 23,77% *) Realisasi per 30 Mei 2014 Sumber : DJPB 21

  22. KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN ANGGARAN 1. KENDALA PELAKSANAAN Pembukaan blokir/bintang pada DIPA tahun 2013 baru diterbitkan pada Mei-Juni 2013 sehingga pelaksanaan program secara efektif hanya tersedia waktu 6-7 bulan. Pengesahan RKA-KL/DIPA APBN tahun 2013 dilakukan hampir bersamaan dengan pengesahan RKA-KL/DIPA APBN Perubahan 2013 pada Juli 2013 sehingga sebagian kegiatan tertunda. Sebagian besar satuan kerja belum melakukan lelang tidak mengikat pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sebelum RKA-KL/DIPA disahkan.

  23. 2. LANGKAH PERCEPATAN PELAKSANAAN ANGGARAN KENDALA DAN SOLUSI PELAKSANAAN ANGGARAN Penyiapan seluruh pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan serta perangkat administrasi pelaksanaan anggaran. Melakukan pemantauan pelaksanaan anggaran secara online melalui elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) terhadap seluruh satuan kerja pusat dan daerah dan memberikan teguran kepada satuan kerja yang memiliki kinerja rendah. Mendorong satuan kerja untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kantor Wilayah DJPbKemenkeu dan KPPN Kemenkeu setempat dalam rangka penyelesaian permasalahan pencairan anggaran. Mendorong pimpinan satuan kerja untuk berkoordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Unit Layanan Pengadaan (ULP)dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) guna percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

  24. B. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

  25. PENGERTIAN : Barang Milik Negara (BMN) adalah barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pasal 1 Pp no 6 tahun 2006 Tidak termasuk dalam pengertian BMN: (1) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki olehPemerintah Daerah. (2) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki BUMN/BUMD. (3) Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Sekretariat Jenderal

  26. Sekretariat Jenderal • Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara (Pasal 1) (Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola BMN) (Pasal 4) • Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara (Pasal 1) (menteri /pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara lembaga adalah pengguna BMN) (Pasal 6)

  27. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Sekretariat Jenderal Pengelola BMN berwenangdanbertanggungjawabantara lain : a. merumuskankebijakan, mengaturdanmenetapkanpedomanpengelolaan BMN b. menelitidanmenyetujuirencanakebutuhan BMN (Pasal 4) PenggunaBarangberwenangdanbertanggungjawabantara lain : a. menetapkankuasapenggunabarangdanmenunjukpejabat yang mengurusdanmenyimpan BMN b. melaksanakanpengadaan BMN sesuaiperundang-undangan yang berlaku c. melakukanpencatatandaninventarisasi BMN yang beradadalampenguasaannya d. menyusundanmenyampaikanLaporanBarangPenggunaSemesteran (LBPS) danLaporanBarangPenggunaTahunan (LBPT) yang beradadalampenguasaannyakepadapengelolabarang (Pasal 6)

  28. LINGKUP BMN Sekretariat Jenderal Barang Milik Negara meliputi: 1. barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBN 2. barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah. Barang yang diperoleh dari Perolehan lainnya yg sah: 1. hibah/sumbangan atau yang sejenis. 2. pelaksanaan perjanjian/ kontrak; 3. berdasarkan ketentuan undang-undang; 4. berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 2

  29. LINGKUP PENGELOLAAN BMN Sekretariat Jenderal Pengaturan Pengelolaan BMN dlm PP No. 6/2006 meliputi keseluruhan siklus pengelolaan barang yg meliputi: • Perencanaan dan penganggaran; • Pengadaan; • Penggunaan; • Pemanfaatan; • Pemeliharaan; • Penilaian; • Penghapusan; • Pemindahtanganan; • Penatausahaan; • Pengawasan/pengendalian.

  30. PENTINGNYA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN Sekretariat Jenderal Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan kementerian agama sangatlah penting.Berdasarkan PMK nomor 96 tahun 2007 tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN disebutkan pada pasal 4 bahwa penggunaan BMN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh pengelola barang.

  31. Sekretariat Jenderal Seluruh BMN harus ditetapkan PSPnya terlebih dahulu sebelum melakukan proses penghapusan. Jika tidak ada SK PSP BMN maka proses penghapusan dan pemanfaatan tidak dapat diproses lebih lanjut.

  32. PEJABAT PERBENDAHARAAN DALAM PENGELOLAAN BMN Sekretariat Jenderal PemerintahPusat • MenteriKeuanganselaku BUN adalahpengelolabarang; (Pasal 4) • Menteri/pimpinanlembagaadalahpenggunabarang. (Pasal 6) • Kepala kantor adalah kuasa pengguna barang (Pasal 7)

  33. PERUBAHAN PENGATURAN (BMN) Sekretariat Jenderal • LAMA (Keppres 42/2002, KMK 470 dll) • Presiden adalah Pembina Umum • Menteri Keuangan adalah selaku Penerima Kuasa/Pelaksana Pembina Umum, berwenang dalam pemberian perijinan. • Menteri/Pimpinan Lembaga adalah Pembina Barang Inventaris (PEBIN), berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan BMN. • BARU (UU No. 17/2003, UU No. 1/2004 dan PP No. 6 Tahun 2006) • Presiden adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara • Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/CFO adalah Pengelola Barang, memiliki kewenangan penetapan status penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan; • Menteri/Pimpinan Lembaga selaku COO adalah Pengguna Barang, memiliki kewenangan sebatas kewenangan penggunaan BMN.

  34. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN BMN Sekretariat Jenderal • Penggunaan BMN sebatas untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan (pasal 6 ayat 2e dan pasal 8 ayat 2d PP 6/2006) • Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh Pengguna untuk penyelenggaraan tupoksi wajib diserahkan ( pasal 49 ayat 3 UU 1/2004 dan pasal 16 ayat 2 PP 6/2006) kepada Pengelola Barang atau Gubernur/Bupati/Walikota, untuk: • Dialihkan status penggunaan kpd Pengguna Barang lainnya; • Dimanfaatkan; • Dipindahtangankan. • Pengelola Barang mengatur penggunaan aset yang berlebih di Pengguna Barang untuk dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang lainnya.

  35. Sekretariat Jenderal • Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk: • sewa; • pinjam pakai; • kerjasama pemanfaatan; • bangun serah guna/bangun guna serah; dengan tidak mengubah status kepemilikan. • Pemindah tanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. • BMN yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara tidak dapat dipindahtangankan.

  36. DOKUMEN KEPEMILIKAN BMN Sekretariat Jenderal Barang Milik Negara • Tanah dan/atau bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah RI; • Bangunan harus dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas nama Pemeritah RI; • Selain tanah dan/atau bangunan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas nama pengguna barang. Pasal 33

  37. PENILAIAN BMN Sekretariat Jenderal • Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN. • Penetapan nilai Barang Milik Negara berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). • Penilaian Barang Milik Negara dapat melibatkan penilai independen. • Penilaian Barang Milik Negara: • tanah dan/atau bangunan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. • selain tanah dan/atau bangunan  untuk mendapatkan nilai wajar. Pasal 37 s.d 40

  38. PEMBINAAN BMN Sekretariat Jenderal • Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Barang Milik Negara. • Menteri Keuangan menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara. • Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan umum pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 74 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; Pasal 66&81

  39. KETENTUAN LAIN-LAIN Sekretariat Jenderal • Ketentuan lain-lain • Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan BMN yang menghasilkan penerimaan negara dapat diberikan insentif; • Pejabat/pegawai selaku pengurus barang diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan negara; SBU 300rb per orang • Penyusunan regulasi pembentukan BLU dan/atau penunjukan pihak lain dalam hal-hal khusus untuk melaksanakan pemanfaatan dan pemindahtanganan. • Ketentuan peralihan • Wajib dilakukan inventarisasi tanah dan/atau bangunan serta penyelesaian dokumen kepemilikannya; • Biaya yang timbul dalam pelaksanaan inventarisasi dan pensertifikatan dibebankan pada APBN; (Pasal 78)

  40. ALUR PENGELOLAAN BMN Sekretariat Jenderal Penetapan Status Penggunaan BMN (ps 13-14) Perolehan BMN Penggunaan sebatas utk penyelenggaraan Tupoksi (ps 16 ayat 1) Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai (Ps 20) Penyelesaian Dok. Kepemilikan (ps 33) Penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan Tupoksi (ps 16 ayat 1) Fungsi Pelayanan Pemindahtanganan: Jual Tukar menukar Hibah PMPP (ps 45) Tanah / bangunan yg telah diserahkan • Barang Milik Negara: • Tidak sesuai Tupoksi • Berlebih • Tindak Lanjut: • Pengalihan Status • Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan • (ps 17 ayat 4) Tanah/bang idle wajib diserahkan kpd Pengelola Barang (ps 16 ay 2) Fungsi Budgeter Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan Non tanah dan bangunan

  41. ISTILAH DALAM ORGANISASI AKUNTANSI BMN Sekretariat Jenderal

  42. B. 1. NORMALISASI ASET BELUM TUNTAS

  43. 1. Normalisasi Data BMN Bermasalah Normalisasi Data BMN Bermasalah: • Kategori Data BMN bermasalah: • Data BMN dengan kuantitas # 0 tapi nilai = 0; • Data BMN dengan kuantitas = 0 tapi nilai # 0; • Data BMN dengan kuantitas dan/atau nilai akhir < 0; • Data BMN yang dibukukan ganda pada Intra dan Ekstra; • Data BMN yang dibukukan ganda pada Aset Tetap dan Aset Lainnya; • Data BMN yang tidak terdapat tanggal perolehan pada transaksi perolehan pertamanya. • BMN dengan Kodefikasi yang salah

  44. 1. Normalisasi Data BMN Bermasalah • Terhadap data BMN yang bermasalah Nilai, kuantitas dan Kode Barang, akan dilakukan koreksi penyesuaian sehingga kuantitas dan nilainya menjadi nol; • Sebagai tindak lanjut proses normalisasi data BMN bermasalah, satker diharuskan melakukan beberapa hal sebagai berikut: • Verifikasi atas keberadaan BMN yang dikoreksi normalisasi; • Dalam hal keberadaan BMN tersebut tidak ada, satker harus membuat keterangan atas kesalahan pembukuan pada Aplikasi SIMAK-BMN; • Dalam hal keberadaan BMN tersebut ada, satker harus melakukan perekaman kembali BMN tersebut pada Aplikasi SIMAK-BMN13 dengan jenis transaksi saldo awal (100); • Hasil verifikasi harus diungkapkan dalam Catatan Ringkas BMN.

  45. Data BMN Bermasalah Normalisasi Data BMN Bermasalah 2.ALUR PENYELESAIAN NORMALISASI ASET Cek Fisik Input Sbg Transaksi Saldo Awal (100) Ada Tidak Surat Pernyataan Pengungkapan di CRBMN Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Rekonsiliasi BMN

  46. B.2. HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS ASET TAHUN 2013

  47. Sistem Pengendalian Aset Pengelolaan kas pada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran belum tertib Pengelolaan persediaan pada Kementerian Agama belum tertib Penatausahaan aset tetap dan aset lainnya belum tertib

  48. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: Aset Saldo kas di bendahara pengeluaran berupa sisa uang persediaan dan pendapatan jasa giro pada rekening bendahara pengeluaran per 31 Desember 2013 terlambat disetor ke kas negara Pembukaan tiga rekening belum mendapatkan persetujuan dari BUN dan/atau KPPN Barang Milik Negara yang hilang belum dituntut proses tuntutan ganti kerugiannya

  49. B.3. REKAP POTRET KEMENAG

  50. REKAP POTRET KEMENAG 50