1. HUBUNGAN PENGAWASAN Oleh : KELOMPOK 6 Ella Alfianita115030101111096 SilviliaAgies V.P 115030107111085 FerinaSafitri115030107111103 Intan Nanda S. 115030101111084 HendriAdji P. 115030100111051 George Zinsky P. 115030100111149 Frisky Prakarsa K. 115030107111068 KELAS H Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

2. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses : Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana Melakukan koreksi terhadap penyeimbangan yang signifikan DEFINISI PENGAWASAN

3. 1. Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang di pengaruhi. 2. Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak lain itu dilakukan dengan maksud untuk mengarahkannya pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi Unsur Fungsi Pengawasan

4. PROSES PENGAWASAN 1. Menentukan Standart Kinerja 2. pengukuran kinerja nyata dan membandingkannya dengan standar kinerja. 3. melakukan tindakan-tindakan untuk mengoreksi penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Macam Pengawasan 2. PENGAWASAN REPRESIF • PENGAWASAN • PREVENTIF Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kekurangan dari strandart yang telah ditetapkan. Cara pengawasan inipun tetap bermanfaat untukdilakukan karena tanpa adanya kegiatan pengawasan akan sukar diketahui adanya penyimpangan atau kekurangan atas standaryang Ditetapkan. (Pengawasan setelah terjadi penyimpangan) Pengawasan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Untuk dapat melakukan pengawasan semacam ini diperlukan “ Early Warning System” (Pengawasan sebelum terjadi penyimpangan)

6. Pengawasan Birokratik Menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standart kinerja yang diterapkan, dan berpijak pada mekanisme administratif dan hierarkhi seperti Undang-undang, Peraturan, Prosedur, kebijakan, standarisasikegiatan, deskripsipekerjaan yang jelas, anggarandan Lain sebagainya

7. Hubungan Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

8. Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional National Government PresidenMempunyaiWewenangPenuhUntukMengawasiPenyelenggaraanPemerintahanNasional Namuntidakmungkinseluruhpengawasandilakukansendiriolehpresiden Dibantuoleh Organ Pemerintahanlainnyasepertiparamenteri , Gubernur, Bupati/Walikota Dan sebagaiupaya checks and balances, adajugalembaganegara yang mengontrol/mengawasikinerjapenyelenggarapemerintahanyaitu DPR, BPK, dan KPK

9. Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Regional ( Provinsi ) Regional Government GubernurMempunyaiWewenangPenuhUntukMengawasiPenyelenggaraanPemerintahan Regional ( Provinsi ) Dalamhalini, Gubernurjugatidakmungkinmelakukanpengawasansecarasendirinya Dibantuoleh Organ PemerintahandibawahnyasepertiBupati/Walikota Dan sebagaiupaya checks and balances, adajugalembaganegara yang mengontrol /mengawasikinerjapenyelenggarapemerintahanProvinsiyaitu DPRD

10. Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota ) Local Government Bupati/WalikotaMempunyaiWewenangPenuhUntukMengawasiPenyelenggaraanPemerintahanLokal ( Kab/Kota ) Dalamhalini, Bupati/Walikotajugatidakmungkinmelakukanpengawasansecarasendirinya Dibantuoleh Organ PemerintahandibawahnyasepertiLurahatauCamat Dan sebagaiupaya checks and balances, adajugalembaganegara yang mengontrol /mengawasikinerjapenyelenggarapemerintahanKab/Kota yaitu DPRD

11. KESIMPULAN Secara keseluruhan menjelaskan tentang Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Pusat maupun daerah. Dalam hal ini ada dua sifat pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Sedangkan Pengawasan Represif dilakukan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kekurangan dari standar yang telah ditetapkan.

12. Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengawasan yang lebih berfokus kepada mekanisme administratif dan hirarki seperti berbagai undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan anggaran untuk menjamin agar pekerja ( pejabat ) yang diawasi sejauh mungkin selalu menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.