hubungan pengawasan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUBUNGAN PENGAWASAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUBUNGAN PENGAWASAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

HUBUNGAN PENGAWASAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

HUBUNGAN PENGAWASAN. Oleh : KELOMPOK 6 Ella Alfianita 115030101111096 Silvilia Agies V.P 115030107111085 Ferina Safitri 115030107111103 Intan Nanda S. 115030101111084 Hendri Adji P. 115030100111051 George Zinsky P. 115030100111149 Frisky Prakarsa K. 115030107111068

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUBUNGAN PENGAWASAN' - telyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hubungan pengawasan

HUBUNGAN PENGAWASAN

Oleh :

KELOMPOK 6

Ella Alfianita115030101111096

SilviliaAgies V.P 115030107111085

FerinaSafitri115030107111103

Intan Nanda S. 115030101111084

HendriAdji P. 115030100111051

George Zinsky P. 115030100111149

Frisky Prakarsa K. 115030107111068

KELAS H

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang

definisi pengawasan
Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses :

Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencana

Melakukan koreksi terhadap penyeimbangan yang signifikan

DEFINISI PENGAWASAN
unsur fungsi pengawasan
1. Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang di pengaruhi.

2. Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak lain itu dilakukan dengan maksud untuk mengarahkannya pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi

Unsur Fungsi Pengawasan
proses pengawasan
PROSES PENGAWASAN

1. Menentukan Standart Kinerja

2. pengukuran kinerja nyata dan membandingkannya

dengan standar kinerja.

3. melakukan tindakan-tindakan untuk mengoreksi

penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai

untuk disesuaikan dengan standar yang

telah ditetapkan.

macam pengawasan
Macam Pengawasan

2. PENGAWASAN

REPRESIF

  • PENGAWASAN
  • PREVENTIF

Pengawasan ini dilakukan terhadap

kegiatan yang dilakukan setelah

terjadi penyimpangan atau

kekurangan dari strandart yang telah

ditetapkan. Cara pengawasan inipun

tetap bermanfaat untukdilakukan

karena tanpa adanya kegiatan

pengawasan akan sukar diketahui

adanya penyimpangan atau

kekurangan atas standaryang

Ditetapkan.

(Pengawasan setelah terjadi

penyimpangan)

Pengawasan ini dilakukan

sebagai tindakan pencegahan

agar supaya penyimpangan

atau kekurangan yang

mungkin terjadi dapat

dihindari. Untuk dapat

melakukan pengawasan semacam

ini diperlukan

“ Early Warning System”

(Pengawasan sebelum

terjadi penyimpangan)

pengawasan birokratik
Pengawasan Birokratik

Menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standart kinerja yang diterapkan, dan berpijak pada mekanisme administratif dan hierarkhi seperti Undang-undang, Peraturan, Prosedur, kebijakan, standarisasikegiatan, deskripsipekerjaan yang jelas, anggarandan Lain sebagainya

kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nasional
Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional

National Government

PresidenMempunyaiWewenangPenuhUntukMengawasiPenyelenggaraanPemerintahanNasional

Namuntidakmungkinseluruhpengawasandilakukansendiriolehpresiden

Dibantuoleh Organ Pemerintahanlainnyasepertiparamenteri , Gubernur, Bupati/Walikota

Dan sebagaiupaya checks and balances, adajugalembaganegara yang mengontrol/mengawasikinerjapenyelenggarapemerintahanyaitu DPR, BPK, dan KPK

kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintah an regional provinsi
Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Regional ( Provinsi )

Regional Government

GubernurMempunyaiWewenangPenuhUntukMengawasiPenyelenggaraanPemerintahan Regional ( Provinsi )

Dalamhalini, Gubernurjugatidakmungkinmelakukanpengawasansecarasendirinya

Dibantuoleh Organ PemerintahandibawahnyasepertiBupati/Walikota

Dan sebagaiupaya checks and balances, adajugalembaganegara yang mengontrol /mengawasikinerjapenyelenggarapemerintahanProvinsiyaitu DPRD

kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintah an lokal kab kota
Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )

Local Government

Bupati/WalikotaMempunyaiWewenangPenuhUntukMengawasiPenyelenggaraanPemerintahanLokal ( Kab/Kota )

Dalamhalini, Bupati/Walikotajugatidakmungkinmelakukanpengawasansecarasendirinya

Dibantuoleh Organ PemerintahandibawahnyasepertiLurahatauCamat

Dan sebagaiupaya checks and balances, adajugalembaganegara yang mengontrol /mengawasikinerjapenyelenggarapemerintahanKab/Kota yaitu DPRD

kesimpulan
KESIMPULAN

Secara keseluruhan menjelaskan tentang Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Pusat maupun daerah. Dalam hal ini ada dua sifat pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Sedangkan Pengawasan Represif dilakukan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kekurangan dari standar yang telah ditetapkan.

slide12
Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengawasan yang lebih berfokus kepada mekanisme administratif dan hirarki seperti berbagai undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan anggaran untuk menjamin agar pekerja ( pejabat ) yang diawasi sejauh mungkin selalu menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.