slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja DISNAKERTRANS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja DISNAKERTRANS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja DISNAKERTRANS - PowerPoint PPT Presentation


  • 898 Views
  • Uploaded on

PENERAPAN PERSYARATAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN DI PERUSAHAAN . Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. IR. S. MULIAWAN. R. PENDAHULUAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja DISNAKERTRANS' - issac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PENERAPAN PERSYARATAN KESEHATAN KERJA PADA PEKERJAAN DI PERUSAHAAN

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

DISNAKERTRANS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

IR. S. MULIAWAN. R

pendahuluan
PENDAHULUAN
  • Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :
    • Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan
    • Lingkungan Kerja
    • Sifat Pekerjaan
    • Cara Kerja
    • Proses Produksi
  • Perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja
  • Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja
tujuan k3
Tujuan K3
  • Mencegah Kecelakaan Kerja :
    • Peledakan
    • Kebakaran
    • Pencemaran lingkungan
    • Penyakit Akibat Kerja
  • Meningkatkan produktivitas kerja
slide4

Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 :

  • Promosidanpemeliharaanderajat yang setinggi-tingginyadarikesehatanfisik, mental dansosialdaripekerjapadasemuapekerjaan; pencegahangangguankesehatanpadapekerja yang disebabkanolehkondisikerjamereka; perlindunganpekerjadalampekerjaanmerekadariresikoakibatfaktor-faktor yang mengganggukesehatan; penempatandanpemeliharaanpekerjadalamsuatulingkungankerja yang sesuaidengankemampuanfisikdanpsikologisnya; dansebagaikesimpulan, penyesuaianpekerjaan, terhadapmanusiadansetiapmanusiaterhadappekerjaannya.
slide5

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi

  • UU D Tahun 1945
  • UU No. 1 Tahun 1970 tentangKeselamatanKerja
  • UU No. 3 Tahun 1992tentangJaminanSosialTenagaKerja
  • UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan
  • PP No. No. 7 tahun 1973 tentangPengawasanAtasPeredaran, PenyimpanandanPenggunaanPestisida.
  • PP No. 14 tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program JaminanSosialTenagaKerja
  • Kepres R.I No. 22 tahun 1993tentangPenyakit Yang TimbulKarenaHubunganKerja

8. PMP No. 7 Tahun 1964 tentangSyaratKesehatan, Kebersihan, Serta PeneranganDalamTempatKerja

slide6

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja

9. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976tentangKewajibanLatihanHiperkesBagiDokter Perusahaan

10. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979tentangKewajibanLatihanHiperkesBagiParamedis Perusahaan.

11. Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980tentangPemeriksaanKesehatanTenagaKerjaDalamPenyelenggaraanKeselamatanKerja

12. Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981tentangKewajibanMelaporPenyakitAkibatKerja

13. Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentangPelayananKesehatanKerja.

slide7

Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja

14. Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentangKeselamatan Dan KesehatanKerja Di TempatKerja Yang MengelolaPestisida

15. Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentangKeselamatandanKesehatanKerjaPemakaianAsbes

16. Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003tentangPedoman Diagnosis Dan PenilaianCacatKarenaKecelakaan Dan PenyakitAkibatKerja

17. Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004tentangPencegahandanPenanggulangan HIV/AIDS diTempatKerja.

18. SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979tentangPengadaanKantindanRuangMakan

19. SE. DirjenBinawas No. SE. 86/BW/1989 tentang Perusahaan Catering Yang MengelolaMakananBagiTenagaKerja

20. KepdirjenBinwasnaker No. Kep. 22/DJPPK/V/2008 tentangPetunjukTeknisPenyelenggaraanPelayananKesehatankerja

slide8

DASAR HUKUM UUD 1945

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 :

Tiap-tiapwarganegaraberhakataspekerjaandanpenghidupan yang layakbagikemanusiaan

UU No.14 Tahun 1969 tentangKetentuan-ketentuanPokokMengenaiketenagakerjaan

Pasal 3

Tiaptenagakerjaberhakataspekerjaandanpenghasilan yang layakbagikemanusiaan

Pasal 9

Tiaptenagakerjaberhakmendapatperlindunganataskeselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaanmorilkerjasertaperlakuan yang sesuaidenganmartabatmanusiadan moral agama

Pasal 10

Pemerintahmembinanormaperlindunggantenagakerja yang meliputinormakeselamatankerja, normakesehatankerja, normakerja, pemberiangantikerugian, perawatandanrehabilitasidalamhalkecelakaankerja

slide9

PENGERTIAN UU NO. 1 TAHUN 1970

Secara Etimologis :

Secara Filosofi :

Suatu konsep berfikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur dan sejahtera

Memberikanupayaperlindungan yang ditujukan agar tenagakerjadanorang lain ditempatkerjaselaludalamkeadaanselamatdansehatdan agar setiapsumberproduksiperludipakaidandigunakansecaraamandanefisien

Secara Keilmuan :

Suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja

slide10

UU No. 13 Tahun 2003

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 86

Setiappekerja/buruhmempunyaihakuntukmemperolehperlindunganatas :

a. keselamatandankesehatankerja;

b. moral dankesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuaidenganharkatdanmartabatmanusiasertanilai-nilai agama;

(2) Untukmelindungikeselamatanpekerja/buruhgunamewujudkanproduktivitaskerja yang optimal diselenggarakanupayakeselamatandankesehatankerja

(3) Perlindungansebagaimanadimaksudpadaayat (1) danayat (2) dilaksanakan

slide11

Penjelasan

Pasal 86

Cukupjelas

(2) Upayakeselamatandankesehatankerjadimaksudkanuntukmemberikanjaminankeselamatandanmeningkatkanderajatkesehatanparapekerja/buruhdengancarapencegahankecelakaandanpenyakitakibatkerja, pengendalianbahayaditempatkerja, promosikesehatan, pengobatandanrehabilitasi.

(3) Cukupjelas

slide12

Pasal 87

Setiapperusahaanwajibmenerapkansistemmanajemenkeselamatandankesehatankerja yang terintegrasidengansistemmanajemenperusahaan

Ketentuanmengenaipenerapansistemmanajemenkeselamatandankesehatankerjasebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah

slide13

Penjelasan

Pasal 87

Yang dimaksuddengansistemmanajemenkeselamatandankesehatankerjaadalahbagiandarisistemmanajemenperusahaansecarakeseluruhan yang meliputistrukturorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab, prosedur, prosesdansumberdaya yang dibutuhkanbagipengembanganpenerapan, pencapaian, pengkajian, danpemeliharaankebijakankeselamatandankesehatankerjadalamrangkapengendalianrisiko yang berkaiatandengankegiatankerjagunaterciptanyatempatkerja yang aman, efisien, danproduktif.

CukupJelas

slide14

BAB XVI

Bagiaan Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 190

Menteriataupejabat yang ditunjukmengenaisanksiadministratifataspelanggaranketentuan-ketentuansebagaimanadiaturdalamPasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), danPasal 160 ayat (1) danayat (2) Undang-undanginisertaperaturanpelaksanaannya.

slide15

Pasal 190

(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (1) berupa :

a. teguran;

b. peringatantertulis;

c. pembatasankegiatanusaha;

d. pembekuankegiatanusaha;

e. pembatalanpersetujuan;

f. pembatalanpendaftaran;

g. penghentiansementarassebagianatauseluruhalatproduksi;

h. pencabutanijin.

(3) Ketentuanmengenaisanksiadministratifsebagaimanadimaksudayat (1) danayat (2) diaturlebihlanjutolehMenteri

slide16

TUJUAN

Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya

Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya

Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien

Untuk melaksanakan tujuan dengan melalui :

  • Kampanye
  • Pemasyarakatan
  • Pembudayaan
  • Kesadaran dan kedisiplinan
kewajiban pengurus perusahaan dalam bidang kesehatan kerja
KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANDALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
  • MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA (ps.8)
  • MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :
    • Kondisi dan bahaya di tempat kerja
    • Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat kerja
    • Alat Pelindung Diri
    • Cara dan sikap kerja yang aman
kewajiban pengurus perusahaan dalam bidang kesehatan kerja18
KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAANDALAM BIDANG KESEHATAN KERJA
  • MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3
  • MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG KESEHATAN KERJA
  • MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
  • MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
kewajiban dan hak tenaga kerja bidang kesehatan kerja
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA BIDANG KESEHATAN KERJA
  • MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3
  • MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)
  • MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
  • MENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA
  • MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.
penerapan program kerja di tempat kerja
Penerapan Program Kerja Di Tempat Kerja
  • Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja
  • Personil bidang kesehatan kerja dengan kualifikasi dan kompetensi
  • Program / Kegiatan kesehatan kerja harus komprehensif
pelayanan kesehatan kerja occupational health services
PELAYANAN KESEHATAN KERJA(Occupational Health Services)
  • Salah satu lembaga K3 di perusahaan
  • Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif)
  • Diatur dalam Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
program kesehatan kerja
PROGRAM KESEHATAN KERJA

Program / Kegiatan harus bersifat komprehensif, meliputi :

  • Pencegahan (Preventif)
  • Pembinaan (Promotif)
  • Pengobatan (Kuratif)
  • Pemulihan (Rehabilitatif)
tugas sebagai pegawai pengawas
TUGAS SEBAGAI PEGAWAI PENGAWAS

3. Mencegahataumenghindariterjadinyapelanggaranterhadapaturanperundang-undanganketenagakerjaan.

( Preventif )

4. Mendorongpeningkatanperansertamasyarakathubungan industrial danlembagalainnyadalammenciptakanbudayakeselamatandankesehatankerja.

( Promotif )

lanjutan
Lanjutan….

5.Melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, agar terwujud kepastian hukum

( Represive )

slide25

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Dilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan Kerja :

  • Pelayanan Kesehatan Kerja
    • Permennaker No. 03/1982
      • Pelayanan Kesehatan Kerja
  • PJK3 bidang Kesehatan Kerja
    • Permenaker No.04/Men/1995
      • Jasa pemeriksaan kesehatan TK, pengujian lingkugan Kerja dan atau Pelayanan Kesehatan Kerja
tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja permennakertrans no per 03 men 1982
TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982
  • Diselenggarakan sendiri oleh pengurus
  • Diselenggarakan oleh pengurus dengan mengadakan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan.
  • Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan
slide28
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (1)
slide29
Tata cara penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja melalui kerja sama dengan pihak di luar perusahaan (2)
syarat syarat penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
SYARAT-SYARAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
  • Disyahkan oleh instansi ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya
  • Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) dan Dinas Tenga Kerja setempat….. (memiliki SKP)
  • Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan :
      • Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja,
      • Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh instansi yang berwenang. (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID atau STR dan Surat Ijin Praktek/SIP).

Dokter dan paramedis di pelayanan kesehatan kerja wajib memiliki sertifikat pelatihan hiperkes (PermennakerNo. 01/1976, Permennaker No. 01/1979)

program kegiatan
Program / Kegiatan :
  • Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal 3)
  • Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982)
  • UU No. 13 tahun 2003
tugas pokok pelayanan kesehatan kerja permenakertrans no per 03 men 1982
TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJAPERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982
  • Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
  • Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja
  • Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja
  • Pembinaan & pengawasan sanitair
  • Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja
  • Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK
  • P3K
  • Latihan Petugas P3K
  • Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di tmp kerja
  • Rehabilitasi akibat Kec atau PAK
  • Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan.
  • Laporan berkala.
kewajiban kewajiban dalam pelayanan kesehatan kerja
KEWAJIBAN-KEWAJIBANDALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Pengurus Perusahaan :

  • Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi
  • Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja.
    • Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.
  • Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK 1 (satu ) bulan sekali disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Norma K3.

Dokter dan Tenaga Kesehatan :

  • Memberikan keterangan2 tentang PKK kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan
pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja
Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja

Jenis Pelaporan meliputi :

  • Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari :
    • Kunjungan baru
    • Kunjungan ulangan
    • Diagnosa penyakit
    • Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan
    • Kecelakaan kerja
  • Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja
    • Pemeriksaan kesehatan awal
    • Pemeriksaan kesehatan berkala
    • Pemeriksaan kesehatan khusus
  • Laporan hasil pemantauan lingkungan kerja
  • Statistik kesehatan
  • Kegiatan kesehatan kerja lainnya
kaitan pkk dengan jpk d jamsostek
Kaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek
  • Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek
  • Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989).
  • Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan pengobatan (kuratif)
nota pemeriksaan
NOTA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Jend. A. yani Km. 6 No. 23 Telp. (0511) 253680, 260231, 260232 Fac. 263092 Tlx. 39148 Kode Pos 70249

BANJARMASIN

Banjarmasin, April 2010

Nomor : 560. 566/Print. /Disnakertrans

Lampiran : -

Perihal : Nota PemeriksaanKepadaYth.

Sdr. Pimpinan PT. TigaLautSakti

di –

Bentok

BerdasarkanPemeriksaanPegawaiPengawasKetenagakerjaanDinasTenagaKerjadanTransmigrasiPropinsi Kalimantan Selatan, dengansuratperintahtugas No.566.4/ 09 ./Disnakertransdi Perusahaan PT. TigalautSaktidilaksanakanpadatanggal 27 Januari 2009 darihasilpemeriksaantersebutditemukanhal –halsebagaiberikut :

1. APD

Berdasarkan UU. No. 01 tahun 1970 pasal 14 ( c ) jo SKB Kep.174/MEN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Ps.1 Bab. X (10.1.2) Penggaliandanbelumadakesadaranpekerjauntukmemakai APD selamawaktubekerja

2. Kebersihan

Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 1 (hrf. c, n) Ps. 3 (hrf. a, i) jo SKB. Per.174/MEN/1986, 104/KPTS/1986 Bab. II (ayat 2.4.1, 2.4.4) bahan-bahan yang tidakdipakaidantidakdiperlukanharusdipindahkanketempat yang amandantidakbolehdibiarkanberrtumpukditempatkerja

nota pemeriksaan39
NOTA PEMERIKSAAN

3. MemeriksaKesehatan

Berdasarkan UU. No. 1 tahun 1970 Ps. 8 (ayat. 1 dan 2) joPermenakertrans No. Per. 02/Men/1980 Ps.2 (ayat 3), Ps. 6 Pengurusdiwajibkanmemeriksasemuatenagakerja yang beradadibawahpimpinannya, secaraberkalapadadokter yang ditunjukolehPengusahadandibenarkanolehDirektur.

4. KesehatanLingkungan

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1970 Ps. 2 (hrf. n), Ps. 3 (hrf. h, l), jo. UU.RI No. 23 tahun 1992 Ps. 22 (ayat 1, 2, 3 dan 4), Ps. 23 (ayat 1 dan 2) setiaptempatataupelayananumumwajibmemeliharadanmeningkatkanlingkungan yang sehatsesuaidengan standard danpersyaratan

Demikian Nota Pemeriksaaninidibuat, terhadappelaksanaankewajiban yang harusSaudarapenuhisebagaimanadiaturdalamketentuantersebutdiatasdiberikantenggangwaktu 29 hari, dandisampaikanuntukdilaksanakandankepadaSaudaradimintauntukmelaporkanpelaksanaannyasecaratertuliskeDinasSosial, KependudukandanTenagaKerja Kota. Banjarmasin dantembusannyakepadaDinasTenagaKerjadanTransmigrasiProvinsi Kalimantan Selatan paling lambat 1 (satu) minggusetelahterimasuratini.