SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI

1. SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI Dalam Rangka Pelatihan Penyusunan SKKNI

2. Daftar ISI

3. Today’s Situation Tuntutan GLOBAL • Liberalisasi Perdagangan yang pada prinsipnya harus transparan, tidak menghambat, obyektif • Indonesia meratifikasi UU RI No 7 tahun 1994 yang diadopsi dari WTO • Pembelajaran Sepanjang Hayat (LIFELONG LEARNING) • Rekomendasi ILO HRD 195/2004 • UN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS yang di adopsi oleh 189 Negara pada tahun 2000 dengan masa pemberlakuan serentak pada tahun 2015

4. "We will have time to reach the Millennium Development Goals – worldwide and in most, or even all, individual countries – but only if we break with business as usual. We cannot win overnight. Success will require sustained action across the entire decade between now and the deadline. It takes time to train the teachers, nurses and engineers; to build the roads, schools and hospitals; to grow the small and large businesses able to create the jobs and income needed. So we must start now. And we must more than double global development assistance over the next few years. Nothing less will help to achieve the Goals." United Nations Secretary-General

5. Today’s Situation Tuntutan Wajib Kompetensi Profesi Dari Sistem Industri • ISO 17025/ SNI 19-17025 : Lab • SHACCP + ISO 22000 : Ind Pangan • IWA2 : Diklat • ISO 9000/SNI 19-19000 : Industri • ISO 14000/SNI 19-14000 : Lingkungan • ISO 15189 : Klinik • CAC/RCP1/SNI 01-4852 : Pertanian • IFOAM Standard : Organik • IEC : Listrik • Dll.

6. Today’s Situation Personnel engaged in work which affects the quality of the product must be competent, based on the appropriate education, training, skills and experience.” (ISO 9001:2000)

7. Today’s Situation UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PASAL 18 • Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerjasetelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja; • Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja; • Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman; • Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi (BNSP)yang independen.

8. Today’s Situation BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESIPP No. 23/2004 • Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 BNSP merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden • Bab 2 Pasal 3 BNSP mempunyai tugas melaksanakan SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA Guna terlaksananya tugas tersebut BNSP dapat memberikan lisensi kepada LSP yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan BNSP. Dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Presiden.

9. STANDAR YANG TERDAPAT PADA PEDOMAN BNSP 202:2005PEDOMAN PENYIAPAN DAN LISENSI LSP • 3.5. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) • Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP. • 3.7. Lisensi • proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi. ILO MENYARANKAN AGAR SETIAP NEGARA MENGADOPSI STANDAR ISO 17024 “General requirements for organisations operating systems for the certification of persons”. DALAM MEMBANGUN LEMBAGA SERTIFIKASI

10. SEGITIGA PENGEMBANGAN SDM BERBASIS KOMPETENSI INDUSTRI KKNI SKKNI COMPETENCY BASED ASSESSMENT COMPETENCY BASED TRAINING LEMBAGA DIKLAT PROFESI BNSP LSP

11. Basic training Training in the work place Expand the competency Assessment in the work place Certification LIFE LONG LEARNING CYCLE DALAM PENGEMBANGAN SDM DI INDUSTRI Pengembangan sistem industri Pengembangan dan validasi disain produk/jasa Realisasi produk/jasa Verifikasi tindakan perbaikan Lifelong learning Certification is a synthesis in the training process of a person but it is not the end; it is a continuous process validated throughout working life. Because it recognizes all knowledge and skills acquired in every circle of life. (ILO Recommendation 195/2004)

12. Apakah yang dimaksud STANDAR KOMPETENSI ? STANDAR KOMPETENSI JENIS JENIS STANDAR MENURUT PP 31/2006 TENTANG SISLATKERNAS STANDAR KHUSUS STANDAR INTERNASIONAL STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) ACUAN / UKURAN YANG DISEPAKATI STANDAR KOMPETENSI kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan

13. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan, Keterampilan dan/atau Keahlian serta Sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Cakupan pengetahuan dalam kompetensi • Pendidikan formal yang sesuai dengan profesi; • Pelatihan-pelatihan yang yang sesuai dan diverifikasi oleh LSP; • Pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang diverifikasi oleh LSP.

15. Cakupan keterampilan dalam kompetensi • Keterampilan melaksanakan pekerjaan (Task Skill), • keterampilan mengelola pekerjaan (Task Management Skill), • keterampilan mengantisipasi Kemungkinan (Contingency Management Skill), • keterampilan mengelola lingkungan kerja (Job/Role Environment Skill), • keterampilan beradaptasi (Transfer Skills).

16. SIKAP • Performa selama ditempat kerja • Tanggapan lingkungan kerja • Penghargaan • Penilaian kliennya

17. DOKUMEN SKKNI • Judul Standar • Tahun Peluncuran/ Versi • Penjelasan Umum Tentang Standar Kompetensi • Daftar Kelompok Unit – Unit Kompetensi • Unit – Unit Kompetensi • Pemaketan Unit – Unit Kompetensi Berdasarkan Kualifikasi Pekerjaan

18. Unit Kompetensi Satu pekerjaan yang diakui, terukur & terobservasi Kode unit diisi dengan sejumlah huruf dan angka sesuai dengan PERMEN 21/2007 penjelasan lebih lanjut tentang judul unit dan dapat berisi informasi tambahan tentang unit tersebut Kode Unit Judul Unit Elemen merupakan TUGAS – TUGAS yang membentuk rangkaian suatu proses yang menjamin tercapainya PEKERJAAN SESUAI JUDUL UNIT KOMPETENSI Deskripsi Unit Elemen Kriteria Unjuk Kerja 1. 2. 3 4. 1.1 K, S, A 1.2 1.3 2.1 2.2 Memberi konteks serta kondisi untuk memenuhi indikator unjuk kerja ditempat dimana pekerjaan dilaksanakan Pada kolom ini berisi: Peraturan perundang-undangan, SOP, Kebijakan Perusahaan, Manual, Peralatan dan bahan yang dibutuhkan Batasan Variabel Panduan Penilaian Panduan Penilaian berisi tentang panduan pelaksanaan pengujian dan unit kompetensi yang mungkin dipersyaratkan. Pengetahuan pendukung yang dibutuhkan Keterampilan pendukung yang dibutuhkan Level kompetensi Kunci rumusan tentang tindakan – tindakan yang harus dilakukan agar suatu tugas dapat diselesaikan dengan baik Kriteria unjuk kerja adalah sama dengan uraian tugas dan menjadi patokan untuk menilai pelaksanaan suatu pekerjaan oleh seseorang

19. SERTIFIKASI KOMPETENSI Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional. KOMPETEN / BELUM KOMPETEN

20. Sertifikasi Profesi • Sertifikasi terhadap kompetensi profesi: dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Personil/Profesi, berlaku apabila masih kompeten. • Sertifikasi untuk mendapat status profesi: dilakukan organisasi profesi, biasa disebut juga lisensi/registrasi profesi. • Sertifikat pelatihan: oleh lembaga pelatihan, biasa disebut juga Certificate of Attainment, berlaku selamanya

21. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi terkini dari pada pencapaian masa lalu. • Harus diingat bahwa lembaga yang dapat menentukan sesorang bekerja atau tidak adalah industri. • Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi dalam posisi membantu industri untuk meyakinkan pihak pelanggannya bahwa mereka menggunakan tenaga kompeten. • Industri juga mungkin menggunakan sistem sertifikasi lainnya dalam beroperasi.

22. LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Pengakuan formal dan pemberian lisensi lembaga-lembaga sertifikasi profesi melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi

23. Koordinasi Departemen/ Instansi Teknis Pembinaan Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, ISO 17011 Pedoman BNSP 201 & 202 Lisensi  akreditasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEDOMAN BNSP, ISO 17024 Asesor Lisensi ISO 19011, ISO 17024, Standar spesifik Pedoman BNSP verifikasi LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 TEMPAT UJI KOMPETENSI PEDOMAN BNSP, QMS Uji kompetensi/ Sertifikasi Asesor Kompetensi BSZ, SKKNI Pedoman BNSP LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PROTAP BNSP …., ISO GUIDE 65 PESERTA UJI KOMPETENSI SKKNI, STD KHUSUS, STD INTERNATIONAL KETELUSURAN DAN KREDIBILITAS PENERAPAN SISTEM SERTIFIKASI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI PP, ISO 17011, ISO 17024, PEDOMAN BNSP

24. 5 MEMBENTUK REKOMENDASI MENUNJUK ASSESSOR 6 LAPORAN ASSESSMEN 4 2 7 8 1 PEMBERIAN LISENSI MENGAJUKAN PERMOHONAN ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN SURVEILAN 3 PROSES PEMBERIAN LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BNSP KOMITE TEKNIK* TIM ASESOR LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

25. SKEMA UMUM SERTIFIKASI KOMPETENSI 6 MEMBENTUK REKOMENDASI MENUNJUK ASSESSOR 7 LAPORAN ASSESSMEN 5 3 8 9 1 2 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI MENGAJUKAN PERMOHONAN Memilih TUK ASSESSMEN SURVAILEN 4 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOMITE TEKNIK * TIM ASSESSOR UJI KOMPETENSI PESERTA di TUK PESERTA UJI KOMPETENSI

26. MANFAAT SKKNI SKKNI DAPAT DIMANFAATKAN / DIKEMBANGKAN MENJADI : SARANA PENGELOLAAN PERUSAHAAN : • JOB TITLES, JOB LEVELS & STRUKTUR ORGANISASI • STANDARDS OPERATING PROCEDURES • RECRUITMENT & PENEMPATAN • SISTEM HRD & PROGRAM PELATIHAN • PROMOSI, ROTASI & DEMOSI • MATERI UJI KOMPETENSI • SERTIFIKASI BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI / KUALIFIKASI • MODUL DIKLAT BERDASARKAN SKKNI • PAKET-PAKET DIKLAT BERDASARKAN SKKNI • SISTEM REGISTRASI/AKREDITASI LEMDIKLAT DAN LSP

27. SINERGI MEWUJUDKAN SDM YANG KOMPETEN • BNSP dapat memfasilitasi untuk memberikan jaminan sistim sertifikasi yang kredibel dan traceable. • BNSP dapat membantu di dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja Indonesia (pendidikan&pengalaman) yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. • BNSP akan memfasilitasi kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

28. TERIMA KASIH