1 / 20

SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN)

SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN). DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA-2004. DASAR HUKUM DAN RIWAYAT. Pengawasan Mutu telah dimulai th 1975. MoU DEPTAN DAN DEPKES : Pengawasan mutu oleh Ditjen Perikanan-DEPTAN

summer
Download Presentation

SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN (SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN(SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN) DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA-2004

  2. DASAR HUKUM DAN RIWAYAT • Pengawasan Mutu telah dimulai th 1975. MoU DEPTAN DAN DEPKES : • Pengawasan mutu oleh Ditjen Perikanan-DEPTAN • Akreditasi sistem oleh DEPKES • Pengawasan mutu dimantapkan dengan UU Perikanan no. 9, th 1980, pasal 19: “ Pemerintah melakukan pembinaan mutu hasil perikanan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan serta mencegah penipuan ekonomi” • Pengawasan mutu produk perikanan untuk ekspor diefektifkan, melalui Inpres No.2. Th 1990. Penyederhanaan Tatacara Pengujian Mutu Ikan Segar

  3. Pengawasan mutu hasil perikanan sesuai Persyaratan UE melalui CD. 91/493/EEC dan 92/48/EEC (SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.21/Men/2004) • Pengawasan mutu disesuaikan dengan perkembangan sistem internasional, Responsible Fisheries dan HACCP (FAO, 1995): • Kepmen Pertanian, No. 41/Kpts/Ik 210/2/1998 yang diubah dengan Kep Kelautan dan Perikanan No.Kep 01/Men/2002 • Pengawasan Mutu menjangkau produk perikanan yang masuk ke wilayah RI, • Sesuai Kepmen Kelautan dan Perikanan No.Kep 06/Men/2002.

  4. Ruang Lingkup Pelayanan 1. Sertifikasi Pengolahan Ikan (SPI) 2. Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) 3. Sertifikasi Penerapan PMMT 4. Sertifikasi Kesehatan (HC)

  5. PENGERTIAN • Sertifikasi Produk Perikanan : Proses penerbitan sertifikat bagi produk perikanan • Sertifikasi Produk Perikanan diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Kesehatan /Health Certificate • Sertifikat Kesehatan adalah : Surat keterangan yang dikeluarkan oleh LPPMHP yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah ditangani dan diolah sejak pra-panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.

  6. Peranan Laboratorium (LPPMHP)“ Pengawasan mutu hasil perikanan” PENGUJIAN MUTU • Mengacu pada Pedoman SNI/ISO 17025 • Kemampuan: mikrobiologi, kimia dan organoleptik • Sumber-sumber: tenaga, alat, bangunan, bahan kimia/media dan metoda secara cukup

  7. PENGAMBILAN CONTOH • Sesuai AQL 6.5 • Sumber-sumber: Peralatan. Metoda, tenaga dan bangunan/ruangan yang cukup • Peralatan: Mobil contoh, boks berinsulasi dan peralatan sampling • Ruangan : Chill room atau cold storage atau freezer • Prosedur: arsip, aseptis, terwakili, kondisi tak berubah • Tenaga: bersertifikat pengambil contoh.

  8. PENILIKAN • Sesuai prinsip-prinsip HACCP • Sumber-sumber: Metoda, peralatan, tenaga dan ruangan • Metoda: check list, teknik audit, • Peralatan: uji chlorin, temperatur, berat dll • Tenaga: terampil, bersertifikat PMMT

  9. SERTIFIKASI PRODUK • Menerbitkan Sertifikat Kesehatan terhadap hasil perikanan • Sumber-sumber: organisasi, tenaga, metoda, tempat dan bahan. • Organisasi : Ditjen Perikanan Tangkap • Tenaga : Orang yang mendapatkan pengesahan kewenangan

  10. PERSYARATAN • Untuk memperoleh Sertifikat Kesehatan UPI harus memiliki : - Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP); - Sertifikat Penerapan PMMT; dan - Memenuhi persyaratan mutu (SNI).

  11. 1. Sertifikat Kesehatan diterbitkan oleh LPPMHP berdasarkan pada Level Penerapan PMMT : a. Level I Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap 10 (sepuluh) kali penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis. Catatan : pengajuan permohonan harus dilampiri dengan dokumen pemantauan Titik Pengendalian Kritis dari partai barang yang akan disertifikasi

  12. b. Level II Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1(satu) kali untuk setiap 5 (lima) kali penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis. c. Level III Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan 1(satu) kali untuk setiap 3 (tiga) kali penerbitan Sertifikat Kesehatan untuk setiap produk yang sejenis. d. Level IV Pengambilan dan pengujian contoh dilakukan setiap kali penerbitan Sertifikat Kesehatan.

  13. SERTIFIKASI PRODUK PERIKANAN UPI (SKP+PMMT) < 2 HARI LPPMHP BERDASARKAN LEVEL PENERAPAN PMMT PENGAWAS MUTU EVALUASI DOKUMEN Sampling < 6 HARI PENANGANAN CONTOH SERTIFIKAT KESEHATAN ANALIS HASIL UJI <12 HARI

  14. PROSEDUR DAN TATA CARA MEMPEROLEH SKP • UPI mengajukan permohonan ke Ditjen Tangkap melalui Diskanlut Provinsi, dilampiri fotocopy IUP. • Kepala Diskanlut menugaskan pengawas mutu daerah melakukan pra-inspeksi ke UPI. • UPI yang memenuhi syarat SSOP dan GMP direkomendasikan oleh Diskanlut untuk memperoleh SKP dari Direktorat Jenderal Perikana Tangkap (DJPT). • DJPT Cq Dit. MPH menugaskan pengawas mutu pusat untuk melakukan penilikan bersama-sama dengan pengawas mutu yang ada didaerah. • Pengawas mutu pusat dan daerah melakukan penilikan akhir ke UPI • Menyampaikan laporan secara tertulis serta nilainya.

  15. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SKP Permohonan + Dokumen Surat Tugas Dikanlut Provinsi Pra-Inspeksi Pengawasan Mutu Daerah UPI Laporan Rekomendasi DJPT Surat Tugas Inspeksi Pengawas Mutu Pusat (DJPT) Laporan Temuan + Tindakan Koreksi/Aksi SKP

  16. TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT • UPI mengajukan permohonan ke DJPT melalui Diskanlut dilampiri dengan : - Photo copy SKP - Photo copy sertifikat PMMT/HACCP bagi penanggung jawab UPI - Rancangan asli PMMT • Kepala Diskanlut menugaskan pengawas mutu daerah melakukan pra – validasi ke UPI dan dapat melakukan pengambilan dan pengujian contoh • UPI yang memenuhi syarat untuk di validasi direkomendasikan oleh Diskanlut ke DJPT. • DJPT Cq Dit. MPH menugaskan pengawas mutu pusat untuk melakukan validasi bersama-sama dengan pengawas mutu yang ada didaerah. • Pengawas mutu pusat dan daerah melakukan validasi ke UPI • UPI yang lulus diberikan sertifikat penerapan PMMT olehDJPT.

  17. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SERTIFIKAT PMMT/HACCP Permohonan + SKP+Panduan Mutu/HACCP Surat Tugas Dikanlut Provinsi Pra-Validasi Pengawasan Mutu Daerah UPI Laporan Rekomendasi DJPT Surat Tugas Validasi Pengawas Mutu Pusat (DJPT) Laporan Sertifikat HACCP Berdasarkan PMMT

  18. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN SPI • Univ. Perikanan mengajukan permohonan ke Ditjen Perikanan Tangkap dilengkapi dokumen dan data pendukung. • DJPT memberikan pelatihan tentang SSOP,GMP ke Univ. • Dilakukan ujian akhir • Kelulusan diberikan SPI

  19. PROSEDUR DAN TATACARA PEMBERIAN SPI Permohonan + Data Pendukung/Dokumen SPI DJPT UNIV. Perikanan Permohonan Perusahaan Perikan DJPT Perusahaan Pelatihan SSOP,GMP HACCP berdasarkan PMMT

  20. TERIMA KASIH

More Related