profesi penilai publik di indonesia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 380 Views
  • Uploaded on

PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA. Pusat pembinaan akuntan dan jasa penilai k EMENTERIAN KEUANGAN. LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK. SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 tentang Jasa Penilai

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA' - norm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
profesi penilai publik di indonesia

PROFESI PENILAI PUBLIK DI INDONESIA

Pusat pembinaan akuntan dan jasa penilai

kEMENTERIAN KEUANGAN

latar belakang pengaturan jasa penilai publik
LATAR BELAKANG PENGATURAN JASA PENILAI PUBLIK
  • SK Mendag Nomor 161/Kp/VI/77 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Penilai
  • KeputusanMenteriKeuanganNomor 57/KMK.017/1996 tentangJasaPenilai
  • Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 594/MPP/Kep/VIII/2002 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilaian
  • SuratKeputusanBersamaMenteriPerindustriandanPerdagangandanMenkeu Nomor 423/MPP/Kep/7/2004 Tgl 1 Juli 2004
  • KeputusanMenteriKeuanganNomor 406/KMK.06/2004 tentang Usaha JasaPenilaiBerbentuk Perseroan Terbatas
  • PeraturanMenteriKeuanganNomor 125/PMK.01/2008 tentang Usaha JasaPenilaiPublik
  • PeraturanMenteriKeuanganNomor01/PMK.01/2010tentangPencabutan KMK Nomor 406/KMK.06/2004

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

dasar hukum jasa p enilai publik
DASAR HUKUM JASA PENILAI PUBLIK

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

penggolongan penilai
Penggolongan Penilai
  • Penilai Internal
  • Penilai Pemerintah
  • Penilai Publik:
  • Penilai Properti
  • Penilai Bisnis

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

model regulasi profesi penilai publik

Perizinan

  • Pembinaan & Pengawasan
  • Law Enforcement
Model Regulasi Profesi Penilai Publik

Complaints

Kementerian

Keuangan

Stakeholders

Jasa Profesional

PP dan KJPP

  • USP
  • PPL
  • SPI dan KEPI
  • Sanksi Keanggotaan

Complaints

MAPPI

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

bidang jasa penilaian properti
Bidang Jasa Penilaian Properti
  • Tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan pengembangannya;
  • Instalasi dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi;
  • Alat transportasi, alat berat, alat komunikasi, alat kesehatan, alat laboratorium dan utilitas, peralatan dan perabotan kantor, dan peralatan militer;
  • Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;
  • Pertambangan.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

bidang jasa penilaian bisnis
Bidang Jasa Penilaian Bisnis
  • Entitasbisnis;
  • Penyertaan;
  • Suratberhargatermasukderivasinya;
  • Hakdankewajibanperusahaan;
  • Aktivatidakberwujud;
  • Kerugianekonomisuntukmendukungberbagaitindakankorporasiatauatastransaksi material;
  • Opinikewajaran.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

bidang jasa lainnya
Bidang Jasa Lainnya
  • Konsultasi pengembangan properti;
  • Desain sistem informasi aset;
  • Pengelolaan properti;
  • Studi kelayakan usaha;
  • Jasa agen properti;
  • Pengawasan pembiayaan proyek.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

sektor pengguna jasa penilai
Sektor Pengguna Jasa Penilai

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

sektor jasa penilai cont d
Sektor Jasa Penilai (cont’d)

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

jumlah klien menurut bidang usaha yang menggunakan jasa kjpp tahun 2010
Jumlah Klien Menurut Bidang Usaha yang Menggunakan Jasa KJPP Tahun 2010

Contoh: Aset Pemda, Rumah Sakit Pemerintah, Sekolah, dll.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

persebaran penilai publik di indonesia
Persebaran Penilai Publik di Indonesia

Jumlah = 321 Penilai Publik

Data per 31 Oktober2011

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

kenapa harus menggunakan jasa penilai publik
Kenapa Harus MenggunakanJasa Penilai Publik???
  • Penilai Publikmenjaga kompetensi dengan wajibmengikutiPendidikanProfesionalLanjutan (PPL) Penilai Publik;
  • Penilai Publik dalammenjalankankegiatanpenilaianwajibmematuhiStandarPenilaian Indonesia (SPI), KodeEtik Penilai Indonesia (KEPI), danperaturanperundang-undangan;
  • PenilaiPublikmendapatkan pengawasan dalam menjalankan kegiatan Penilaian dengan secarapemeriksaanberkaladan/atausewaktu-waktuolehSekretarisJenderalKementerianKeuangan;
  • PenilaiPubliklebih tertib dalammemberikanjasanyadengan wajibmemiliki KJPP.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

bentuk badan usaha kjpp
Bentuk Badan Usaha KJPP

Perseorangan

Persekutuan

Badu

BadudanRekan

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

aturan untuk kjpp
Aturan Untuk KJPP
  • KJPP dapat membuka:

a. Kantor CabanghanyaKJPP Persekutuan;

b. Kantor PerwakilanhanyauntukPemasaran.

  • LaporanPenilaianhanyadikeluarkanoleh KJPP danwajibditandatanganioleh Penilai Publik denganmencantumkanNomorIzin Penilai Publik (NIPP).
  • KJPP diperiksasecaraberkaladan/atausewaktu-waktuolehSekretarisJenderalKementerianKeuangan.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

kenapa harus m enggunakan jasa penilaian dari kjpp
Kenapa Harus MenggunakanJasa Penilaian Dari KJPP ???

Mulai tanggal 1 Januari 2010 PJP berbentuk PT tidak diperkenankan lagi melakukan kegiatan usaha di bidang jasa penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.01/2010 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK.06/2004 Tentang Usaha Jasa Penilai Berbentuk Perseroan Terbatas.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

kenapa harus m enggunakan jasa penilaian dari kjpp cont d
Kenapa Harus MenggunakanJasa Penilaian Dari KJPP ??? (cont’d)

JASA PENILAIAN

JASA PENILAIAN

&

&

JASA LAINNYA

JASA LAINNYA

PMK No. 01/PMK.01/2010

KJPP

PJP

Penilai Publik

Penilai Publik

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

keunggulan bentuk usaha kjpp
Keunggulan Bentuk Usaha KJPP

Dengan peralihan bentuk usaha jasa Penilai berbentuk PT menjadi KJPP, maka tanggung jawab terhadap hasil Laporan Penilaian melekat pada masing-masing individu profesional Penilai Publik, sehingga pekerjaan penilaian dapat lebih dipertanggungjawabkan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

persebaran kjpp di indonesia
Persebaran KJPP di Indonesia

Jumlah = 112 KJPP Pusat

Jumlah = 40 Cabang KJPP

Jumlah = 175 Perwakilan KJPP

Data per 31 Oktober2011

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

penilai publik palsu
Penilai Publik Palsu
  • Masalah yang seringdihadapiprofesi Penilai Publik adalahtindakanparaoknum yang tidakmempunyaiizindariMenteriKeuanganmengatasnamakanprofesiiniuntukmencarikeuntunganpribadidenganmelakukanpraktikilegalsebagai Penilai Publik.
  • Dengan menggunakan Penilai Publik palsu persoalan yang muncul pada kemudian hari atas hasil Laporan Penilaiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
  • SedangkanhasilLaporanPenilaiandari KJPP resmisecarahukumdapatdipertanggungjawabkan.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

pendidikan formal penilaian
Pendidikan Formal Penilaian
  • Program Diploma 3 SpesialisasiPenilai (PBB), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
  • Program Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada;
  • Program Magister ManajemenAset, UniversitasPadjajaran;
  • Program StudiPerencanaan Wilayah dan Kota, KonsentrasiRealestat, UniversitasTarumanegara.

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

informasi lebih lanjut hubungi
Informasi Lebih Lanjut Hubungi:

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Gedung Djuanda II lantai 19

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

Telepon (021) 3843237

Faksimili (021) 3508573

Website: www.ppajp.depkeu.go.id

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai

slide23

SekretariatJenderalKementerianKeuangan, PusatPembinaanAkuntandanJasaPenilai