perpajakan di indonesia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERPAJAKAN DI INDONESIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERPAJAKAN DI INDONESIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PERPAJAKAN DI INDONESIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 301 Views
  • Uploaded on

PERPAJAKAN DI INDONESIA. ENDRI SANOPAKA, S.Sos FISIP - UMRAH. KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA. Instrumen kebijakan Perpajakan Kebijakan Perpajakan : Penetapan basis pajak Penetapan tarif pajak Kriteria Perpajakan: Efisien (Distorsi minimum) Cukup (Dapat memenuhi kebutuhan spending)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERPAJAKAN DI INDONESIA' - kirkan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perpajakan di indonesia

PERPAJAKAN DI INDONESIA

ENDRI SANOPAKA, S.Sos

FISIP - UMRAH

kebijakan perpajakan di indonesia
KEBIJAKAN PERPAJAKAN DI INDONESIA
  • Instrumen kebijakan Perpajakan
    • Kebijakan Perpajakan :
      • Penetapan basis pajak
      • Penetapan tarif pajak
    • Kriteria Perpajakan:
      • Efisien (Distorsi minimum)
      • Cukup (Dapat memenuhi kebutuhan spending)
      • Adil (horizontal equity terpenuhi)
      • Elastis (potensi memadai)
      • Political acceptibility (resistensi rendah)
tarif pajak optimal
Tarif Pajak Optimal?

Tax Rate

Laffer Curve

A

Tax Revenue

pajak dan beban pajak
PAJAK DAN BEBAN PAJAK
  • Beban pajak sesuai atas hukum (Legal or statutory incidence)
  • Beban Sesungguhnya (Actual or economic incidence)
  • Pergeseran beban pajak (Shifting – difference between economic and statutory incidence)
    • Shifted backward (to a factor of production)
    • Shifted forward (to consumers)
dampak pajak terhadap supply
DAMPAK PAJAK TERHADAP SUPPLY

Price

Supply after tax

Demand

Supply before tax

Price paid by buyer after tax

Tax per unit

Price paid by buyer before tax

Revenue

Perfectly competitive market

Price received by seller after tax

Q1 Q0

Market output

dampak pajak terhadap demand
DAMPAK PAJAK TERHADAP DEMAND

Price

Demand before tax

Supply

Price paid by buyer after tax

Demand after tax

Perfectly competitive market

Price paid by buyer before tax

Revenue

Price received by seller after tax

Tax per unit

Q1 Q0

Market output

dampak pajak ad valorem terhadap demand
DAMPAK PAJAK AD-VALOREM TERHADAP DEMAND

Price

Demand before tax

Supply

Price paid by buyer after tax

Demand after unit tax

Perfectly competitive market

Price paid by buyer before tax

Revenue

Price received by seller after tax

Demand after ad valorem tax

Q1 Q0

Market output

penanggung beban pajak akhir
PENANGGUNG BEBAN PAJAK AKHIR
  • Pada saat pasar perfectly competitive, penanggung pajak akhir (economic incidence) tidak terpengaruh, walaupun pajak dibebankan pertama kali ke penjual maupun pembeli, dan juga apakah merupakan pajak unit ataupun pajak ad-valorem.
pengaruh elastisitas pada penanggung beban pajak akhir
PENGARUH ELASTISITAS PADA PENANGGUNG BEBAN PAJAK AKHIR

Price

S after tax

D

  • Beban pajak (secara ekonomi) selalu ditanggung sepenuhnya pada kelompok yang memiliki kurva tidak elastis.
  • Dalam gambar di sebelah (atas) karena Demand tidak elastis, maka beban pajak sepenuhnya ditanggung pembeli.
  • Dalam gambar di sebelah (bawah) karena supply tidak elastis, maka beban pajak sepenuhnya ditanggung penjual.

S

P1

Revenue

P0

Price

Output

S

P0 = P1

Revenue

D

D after tax

Output

pajak pertambahan nilai ppn
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
  • Dasar perhitungannya adalah “nilai tambah”, yaitu output dikurangi input antara.
  • PPN di Indonesia menganut:
    • Single rate: hanya menggunakan satu jenis tingkat pajak yaitu 10%
    • Destination Principle: Barang yang diekspor tidak dikenakan PPN
    • Credit Method : PPN yang telah dibayarkan untuk pembelian input dapat diperhitungkan dalam pengajuan restitusi pajak
    • Exemption dan bukan zero-rated: barang tertentu tidak dibebani PPN
    • Consumption Approach: Barang modal langsung dibebani PPN, dan bukan depresiasi modal yang dikenakan PPN.
  • PPN masih belum optimal pemungutannya, biaya pemungutan besar.
  • PPN belum mencerminkan keadilan, misalnya untuk petani dan industri kecil.
kondisi perpajakan di indonesia
KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA
  • Pentingnya peran pajak sebagai sumber pembiayaan
    • Pajak memberikan sumbangan sekitar 74% terhadap total penerimaan negara (Realisasi APBN 2003)
    • Meningkatnya peran pajak dalam penerimaan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri
    • 50% penerimaan pajak berasal dari jenis pajak PPh, 30% dari PPN, sisanya dari pajak lain-lain
  • Tax ratio sudah meningkat, namun masih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN
    • Tax ratio Indonesia (total penerimaan pajak : PDB) 13,7%
    • Rax ratio beberapa negara ASEAN berkisar antara 17-20%
kondisi perpajakan di indonesia1
KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA
  • Jumlah wajib pajak masih sedikit, dibandingkan jumlah penduduk Indonesia
    • Jumlah penduduk sekitar 200 juta
    • Wajib pajak perseorangan terdaftar sekitar 3 juta
    • Wajib pajak badan terdaftar sekitar 1 juta
  • Tarif pajak masih relatif tinggi, kurang kompetitif bagi investor
    • Usulan draf RUU perpajakan 30%
    • Malaysia 28%
    • Singapura 22%
kondisi perpajakan di indonesia2
KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA
  • Administrasi pajak masih rumit dan belum optimal
    • Proses pengurusan dokumen pajak masih dirasakan rumit, karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi
    • Dari wajib pajak perseorangan yang terdaftar (sekitar 3 juta), hanya 70-80% yang aktif mengirimkan SPT
  • Sistem pengawasan pajak belum optimal, masih banyak kasus penyelewengan pajak (tax evasion)
    • Beberapa kasus penyelewengan telah dibongkar, dengan modus yang makin beragam:
      • Tunggakan pajak senilai Rp.962 milyar (2003) dilakukan oleh 96 wajib pajak. Dua orang telah dikenakan penyanderaan badan
      • 235 aparat dikenakan sanksi, terlibat kasus penyelewengan pajak selama tahun 2003
      • Restitusi pajak Rp.13,3 milyar dengan transaksi ekspor fiktif
    • Diduga masih ada penyelewengan-penyelewengan lain yang belum terbongkar
kondisi perpajakan di indonesia3
KONDISI PERPAJAKAN DI INDONESIA
  • Adanya otonomi daerah telah memunculkan pungutan-pungutan baru bagi wajib pajak, melalui perda-perda pajak dan retribusi daerah. Sebagian perda bermasalah, karena dilakukan pada obyek-obyek yang seharusnya dipungut pemerintah pusat:
    • Pungutan pada pertambangan timah di Bangka
    • Pungutan atas kegiatan transportasi barang antar daerah
    • Pungutan atas usaha komunikasi
  • Sistem monitoring perda-perda tentang pungutan di pusat dan daerah belum terintegrasi dengan baik, masih terjadi pungutan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah
upaya upaya peningkatan pajak
UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PAJAK
  • Dalam jangka pendek dan menengah, upaya difokuskan pada peningkatan jumlah wajib pajak:
    • Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan memaparkan manfaat ekonomis yang diperoleh dari uang pajak
    • Wajib pajak perseorangan ditargetkan sekitar 9-10 juta orang, dengan data dan asumsi sbb:
      • Jumlah keluarga di Indonesia 51,3 juta, keluarga miskin 9,5 juta, keluarga petani gurem 13,7 juta, jumlah keluarga potensial menjadi wajib pajak 28,1 juta
      • Bila sepertiga dari keluarga potensial tersebut bisa didata dan didaftar sebagai wajib pajak, maka sedikitnya sekitar 9-10 juta keluarga terdaftar sebagai wajib pajak perseorangan
upaya upaya peningkatan pajak1
UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PAJAK
  • Meningkatkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, melalui:
    • Memperbanyak pusat pelayanan pajak terpadu (one stop service)
    • Memperluas e-tax service (pelayanan pengisian SPT melalui internet
    • Peningkatan pelayanan melalui large taxpayer office, medium taxpayer office, dan small taxpayer office
  • Penyederhanaan prosedur pemungutan dan pelaporan pajak
    • Pembayaran pajak melalui ATM
    • Pelaporan pajak melalui internet
    • Pernyederhanaan dan percepatan proses restitusi pajak
upaya upaya peningkatan pajak2
UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PAJAK
  • Meningkatkan pengawasan perpajakan, baik untuk wajib pajak maupun petugas pajak, melalui:
    • Peningkatan sistem monitoring
    • Sistem Reward and punishment bagi aparat pajak
    • Mengumumkan kepada publik wajib pajak yang bandel dan merugikan negara
  • Untuk mendukung perbaikan iklim investasi, perlu dipikirkan kebijakan perpajakan yang strategis, antara lain:
    • Pemberian insentif perpajakan bagi investor dan pengusaha potensial
    • Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghilangkan tumpang tindih dalam pemungutan pajak
upaya upaya peningkatan pajak3
UPAYA-UPAYA PENINGKATAN PAJAK
  • Meningkatkan asas keadilan dalam perpajakan
    • Pajak yang bersifat progresif sebaiknya dipertahankan
    • Dalam menentukan tarif pajak, perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap berbagai lapisan masyarakat yang terkena pajak
pertanyaan untuk diskusi
PERTANYAAN UNTUK DISKUSI
  • Batam merupakan suatu kawasan industri yang dirancang untuk pembuat pabrikan barang ekspor. Selama ini PPN tidak dipungut di Batam sebagai upaya promosi industri untuk ekspor.Seharusnya hanya barang yang akan diekspor yang tidak perlu membayar PPN. Kenyataannya PPN tidak diterapkan untuk semua jenis komoditi yang dijual di Batam.
  • Bagaimana sebaiknya penerapan PPN di Batam?