Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

1. KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan RAPAT KONSULTASI NASIONAL PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2012 Bandung, 13Maret 2012

2. SISTEMATIKA PRESENTASI • PENDAHULUAN • PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014 • PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN • PENUTUP

3. PENDAHULUAN

4. PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2012 PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF DUKUNGAN UNIVERSAL COVERAGE PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENY.MENULAR & TIDAK MENULAR UPAYA PERBAIKAN GIZI SAINTIFIKASI JAMU HARMONISASI PERENCANAAN DENGAN MP3EI JAMINAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN REFORMASI BIROKRASI INTENSIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI PENINGKATAN TANGGAP-RESPON CEPAT

5. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN VISI : MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN M I S I : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KETERSEDIAAN & PEMERATAAN SMB. DAYA KESEHATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YG BAIK UPAYA KESEHATAN YG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU, & BERKEADILAN Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, 2010 - 2014

6. PENCAPAIAN TARGET MDGs KESEHATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YG SETINGGI-TINGGINYA AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN ESENSIAL

7. AKSES TERHADAP OBAT ESENSIALKebijakanObatNasional, 2006 S J S N

8. PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN KEWENANGAN PUSAT Dilaksanakan sendiri oleh Pusat/instansi vertikal Pusat di daerah DESENTRALISASI Diserahkan kepada Daerah WEWENANG PEMERINTAH DEKONSENTRASI Dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat TUGAS PEMBANTUAN Ditugaskan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Desa Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, 2008

9. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014

10. PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA UNIVERSAL COVERAGE Sumber : Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, 2010

11. PREDIKSI KONSUMSI OBATUNTUK UNIVERSAL COVERAGE

12. POTENSI PERMASALAHAN • Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side ) • Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side.Khususnya kecukupan TT RS, obat, vaksin, alat kesehatan, dan perbekkes • Pemerataan Pemberi Pelayanan? • Paket Manfaat • Standar Pelayanan Medik • Sistem DSM • DaftardanHargaTertinggiobatdanperbekes • Kendali Mutu dan Kendali Biaya

13. PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

14. KONTRIBUSI SEKTOR KEFARMASIAN : UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINE

15. ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014I : AKSESILIBITAS OBAT (Ketersediaan dan Pemerataan) • 2014 : • - Sistem DSM • Monev • - Kapasitas IF Nasional • Kapasitas IF  • Vaksin • Prod ekstrak • 2013 : • - Sistem DSM • COE • Insfar • E-informasiperbekes • - Kapasitas IF Nasional: • PQ BUMN • Kapasitas IF  • Vaksin • Prod ekstrak • 2012 : • - Estimasikebutuhandanpemenuhan • - Sistem DSM • e-Report PBF dan E-Logistic • - Kapasitas IF nasional • PQ BUMN • Kapasitas IF  • Vaksin • Pusatekstrak

16. ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014II : KETERJANGKAUAN OBAT • 2014 : • Penetapanbiayaobat • Penetapanhargaobat • Monev • HTA (Alkes) • Portal e-Information (Monev) • 2013 : • Penetapanbiayaobat • Komnaspenetapanhargaobat • Penetapanhargaobat (e-catalog) • Bang software INA-CBGs Med • HTA (Alkes) • Estimasikebutuhan • PenyusunanstandarAlkes • Portal e-Information • 2012 : • Penetapanbiayaobat • Studisistempenetapan • Kajiankomponenhargaobat • Penetapanhargaobat • Kebijakan orphan danobatinovasi • HTA (Alkes) • KebijakannasionalAlkes

17. ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014III : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL • 2014 : • Revitalisasiobatgenerik • Sosialisasi OG • Fornas • Penerapanformulariumnasional • Monevaksesobatnasional • 2013 • RevitalisasidanReposisiobatgenerik • Sosialisasi OG • Fornas • Penetapanformulariumnasional • Monevfornas • 2012 : • RevitalisasidanReposisiobatgenerik • Permenkeswajibmenggunakan OG • Sosialisasi OG • - Fornas • Penyusunanformulariumnasional

18. PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN

19. PERAN DINAS KESEHATAN • Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat-obat lainnya sesuai skala wilayah • Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan industri farmasi nasional • Advokasi penggunaan obat generik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota • Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat Provinsi • Pelaksana kegiatan pendukung guna pencapaian indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

20. PARADIGMA BARU PERAN PEMERINTAHGOOD GOVERNMENT PRACTICES • Sebagai regulator yang visioner • Public excellent services • Berorientasi pada efisiensi dan efektivitas • Prosedur yang mendukung pengembangan produk dan produsen

21. Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan PELAYANAN PRIMA GLOBALISASI KEBIJAKAN TUPOKSI Sed. Farmasi Aman , Bermutu, Bermanfaat • FAKTOR PENDUKUNG • Koordinasi dgn Dinkes Prop / Kab Kota • Kerja sama lintas sektor • Kerja sama dg Asosiasi

22. PENUTUP

23. Guna Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta : • Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan terkait penyediaan akses terhadap obat • Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi tanggung jawab satker Pusat, tetapi juga satker di daerah dan Kab/Kota • Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Pusat-Provinsi-Kab/Kota

24. dan selamat berkarya... TERIMA KASIH