1 / 40

DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

PERAN DAN KEDUDUKAN INSTALASI FARMASI NASIONAL /PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH. DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN. SISTEMATIKA. Dasar Hukum. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 36 :

tien
Download Presentation

DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN DAN KEDUDUKAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DALAM PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

  2. SISTEMATIKA

  3. Dasar Hukum • UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • Pasal 36 : • Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial • Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah melakukan kebijakan khusus • Pasal 37 : • Pengelolaan perbekalan kesehatan utk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat • Pengelolaan OE dan alkes dasar memperhatikan kemanfaatan, harga dan faktor yang berkaitan dgn pemerataan

  4. DasarHukum Lanjutan • Pasal 40 : • Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yg esensial harus tersedia serta menjaminketersediaannya • Pasal 98 : • Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, danterjangkau • Pasal 104 : • Pengamanan sediaan farmasi dan alkes diselengga-rakanuntukmelindungimasyarakatdaribahaya yang disebabkanolehpenggunaansediaanfarmasidanalkes yang tidakmemenuhipersyaratanmutudan/ataukeamanandan/ataukhasiat/kemanfaatan

  5. DasarHukum • Pasal 108 • Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan per-UU 2. PP Nomor 51 tahun 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian 3. PP Nomor 72 tahun 1998 ttg Pengamanan SediaanFarmasidanAlat Kesehatan 4. SK Menkes No. 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 5. Permenkes No. 889/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

  6. Landasan Kebijakan Obat Nasional

  7. Landasan Kebijakan Obat Nasional

  8. PENGERTIAN • Obat adalah bahan baku atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi. • Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan habis pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. • Instalasi Farmasi adalah Unit Pengelola Obat atau Unit Pengelola Teknis yang mengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi atau Kabupaten/Kota. • Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar

  9. PENGERTIAN • Buffer Stock Pusat adalah Obat yang tersedia di Instalasi Farmasi Nasional/Pusat sebagai cadangan apabila terjadi kekosongan obat di Propinsi dan Kab/Kota. • Buffer Stock Provinsi adalah Obat yang tersedia di Instalasi Farmasi Provinsi sebagai cadangan apabila terjadi kekosongan obat di Kab/Kota • Obat PKD adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu • Obat Program adalah obat yang digunakan untuk kebutuhan program kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional

  10. Arah Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pelayanankesehatan yang prima, meratadanterjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian . Mengupayakanketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauanobat, vaksindanalkes OBAT . ALAT KESEHATAN . • Aksesibilitas • Keterjangkauan • Penggunaanobat yang rasional • Jaminankeamanan, mutu & manfaat • Aksesibilitas • Need Assesment • Penggunaanalkes yang tepatguna • Jaminankeamanan, mutu & manfaat .

  11. Strategi Pelayanan Kefarmasian dan Alkes

  12. Aksesibilitas • Pemerintah menjamin ketersediaan 484 obat generik (Tahun 2011) untuk PKD mengacu pada DOEN • Pemerintah menjamin ketersediaan 85 item obat program (P2PL, Gizi, KIA, keswa dan vaksin haji) • Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan Tingkat I sektor pemerintah 87% (Tahun 2011) • Manajemen suplai di Puskesmas diselenggarakan melalui Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian) • Pendanaan obat untuk sektor publik sebagian besar melalui APBN (DAK dan APBN Kemkes)

  13. Dukungan Aksesibilitas • Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Nasional/Provinsi/Kab/Kota - Penyimpanan, - Distribusi - Perangkat Pengolahan data termasuk sistem aplikasi • Kompetensi SDM Kefarmasian sebagai pengelola obat/bertugas di bidang pengelolaan obat, termasuk kemampuan melakukan koordinasi dengan unit kerja lain • Anggaran (penyediaan obat, biaya operasional, biaya distribusi) • Komitmen Pimpinan Daerah

  14. PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (PP 38/2007) SUB-SUB BIDANG : KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN KETERJANGKAUAN OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN PUSAT : Penyediaan dan Pengelolaan Buffer Stok Obat, Alkes, Reagensia & Vaksin Tertentu Skala Nasional PROPINSI : Penyediaan dan Pengelolaan Buffer Stok Obat, Alkes, Reagensia & Vaksin Lainnya Skala Provinsi KAB/KOTA : Penyediaan dan Pengelolaan Obat PKD, Alkes, Reagensia & Vaksin Skala Kab/Kota

  15. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin Menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kab/Kota tertentu Menyediakan obat utk Buffer Stok Pusat Bencana Alam, Darurat, KLB Menyediakan obat utk program kesehatan Menyediakan obat utk kegiatan tertentu bersifat nasional Mengelola obat Buffer Stok Pusat Mengendalikan harga obat generik 8. Melatih sdm di bidang pengelolaan obat dan advokasi 9. Memantau ketersediaan obat

  16. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI Menyediakan dana obat Buffer Stok Provinsi Menyediakan obat Buffer Stok Provinsi Mengelola obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/Kota Melatih sdm Kab/Kota dalam pengelolaan obat Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat

  17. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KAB/KOTA Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II Mengelola obat Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi Menyediakan dana operasional Membentuk tim perencanaan obat terpadu Melatih petugas pengelola obat di PKM Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat di Puskesmas dan jaringannya

  18. SUMBER DANA OBAT APBD II/ DAU, DAK Obat PKD APBD I  obat Buffer Stok Provinsi APBN  obat Buffer Stok Pusat, Obat Bencana, Obat Program Kesehatan, dan Obat untuk kegiatan skala nasional

  19. SUMBER OBAT • Pengadaan • Pusat (Binfar) • Pengadaan • Pusat (Binfar, • dan Program) • Pengadaan • Provinsi • Lembaga • donor • Pengadaan • Pusat (Binfar , • dan Program) • Pengadaan • Provinsi • Pengadaan • Kab/Kota • Lembaga • donor IF Nasional IF Provinsi IF Kab/Kota

  20. TUJUAN PENGELOLAAN OBAT Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang terjamin, tersebar secara merata dan teratur, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat.

  21. SIKLUS PENGELOLAAN OBAT Perencanaan Dukungan Manajemen Penggunaan Pengadaan Distribusi Penyimpanan Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

  22. DISTRIBUSI • Jenis Distribusi ada dua : • Pull Distribusi • Push Distribusi • Frekuensi Distribusi disesuaikan dengan geografis Unit Pelayanan Kesehatan

  23. DISTRIBUSI • Kegiatan Distribusi Rutin • Perencanaan Distribusi • Penetapan Frekuensi Pengiriman Obat-obatan • Penyusunan Peta Lokasi, Jalur dan Jumlah Pengiriman • Kegiatan Distribusi Khusus • Bila terjadi Wabah atau bencana/KLB • Adanya pelaksanaan program tertentu

  24. PERAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT • InstalasiFarmasiNasional 1. Pengelolaanobat Buffer StokPusat (menyimpan, mendistribusikan) 2. PenyimpanandanPenyaluranobat Buffer StokPusat 3. Penyediaaninformasi : Dinamikalogistikobat Buffer StokPusat Ketersediaanobat Buffer StokPusat

  25. PERAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT B. InstalasiFarmasiProvinsi • Penyediaanobat Buffer StokProvinsi • Pengelolaanobat Buffer StokProvinsidanobatProgram (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, danmonev) • Penyimpananobat Buffer StokProvinsidanobatProgram • TerlibataktifmembinaPengelolaObatdiKab/Kota • Terlibataktifdalamperencanaankebutuhanobat di Provinsi

  26. PERAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT B. Instalasi Farmasi Provinsi 6. Penyediaan Informasi : • Dinamika logistik obat Buffer Stok Provinsi • Ketersediaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Kab/Kota Lanjutan Lanjutan

  27. PERAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT • InstalasiFarmasiKab/Kota • PengendalianKetersediaanObatditingkatKab/Kota (Controller of Drug Availability =CoDA) • Pengelolaanobat • (merencanakan, menyediakan, menyimpan,mendistribusikan, capor, danmonev) • PenyimpanandanPenyaluranObatkePuskesmas • PenyediaanInformasi : • Dinamikalogistikobatdi IF Kab/Kota • Ketersediaanobatdi IF Kab/Kota danPuskesmas

  28. KEDUDUKAN INSTALASI FARMASI PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT IF Nasional IF Provinsi IF Kab/Kota • “Tupoksi” • Perencanaan, Pengadaan, Distribusi • (Dit. BinaOblik • danPerbekkes) • TupoksiSie • FarmasiDinkes • Provinsi • UPTD IF (Es. III • Tupoksi Unit • lain Dinkes • TupoksiSie • FarmasiDinkes • Kab/Kota • UPTD IF (Es. IV • Tupoksi Unit • lain Dinkes

  29. KENDALA OPERASIONAL • Status Unit Pengelola Obat a. UPT b. Bagian tupoksi dari seksi dalam struktur • Ketenagaan di Unit Pengelola Obat a. Jumlah b. Kualifikasi c. Mutasi • Biaya Operasional untuk Unit Pengelola Obat • Pemahaman tentang obat sebagai BMN khususnya berkaitan dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

  30. PERAN DAN KEDUDUKAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT • InstalasiFarmasiNasional • Pengelolaanobat (Buffer StokPusatdan Program)(perencanaan; menyimpan, mendistribusikan; capor, danmonev) • TerlibatpenuhdalamPerencanaanKebutuhanObat PKD dan Program Nasional) • PenyimpanandanPenyaluranObat Buffer StokNasionaldanObat Program • PenyediaanInformasiKetersediaanObatNasional • StrukturOrganisasiDefinitif (UPT)

  31. PERAN DAN KEDUDUKAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT • InstalasiFarmasiProvinsi • Penyediaanobat Buffer StokProvinsiPengelolaanobat • TerlibatpenuhdalamPerencanaanKebutuhanObatTingkat Provinsi) • PenyimpanandanPenyaluranObatBufferStokProvinsidanObat Program skalaProvinsi • PenyediaanInformasiKetersediaanObat TingkatProvinsi • PenyediaanInformasiObat di tingkatProvinsi • StrukturOrganisasi (UPT) Definitif (Eselon III)

  32. PERAN DAN KEDUDUKAN INSTALASI FARMASI NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTADALAM PENYALURAN OBAT • InstalasiFarmasiKab/Kota • Penyediaanobat PKD • PengendalianKetersediaanObatditingkatKab/Kota • Pengelolaanobat(merencanakan, menyediakan,menyimpan, mendistribusikan, capor, danmonev) • PenyimpanandanPenyaluranObatskalaKab/Kota • PenyediaanInformasiKetersediaanObat Tingkat Kab/Kota • PenyediaanInformasiObatdi Tingkat Kab/Kota • StrukturOrganisasiDefinitif (Eselon IV)

  33. Penyiapan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi untuk menjadi suatu unit kerja Instalasi Farmasi secara definitif sehingga dapat menyalurkan obat ke fasilitas kesehatan (legal aspek) • Penyiapan sumber daya farmasi dalam pengelolaan obat menuju ke arah standardisasi Instalasi Farmasi

  34. KEBIJAKAN • Peraturan terkait Standar Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi • Peraturan terkait pengelolaan obat di Instalasi Farmasi termasuk Standar Operational Procedure (SOP) • Peraturan terkait Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) • Peraturan terkait Sistem Informasi Logistik Obat • Peraturan terkait Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai aset negara (BMN) • Tim Perencanaan Obat Nasional • Peraturan terkait Instalasi Farmasi sebagai Penyalur Obat

More Related