PEMEKARAN DAERAH SEBAGAI STRATEGI PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

1. PEMEKARAN DAERAH SEBAGAI STRATEGI PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Ayuningtyas Megawati 1050301001111146

2. Faktor Pemicu Pemekaran daerah Kalimantan Timur • Luas wilayah Kalimantan Timur yang terlalu luas • Adanya ketimpangan pembangunan • Munculnya masalah sosial seperti masyarakat di sepanjang perbatasan dengan Malaysia itu lebih mengenal “Ringgit”dan mengangapnya sebagai alat tukar yang sah di kalangan mereka • Hubungan  perekonomian masyarakat perbatasan dengan Sabah sangat erat dan cenderung bergantung dengan Malaysia • Letak daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga sehingga sangat rawan terkait HAMKANNAS

3. Tawau, Malaysia Nunukan, Indonesia

4. Teori Pendukung • Sjafrizal (2008) • Douglas C North hipotesa Neo-Klasik. diuji oleh: Esmara (1975) dan Uppal, J.S dan Budiono Sri Handoko (1986)

5. Tujuan dan Manfaat • Mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan • Memperkuat keamanan nasional • Memantau dan mengontrol berbagai aktifitas masyarakat di perbatasan seiring munculnya pusat-pusat ekonomi ,pendidikan dan birokrasi pemerintahan tersebut.           

6. Tingkat kelayakan • SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU SESUAI PP NOMOR  78 TAHUN 2007 • Administratif • Teknis • Syarat fisik dan kewilayahan • Sjafrizal (2008:276) Dilihat dari segi ekonomi dan keuangan 1. Kemampuan keuangan daerah 2. Pertumbuhan ekonomi daerah 3. Kualitas sumber daya manusia

7. Hasil uji kelayakan • Dari segi kemampuan keuangan daerah • kondisi keuangan DOB kabupaten/kota di calon Provinsi Kaltara untuk Kabupaten Bulungan dari Rp542,89 miliar menjadi Rp30,70 miliar (turun 94,34 persen) dan  • Kabupaten Malinau dari Rp525,56 miliar menjadi Rp17,28 miliar (- 96 persen). • Kabupaten Nunukan dari Rp533,36 miliar menjadi Rp23,61 miliar (- 95,97 persen) dan • Kota Tarakan dari Rp564,86 miliar menjadi Rp49,20 miliar (- 91,29 persen) serta Kabupaten Tana Tidung dari Rp525,75 miliar menjadi Rp17,43 miliar (- 96 persen).

8. kesimpulan • Ketimpangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat daerah sepanjang perbatasan bagian utara Indonesia-Malaysia yang kemudian melahirkan keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan luas wilayah Katim yang terlalu luas sehingga pelayanan dan kesejahteraan sulit merata. Belum lagi adanya tekanan dan ancaman dari pihak luar dikarenakan letaknya yang strategis yakni sebagai beranda utara Indonesia. Kondisi daerah yang menjadi wajah indonesia bagian utara yang dinilai tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah selatan kalimantan maupun negara tetangga, juga kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya menjadikan pemekaran wilayah sebagai strategi terakhir yang dikeluarkan. Setelah berbagai upaya percepatan pembangunan yang dijalankan dinilai tidak berhasil. • Sesuai dengan analisa dari Douglas C North tentang pertumbuhan Neo-klasik dimana muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembagunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang kemudian diesbut dengan hipotesa Neo-klasik. Namun, disebutkan bahwa ketimpangan yang terjadi bukanlah kesalahan pemerintah atau masyarakatnya hal ini disebutkan terjadi secara natural diseluruh negara.

9. Walaupun sebenarnya provinsi Kaltara belum layak untuk dimekarkan pada tahun 2012, kebutuhan, tuntutan dan masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat membuat pembentukan provinsi Kaltara menjadi urusan mendesak. • Namun, dilihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan studi kasus pemekaran daerah yang berbeda. Diperkirakan DOB provinsi Kaltara akan menjalani masa- masa sulit yakni masa transisi. Dimana tidak adanya perkembangan atau lebih tepatnya belum terlihatnya perkembangan baik dari segi pembangunan fisik maupun perubahan sistem pelayanan atau selesainya masalah kemiskinan dalam waktu dekat.

10. Terima kasih