slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - PowerPoint PPT Presentation


  • 439 Views
  • Uploaded on

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. P2SEDT Tahun 20 11. DEPUTI BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA Jakarta, J uni 201 1. FAKTOR KETERTINGGALAN. Kebijakan Pembangunan. Geografis. Sumber daya manusia. KETERTINGGALAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal' - anja


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PeningkatanKapasitasKelembagaanMasyarakat

DalamPercepatanPembangunan Daerah Tertinggal

P2SEDT Tahun 2011

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA

Jakarta, Juni 2011

faktor ketertinggalan
FAKTOR KETERTINGGALAN

KebijakanPembangunan

Geografis

Sumberdayamanusia

KETERTINGGALAN

(183 Kabupaten)

  • Ekonomi 
  • Sumberdaya Manusia
  • Infrastruktur
  • Kelembagaan keuangan daerah (Celah Fiskal) 
  • Aksesibilitas
  • Karakteristik Daerah

Sumberdayaalam

SaranaPrasarana

PascaBencanaAlam/sosial

slide3

Dibutuhkan keberpihakan seluruh stakeholder guna percepatan pembangunan DT.

  • RPJM Nasional 183 kabupaten sebagai daerah tertinggal, dan harus menjadi prioritas untuk ditangani.
  • Terbentuknya lembaga yang menjadi koordinator bagi pembangunan DT (pendekatan kewilayahan)
  • KPDT
slide4

Peraturan Menteri Negara PDT No. 07/PER/

  • M-PDT/III/2007 tentangSTRANAS PPDT untuk menjadi acuan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
  • Strategi Dasar ( 4 Pilar) :
  • Pengembangan kemandirian: pengembangan ekonomi lokal; pemberdayaan masyarakat; penyedian sarana dan prasarana pedesaan;
  • Peningkatan pemanfaatan potensi wilayah: Investasi daerah; pemberdayaan UKM ; pengembangan kawasan produksi;
  • Peningkatan integrasi ekonomi antar daerah; pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
  • Peningkatan penanganan kawasan yang memiliki permasalahan khusus: pembukaan keterisolasian, pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil.
strategi ppdt
STRATEGI PPDT
  • Mengembangkan perekonomian lokal
  • Pemberdayaan masyarakat
  • Meningkatkan kapasitas kelembagaan
  • Mengurangi keterisolasian
  • Mengembangkan daerah perbatasan

VISI

MISI

STRANAS PPDT

Berkurangnya ketertinggalan

Muncul pusat2 pertumbuhan ekonomi

Hilangnya daerah terisolasi

Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah

Meningkatnya pendapatan perkapita

PROGRAM/

KEGIATAN POKOK

KPDT

K/L, Pemda,

Swasta, Masy.

Mainstreaming

slide6

PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

  • Pengembangan ekonomi lokal;
  • Pemberdayaan masyarakat;
  • Peningkatan kapasitas kelembagaan [sebagai dukungan bagai strategi pengembangan ekonomi, lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana]
  • Pengurangan keterisolasian daerah
  • Penanganan karakteristik khusus daerah.
slide7

PRIORITAS PROGRAM GREEN DEVELOPMENT

Green Energy (Desa Terang) : Pemanfaatan energy terbarukan

Green Estate (Pengurangan dampak pemanasan global ) : Penanaman 1 Juta Pohon guna menopang kebutuhan mendasar keluarga masyarakat perdesaan

Green Bank (Lembaga Keuangan Mikro) : Peningkatan akses permodalan masyarakat perdesaan

Green Movement (Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa - KPPSB) : sebagai gerakan motivator dan fasilitator masyarakat perdesaan;

5. Green Belt (Kejelasan batas wilayah) : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan di perbatasan

slide8

PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

slide9

PELAKSANAAN KEGIATAN UTAMA

PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

TAHUN 2011

9

prinsip pelaksanaan program ppdt
Prinsip Pelaksanaan Program PPDT

Berorientasi pada masyarakat [people centre oriented];

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat [socially accepted]

Sesuai kearifan lokal

Berwawasan lingkungan

Tidak diskriminatif

fokus pembangunan desa dalam kegiatan p2sedt
FOKUS PEMBANGUNAN DESADALAM KEGIATAN P2SEDT

DESA MODEL

TAHAP INISIASI

P2IPDT

P2DTK

P2WP

Desa Model diintervensi 2-3 KegiatanInstrumen KPDT

P4DT

P2KPDT

P2SEDT

Kedepan, Desa Model diintervensi oleh seluruh stakeholder

TAHAP PENGEMBANGAN

DAERAH

SEKTOR (K/L)

DESA MODEL

Prov. & Kab

SWASTA/

MASYARAKAT

slide12

FOKUS PENINGKATAN KAPASITAS

PEMERINTAH DAERAH

Pelaksanaansistemadministrasi yang baik,

Perencanaanterpadudanterkoordinasisecarabaik,

Pelaksanaan yang efisiendanefektif,

Pengendalian yang maksimal,

Peningkatanmutupelayananmasyarakat yang prima.

slide13

FOKUS PENINGKATAN KAPASITAS

LEMBAGA MASYARAKAT

Bimbingan dan Pelatihan.

Penyebarluasan Informasi Kebijakan Pembangunan.

Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Mengembangkan mekanisme keberlanjutan pembangunan.

Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi.

Mengembangkan pelaksanaan tata administrasi.

program p eningkatan k apasitas k elembagaan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1. Pengorganisasian :

  • Pembentukan Pokja Peningkatan KapasitasKelembagaan pada tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten.
  • Pembentukan forum Peningkatan KapasitasKelembagaan masyarakat (KPPD) pada tingkat desa.
slide15

2.DukunganPeningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Daerah Tertinggal melalui P2SEDT :

- Pengadaan konsultan manajemen

(Bantuan manajemen, bimbingan dan pelatihan, sosialisasi, publikasi,kesinambungan program, dan pengaduanmasyarakat)

- Pengadaan konsultan sistem informasi

- Bantuan sosial bagi lembagamasyarakat di desa (KPPD)

tujuan
TUJUAN

Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal dalam percepatan pembangunan menuju kesetaraan .

Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pemerintah dan masyarakat di daerah tertinggal

Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya pembangunan yangberkelanjutan,untuk kesetaraan, kemajuan, kemakmuran masyarakat di daerah tertinggal.

Membentuk forum masyarakat di desa guna percepatan pembangunan di daerah tertinggal

analisis permasalahan kelembagaan
ANALISIS PERMASALAHAN KELEMBAGAAN
  • Berbagai upaya yang telah dilakukan belum menyebar kepada seluruh lapisan masyarakat
  • Salah satu penyebabnya adalah belum berperannya kelembagaan pemerintah dan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian.
  • Masih dilakukan secara terbatas baik menyangkut jangkauan, intensitas, maupun substansinya.
  • Perlu dilakukan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Daerah Tertinggal secara sistematis melalui P2SEDT
  • Perlu dilakukan secara komprehensif baik oleh KPDT, kementerian atau lembaga, maupun pemerintah daerah.
tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan
TUJUAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
  • Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menganalisis kondisi aktual yang terjadi pada lingkungannya, merumuskan masalah dan memanfaatkan peluang yang ada,
  • Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang tumbuh, berkembang dan mengakar di masyarakat dalam proses pembangunan yang partisipatif di tingkat desa,
  • Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya pembangunan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
  • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik,
  • Mengembangkan kapasitas lembaga pemerintah dalam pelayanan masyarakat.
ruang lingkup p2sedt

KPPD

Good Governance

Aspek

Substansi Program

P2KPDT

Kelembagaan

Penyebarluasan

Informasi (PI)

P2IPDT

Kelembagaan

P2SEDT

Penanganan Pengaduan (PP)

P2WP

Kelembagaan

Kesinambungan Program (KP)

P4DT

Kelembagaan

P2DTK

Kelembagaan

RUANG LINGKUP P2SEDT
pentahapan
PENTAHAPAN
  • Kelembagaan yang handal
  • Berperandlmpembangunan
  • Mampumenyelesaikan
  • masalah yang dihadapi
  • Dapatmemeliharadan
  • mengembangkanhasil
  • pembangunan

150

STABILISASI

KONSOLIDASI

2015

2010- 2014

148

  • Muatan :
  • PenyebarluasanInformasi
  • PenangananPengaduan
  • Kesinambungan Program
  • Monitoring & Evaluasi

INSTALASI

2008- 2009

23

INISIASI

  • Dukungan :
  • Bantuanpendampingan
  • Bantuanbimbingan dan pelatihan
  • Bantuansarana dan prasarana
  • Bantuanoperasional

2005 - 2007

pentahapan1
PENTAHAPAN
  • Tahap Inisiasi, (2005 – 2007) dengan kegiatan utama bimbingan teknis yang melekat pada masing-masing kegiatan terhadap kelembagaan yang sudah ada, dan hanya menjangkau beberapa lokasi,
  • Tahap Instalasi, (2008 – 2009) dengan kegiatan utama konsolidasi (internal) kelembagaan yang sudah ada serta optimalisasi peran dan fungsinya,
  • Tahap Konsolidasi, ( 2010 – 2014) dengan kegiatan utama konsolidasi (eksternal) antara berbagai kelembagaan dari berbagai sektor dengan kelembagaan yang dibangun oleh KPDT.
  • Tahap Stabilisasi, (2015 dan seterusnya), dimana kelembagaan yang telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri di tengah-tengah masyarakat.
slide24

StrukturPenataanKelembagaanTahun 2011

OMS = Organisasi Masyarakat Setempat

KPPD = Kader Penggerak Pembangunan

Desa

PMN = Pendampingan Manajemen Nasional

PMZ = Pendampingan Manajemen Zona

TPP = Tenaga Pendamping Provinsi

TPK = Tenaga Pendamping Kabupaten

TFD = Tenaga Fasilitator Desa

OMS

KPPD 1

KPPD 2

KonsultasiSubtantif

& administratif

OMS

OMS

Kader Penggerak Pembangunan Desa

Pendampingan

TFD

DESA

konsultasi

substantif

Pengendalian

pembinaan

TPK

Pokja IV Kelembagaan

Tim Koordinasi

PPDT

KABUPATEN

konsultasi

substantif

KonsultasiSubtantif

& administratif

Sekretariat

Kabupaten

Pengendalian

TPP

pengendalian

Pokja IV Kelembagaan

konsultasi

substantif

Tim Koordinasi

PPDT

PROVINSI

Pengendalian

KonsultasiSubtantif

& administratif

Sekretariat

Provinsi

PM

Zona

Pokja IV Kelembagaan

pengarahan

Pengendalian

Tim Koordinasi

PPDT

PM

Pusat

PUSAT

KonsultasiSubtantif

& administratif

Sekretariat

Nasional

nasional
Nasional

Dibentuk Pokja IV Peningkatan Kapasitas Kelembagaan (Deputi IV KPDT) yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK PPDT),

Dengan dukungan pelaksanaan oleh :

- Tim P2SEDT,

- Pendamping Manajemen Zona (PM-Zona),

- Pendamping Manajemen Pusat / Nasional (PMN),

(SekretariatKementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat)

struktur pokja i v bidang peningkatan kapasitas kelembagaan pusat
StrukturPokja IV Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pusat

Ketuamerangkapanggota:

Deputi IV BidangPembinaanLembagaSosialBudaya KPDT.

SekretarisMerangkapAnggota:

Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat;

Anggota,

  • StafAhliBidangHukum;
  • Staf Ahli BidangPolitik;
  • Staf Ahli BidangTekhnologi
  • Asisten Deputi Urusan Penguatan Kapasitas Lembaga Lokal;
  • Asisten Deputi Urusan Penguatan Organisasi Masyarakat;
  • Asisten Deputi Urusan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya; dan
  • Asisten Deputi Urusan Ketenagakerjaan.
provinsi
PROVINSI

Dibentuk Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan(SKPD terkait) Provinsi yang merupakan bagian dari TK-PPDT Provinsi (Bappeda),

Didukung oleh :

  • Pendampingan Manajemen Provinsi (PMP)

merupakan bagian dari Pendampingan Manajemen Zona,

struktur pokja peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi
Struktur Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Provinsi

Ketua merangkap angota:

Kepala Dinas dari SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:

Sekretaris merangkap anggota:

Kabag dari SKPD Provinsi terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Anggota:

Kabag SKPD Provinsi terkait peningkatan kapasitas Kelembagaan.

kabupaten
KABUPATEN

Dibentuk Pokja Peningkatan Kapasitas kelembagaankabupaten[SKPD terkait] yang merupakan bagian dari TK-PPDT kabupaten [Bappeda],

Didukung oleh :

  • Tenaga Pendamping Kabupaten (TPK) yang merupakan bagian dari Pendampingan Manajemen Kabupaten
struktur pokja bidang peningkatan kapasitas kelembagaan kabupaten
Struktur PokjaBidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten

Ketua marangkap anggota:

Kepala Dinas dari SKPD Kabupaten terkait Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;

Sekretaris merangkap anggota:

Kabag dari SKPD kabupaten terkait Peningkatan Kelembagaan;

Anggota:

Kabag SKPD kabupaten terkait Peningkatan kapasitas Kelembagaan.

d esa
DESA

Dibentuk Forum Peningkatan kapasitas Kelembagaan Masyarakat berupa Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD), yaitu keterwakilan dari Organisasi Masyarakat Setempat.

Didukung oleh :

- TFD (bagian dari Pendampingan Manajemen Kabupaten)

struktur kppd
Struktur KPPD

Penasehat / Pembina,

Kepala Desa

Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

SeksiEkonomi,

SeksiSosial, dan

SeksiInfrastruktur.

(Dipilihdarimasyarakatsetempatmelaluimekanisedemokratis)

AnggotaKPPD

(jumlahdisesuaikanbersifat swadaya.)

tugas dan fungsi kppd
Tugas dan Fungsi KPPD

Tugas:

  • Melakukan sosialisasi program kepada OMS-OMS dan atau kelompok masyarakat;
  • Melakukan pendataan dan pemetaan masalah-masalah pembangunan desa secara partisipatif untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan desa, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;
  • Memfasilitasi penyusunan proposal pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur desa;
slide34

Memfasilitasipemilihan kelompok masyarakat penerima/pelaksana program PPDT sesuai ketentuan (Juklak) program/instrumen terkait;

  • Menyelenggarakan tata administrasi keuangan dengan berpedoman pada standar pembukuan;
  • Membuat laporan keuangan KPPD sesuai dengan tahap pencairan, penggunaan, dan penyaluran dana bansos;
  • Membuat laporan perkembangan fisik dan keuangan program di tingkat desa;
  • Mengkoordinir pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan aset sosial, ekonomi, fisik pencapaian yang dihasilkan oleh program.
slide35

Pengurus KPPD dipilih secara demokratis melalui musyawarah dan transparan dengan berpegang pada kriteria seperti; keterampilan, pengalaman dan dedikasinya pada masyarakat. Mereka dapat berasal dari unsur-unsur antara lain; BPD/LPMD, Kontak Tani, Tokoh Masyarakat, dan Pengurus Organisasi Sosial Masyarakat (seperti PKK dan Karang Taruna) dan Kelompok yang mewakili masyarakat miskin, kelompok masyarakat penerima manfaat yang selama ini telah dibina oleh KPDT.

slide36

Selanjutnya KPPD difasilitasi oleh TFD memilih dan merekomendasikan OMS penerima/pengelola program/instrumen(P2IPDT, P4DT, P2KPDT, P2WP, P2DTK, dll) sesuai dengan ketentuan (Juklak Masing-masing Instrumen/program) untuk ditetapkan oleh Bupati melalui TK-PPDT Kabupaten menjadi KPPD bidang ... (sesuai dengan pengelola program/ anggaran).

slide37

Target danSasaran

TARGET DAN SASARAN YANG DIHARAPKAN DAPAT DICAPAIPADA AKHIR TAHUN 2011 :

Sasarandalamkegiatan P2SEDT terdiridarisasarankegiatandansasarankelompok

  • Sasaran Kegiatan
  • Terlaksananya koordinasi dan sinergitas antar lintas pelaku (TKPPDT/ Pokja Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten, Tenaga Pendamping Provinsi /Kabupaten dan Tenaga Fasilitator Desa dalam melaksanakan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di 150 Kabupaten daerah tertinggal.
  • Terlaksananya pembinaan terhadap Kader Penggerak Pembangunan Desa (KPPD) di 150 Kabupaten daerah tertinggal agar dapat berperan sebagai kader penggerak untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program-program Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
  • Terlaksananya kegiatan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal ( P2SEDT) di 150 Kabupaten daerah tertinggal secara efisein dan efektip.