791 likes | 2.27k Views
Paradigma Sosiologi. Menurut “ Thomas Kuhn “ Paradigma berasal dari bhs Latin yaitu “Para “ dan “deigma“ Para berarti berdampingan Deigma berarti contoh Jadi paradigma menurut Kuhn diartikan sbg percontohan atau model atau “Pola“. 28.
E N D
ParadigmaSosiologi • Menurut “ Thomas Kuhn “ Paradigma berasal dari bhs Latin yaitu “Para “ dan “deigma“ • Para berarti berdampingan • Deigma berarti contoh • Jadi paradigma menurut Kuhn diartikan sbg percontohan atau model atau “Pola“ 28
“ George Ritzer “ mengartikan bahwa paradigma adalah merupakan suatu gambaran fundamental tentang subject matter dalam suatu ilmu. Paradigmasecara umum dapat diartikan sebagai cara pandang atau kerangka berfikir yang didasarkan pada fakta atau gejala-gejala yang diinterpretasi dan dipahami. 29
Paradigma berfungsi untuk merumuskan apa yang harus dikaji,pertanyaan apa yang harus dipertanyakan, dan kaidah-kaidah apa saja yang harusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban-jawaban yang diperoleh. Pengertian diatas mengandung beberapa penekanan yaitu paradigma merupakan pencapaian baru dan kemudian diterima sebagai pemecahan masalah. 30
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL • - MENGKAJI HUKUM DALAM HUBUNGANYA DENGAN PERUBAHAN SOSIAL. • - MENUJUKKAN BAGAIMANA HUKUM ITU TERBENTUK DAN BEKERJA. • - Terbukanya berbagai jabatan yang dulunya dijabat oleh belanda dan selanjutna diberikan pada pribumi
- Penggunaan bahasa Indonesia secara luas dicetuskanya melalui sumpah pemuda, 28 oktober 1928. • - Perombakan disegala aspek pemerintahan, bidang hukum, sistem peradilan ( hapusnya dualisme peradilan-hakim tunggal, ketatanegaraan, pemerintahan, pendidikan ( hanya ada SR).
Pengaruh perubahan sosial • - Sikap tak sadar akan arti dan kwalitas. • - Sikap untuk mencapai tujuan secapatnya tanpa mau berusaha selangkah demi selangkah. • - Sikap tak tangung jawab • - sikap apatis dan lesu. - Adanya urbanisasi, modernitas, modernisasi.
Permasalahan • 1. Apakah yang bisa dilakukan untuk memahami kehadiran serta bekerjanya hukum di tengah2 masyarakat yang sedangmengalami perubahan sosial. • 2. Mengapa keadaan pertumbuhan hukum di Indonesia adalah seperti yang kita lihat seperti ini. • 3. Apa yang akan terjadi bila suatu negara dihadakan pada perubahan sosial. • 4. Bgmn hukum hrs berbuat thd perubahan sosial yang dihadapinya.
Hukum harus bisa menjabarkan pekerjaan dalam fungsinya sbb • 1. Pembuatan norma norma . • 2. Penyelesaian sengketa – sengketa. • 3. Menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat bila ada perubahan sosial. • 4. Sosial Enginering/ menimbulkan perubahan tingkah laku masyarakat.
Mengapa pertumbuhan hukum di Indonesia spt ini? • “Hart” mengatakan bahwa penyelengaraan hukum di masyarakat itu berbeda . • - Sederhana dengan bentuk yang tidak jelas. • (ketidak pastian, statis, inefisien) • - Penyelenggaraan hukum yang jelas dan terperinci dengan dibentuk lembaga lembaga hukum.
Pelaksanaan Hukum di Masyarakat • Primary Rule Of Obligation – kurang efektit karena hanya mengandalkan hukum dari segi bentuknya yang formal saja • Scondary Rule of Obligation- melayani fungsi hukum. • - Pembuatan UU/Rule of regocnition • - Mengadakan yang baru dan menghapus yang lama/ Rule of Change • - Menentukan hukuman/ Rule of adjudication
Keadilan dalam Hukum(perspektif sosiologis) • Pasal 178 ayat (3) HIR • ” Hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal hal yang tidak dituntut atau mengabulkan putusan yang lebih daripada yang dituntut”
Kasus kedung ombo(1990) • 1. Put PN semarang menolak gugatan bayar tanah Rp 10.000,-/M. • 2. Put Banding menguatkan put PN. • 3. Put Kasasi ganti rugi tanah Rp50.000,- /M dan tananam Rp 30.000,-/M. • 4. Put PK menganulir put Kasasi.
Dasar Putusan • 1. Put MA Nmr 620/ 1968, tuntutan ganti rugi tidak pantas, akan tetapi penggugat menuntut sejumlah itu. Dalam hal ini hakim harus memutuskan berapa yang pantas yang harus dibayar ( tdk melanggar ps 178 ayat 3 HIR • 2. Put MA Nmr 499/ 1970, PN boleh memutuskan melebihi dari yang diminta, shg pasal 178 ayat (3) tidak berlaku mutlak sebab hakim dalam memberi putusan harus benar benar aktif dan menyelesaikan perkara.
3. Put MA 556/ 1972, boleh mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat, akan tetapi masih sesuai dengan hal kejadian material yang diijinkan.