oleh muhammad bahrul ilmi se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE. - PowerPoint PPT Presentation


  • 160 Views
  • Uploaded on

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. PENGANTAR & DASAR-DASAR PERPAJAKAN. Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE. SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011. MENU PAJAK. PENGERTIAN. UNSUR. FUNGSI. SYARAT PEMUNGUT. KELOMPOK PAJAK. HAK DAN KEWAJIBAN. Rp. Rp. WARGA NEGARA. PAJAK. Non PAJAK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oleh: Muhammad Bahrul Ilmi, SE.' - lyndon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oleh muhammad bahrul ilmi se

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

PENGANTAR

&

DASAR-DASAR PERPAJAKAN

Oleh:

Muhammad Bahrul Ilmi, SE.

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

menu pajak
MENU PAJAK

PENGERTIAN

UNSUR

FUNGSI

SYARAT PEMUNGUT

KELOMPOK PAJAK

HAK DAN KEWAJIBAN

slide3

Rp

Rp

WARGA NEGARA

PAJAK

Non PAJAK

KAS NEGARA

SOSIAL

pengertian pajak
PENGERTIAN PAJAK
  • Pajakadalahiuranrakyatpadakasnegaraberdasarkanundang-undang (yang dapatdipaksakan) dengantidakmendapatjasatimbal (kontraprestasi) yang langsungdapatditunjukkandan yang digunakanuntukmembayarpengeluaranumum.
  • Pajakadalahperalihankekayaandaripihakrakyatkepadakasnegarauntukmembiayaipengeluaranrutindan “surplusnya” digunakanuntuk “public saving” yang merupakansumberutamauntukmembiayai “public investment”.

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

unsur unsur pajak
UNSUR-UNSUR PAJAK
  • Iurandarirakyatkepadanegara
  • Berdasarkanundang-undang
  • Tanpajasatimbal yang secaralangsungdapatditunjuk
  • Digunakanuntukmembiayairumahtangganegara

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

fungsi pajak
FUNGSI PAJAK
  • FUNGSI BUDGETAIR--Pajaksebagaisumberdanabagipemerintahuntukmembiayaipengeluaran-pengeluarannya.
  • FUNGSI REGULEREND--Pajakberfungsisebagaialatuntukmengaturataumelaksanakankebijakanpemerintahdalambidangsosialdanekonomi.

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

syarat syarat pemungutan pajak
SYARAT-SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK
  • Syaratkeadilan
  • Syaratyuridis
  • Syaratekonomis
  • Syaratfinansial
  • Sistempemungutanharussederhana

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

teori pemungutan pajak
TEORI PEMUNGUTAN PAJAK
  • TEORI ASURANSI
  • TEORI KEPENTINGAN
  • TEORI DAYA PIKUL
  • TEORI BAKTI
  • TEORI ASAS DAYA BELI

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

pengelompokan pajak
PENGELOMPOKAN PAJAK
  • Menurutgolongannya:

a. PajakLangsung, yaitupajak yang harusdipikulsendiriolehwajibpajakdan tidak dapatdibebankanataudilimpahkankepadaorang lain, contohPPh.

b. PajakTidaklangsung, yaitupajak yang padaakhirnyadapatdibebankanatau dilimpahkan kepadaorang lain, contohPPn

  • MenurutSifatnya:

a. Pajak Subyektif, adalahpajak yang berpangkalpadasubyeknya, yaitudengan memperhatikan keadaandiriwajib pajak

b.Pajak obyektif, adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

  • Menurut lembaga yang memungutnya:

a.Pajak Pusat, yaitupajak yang dipungutolehpempusdandigunakanuntuk membiayai rumahtangganegara, contohPPh, PPn, PPn-BM, PBB, Bea materai

b.Pajak daerah, yaitupajak yang dipungutolehpemerintahdaerahdandigunakan untuk membiayairumahtangga daerah contoh PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalandll

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

kedudukan hukum pajak
KEDUDUKAN HUKUM PAJAK
  • Hukumperdata, mengaturhubunganantarasatuindividudenganindividulainnya
  • Hukumpublik, mengaturhubunganantarapemerintahdenganrakyatnya. Rinciannya:

a. Hukumtatanegara

b. hukumtatausahanegara (hkadmtif)

c. hukumpajak

d. hukumpidana

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

hukum pajak materiil dan hukum pajak formil
HukumPajakMateriildanHukumPajakFormil

Hukumpajakmengaturhubunganantarapemerintah (fiscus) selakupemungutpajakdenganrakyatsebagaiWajibPajak.

  • Hukumpajakmateriil, memuat norma2 yang menerangkan al keadaan, perbuatan, peristiwahukum yang dikenaipajak (objekpajak), siapaygdikebakanpajak (subjekpajak), berapabesartarif, timbuldannhapusnyautangpajak, danhubunganhukumantarapemerintahdan WP. Contoh: UU PPh
  • HukumPajakformil, memuatbentuk/tatacarauntukmewujudkanhukummateriilmenjadikenyataan (caramelaksanakanhukumpajakmateriil). Hukuminimemuat:

a. tatacarapenyelenggaraan (prosedur) penetapansuatuutangpajak

b. hak-hakfiskus

c. kewajiban WP

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

slide12

Hukum Pajak

MATERIIL

FORMIL

  • Mengatur materinya:
  • Subjek
  • Objek
  • Tarif
  • Mengatur acaranya:
  • Cara mendata
  • Cara menetapkan
  • Cara membayar
  • Cara melapor, dll
  • Contoh:
  • UU No 17 Th 2000 (PPh)
  • UU No 18 Th 2000 (PPN)
  • UU No 12 Th 1994 (PBB)
  • UU No 20 Th 2000 (BPHTB)
  • UU No 13 Th 1985 (Bea Meterai)
  • Contoh:
  • UU No 16 Th 2000 (KUP)
  • UU No 19 Th 1997 (Penagihan pajak)

Megatur Kewajiban dan Hak

WAJIB PAJAK

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

kewajiban dan hak wajib pajak
KewajibandanHakWajibPajak
  • Kewajiban
    • Mendaftar
    • Potong/pungut
    • Setor
    • Lapor
    • Pembukuan
  • Hak
    • Mencabut pendaftaran
    • Menunda penyampaian SPT
    • Membetulkan SPT
    • Menunda penyetoran
    • Pengajuan keberatan dan banding

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

stelsel pajak
STELSEL PAJAK
  • Stelselnyata – pengenaanpajakberdasarkanpenghasilan yang sebenarnyaditerimasehinggapemungutannyabarudapatdilakukanpadaakhirtahunpajak, yaitusetelahpenghasilansesungguhnyadiketahui.
  • Stelselanggapan – pengenaanpajakdidasarkanpadasuatuanggapan yang diaturolehundang-undang. Misalnya: penghasilansuatutahundianggapsamadengantahunsebelumnya, sehinggapadaawaltahunsudahdapatditentukanbesarnyapajakterutanguntuktahunberjalan
  • Stelselcampuran – awaltahundihitungberdasaranggapan , akhirtahundisesuaikandenganpenghasilansesungguhnyaditerima. Apabilakurang, WP harusmenambahatauapabilalebihdikembalikan.

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

asas pemungutan pajak
ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
  • ASAS DOMISILI—negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal dlm wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam negeri.
  • ASAS SUMBER —negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP.
  • ASAS KEBANGSAAN– pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang.

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

sistem pemungutan pajak
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
  • OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP
  • SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
  • WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

timbul dan hapusnya utang pajak
TimbuldanHapusnyaUtangPajak

Ada dua ajaran timbulnya utang pajak:

  • Ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official Assessment System
  • Ajaran materil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

  • Pembayaran
  • Kompensasi
  • Kadaluwarsa
  • Pembebasan dan penghapusan

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

hambatan hambatan pemungutan pajak
HAMBATAN-HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK
  • PERLAWANAN FASIF --- sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat, krisis ekonomi.
  • PERLAWANAN AKTIF --- WP sengaja menghindari pajak.

a.Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU

b.Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar UU

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

jenis tarif pajak
JENIS TARIF PAJAK
  • Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak
  • Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap
  • Tarif Progresif, persentase yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak
  • Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

mekanisme pembayaran pajak
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

1. MEMBAYAR SENDIRI PAJAK TERUTANG

PPhPasal 25 (LS)

PPhPasal 29

2. MELALUI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PIHAK LAIN

PPh Psl. 4 ayat (2), Psl 15, Psl 21, 22, 23 serta PPh Pasal 26

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

mekanisme pembayaran pajak1
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

3. PEMUNGUTAN OLEH PIHAK PENJUAL

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

4. PEMBAYARAN PAJAK PAJAK LAINNYA

PBB , BPHTB, BEA METERAI

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

mekanisme pelaporan pajak
MEKANISME PELAPORAN PAJAK

SURAT

PEMBERITAHUAN (SPT)

SPT MASA

Sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang

SPT TAHUNAN

INGAT BATAS WAKTU PELAPORAN !!

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

pajak penghasilan umum
PAJAK PENGHASILAN UMUM
  • Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008
  • Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

subjek pajak dan wajib pajak penghasilan
SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK PENGHASILAN

1. a. Orang Pribadi

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Badan

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

objek pph
OBJEK PPh
  • Objek PPH adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP ybs, dengan nama dan bentuk apapun

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

termasuk dalam pengertian penghasilan adalah
Termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:
  • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh (Gaji,Upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain oleh UU)
  • Hadiah dan penghargaan
  • Laba usaha
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (hibah, bantuan atau sumbangan)
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  • Bunga
  • Deviden
  • Royalti
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  • Keuntungan karena pembebasan utang
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  • Premi asuransi
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  • Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
dasar pengenaan pajak
DASAR PENGENAAN PAJAK
  • Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = Penghasilan Netto
  • Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

penghasilan tidak kena pajak ptkp 2009
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP) 2009

Besarnya PTKP setahun yang berlakusaatiniadalah:

1. Rp 15.840.000,00 untukdiri WP orangpribadi

2. Rp 1.320.000,00 tambahanuntuk WP yang kawin

3. Rp 15.840.000,00 tambahanuntukseorangistri yang penghasilannyadigabungdenganpenghasilansuami, dengansyarat:

- Penghasilanistritidaksemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerja yang telahdipotongpajakberdasarkanketentuandalam UU PPhpasal 21, dan

- Pekerjaanistritidakasdahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluarga lain

4. Rp 1.320.000,00 tambahanuntuksetiapanggotakeluargasedarahdankeluargasemendadalamgarisketurunanlurussatuderajatsertaanakangkat yang menjaditanggungansepenuhnya (maksimal 3 orang)

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

tarif pajak penghasilan pph berdasarkan pasal 17 uu pph untuk wp orang pribadi dalam negeri
TarifPajakPenghasilan (PPh) berdasarkanpasal 17 UU PPh, untuk WP orangpribadidalamnegeri

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

slide30
TarifPajakPenghasilan (PPh) berdasarkanpasal 17 UU PPh, untuk WP badandalamnegeridanBadan Usaha Tetap (BUT)

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

cara menghitung pajak penghasilan pph
CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh):

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011

contoh penghitungan
CONTOH PENGHITUNGAN:

SOLO BUSINESS SCHOOL_STIES 2011