hukum kepariwisataan oleh iwan kurniawan sh mh n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 74

Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH - PowerPoint PPT Presentation


  • 220 Views
  • Uploaded on

Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Definisis Pariwisata :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH' - owen-small


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hukum kepariwisataan oleh iwan kurniawan sh mh

HukumKepariwisataanOleh : IwanKurniawan, SH. MH

FakultasHukumUniversitas Sultan AgengTirtayasa

definisis pariwisata
DefinisisPariwisata :
  • Pariwisataadalahsemuaproses yang ditimbulkanoleharusperjalananlalulintasorang-orangdariluarkesuatu NEGARA atau DAERAH dansegalasesuatu yang terkaitdenganprosestersebutsepertimakan/minum, transportasi, akomodasidanobyekatauhiburan.
definisi pariwisata
Definisipariwisata
  • Menurut UUK No 10 Tahun 2009
  • Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisatadandidukungberbagaifasilitassertalayanan yang disediakanolehmasyarakat, pengusaha, pemerintahdanpemerintahdaerah.
sejarah pariwisata
SejarahPariwisata
  • Abad 16 adanyapenemuanbenuabaru yang menyebabkanterjadinyapergeseranarusperdagangandanjalurperdagangan.
  • ZamanRenaisancemunculbentukpelanconganbaruberupaperjalananmengunjungitempat-tempatindahdanterkenaldengantujuankenikmatan, kesenangandankebahagiaan.
unsur unsur pariwisata
Unsur-UnsurPariwisata
  • UnsurGeografis : menyuguhkankeindahanalamciptaanallah yang membuatsemuaturisbersyuku
  • UnsurHistoris : Menyuguhkansisa-sisapeninggalansejarah yang membuatturismerasakanperjalananwaktudandapatmensyukurikehidupannya
  • UnsurKultural : menyuguhkansenisuatudaerah agar turismerasakanbahwaallahsudahmemberikancipta, rasa dankarsa yang estetispadamanusia
pengertian moral dalam pariwisata
Pengertian Moral dalampariwisata
  • Budi pekerti, moral atauakhlakadalahberusahamencarikebaikansesuaidengannilai-nilailuhur agama, adatistiadatataubahkanlahirdarikatahati yang sucidannurani yang jujur. Iniakanmenimbulkanetika yang menjadikanmanusia yang moraliskarenadapatmembedakanmana yang baikdanburuk
perkembangan kebijakan pariwisata indonesia
PerkembangankebijakanPariwisata Indonesia
  • PerkembanganTahapPertama (1961-1969)

- Di bawahbidangDistribusidanPerhubungandengantitel TOURISME. Kebijakaninimencakup :

a. Gagasanmempertinggimutukebijakan

b. Peningkatanperhatianterhadapkeseniandidaerah-daerahpusattourisme.

c. Pemeliharaankepribadiandankeasliankebudayaan, sesuaikepribadiandankeasliandaerahmasing-masing

slide8

Kebijakanpariwisatatahappertamamencerminkan:

a. PenempatanKepariwisataanSebagaiaspekkegiatanbudaya

b. Kepariwisataansebagai media pembangunanbudaya, nasionalmaupun universal

c. Penempatankeaslian, kekhasan, dannilai-nilaikepribadiankeseniandankebudayaandaerahsebagaipijakanpengembangankepariwisataan

perkembangan kebijakan pariwisata
PerkembanganKebijakanPariwisata
  • PerkembanganTahapKedua (1969-1998)

CiriutamanyaAdalahPenekananKepariwisataansebagaisumber DEVISA.

KebijakantersebutAdalah

a. PeningkatanpenerimaanDevisa, perluasankesempatandanlapangankerja.

b. Pengaturan yang lebihterarah

c. pengembanganpariwisatadomestikuntukpengenalanbudaya

perkembangan tahap ketiga 2000
Perkembangantahapketiga (2000)
  • PerkembangantahapketigamemilikititelKebudayaan, Kesenian, danPariwisata. KebijakandiletakanpadaduaGagasanKunci:

a. Kepariwisataanberpijakpadakebudayaantradisional

b. Kepariwisataansebagaiwahanapersahabatanantarbangsa.

definisi pariwisata1
Definisipariwisata
  • Pariwisataadalahsemuaproses yang ditimbulkanoleharusperjalananlalulintasorang-orangdariluarkesuatunegaraataudaerahdansegalasesuatu yang terkaitdenganprosestersebutsepertimakan/minum, transportasi, akomodasi, ataudanobyeknatauhiburan.
slide12

UUK pasal 1 ayat 3 :

  • Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisatadandidukungberbagaifasilitassertalayanan yang disediakanolehmasyarakat, pengusaha, pemerintahdanpemerintahdaerah
jenis jenis usaha pariwisata
Jenis-Jenis Usaha Pariwisata
  • Usaha jasapariwisata
  • Usaha ObyekdanDayaTarikWisata
  • Usaha SaranaPariwisata

(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:

a. dayatarikwisata;

b. kawasanpariwisata;

c. jasatransportasiwisata;

d. jasaperjalananwisata;

e. jasa makanan dan minuman;

slide14

f. penyediaanakomodasi;

g. penyelenggaraankegiatanhiburandanrekreasi;

h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,

konferensi, danpameran;

i. jasainformasipariwisata;

j. jasakonsultanpariwisata;

k. jasapramuwisata;

l. wisatatirta; dan

m. spa.

fungsi penyelenggaraan kepariwisataan
Fungsipenyelenggaraankepariwisataan :
  • Kepariwisataanberfungsimemenuhikebutuhanjasmani,

rohani, danintelektualsetiapwisatawandenganrekreasi

dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara

untukmewujudkankesejahteraanrakyat.

tujuan penyelenggaraan kepariwisataan
TujuanPenyelenggaraanKepariwisataan :

UUK No 10 Tahun 2009 pasal 4 :

a. meningkatkanpertumbuhanekonomi;

b. meningkatkankesejahteraanrakyat

c. menghapuskemiskinan;

d. mengatasipengangguran;

e. melestarikanalam, lingkungan, dansumberdaya

slide17

F. memajukankebudayaan;

  • g. mengangkatcitrabangsa;
  • h. memupuk rasa cintatanah air;
  • i. memperkukuhjatidiridankesatuanbangsa; dan
  • j. mempereratpersahabatanantarbangsa.
penataan kebijakan kepariwisataan
PenataanKebijakanKepariwisataan
  • KepariwisataanMengandungtigaaspekdasar:
  • KepariwisataanSebagaisuatubentukPerdaganganjasa
  • HubunganKegiatanBisnisKepariwisataandenganKebudayaandanLingkunganHidup
  • Hukum yang MengaturKegiatanPerdaganganJasaPariwisatadanHubunganPariwisatadenganKebudayaan
etika lingkungan kebijakan kepariwisataan
EtikaLingkunganKebijakanKepariwisataan
  • Peranaktifdalamupaya-upayapencegahandampaklingkunganakibatkegiatankepariwisataan, dengancaramengemasproduk yang ramahlingkungan
  • Peranaktifdalampemecahanmasalahlingkungan, dampakdankerusakanlingkungankhususnya yang diakibatkankegiatankepariwisataan
  • Peranaktifdalampemeliharaanlingkungandalambentukteknisdanfinansial
aspek hukum
AspekHukum

KegiatanKepariwisataanmerupakankegiatan multi-aspekbersifatnasional-internasional, mencakupberbagaiaspekscara multi dimensi. MakakebijakanHukumkepariwisataandiarahkankepada :

a. Hukumkepariwisataanharusmampumempertimbangkansifatkhas, fungsidanseluruhaspekkegiatanbisniskepariwisataan

b. MampuMembangunsuatusistemhukum yang mampumemberikanperlakuan-perlakuan yang tepatterhadapkegiatanbisniskepariwisataan.

c. mampumembanguntradisibisnissesuaidengankelaziman yang berlaku

d. Mampumembangunlingkungan, etikadanaktifitasbisnis yang kondusif.

jenis investasi aspek pelaku
JenisInvestasi – AspekPelaku
  • Autonomous Investmen : Merupakaninvestasi yang dilakukanolehpemerintah. Biasanyainvestasiinidilakukanuntukpengadaanfasilitasumumsepertijalanraya, jembatan, bendunganSaluranirigasi, fasilitaspertahanandll.makaseringdisebutdenganpublikinvestmen
  • Induced investmenatauinvestasidorongan : merupakaninvestasi yang timbulakibatadanyapertambahanpermintaanefektif yang nyatadipasar. kenaikandisebabkanadanyapeningkatanpendapatanmasyarakat
prinsip prinsip penyelenggaraan kepariwisataan
Prinsip-PrinsipPenyelenggaraanKepariwisataan :
  • a. menjunjungtingginorma agama dannilaibudaya

sebagaipengejawantahandarikonsephidupdalam

keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan

Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan

sesamamanusia, danhubunganantaramanusiadan

lingkungan;

  • b. menjunjungtinggihakasasimanusia, keragaman

budaya, dankearifanlokal;

  • c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat,
  • keadilan, kesetaraan, danproporsionalitas;
ruang lingkup
RUANG LINGKUP
  • memeliharakelestarianalamdanlingkunganhidup;
  • memberdayakanmasyarakatsetempat;
  • menjaminketerpaduanantarsektor, antardaerah,

antara pusat dan daerah yang merupakan satu

kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah,

sertaketerpaduanantarpemangkukepentingan;

ruang lingkup1
RuangLingkup
  • kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata;
  • dan
  • memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

asas asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan
Asas-AsasDalamPenyelenggaraanKepariwisataan
  • manfaat;
  • kekeluargaan;
  • adildanmerata;
  • keseimbangan;
  • kemandirian;
  • kelestarian;
  • partisipatif;
  • berkelanjutan;
  • demokratis;
  • kesetaraan; dan
  • kesatuan.
permasalahan wisata
Permasalahanwisata
  • Pertanyaan?
  • (a) situasilingkungankitaSepertiapa ?
  • (b) situasiorganisasibagaimana yang menentukanpengembangan model komptensimanusiaPariwisatadiIndonesia
  • (c) bagaimana model kompetensiManusiaPariwisatatersebut.
permasalahan pariwisata
PermasalahanPariwisata

Apa yang seharusnyadilakukan?

  • (a) lingkungan yang menjadidasarpengembangan model komptensiManusiaPariwisataadalahlingkunganpolitikdankeamanan yang potensialdankondusif, eknomi yang relatifstabil, dangeografis.
  • (b) situasiorganisasiyaitukeuangan yang terbatasdankurangmemadai; manajerial yang demokratis, terbuka, danakrab; budayaorganisasi yang mendukung
slide28

(c) model kompetensiManusiaPariwisata yang dikembangkanadalah SDM yang mempunyaikemampuankepariwisataan, sikapdankepribadian, dankemampuanmanajerial; dan model kompetensiManusiaPariwisatadidalamnyajugatermasukpelakudanpengelolaobyekwisata yang berasaldarimasyarakat.

saran saran
Saran-saran
  • (a) perluusahaterusmenerusmenumbuhkansinergidiantarapegawaidinas yang berbedalatarbelakang,
  • (b) situasi-situasi yang adaperludikajilebihmendalamsehinggadapatdiambilkebijakan yang sangatsesuaidengansituasidankondisi yang ada, dan
  • (c) sinergidankerjasamaantarapemerintah (dinas) danmasyarakatakanmembantupengembangan model kompetensiManusiaPariwisatadimasadepan.
slide30

(c) sinergidankerjasamaantarapemerintah (dinas) danmasyarakatakanmembantupengembangan model kompetensiManusiaPariwisatadimasadepan.

daya tarik pariwisata dari segi sejarah
DayaTarikPariwisata Dari SegiSejarah
  • Umatbudhainginkeborobudur
  • Umatislaminginkegoahiradanmendakibukitjabalnur (tempatpertamanabimendapatWahyu)
  • Umat Hindu inginmelihatbukitkurusetratempatarjunamendapatwejangandariawatarasrikresna yang menjadititisanbatarawisnumenjelangperangbatarayudha
  • Umatkristenkatholikinginberangkatkegerejavatikandiroma. dll
daya tarik keindahan
Dayatarikkeindahan
  • A.A.M Djelantik : hal-hal yang indahdapatdibagipadaduahal. Pertamakeindahanalami yang tidakdiciptakanmanusia( laut, gunung, perempuan…..) dankeduahal-hal yang diciptakandandiwujudkanmanusia( lukisan, masjid, dll)
  • Estetikaberasaldaribahasayunaniyaituaisthesisartinyapengamatan, rasa.( misalseorangsenimanmampumenimbulkandayapendengarannya, dayapandangnya, dayasentuhnya,.
  • Konsepestetikaadalahabstraksebelumdiberibentuk
  • Seniindah yang takbermoral- tarianperut, adeganmaut..dll
lanjutan
Lanjutan
  • Perasaanterbagi 2; positifnegatif.
  • Negatifharusdipertahankan

Dendampadakemaksiatan

kecewapadakedzalimanpenguasa

bencipadapenindasan

cemburupadaorang yang rajinsedekah

takutmenyakitiorangtua..ll

Puncakkeindahanadalahciptaanallah. Salahsatunyaadalahwanita…

organisasi dan sistem pendukung manajemen pariwisata daerah
OrganisasidanSistemPendukungManajemenPariwisata Daerah

TujuanPerencanaanPemasaranStrategisadalahUntukMemungkinkanindustripariwisatadidaerahdapatmencapaisasarannyadalamkondisilingkunganusaha yang selaluberubah.

menurut burkard dan medlik 1981 50 dan holoway 1985 81
MenurutBurkarddanMedlik (1981 :50) danholoway (1985:81)
  • KegiatanPokok yang dapatdilakukanolehsuatuorganisasipariwisataadalah :

1. melakukankoordinasidalammenyusunstrategipengembangandanperencanaanpemasaranpariwisatadidaerahnyadenganmelibatkanpihak-pihakterkaitdengankegiatanpariwisatadaerah

2. Mewakilikepentingandaerahdalampertemuan-pertemuan yang menyangkutkepentinganpengembanganpariwisata, baiktingkatnasionalmaupuninternasional

3. mendorongpembangunanfasilitasdankualitaspelayanan yang sesuaidenganselerawisatawan

4. menyusunperencanaanpemasarandenganmempersiapkanpaket-paketwisata yang menarikbersamadenganparaperantara

desain organisasi pariwisata daeah
DesainOrganisasiPariwisataDaeah
  • Balighdan Burton (1979 : 93) :….The design of the organization through which it is administered.

“…rancangansuatuorganisasimelaluiituorganisasidapatberjalan. (sesuaidengan yang diharapkan)

unsur yang melatarbelakangi pembentukan organisasi pariwisata
Unsur yang melatarbelakangipembentukanorganisasipariwisata
  • Suatuperekonomiandidaerahitujelasakanmerasakanaki bat langsungpadapendekatan yang diambilmengenaihal yang terkaitdengankepariwisataan.
  • Organisasipariwisatamerefleksikanpentingnyapariwisatabagiperekonomiandaerah yang eratkaitannyadengansektor lain.
  • Organisasipariwisatascaraumumharusdapatmengembangkanpariwisatasebagaisuatuindustri yang membawakesejahteraanbagirakyatbanyak
sistem pendukung manajemen pariwisata daerah
SistemPendukungManajemenPariwisata Daerah
  • SistemInformasiPariwisata Daerah
  • Kerangkakonseptualsisteminformasipemasaranpariwisatadaerah

a. sistemlaporan internal

b. sistemintelijenpemasaran

c. sistemrisetpemasaran

manfaat sistem perencanaan
ManfaatSistemPerencanaan
  • Branch dikutipolehKotler (1982:173) bahwamanfaatSistemperencanaanbagisuatu Daerah tujuanwisata:
  • Dapatmendorongsuatucaraberpikirkedepansecarasistematis
  • Dapatmengarahkeupayamengkoordinasikanorganisasiscaralebihbaik
  • Dapatmengarahkepengembangan standard kinerjapengendaliandaerahscarakeseluruhan, termasuk perusahaan2 kelompokindustripariwisata
  • Dapatmengarahkan OPD organisasipariwisatadaerahuntukmempertajamtujuanmaupunkebijakanuntukdijadikanpedoman
  • Dapatmenghasilkanpersiapan yang lebihbaikbagipengembangan yang bersifatmendadak
prospek perkembangan pendidikan pariwisata indonesia
ProspekPerkembanganPendidikanPariwisata Indonesia
  • Pemberdayaanmasyarakat yang membangun

a. TransisiKebudayaan

dampakpositifnya: percepatandanpeningkatantingkatberpikirdalamberbagaibidangsertaperubahanpolahidup yang lebihefisiendanpragmatis. Dampaknegatifnya : sulitnyamasyarakatmemahamidanmencernaperkembangan yang begitucepatdiberbagaibidangdanterbenturnyaberbagaikecenderungandengannilai-nilailuhurbangsakita.

slide41

B. masyarakat yang dipersyaratkan

Perluadanyaantisipasitentangkemampuanapa yang dituntutmenyambutkecenderunganbidangekonomi yang memilikipeluangberkembang yang cukupbesar yang terkaitdengantantanganefisiensidanproduktivitasdalamrangkapeningkatanefisiensipembangunannasional.

Pemberdayaanmasyarakatberanjakdariupayamemberikanbimbingankepadamasyarakat agar sadarwisatajugasemuapihakharusmemberikanbimbingandanketeladanandalamberbagaiaspekehidupan.

slide42

KonsepPendidikan

Konseppendidikan yang dianutseyogyanyabukansajamencakuppendidikan yang bersifat formal, namunjuga yang bersifat non formal dan informal scaramenyeluruh, kreatifitassertaprakarsa.

Untukmencapaitingkatprestasipendidikan optimal memerlukanduavariabel. Variabelpertama : kemampuanuntukmendidikdirisendiri. Variabelkedua : kemampuanuntukpenyesuaiandiripadatuntutanlingkungan.

slide43

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dapat ditingkatkan hasilnya dengan pemberdayaan hukum melalui perubahan hukum positif (lus Constitutum) secara konseptual. Ketertinggalan (Lag) dan kesenjangan serta hukum tidak efektif (Soft Development) dalam penyelenggaraan kepariwisataan secara empirik menjadi dasar perubahan hukum.

slide44

Konsep politik hukum nasional menjadi dasar panduan untuk melakkan perubahan hukum yang dimaksud, menghasilkan konsep hukum kepariwisataan modern yang mampu mengantisipasi paradigma otonomi daerah dan globalisasi tersebut ialah hukum yang mengatur upaya-upaya yang dilakukan untuk melayani/ memenuhi kebutuhan wisatawan sejak datang dari daerah asal wisatawan (DAW) hingga destinasi (DTW) dan kembali ke daerah asal, dengan tujuan agar wisatawan dapat menikmati tujuan dari kunjungannya itu.

hukum bisnis pariwisata
HUKUM BISNIS PARIWISATA
  • BISNIS PARIWISATA

KEGIATAN KEPARIWISATAAN MERUPAKAN SISTEM PERDAGANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS, BEROBYEK JASA DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI SISTEM LAINNYA.

slide46

BISNIS PARIWISATA ADALAH ASPEK KEGIATAN KEPARIWISATAAN YANG BERORIENTASI PADA PENYEDIAAN JASA PARIWISATA. BISNIS PARIWISATA MELIPUTI SELURUH KEGIATAN PENYEDIAAN JASA (SERVICES) YANG DIBUTUHKAN WISATAWAN. KEGIATAN INI MELIPUTI JASA PERJALANAN (TRAVEL) DAN TRANPORTASI (TRANSPORTATION), PENGINAPAN (ACCOMODATION), JASA BOGA (RESTAURANT), REKREASI (RECREATION). MONEY CHANNGER DAN JASA HIBURAN.

slide47

SIFAT KHAS PERDAGANGAN JASA PARIWISATA TERLETAK PADA SIFAT DAN BENTUK OBYEKNYA, YAITU JASA. KARAKTERISTIK LAINNYA TERLETAK PADA POSISI JASA PARIWISATA SEBAGAI OBYEK HUKUM. BISNIS PARIWISATA MERUPAKAN SISTEM TERSENDIRI YANG MEMBUTUHKAN SISTEM HUKUM SUI GENERIS YAITU SISTEM KHUSUS SESUAI DENGAN KARAKTER OBJEKNYA.

slide48

TRADISI HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS PARIWISATA

    • COMMON LAW SYSTEM; MAIL BOX THEORY
    • CIVIL LAW SYSTEM; ARRIVAL THEORY
slide49

HUKUM BISNIS PARIWISATA

ADALAH PERANGKAT KAIDAH, AZAS-AZAS, KETENTUAN, INSTITUSI DAN MEKANISMENYA, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENGATUR PERDAGANGAN JASA PARIWISATA

slide50

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BISNIS PARIWISATA:

    • UU KEPARIWISATAAN; UU NO. 10/ 2009
    • UU PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION, UU NO.7/1994 DIMANA TERCAKUP DIDALAMNYA GATS
    • PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERLETAK PADA BIDANG HUKUM LAINNYA
slide51

PERMODALAN

    • MODAL WNI
    • MODAL ASING ATAU MODAL DALAM NEGERI
    • MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI (JOIN VENTURE)
slide52

PRINSIP-PRINSIP GATS

    • MOST FAVOURED NATION TREATMENT
    • TRANSPARANSI
    • PERLAKUAN KHUSUS UNTUK NEGARA BERKEMBANG
    • KERJASAMA DENGAN NEGARA BUKAN ANGGOTA
    • KETENTUAN DOMESTIK
    • STANDAR
    • MONOPOLI
    • HAMBATAN
    • PENGECUALIAN UMUM
    • AKSES PASAR
    • KOMITMEN INDONESIA UNTUK GATS DIBIDANG PARIWISATA
slide53

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

    • MANAJEMEN SENGKETA BISNIS

A. PENCEGAHAN (PREVENTION) MELALUI DESAIN BISNIS DAN BERKONTRAK DENGAN CERMAT

B. SETTELMENT (PENYELESAIAN) MELALUI PENEMPATAN LITIGASI (PENGADILAN) DAN LEMBAGA-LEMBAGA NON LITIGASI ATAU LEMBAGA-LEMBAGA ALTERNATIF SEPERTI KONSULTASI , MEDIASI, KONSILIASI DAN ARBITRASE, TETAPI TETAP SALURAN ALTERNATIF BARU KEMUDIAN LITIGASI.

slide54

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA (DIPUTE SETTELMENT BODY) MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEKANISME:

1. CONSULTATION

2. GOOD OFFICES, CONSOLIDATION AND MEDIATION

3. PANELS

4. APELLATE

5. COMPENSATION

aspek hukum investasi kegiatan bisnis pariwisata
ASPEK HUKUM INVESTASI KEGIATAN BISNIS PARIWISATA
  • UU PENANAMAN MODAL UU NO 25 TAHUN 2007
  • Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (PASAL 1 A.1)
slide56

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

  • Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
slide57

INVESTASI ATAU INVESTMEN (PENANAMAN MODAL ) MERUPAKAN KONSEP EKONOMI PADA UMUMNYA BERINTIKAN TINDAKAN YAN GMENGAOLKASIKAN SUMBER-SUMBER YANG DIDASARKAN PADA ANALISIS BAHWA ALOKASI TERSEBUT AKAN MENDATANGKAN HASIL YANG MEMUASKAN. HASIL ANALISIS DITUANGKAN DALAM SUATU RENCANA DAN PROYEKSI-PROYEKSI SESUAI TINGKATANNYA.

slide58

JENIS INVESTASI BERDASARKAN ASPEK PELAKUNYA:

    • AUTONOMOUS INVESTMENT
    • INDUCED INVESTMENT
slide59

POKOK-POKOK HUKUM INVESTASI KEPARIWISATAAN:

    • ASAS PADA PASAL 2 UU NO 10/2009
    • FUNGSI PASAL 3
    • TUJUAN PASAL 4
    • USAHA PARIWISATA PASAL 14
slide60

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL

  • Pasal 14

Setiap penanaman modal berhak mendapat :

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

slide61

Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban :

a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;

c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan

e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

slide62

Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan

f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

slide63

FASILITAS PENANAMAN MODAL

  • Pasal 18
  • (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam
  • modal yang melakukan penanaman modal.
  • (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud
  • pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman
  • modal yang :
  • a. melakukan peluasan usaha; atau
  • b. melakukan penanaman modal baru.
slide64

(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas

  • sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini :
  • a. menyerap banyak tenaga kerja;
  • b. termasuk skala prioritas tinggi;
  • c. termasuk pembangunan infrastruktur;
  • d. melakukan alih teknologi;
  • e. melakukan industri pionir;
  • f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daeraH perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
  • g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  • h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  • i. bermitradenganusahamikro, kecil, menengah,atau koperasi; atau
  • j. industri yang menggunakan barang modal atau
  • mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam Negeri.
slide65

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman

  • modal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan
  • ayat (3) dapat berupa :
  • a. pajak penghasilan melalui pengurangan
  • penghasilan netto sampai tingkat tertentu
  • terhadap jumlah penanaman modal yang
  • dilakukan dalam waktu tertentu;
  • b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas
  • impor barang modal, mesin, atau peralatan
  • untuk keperluan produksi yang belum dapat
  • diproduksi di dalam negeri;
slide66

(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman

  • modal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan
  • ayat (3) dapat berupa :
  • a. pajak penghasilan melalui pengurangan
  • penghasilan netto sampai tingkat tertentu
  • terhadap jumlah penanaman modal yang
  • dilakukan dalam waktu tertentu;
  • b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas
  • impor barang modal, mesin, atau peralatan
  • untuk keperluan produksi yang belum dapat
  • diproduksi di dalam negeri;
slide67

(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baruyang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

  • (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yanG melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
  • (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai
  • dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
slide68

Pasal 19

  • Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan ole h Pemerintah.
  • Pasal 20
  • Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.
slide69

Pasal 21

  • Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
  • Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh :

a. hak atas tanah;

b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan

c. fasilitas perizinan impor.

aspek hukum pertanahan dalam bisnis pariwisata
ASPEK HUKUM PERTANAHAN DALAM BISNIS PARIWISATA
  • Pasal 22 UU No.25/2007
  • (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:

a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun

slide71

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di mukasekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan

c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun

slide72

(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

  • (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka
  • sekaligus untuk kegiatan penanaman modal,
  • dengan persyaratan antara lain:
  • a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka
  • panjang dan terkait dengan perubahan struktur
  • perekonomian Indonesia yang lebih berdaya
  • saing;
slide73

b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan ;

c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;

d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan

e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

slide74

(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.

(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.