APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA

1. APBN danSISTEM PENGANGGARAN NEGARA SALAHUDIN, S.IP

2. Definisi Anggaran Negara Hasil dari perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam- macam kegiatan terpadu, baik yang menyangkut penerimaannya maupun pengeluaranya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu, biasanya adalah satu tahun.

3. Anggaran Negara dan APBN • Anggaran Negara yang diakumulasidalamkegiatansatutahundisebutAnggranPendapatandanBelanja Negara (APBN). • APBN rencanakeuangantahunanpemerintahannegara Indonesia yang disetujuiolehDewanPerwakilan Rakyat. APBN berisidaftarsistematisdanterperinci yang memuatrencanapenerimaandanpengeluarannegaraselamasatutahunanggaran. • APBN, Perubahan APBN, danPertanggungjawaban APBN setiaptahunditetapkandenganUndang-Undang.

4. PenyusunandanPelaksanaan APBN • Penyusunan APBN : Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambat-lambatnya 2 bulansebelum tahun anggaran dilaksanakan. • Pelaksanaan APBN : • Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

5. Lanjut Pelaksanaan APBN • Berdasarkanperkembangan, ditengah-tengahberjalannyatahunanggaran, APBN dapatmengalamirevisi/perubahan. • Untukmelakukanrevisi APBN, Pemerintahharusmengajukan RUU Perubahan APBN untukmendapatkanpersetujuan DPR. • Perubahan APBN dilakukan paling lambatakhirMaret, setelahpembahasandenganBadananggaran DPR. • Dalamkeadaandarurat (misalnyaterjadibencanaalam), Pemerintahdapatmelakukanpengeluaran yang belumtersediaanggarannya.

6. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

7. STRUKTUR APBN • Belanja Negara • Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.

8. Lanjut belanja negara • Belanja Daerah, adalahbelanja yang dibagi-bagikePemerintah Daerah, untukkemudianmasukdalampendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi: Dana BagiHasil • Dana AlokasiUmum • Dana AlokasiKhusus • Dana OtonomiKhusus • Pembiayaan: • PembiayaanDalamNegeri, meliputiPembiayaanPerbankan, Privatisasi, sertapenyertaan modal negara. • PembiayaanLuarNegeri, meliputi: • PenarikanPinjamanLuarNegeri, terdiriatasPinjaman Program danPinjamanProyek • PembayaranCicilanPokokUtangLuarNegeri, terdiriatasJatuh Tempo dan Moratorium.

9. Fungsi APBN • Fungsiotorisasi, Mengandungartibahwaanggarannegaramenjadidasaruntukmelaksanakanpendapatandanbelanjapadatahun yang bersangkutan, Dengandemikian, pembelanjaanataupendapatandapatdipertanggungjawabkankepada Rakyat. • Fungsiperencanaan, Mengandungartibahwaanggarannegaradapatmenjadipedomanbaginegarauntukmerencanakankegiatanpadatahuntersebut. Bilasuatupembelanjaantelahdirencanakansebelumnya, makanegaradapatmembuatrencana-rencanauntukmedukungpembelanjaantersebut. Misalnya, telahdirencanakandandianggarkanakanmembangunproyekpembangunanjalandengannilaisekianmiliar. Maka, pemerintahdapatmengambiltindakanuntukmempersiapkanproyektersebut agar bisaberjalandenganlancar.

10. Lanjutan Fungsi APBN • Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. • Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.

11. Lanjutan Fungsi APBN • Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan • Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

12. Prinsip Penyusunan APBN • Hemat, efesien, dansesuaidengankebutuhan. • Terarah, terkendali, sesuaidenganrencana program ataukegiatan. • Semaksimahmungkinmenggunakanhasilproduksidalamnegeridenganmemperhatikankemampuanataupotensinasional.

13. Azas Penyusunan APBN • Kemandirian, yaitumeningkatkansumberpenerimaandalamnegeri. • Penghematanataupeningkatanefesiensidanproduktivitas. • Penajamanprioritaspembangunan • Menitikberatkanpadaazas-azasdanundang-undangnegara

14. Sistem Penganggaran • SistemPenganggarantradisional sistempenggaran yang mencurahkanperhatiannyapadapengembangansistempengawasanataspengeluarandanpenerimaanuang. • Sistempenganggaranhasilkarya Sistempenganggaraninimenekankanpadakegiatanrutindan program/proyek yang harusdilaksanakanbesertahasil yang akandicapai. • Sistempenganggaranakuntabeldan professional: • Keuangan Negara dikelolasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparandanbertanggungjawabdenganmemperhatikan rasa keadilandankepatuhan. (UU No. 17/2003/psl 3).

15. Konsep Penyusunan APBN RI • Konsep anggaran berimbang Dimaksudkan sebagai terjadinya perimbangan antara anggaran pengeluaran dengan anggaran penerimaan. • Konsep anggaran dinamis adanya peningkatan secara terus -menerus besarnya tabungan pemerintah. • Konsep anggaran fungsionalMoney follow fuction (uang mengikuti fungsi dan program kegiatan).