1 / 53

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA

KETENTUAN DALAM UU KIP DAN PERATURAN TURUNANNYA. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA. Amirudin , Komisioner Bidang Kelembagaan KOMISI INFORMASI PUSAT. POKOK BAHASAN. A. A. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP Klasifikasi Informasi Cara Melayani Informasi

khuyen
Download Presentation

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KETENTUAN DALAM UU KIP DAN PERATURAN TURUNANNYA PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMILUKADA DI INDONESIA Amirudin, Komisioner Bidang Kelembagaan KOMISI INFORMASI PUSAT

  2. POKOK BAHASAN A. A • Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP • Klasifikasi Informasi • Cara Melayani Informasi • PPID: Struktur & Tupoksi • Peran Komisi Informasi

  3. A. KerangkaHukumPelaksanaan UU KIP Catatan: UU KIP ditetapkan 30 April 2008, dilaksanakan 30 April 2010. Mempersyaratkan 2 PP (masa retensi dan ganti rugi), juklak dan juknis, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi. Semuanya sdh ada, tinggal dilaksanakan.

  4. Tujuan UU KIP • Pasal 3 • Menjaminhakwarganegarauntukmengetahuirencana, prosesdanalasanpengambilansuatukeputusanpublik; • Mendorongpartisipasimasyarakat; • Mewujudkanpenyelenggaraannegara yang baik, • Mengembangkanilmupengetahuandanmencerdaskankehidupanbangsa; dan/atau • meningkatkanpengelolaandanpelayananinformasidilingkunganBadanPublik

  5. Perubahan Mendasar

  6. Indonesia Masuk 89 Negara Kategori FREE di 2011 [N = 193]

  7. Kewajiban Badan Publik BADAN PUBLIK • Eksekutif, • Legislatif, • Yudikatif, dan • Badan lain yang fungsidantugaspokoknyaberkaitandenganpenyelenggaraannegara, yang sebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, atau • OrganisasinonpemerintahsepanjangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara dan/atauAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, sumbanganmasyarakat, dan/atauluarnegeri. • KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: • Menunjukdanmengangkat PPID. • Menetapkanstandarproseduroperasional. • Menyediakandanmemberikaninformasi: • secaraberkala, • sertamerta, • tersediasetiapsaat, dan • berdasarkanpermintaan. • Menyediakansaranadanprasarana. • Menetapkanstandarbiaya. • Menyediakananggaran. • Menanggapikeberatan. • Membuatdanmengumumkanlaporanpelayananinformasi.

  8. 1. Peraturan Pimpinan Badan Publik tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BP [SPO Layanan Info Publik = SPOLIP); 2. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BP; • Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BP; • Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publik; • Menyiapkan anggaran; • SOP Melayani Informasi; SOP Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi; • Membentuk KI Provinsi bagi Pemprov ApaygharusdisiapkanBadan Publik ?

  9. Memberikan standar di Badan Publik (BP) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; • Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan BP untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; • Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; • Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dan diharapkan UU KIP. TujuanPeraturan SPOLIP

  10. Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; • Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi; • Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; • Kejelasan tentang pejabat yang menduduki kedudukan sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; Hal-hal yang PerluTermuatdalamPeraturan SPOLIP

  11. Standar layanan informasi publik • Tata cara pengelolaan keberataan di lingk internal BP; • Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.

  12. A. A B. KLASIFIKASI INFORMASI

  13. 1 PrinsipDasarInformasidiLingkungan BP… seluruhnyaterbukaselain yang dikecualikan • Pasal 2 UU KIP • SetiapInformasiPublikbersifatterbukadandapatdiaksesolehsetiapPenggunaInformasiPublik. • InformasiPublik yang dikecualikanbersifatketatdanterbatas. • InformasiPublik yang dikecualikan: • bersifatrahasia • sesuaidenganUndang­Undang, • sesuaikepatutan, & kepentinganumum • didasarkanpadapengujiantentangkonsekuensi yang timbulapabilasuatuinformasidiberikankepadamasyarakat; serta • setelahdipertimbangkandengansaksamabahwamenutupInformasiPublikdapatmelindungikepentingan yang lebihbesardaripadamembukanyaatausebaliknya. Terbuka Kerahasiaan Politik dan Birokrasi Uji konsekuensi & uji kepenting-an publik Kerahasiaan Derivatif Dikecualikan (Pasal 6 danPasal 17) KerahasiaanMendasar

  14. DIUMUMKAN BERKALA Pasal 9 UU KIP TERBUKA DIUMUMKAN SERTA MERTA Pasal 10 UU KIP TERSEDIA SETIAP SAAT Pasal 11 UU KIP BERDASARKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK Pasal 22 UU KIP RAHASIA NEGARA Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP DIKECUALI-KAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN 2008 RAHASIA PRBADI Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP RAHASIA BISNIS Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP

  15. Informasi yang wajibdisediakandandiumumkansecaraberkala • Informasi yang wajibdiumumkansecarasertamerta • Informasi yang wajibtersediasetiapsaat • Informasi yang dikecualikan KategoriInformasiPublik

  16. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; • Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik; • Informasi mengenai laporan keuangan; • Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kategori-1 Cakupan & Kedalamanyadiaturdalam PERKI No 1/2010 menjadi 10 jenisinformasi

  17. Informasi yang kalau tidak diberikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kategori-2

  18. Informasi yang dapatmengancamhajathiduporangbanyakdanketertibanumum • Bencanaalamsepertikekeringan, kebakaranhutankarenafaktoralam, hamapenyakittanaman, epidemik, wabah, kejadianluarbiasa, kejadianantariksaataubenda-bendaangkasa; • Keadaanbencana non-alamsepertikegagalanindustriatauteknologi, dampakindustri, ledakannuklir, pencemaranlingkungandankegiatankeantariksaan; • Bencanasosialsepertikerusuhansosial, konfliksosialantarkelompokatauantarkomunitasmasyarakatdanteror; • Jenis, persebarandandaerah yang menjadisumberpenyakit yang berpotensimenular; • Racunpadabahanmakanan yang dikonsumsiolehmasyarakat; • Rencanagangguanterhadaputilitaspublik; Jenisnya

  19. Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurang-kurangnya meliputi • Potensi bahaya dan/atau besarandampak yang dapatditimbulkan; • Pihak-pihak yang berpotensiterkenadampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik • Prosedurdantempatevakuasiapabilakeadaandaruratterjadi; • Tata cara pengumumaninformasi apabila keadaandaruratterjadi; • Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; • Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

  20. Kategori-3 • DaftarseluruhInformasiPublik yang beradadibawahpenguasaannya, tidaktermasukinformasi yang dikecualikan; • HasilkeputusanBadanPublikdanpertimbangannya; • Seluruhkebijakan yang adaberikutdokumenpendukungnya; • RencanakerjaproyektermasukdidalamnyaperkiraanpengeluarantahunanBadanPublik; • PerjanjianBadanPublikdenganpihakketiga; • Informasidankebijakan yang disampaikanPejabatPublikdalampertemuan yang terbukauntukumum; • ProsedurkerjapegawaiBadanPublik yang berkaitandenganpelayananmasyarakat; dan/atau • LaporanmengenaipelayananaksesInformasiPubliksebagaimanadiaturdalamUndang­Undangini. Cakupan & Kedalamanyadiaturdalam PERKI No 1/2010 menjadi 17 jenisinformasi

  21. Informasi yang bersifat rahasia, yang tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU KIP. • Tata cara pengecualiannya diatur dengan melihat tatacaranya dalam PERKI No 1/2010 pasal 16 – 18. Kategori-4

  22. PengecualianInformasidi BP Pasal 6 UU KIP: • BadanPublikberhakmenolakmemberikaninformasi yang dikecualikansesuaidenganketentuanperaturanperundang­undangan. • BadanPublikberhakmenolakmemberikanInformasiPublikapabilatidaksesuaidenganketentuanperaturanperundang­undangan. • InformasiPublik yang tidakdapatdiberikanolehBadanPublik, sebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalah: a.informasi yang dapatmembahayakannegara; b. informasi yang berkaitandengankepentinganperlindunganusahadaripersainganusahatidaksehat; c. informasi yang berkaitandenganhak­hakpribadi; d. informasi yang berkaitandenganrahasiajabatan; dan/atau e. InformasiPublik yang dimintabelumdikuasaiataudidokumentasikan. PengecualianAtasSubstansi PengecualianAtasProsedur • RAHASIA NEGARA • RAHASIA BISNIS • RAHASIA PRIBADI ✔ ✔ The True Secrecy Agar tidak meluas diuraikan di pasal 17

  23. Struktur Pengecualian dalam UU KIP • Bersifat rahasia, • Sesuai dengan UU • Sesuai kepatutan, & Kptg umum: • Uji Konsekuensi • Uji Kepentingan Publik Asas Pasal 2 Pasal 6 ayat 3 huruf a-c Pasal 17 huruf a-i (Konsekuensi) Keterangan: RN = Rahasia Negara RB = Rahasia Bisnis RP = Rahasia Pribadi Jenis Kerahasiaan Konsekuensi yang ditimbulkan

  24. JenisKerahasiaandalam UU KIP, ……. Satu Informasi yang dikecualikanbisamengandunglebihdarisatujeniskerahasiaan (multiple secrecy) • RAHASIA • NEGARA • 17a • 17c-f • 17i • RAHASIA • BISNIS • 17b • RAHASIA • PRIBADI • 17g • 17h

  25. Tahapan Uji Konsekuensi 1. Mengidentifikasiinformasidanmelakukanklarifikasi: Untukmemperjelastujuandaninformasiapa yang sesungguhnyamerekaminta, sehinggadapatdiketahuidokumenmana yang dapatdigunakanuntukmemenuhitujuantersebut. 2. Menganalisakonsekuensi yang ditimbulkan. Mengidentifikasiketentuan legal yang mengaturpengecualiandanmenelusurikonsekuensi yang ditimbulkanberdasarkanpasal 17 UU KIP. Beberapahalpenting yang termasukdalamtahapaniniadalah: a. menguraikanpernyataankerahasiaanderivatifdanmultiple secrecy. b. memanfaatkanpendapatahlijikadiperlukan. 3. Mengidentifikasiketentuankorektif (jikaada). Dalambeberapahalsuatuinformasimasukkategoridikecualikannamunterdapatperlakuankhususuntuksubjekhukumatausituasitertentuberdasarkanketentuan yang berlaku. Ketentuantersebutdapatdisebutsebagaipengecualianataspengecualian. 4. Merumuskankesimpulan. Kesimpulandarihasilanalisismencakupduahal: a. informasitersebuttermasukinformasi yang dikecualikanatausebaliknya. b. alasan legal yang menjadidasarhukum. Konsekuensiadalahakibat yang didugaakantimbuljikainformasidiberikansehinggabisamenggagalkantujuandaripengecualian (prejudice based exemption). Konsekuensiditetapkanpadapasal 17 UU KIP.

  26. Informasi yang apabila diberikan dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana­rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. Rahasia Negara PenegakanHukum PertahanandanKeamanan SumberdayaAlam KetahananEkonomiNasional HubunganInternasional Surat-suratBadanPublik 17a 17c 17d 17e 17f 17i

  27. Rahasia Negara • Apabila informasi diberikan dapat mengungkap: • informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; • dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; • jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; • gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; • data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; • sistem persandian negara; dan/atau • sistem intelijen negara. PenegakanHukum PertahanandanKeamanan SumberdayaAlam KetahananEkonomiNasional HubunganInternasional Surat-suratBadanPublik 17a 17c 17d 17e 17f 17i

  28. Rahasia Negara PenegakanHukum PertahanandanKeamanan SumberdayaAlam KetahananEkonomiNasional HubunganInternasional Surat-suratBadanPublik 17a 17c 17d 17e 17f 17i • Apabila dibuka dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.

  29. Rahasia Negara PenegakanHukum PertahanandanKeamanan SumberdayaAlam KetahananEkonomiNasional HubunganInternasional Surat-suratBadanPublik 17a 17c 17d 17e 17f 17i • Apabila dibuka dapat mengungkap: • rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; • rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; • rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; • rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; • rencana awal investasi asing; • proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau • hal­hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

  30. Rahasia Negara PenegakanHukum PertahanandanKeamanan SumberdayaAlam KetahananEkonomiNasional HubunganInternasional Suarat-suratBadanPublik 17a 17c 17d 17e 17f 17i • Apabiladibukadapatmengungkap: • posisi, dayatawardanstrategi yang akandantelahdiambilolehnegaradalamhubungannyadengannegosiasiinternasional; • korespondensidiplomatikantarnegara; • sistemkomunikasidanpersandian yang dipergunakandalammenjalankanhubunganinternasional; dan/atau • perlindungandanpengamananinfrastrukturstrategis Indonesia di luarnegeri

  31. Rahasia Negara PenegakanHukum PertahanandanKeamanan SumberdayaAlam KetahananEkonomiNasional HubunganInternasional Surat-suratBadanPublik 17a 17c 17d 17e 17f 17i • Apabiladibukadapat: • mengurangikebebasan, keberanian, dankejujurandalampengajuanusul, komunikasi, ataupertukarangagasansehubungandengan proses pengambilankeputusan; • menghambatkesuksesankebijakankarenaadanyapengungkapansecaraprematur; • mengganggukeberhasilandalamsuatu proses negosiasi yang akanatausedangdilakukan.

  32. Rahasia Pribadi Apabiladiberikandapatmengungkap: • Aktaotentikdanwasiatseseorang. • Riwayatdankondisianggotakeluarga. • Riwayat, kondisidanperawatan, pengobatankesehatanfisik, danpsikisseseorang. • Kondisikeuangan, aset, pendapatan, danrekening bank seseorang. • Hasil-hasilevaluasisehubungandengankapabilitas, intelektualitas, danrekomendasikemampuanseseorang; dan/atau • Catatan yang menyangkutpribadiseseorang yang berkaitandengankegiatansatuanpendidikan formal dansatuanpendidikannonformal. AktaOtentikdanWasiatSeseorang Data Pribadi 17g 17h “ Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan­jabatan publik

  33. Rahasia Pribadi Apabiladiberikandapatmengungkap: • Aktaotentikdanwasiatseseorang. • Riwayatdankondisianggotakeluarga. • Riwayat, kondisidanperawatan, pengobatankesehatanfisik, danpsikisseseorang. • Kondisikeuangan, aset, pendapatan, danrekening bank seseorang. • Hasil-hasilevaluasisehubungandengankapabilitas, intelek-tualitas, danrekomendasikemampuanseseorang; dan/atau • Catatan yang menyangkutpribadiseseorang yang berkaitandengankegiatansatuanpendidikan formal dansatuanpendidikannonformal. AktaOtentikdanWasiatSeseorang Data Pribadi KekayaanIntelektual & Persaiangan Usaha 17g 17h 17b Rahasia Bisnis Apabiladiungkapdapat: • Menggangguperlindunganterhadaphakataskekayaanintelektual (HAKI). • Menggangguperlindunganpersainganusaha yang sehat (rahasiadagang).

  34. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN • Catatan: • Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap unit memilikinya (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll • Kategori Khusus = Dokumen informasi yang sesuai tupoksi

  35. DAFTAR INFORMASI PUBLIK

  36. A. A C. PPID: Struktur & Tupoksi

  37. Tanggungjawab, Tugas, danWewenang PPID • Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; • Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yg berlaku; • Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; • Pengujian konsekuensi; • Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; • Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sbg informasi publik yang dapat diakses; dan • Penetapan pertimbangan tertulis atau setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

  38. ... lanjutan • PPID • PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. • Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: • Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; • Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; • Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. • Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi; Penetapan (Tim Pertim-bangan?) PimpinanBadanPublik • Melakukan uji konsekuensi • Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP PPIDUtama Pimpinan SatuanKerja • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker PPID pelaksana List inf. Ygdikecualikan List inf. Ygdikecualikan Pimpinan Unit Pelayanan • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan PPID pelaksana

  39. Contoh Model-1 • PPID Utama: • Mengkordinir seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi • Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan atas persetujuan pimpinan badan Publik • Tim Pertimbangan • Menyepakati daftar informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam melaksanakan tugasnya • PPID Pelaksana • Mengelola pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja/unit pelayanan teknis masing-masing • Dibantu oleh petugas informasi sesuai kebutuhan. • Hanya mengelola informasi yang terbuka • Pusat Data dan Informasi: • Memberikan dukungan sistem informasi • Biro Hukum: • Memberikan dukungan teknis pelaksanaan uji konsekuensi • Mewakili badan publik dalam penyelesaian sengketa PPIDPejabatPengelola Informasidan Dokumentasi

  40. Model-1 Versi Lain: STRUKTUR PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI PEMBINA [Menteri] Tim Pertimbangan PPID Utama [Sesmen] Atasan PPID Pelaksana [Setmen] Atasan PPID Pelaksana [Inspektorat] Atasan PPID Pelaksana [Deputi/Dirjen] Atasan PPID Pelaksana [KepalaBadan] PPID Pelaksana [Ka Biro] PPID Pelaksana [SesInspektorat] PPID Pelaksana[SesDeputi/Dirjen] PPID Pelaksana [SesBadan] Pelaksana [Kabag/Kabid & PejabatFungsiona] Pelaksana [Kabag/Kabid & PejabatFungsiona] Pelaksana [Kabag/Kabid & PejabatFungsiona] Pelaksana [Kabag/Kabid & PejabatFungsiona]

  41. Model-2 : STRUKTUR PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI MENTERI SESMENTERI / Atasan PPID Tim Pertimba-ngan PPID UTAMA [Eselon II] TINGKAT KEMENTERIAN Pelaya-nan Info Pengelola-an Info Pengaduan & PenyelesaianSengketa Info DokdanArsip PPID Pelaksana TINGKAT UNIT Pelaya-nan Info Pengelola-an Info Pengaduan & PenyelesaianSengketa Info DokdanArsip

  42. A. A D. Cara Melayani Informasi

  43. 1. CMA = Cepat, Murah, Akurat. 2. Bisasentralisasidan/ataudesentralisasimenuruttingkatankompleksitasbadanpubliknya; PrinsipLayanannya Cara BANK memberikanlayananjasaperbankandapatdicontohbagaimanaBadanPublikmemberikanlayananjasainformasi;

  44. Meja (Desk) Informasi, lengkap dengan form2nya (form permohonan informasi, form pengajuan keberatan, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan pemohon informasi) • Petugas Informasi yang cukup • Papan Pengumuman • Website Infrastruktur yang Diperlukan PUBLIC INFORMATION SERVICE CENTER (PUSAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK)

  45. 2 Cara Mendapatkan Informasi…untuk layanan informasi berdasarkan permintaan Pasal 22 ayat (1) Pasal 22 ayat (2-6) Permohonan Informasi Pendaftaran & Klarifikasi PEMOHON Dok-1 Pertimbangan Tertulis Pasal 7 ayat (4) Maks. 10 + 7 hari kerja Dok-2 Pasal 22 ayat (7) & (8) Pasal 6 ayat 3? T PemberitahuanTertulis Dok-5 Y Uji Konsekuensi (Pasal 17 a-i) Pasal 19 Dok-3 Pasal 6 ayat (1) & (2) T Ter-bukti? Penolakan Informasi Dok-4 Y

  46. A. A E. Peran Komisi Informasi

  47. 3 Komisi Informasi… diperlukan jika terjadi dispute Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang­Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi. Komisi Informasi prosedur substansi Ajudikasi Mediasi tidaksepakat ? • Putusan Ajudikasi Komisi Informasi: • Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau • Membuka sebagian atau keseluruhan informasi PengabaianterhadapputusanAjudikasiKomisiInformasiterhitung 14 harikerjasejakdiputuskansamadenganmenerimaputusan. • Putusan Mediasi • Komisi Informasi: • Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan

  48. Tugas dan Kewenangan Komisi Informasi Pasal 26 ayat (1) KomisiInformasibertugas : • Menerima, memeriksa, danmemutuspermohonanpenyelesaianSengketaInformasiPublikmelaluiMediasidan/atauAjudikasinonlitigasi yang diajukanolehsetiapPemohonInformasiPublikberdasarkanalasansebagaimanadimaksuddalamUndang­Undangini; • MenetapkankebijakanumumpelayananInformasiPublik; dan • Menetapkanpetunjukpelaksanaandanpetunjukteknis Pasal 27 ayat (1) Dalammenjalankantugasnya, KomisiInformasimemilikiwewenang: a. Memanggildan/ataumempertemukanparapihak yang bersengketa; b. Memintacatatanataubahan yang relevan yang dimilikiolehBadanPublikterkaituntukmengambilkeputusandalamupayamenyelesaikanSengketaInformasiPublik; c. MemintaketeranganataumenghadirkanpejabatBadanPublikataupunpihak yang terkaitsebagaisaksidalampenyelesaianSengketaInformasiPublik; d. Mengambilsumpahsetiapsaksi yang didengarketerangannyadalamAjudikasinonlitigasipenyelesaianSengketaInformasiPublik; dan e. Membuatkodeetik yang diumumkankepadapubliksehinggamasyarakatdapatmenilaikinerjaKomisiInformasi.

  49. Dasar Pengajuan Sengketa Sengketa didaftarkan ke Komisi Informasi oleh pemohon jika terjadi penolakan atas keberatan atau keberatan tidak ditanggapi. Pasal 35 UU KIP (1) SetiapPemohonInformasiPublikdapatmengajukankeberatansecaratertuliskepadaatasanPejabatPengelolaInformasidanDokumentasiberdasarkanalasanberikut: a. PenolakanataspermintaaninformasiberdasarkanalasanpengecualiansebagaimanadimaksuddalamPasal 17; b. TidakdisediakannyainformasiberkalasebagaimanadimaksuddalamPasal 9; c. Tidakditanggapinyapermintaaninformasi; d. Permintaaninformasiditanggapitidaksebagaimana yang diminta; e. Tidakdipenuhinyapermintaaninformasi; f. Pengenaanbiaya yang tidakwajar; dan/atau g. Penyampaianinformasi yang melebihiwaktu yang diaturdalamUndang­Undangini. (2) Alasansebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b sampaidenganhuruf g dapatdiselesaikansecaramusyawaraholehkeduabelahpihak. PenyelesaianMelaluiAjudikasi ✔ PenyelesaianMelauiMediasi ✔

  50. 4 Sanksi dalam UU KIP • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) • Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan. • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukumdipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) • Sengaja tidak menyediakan informasiyang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

More Related