IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS DITBINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES Disampaikan pada

1. IMPLEMENTASI KEGIATAN PRIORITAS DITBINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES Disampaikan pada Rapat Konsultasi Ditjen Binfar dan Alkes Bandung, Maret 2012

2. SISTEMATIKA • 1.PENDAHULUAN • 2. KEGIATAN PRIORITAS • 3. MONITORING DAN EVALUASI • 4. PENUTUP

3. PENDAHULUAN

4. r • Obat merupakan komponen penting dalam upaya pelayanan kesehatan • Obat dan Program Kesehatan merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan

5. TUJUAN SUB SISTEM FARMASI, ALKES DAN MAKANAN tersedianya sediaan farmasi, alkes dan makanan yg terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya guna meningkatkan derajat kes masyyang setinggi-tinggi

6. MASALAH

7. KEGIATAN PRIORITAS DIT BINA OBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2012

8. Ketersediaan Obat dan Vaksin • Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Yankes • IF Kab/ Kota sesuai Standar Indikator Dit. Bina Oblik Dasar penyusunan program Dit. Bina Obalik

9. POLA PIKIR PENATAANSIKLUS PENGELOLAAN OBAT Perencanaan Penggunaan Pengadaan Dukungan Manajemen Distribusi Penyimpanan Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

10. Program Pusat Ditjen Binfar dan Alkes Dinkes Provinsi Program IF Provinsi Dinkes Provinsi Farmasi IF Kab/Kota Dinkes Kab/Kota Farmasi DinkesKab/Kota Program Puskesmas / UPT lain POLA PIKIR PENATAANTATA KELOLA OBAT Per Prov Per Prov Per Kab/Kota Per Kab/Kota Per UPT Keterangan : Distribusi Permintaan Pelaporan

11. KEBIJAKAN

12. RANCANGAN KEBIJAKAN OBAT PROGRAM • Obat Program yang bersifat spesifik dan khas menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat ( a.l HIV/AIDS, Tb, Malaria ) • Obat program yang tidak spesifik menjadi bagian dari pengadaan obat PKD ( a.l IsPA ) • Adanya buffer Obat program di Pusat dan Propinsi

13. KELOMPOK KEGIATANDIT BINA OBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2012 2012

14. PENYUSUNAN PEDOMAN 2012

15. HARMONISASI rapat konsultasi teknis dit. bina obat publik dan perbekes pemilihan pengelola obat berprestasi di provinsi dan kab/ kota penyusunan rencana kebutuhan obat nasional CAPACITY BUILDING Workshop Pengelolaan Vaksin

16. MONITORING DAN EVALUASI 2012

17. PENGADAAN OBAT DAN VAKSIN Paket yang diadakan di Pusat : P2PL ( Tb Paru, HIV/AIDS, Malaria, Filaria,P2M, Flu Burung, Vaksin Reguler ) b. BGIA ( Kes Ibu, Kes Anak, Gisi ) c. BUK ( Reagen Screning Darah ) Sekjen ( Vaksin Meningitis dan vaksin Influensa Haji, Vaksin Meningitis Umrah, Obat Haji ) e. Binfar & Alkes ( Buffer stok Propinsi )

18. PENGADAAN OBAT DAN VAKSIN Franco Pengadaan Secara umum : Propinsi Vaksin Meningitis Haji dan Vaksin Influensa : Propinsi Vaksin Meningitis Umrah : KKP Reagen Screning Darah : PMI dan UPTD RS Obat Haji : Arab Saudi dan Embarkasi

19. PENGADAAN OBAT DAN VAKSIN Proses Pengadaan Secara umum : LPSE Perkiraan Barang diterima : mulai Agustus 2012 , kecuali vaksin Klausul penerimaan ( Bukti Tanda Terima ) a. Pada saat diterima b. Pada saat digunakan Berita Acara Serah Terima : a. Dikaitkan BMN b. Perkiraan Waktu : Triwulan 4

20. PENYEDIAAN DANA Dana disediakan untuk mendukung ketersediaan : 1. Dana DAK : ketersediaan obat dan penyimpanan 2. Dana Dekonsentrasi : a. Biaya Operasional IF untuk memperkuat pengelolaan : kartu stok, administrasi dan repacking serta biaya distribusi Kab/Kota ke Puskesmas b. Dukungan kegiatan harmonisasi 3.Dana Dekonsentrasi : Biaya Distribusi untuk distribusi propinsi ke Kab/Kota

25. E KATALOG 1. Bertujuan agar pengadaan obat bisa dilaksanakan dengan pola PL sesuai Perpres 2. Direncanakan untuk dilaksanakan bagi pengadaan obat pemerintah tahun 2013 ( Publik dan RS ). Mohon dukungan data kebutuhan. 3. Kontrak Harga Satuan dilakukan ditingkat pusat dan daerah tinggal pesan 4. Alternatif Harga untuk tahun 2013 a. Alternatif 1. Satu Harga Nasional dan Biaya Distribusi b. Alternatif 2. Harga per propinsi

26. PENETAPAN HARGA 2012 1. Harga yang ditetapkan : a. Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah b. Harga Eceran Tertinggi Obat Generik 2. Telah ditandatangani tanggal 23 Februari 2012 3. Merupakan harga patokan tertinggi 4. Mohon dukungan untuk sosialisasi dan pembinaan

27. PENGELOLA OBAT BERPRESTASI Dimulai tahun 2011 dengan memunculkan 3 orang berprestasi Varibel penilaian terdiri atas penilaian individu dan penilaian pengelolaan serta sarana Banyak masukan untuk perbaiak Rencana Tahun 2012 3 berprestasi adalah a.Kota b.Kabupaten c. Propinsi d. RS

28. MONITORING INDIKATOR

29. CAPAIAN 2011 & TARGET 2012 Dukungan data & informasi Prov & Kab/Kota

30. Indikator dan Realisasi

31. DATA DUKUNG YANG DIPERLUKAN • KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN • 135 item obat • 9 item vaksin • PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS YANKES • PUSKESMAS • RUMAH SAKIT • PROFIL INSTALASI FARMASI KAB/ KOTA • SDM & SARANA PENDUKUNG LAINNYA HARUS SELALU DISIAPKAN Dir.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

32. PENUTUP

33. Aspek ketersediaan dan keterjangkauan obat termasuk obat program selalu menjadi perhatian kebijakan Kementerian Kesehatan, sejak Kebijakan Obat Nasional (2006) sampai Reformasi Kesehatan Masyarakat (2009) Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan untuk obat program diupayakan dalam rangka mendukung ketersediaan sehingga tujuan program dapat tercapai secara efektif dan efisien

34. Strategi dan rancangan kebijakan untuk mendukung ketersediaan obat program adalah pemilahan tanggung jawab, one gate policy dan perencanaan terpadu, on line logistic system , penataan tata kelola dan pengembangan sistem pelaporan • Peningkatan peran Provinsi dan Kab/ Kota melalui one gate policy, perencanaan obat terpadu, pemanfaatan dan pengembangan on line logistic system. • Upaya perbaikan tsb memerlukan partisipasi dan peran aktif semua stakeholder terkait

35. TERIMA KASIH