TANTANGAN DAN STRATEGI (SOLUSI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

1. DIREKTORAT BUMD, BLUD DAN BARANG MILIK DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TANTANGAN DAN STRATEGI (SOLUSI) PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)/PUSKESMAS DENGAN MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

2. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN KEPADA SELURUH WARGA NEGARA; TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN PEMDA KEPADA MASYARAKAT MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TERPERCAYA MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN; NAWA CITA MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA; MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA; MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL; TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PEMDA DALAM KEUANGAN DAN INVESTASI MELALUI PENGUATAN DI BIDANG BUMD, BLUD DAN BMD MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK; MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA.

3. HAKEKAT OTONOMI DAERAH(PEMBERIAN LAYANAN UMUM

4. TANTANGAN YG DIHADAPI PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN MASYARAKAT MILIK PEMDA (BIDANG KESEHATAN DAN NON KESEHATAN) UNDANG-UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG HARUSTUNDUK PADA PERATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG PERMENDAGRI/ PERMENKEU/ PERATURAN K/L LAINNYA PERATURAN PRESIDEN

5. APAKAH PER-UUAN SUDAH DITAATI ?? APAKAH TERGANGGU ATAU TIDAK PELAYANANNYA ?? DILEMA BAGI PEMDA (PELAYANAN PUBLIK) MANA YG MAU DIPILIH ???

6. UNIT PELAYANAN MILIK PEMDA PELAYANAN KESEHATAN DAN NON KESEHATAN ADANYA PAYUNG HUKUM UTK MEMAYUNGI PEMDA DLM MEMBERIKAN PELAYANAN AGAR OPTIMAL MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DGN OPTIMAL SALAH SATU ”ALAT” PEMDA DLM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT (DLM BIDANG ……) PEMBERIAN LAYANAN JANGAN TERKENDALA REGULASI YG BERLAKU UMUM (TIDAK MASUK RANAH HUKUM) DARI SEGI PENGELOLAAN KEUANGAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN, LEBIH EFISIEN DAN MENINGKAT PELAYANANNYA PERLU STRATEGI ??

7. STRATEGI (SOLUSI) KEBIJAKAN PERBAIKAN SEKTOR PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN, PRODUKTIVITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS, INSTANSI PUSAT DAN DAERAH YG TUGAS POKOK DAN FUNGSI MEMBERIKAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PENGELOLAAN KEUANGANNYA BLUD

8. BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Pasal 346 UU 23/2014 Daerah dapatmembentukBadanLayananUmum Daerah dalamrangkameningkatkanpelayanankepadamasyarakatdenganberpedomanpadaketentuanperUUan Ygdimaksuddengan ”badanlayananumumdaerah”adalahsistemygditerapkanolehsatuankerjaperangkatdaerahatau unit kerjapadasatuankerjaperangkatdaerahdlmmemberikanpelayanankpdmasyarakatygmempunyaifleksibilitasdlmpolapengelolaankeuangansebagaipengecualiandariketentuanpengelolaandaerahpadaumumnya

9. KEBIJAKAN KEMDAGRIDLM IMPLEMENTASI BLUD PEMDA UTK MENGINVENTARISASI SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SKPD YG SECARA OPERASIONAL MEMBERIKAN PELAYANAN LANGSUNG PADA MASYARAKAT UNTUK MENERAPKAN PPK BLUD (KESEHATAN/NON KESEHATAN) PERMENDAGRI 33 TAHUN 2017 TTG PEDUM APBD 2018 DAN PERMENDAGRI 38 TAHUN 2018 TTG PEDUM APBD 2019 SKPD ATAU UNIT KERJA PADA SKPD YG MEMILIKI SPESIFIKASI TEKNIS DI BIDANG PELAY UMUM DAN MEMENUHI PERSYARATAN YG DITENTUKAN, DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DLM PPK UTK MENERAPKAN PPK BLUD DIATUR LBH LJT DGN PER-KDH YG BERPEDOMAN PADA PERUU-AN SPESIFIKASI TEKNIS • penyediaanbarangdan/ataujasalayananumumuntukmeningkatkankualitasdankuantitaspelayananmasyarakat, diutamakanuntukpelayananmasyarakat; • pengelolaanwilayah/kawasantertentuuntuktujuanmeningkatkanperekonomianmasyarakatataulayananumum, antara lain kawasanpengembanganekonomiterpadu; dan/atau • pengelolaan dana khususdalamrangkameningkatkanekonomidan/ataupelayanankepadamasyarakat, antara lain dana bergulirdan dana perumahan.

10. DUKUNGAN KEMDAGRI (UNTUK BLUD RSD DAN PUSKESMAS) AmanatuntukFasilitasKesehatan Tingkat Pertama (FKTP/Puskesmas) menerapkan PPK BLUD denganmempedomaniPasal 6 ayat (1) Permendagri 61 Tahun 2007. Selanjutnya, haltersebutditindaklanjutidengan: - suratMenteriDalamNegeriNomor 445/1232/ KEUDA tanggal 18 September 2013 halUpayaPercepatanPenerapan PPK BLUD; - suratMenteriDalamNegeriNomor 440/8130/SJ tanggal 13 November 2013 halOptimalisasiPelaksanaanJaminanKesehatan Nasional (JKN) yang akandimulaitanggal 1 Januari 2014; dan - suratMenteriDalamNegeriNomor 981/2327/Keudatanggal 14 Mei 2018 halpercepatanpenerapan PPK BLUD BidangKesehatan. Ketigasurattersebutintinyasegeraditerapkannya PPK BLUD khususnyapadabidangkesehatanuntukberkompetisidanberdayasaingdalammenyediakanpelayanankepadamasyarakat, karenadalamimplementasi JKN, semuapelayanankesehatanmilikpemerintah/pemda/swastadapatmelayanipasien yang dibayarkanolehBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS). Selainitu juga bagaimanapemenuhandandistribusiFasilitasKesehatan (Faskes) denganmempersiapkankecukupannyatermasukpemenuhanalatmedisessensialuntukpemberianpelayanankesehatan di pelayanankesehatanterutamapadadaerahterpencil, perbatasandankepulauan, pemenuhandistribusidanredistribusi SDM kesehatanmelaluiformasi CPNS daerah (dokter/dokterspesialis, doktergigi/spesialisgigi) sertatenagakesehatanlainnyasesuaikewenanganPemda.

11. DUKUNGAN KEMDAGRI (UNTUK BLUD RSD DAN PUSKESMAS) (surat MDN No. 440/8130/SJ tgl 13 November 2013 dan No. 445/1232/Keudatgl 18 September 2013)

12. DUKUNGAN KEMDAGRI (UNTUK BLUD RSD DAN PUSKESMAS) (surat MDN No. 981/2327/Keuda tgl 14Mei 2018)

15. BLUD ADALAH SISTEM YANG DITERAPKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DAERAH DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI FLEKSIBILITAS DALAM POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SEBAGAI PENGECUALIAN DARI KETENTUAN PENGELOLAAN DAERAH PADA UMUMNYA

19. FLEKSIBILITAS BLUD

20. DALAM IMPLEMENTASINYA,BLUD DIBERIKAN FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN FLEKSIBILITAS BLUD DIATUR DGN PERATURAN KDH, MEMUDAHKAN IMPLEMENTASI DI DAERAH DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DAN KARAKTERISTIK KONDISI DAERAH  TIDAK LAGI SENTRALISTIK

21. IMPLEMENTASIBLUD(sampaidengansekarang) SUSAH MERUBAH POLA PIKIR BELUM DIANGGAP PRIORITAS HAL YG BARU BAGI PEMDA (KURANGNYA PEMAHAMAN) TERBATASNYA SDM YG MEMAHAMI OPERASIONAL BLUD KDH, WAKIL KDH, DPRD, TAPD, BADAN/DINAS/BAG KEU, HUKUM, DLL INTERNAL EKSTERNAL DINAMIKA PENGGANTIAN PEJABAT (INTERNAL DAN EKSTERNAL BLUD) PEMDA TERMASUK DPRD CENDERUNG BELUM MEMILIKI PEMAHAMAN YANG SAMA MENGENAI KEBIJAKAN FLEKSIBILITAS PENERAPAN BLUD BELUM OPTIMAL

22. BELUM OPTIMAL TAKUT RAGU-RAGU TERKAIT DGN REGULASI DAN PEMAHAMAN PERMENDAGRI 61/2007 diubahdgn PERMENDAGRI 79/2018 TERKAIT DGN PEMAHAMAN PIHAK EKSTERNAL (KHUSUSNYA YG BLM MEMAHAMI ESENSIBLUD) AUDITOR BLUD PENEGAK HUKUM SEMUA YG DILAKUKAN BLUD, SALAH

23. BELUM OPTIMALNYA IMPLEMENTASI BLUD (pertanyaanygseringmuncul)

24. ATAU menerapkan BLUD HANYA mengejarfleksibilitasnya ?? sbgcontoh ESENSI BLUD UTK MENINGKATKAN PELAYANAN, EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS TIDAK AKAN TERCAPAI

25. MENETAPKAN PMDN 79/2018 TTG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEBAGAI PENGGANTI PMDN 61/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU BLUD STRATEGI KEMDAGRI DLM IMPLEMENTASI BLUD AGAR IMPLEMENTASINYA LEBIH OPTIMAL DI DAERAH MENYIAPKAN MODUL (YG DIANGGAP PRIORITAS) SEBAGAI PANDUAN PEMDA DLM IMPLEMENTASI BLUD YG PERLU DISIAPKAN PEMDA UTK KEBERHASILAN IMPLEMENTASI BLUD PENYIAPAN REGULASI (PER KDH) DAN INSTRUMEN PENDUKUNG SBG PENJABARAN PMDN 79/2018 PENINGKATAN KAPASITAS SDM MENGENAI PEMAHAMAN BLUD (PERUBAHAN POLA PIKIR DAN SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN (ENTERPRENEURSHIP)) BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL BLUD

26. PMDN 79/2018 TTG BLUD SEBAGAI PENGGANTI PMDN 61/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEU BLUD PRINSIP PERUBAHAN DLM PMDN 79/2018 Mempertegas dan memperjelas yang masih abu-abu (kepastianhukum), tidak sekedar melakukan perubahan regulasi karena ada perubahan regulasi di atasnya tetapi juga dapat mengatasi problem dan hambatanmengapa penerapanBLUD tidak optimal

27. PERSYARATAN (dokumen administratif) RENSTRA LaporanKeuangansebelummenerap-kan BLUD

28. Laporan AUDIT

29. KONSEP DASAR BLUD

30. MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASY JANGAN TERKENDALA MASALAH REGULASI (MASY TIDAK MAU TAHU) DIBERIKAN FLEKSIBILITAS ”DIKECUALIKAN DARI ATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN YG BERLAKU UMUM”  TAPI HARUS ADA ATURAN MAIN (PerKDH) ESENSI BLUD MENINGKATKAN PELAYANAN DAN EFISIENSI ANGGARAN DARI SEGI PENGELOLAAN KEUANGANNYA BISA DIPERTANGGUJAWABKAN DAN LEBIH EFISIEN

31. IMPLIKASI UMUM PENERAPAN BLUD DARI ASPEK KEUANGAN KENDALI PPKD THD PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD BERKURANG, PPKD HANYA FOKUS PADA KONTROL OUTPUT BLUD MEMILIKI OTONOMI DLM PENGELOLAAN KEUANGAN SELURUH ANGGR UTK KEGIATAN BLUD TERCANTUM DLM RBA DAN DPA BLUD (BELANJA PEGAWAI, BARANG/JASA DAN BELANJA MODAL PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD HARUS EFISIEN RBA, LAP KEU DAN KINERJA BLUD DISUSUN DAN DISAJIKAN SBG BAGIAN YG TIDAK TERPISAHKAN DARI RKA, LAP KEU DAN KINERJA PEMDA

32. HAK DAN KEWAJIBAN BLUD DILIHAT DARI ASPEK KEUANGAN HAK KEWAJIBAN

33. PELUANG BLUD KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD LEBIH EFISIEN, EFEKTIF, PRODUKTIVITAS DAN MENERAPKAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT PENINGKATAN KUALITAS KINERJA KEUANGAN YANG SEHAT DAN MANFAAT PADA PUBLIK

34. Terima Kasih