KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pemberian Dukungan Kelayakan Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha(Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012) Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan FIskal

2. Dasar Hukum • Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. • Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial terhadap Proyek Kerja Sama • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

3. Opsi Pemberian Dukungan Kelayakan Denganmemperhatikankompleksitaspenyiapaninstitusi yang dibutuhkansertapengelolaanrisikofiskal, kontribusifiskal yang bersifatfinansialdalambentukkontribusiatassebagianbiayakonstruksi (Opsi 1) dipandangsesuaiuntukdiberikanpadaProyek KPS di Indonesia

4. Tujuan Pemberian Dukungan Kelayakan • Dukungan Kelayakan merupakan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha • Dukungan Kelayakan ditujukan untuk: • meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerja Sama; • meningkatkan kepastian pengadaan Proyek Kerja Sama dan pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan • mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

5. Bentuk dari Dukungan Kelayakan • Dukungan Kelayakan diberikan dalam bentuk tunai kepada Proyek Kerja Sama; • Dukungan Kelayakan diberikan atas porsi tertentu yang tidak mendominasi dari seluruh Biaya Konstruksi Proyek Kerja Sama namun tidak termasuk: • Biaya terkait pengadaan tanah; dan • Insentif perpajakan • Besaran Dukungan Kelayakan menjadi satu-satunya parameter finansial dalam menetapan Badan Usaha Pemenang Lelang

6. Pengalokasian Dukungan Kelayakan • Pengalokasian Dukungan Kelayakan dilakukan melalui mekanisme APBN dengan mempertimbangkan: • kemampuan keuangan negara; • kesinambungan fiskal; dan • pengelolaan risiko fiskal • Dukungan Kelayakan dapat diberikan setelah tidak terdapat lagi alternatif lain untuk membuat Proyek Kerja Sama layak secara finansial • Di dalam APBN tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan dana Dukungan Kelayakan sebesar Rp341 miliar di dalam kelompok belanja lain-lain untuk mengantisipasi permintaan Dukungan Kelayakan dari dua Proyek Kerja Sama yang saat ini berada dalam tahapan penyiapan proyek

7. Kriteria Proyek Kerja Sama Proyek Kerja Sama telah memenuhi kelayakan ekonomi namun belum memenuhi kelayakan finansial Proyek Kerja Sama menerapkan prinsip pengguna membayar (user pay principle) Total biaya investasi Proyek Kerja Sama paling kurang senilai Rp100 miliar rupiah Badan Usaha ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui proses lelang yang terbuka dan kompetitif. Terdapat skema pengalihan aset dan/atau pengelolaannya dari Badan Usaha kepada PJPK pada akhir periode kerja sama; • Dukungan Kelayakan diberikan kepada Proyek Kerja Sama dalam hal: • Telah disusun prastudi kelayakan yang komprehensif; • Prastudi kelayakan mencantumkan pembagian risiko yang optimal; • Prastudi kelayakan menyimpulkan bahwa proyek layak secara teknis, hukum, lingkungan, dan sosial; dan • Prastudi kelayakan menunjukkan bahwa Proyek Kerja Sama menjadi layak secara finansial dengan diberikan Dukungan Kelayakan. Dukungan Kelayakan diberikan untuk sektor-sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 67/2005

8. Mekanisme Pemberian Dukungan Kelayakan • Dukungan Kelayakan diberikan oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan terhadap Proyek Kerja Sama dalam Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan; • Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh PJPK dan Badan Usaha Penandatangan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan;

9. Pencairan Dukungan Kelayakan • Dukungan Kelayakan dicairkan kepada proyek secara angsuran dimana terdapat dua alternatif pencairan, yaitu: • Selama masa konstruksi sesuai dengan tahapan penyelesaian konstruksi Proyek Kerja Sama yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama; dan/atau • Setelah tercapainya tanggal operasi komersial proyek sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama

10. Terima Kasih

11. Lampiran

12. Fasilitas Fiskal Pemerintah Government of Indonesia Land Fund Guarantee Fund (PT PII) Infrastructure Fund (PT. SMI-IIFF) Viability Gap Fund Project Financing Policy Risks Construction Cost Contribution Land Acquisition & Clearance Operation Preparation Bidding Construction • Land Fund, merupakanfasilitas yang disediakanPemerintahuntukmempercepatpelaksanaanpengadaantanah. Fasilitasiniterdiridariland capping, land acquisition fund, danland revolving fund; • DukunganKelayakan/Viability Gap Fund (VGF): untukmeningkatkankelayakanfinansialProyekKerjaSama; • PT PenjaminanInfrastruktur Indonesia (PT PII): yaitumelalui PT PenjaminanInfrastruktur Indonesia yang akanakanmemberikanpenjaminanatasrisiko-risikoinfrastrukturdalamProyekKerjaSama; • Infrastructure Fund: yaitumelalui PT Sarana Multi Infrastrukturdan PT Indonesia Infrastructure Finance, yang akanmenawarkansumber-sumberpendanaanuntukpembiayaanProyekKerjaSama

13. 2 1 Construction Grant Operations Grant Govt. Spending Construction Cost Operational Cost Capital expenditure Capital expenditure Operational expenditure Operational expenditure Masa Konstruksi Masa Konstruksi Masa Operasi Masa Operasi 4 3 Annuity / Unitary Payments Minimum Revenue Guarantee Kelebihan Pendapatan (Revenue) akan di-share dengan Pemerintah Annuity Payments oleh Government Kontribusi Pemerintah Capital expenditure Capital expenditure Operational expenditure Operational expenditure Masa Konstruksi Masa Konstruksi Masa Operasi Masa Operasi Alternatif Pemberian Dukungan Kelayakan Govt. Spending Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal