Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013

1. Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak2013 PMK-64/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007

3. JENIS PAJAK Menurut pengelolanya

4. PPh (Pajak Penghasilan) Dikenakan atas penghasilan anyg diterima Pajak Pusat Rp Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dikenakan atas setiap penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak serta Barang Mewah (pajak konsumsi) Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) Dikenakan atas pemanfaatan Bumi & Bangunan DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGELOLA PAJAK PUSAT Bea Meterai Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu

5. Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Restoran Pajak Reklame (Iklan) Pajak Parkir Pajak Hiburan Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Bioskop Pajak Daerah Provinsi • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • Pajak Air Permukaan; dan • Pajak Rokok Kota/Kabupaten 5

6. ALURPENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD

7. SumberPenerimaan Negara (APBN): Menjual Sumber Daya Alam Pinjaman LN dan DN Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

8. PeranPajak Dalam Pembangunan Bangsa APBN Pajak

10. Target PenerimaanPajak 2013 1.042,29 Triliun (68,14 % dari APBN)

11. Target PenerimaanPajak

12. HasilPajakdialokasikankemana? APBN 2013 Belanja Negara Rp 1.683,0 T Pajak (1.042,29 T)

13. Penggunaan APBN 2013 Energi dan lainnya Perhubungan Pemukiman Irigasi

14. 2. MeringankanBebandanMenyejahterakan Rakyat Penggunaan APBN 2013

15. Penggunaan APBN 2013 Pertahanan Negara KeamanandanKetertiban

16. SUBSIDI

17. DANA TRANSFER KE DAERAH

18. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah(APBD)

19. APBD (REKAPITULASI NASIONAL) TAHUN 2012 Dana Perimbanganmenyumbang 66,02% dari Total Pendapatan Daerah

20. APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ... (WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ...) TAHUN 2012 CONTOH

21. APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2013 APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ... (WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ...) TAHUN 2013 CONTOH

22. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

23. Mekanisme Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak dari Belanja APBD PEMERINTAH DAERAH MENTERI KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA DAU, DAK, DBH APBD KPPN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI PEMBAYARAN SEKSI BANK/GIRO POS PENCAIRAN DANA PEMBEBANAN REKENING LHP SSP Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BANK/POS PERSEPSI Tagihan : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Gaji/Lembur/ Honor Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) Pemotongan/ Penyetoran Pajak Pengujian Substantif Formal MPN PENERIMAAN PAJAK

24. 1 LATAR BELAKANG PENGAWASAN • Amanat Undang-Undang Bidang Keuangan Negaradan Undang-Undang Perpajakan, sertaKetentuanPengelolaanKeuangan Daerah; • Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan atas Pengelolaan APBN Dan APBD Tahun 2010 yang masihmenemukanadanyapenyimpangandalampengelolaan APBN danAPBD; • ArahanMenteri Keuangan tentang Upaya Peningkatan Pengawasan Pemungutan dan Pemotongan Pajak dari Belanja Pemerintah Daerah; • Belummaksimalnyapengawasanataspengelolaan APBDakibat adanya perubahanmekanismepenyaluran transfer kedaerah, dimana Dana Perimbangan, Dana Otsus, dan Dana PenyesuaianditransferdariKas Negara langsungkeKas Daerah, selanjutnyamekanismebelanjadaerahmelaluiAPBD sehingga mekanismekontrolataspenerimaanpajak yang bersumberdaribelanja APBD sepenuhnyaada di daerah. • Sehinggadiperlukanmekanismepengawasanataspemotongan/ pemungutandanpenyetoranpajak yang bersumberdaribelanja APBD

25. 2 PENGERTIAN BENDAHARA PENGERTIAN UMUM • Bendaharaadalahsetiap orang ataubadan yang diberitugasuntukdanatasnamanegara/daerah, menerima, menyimpan, danmembayar/menyerahkanuangatausuratberhargaataubarang-barangnegara/daerah. • BendaharaUmum Negara adalahpejabat yang diberitugasuntukmelaksanakanfungsibendaharaumumnegara. • BendaharaUmum Daerah adalahpejabat yang diberitugasuntukmelaksanakanfungsibendaharaumumdaerah. • Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga /pemerintah daerah. • Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Sumber : UU Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

26. 3 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA

27. KewajibanMendaftarkanDiri BendaharaPemerintah yang mengeloladana yang bersumberdari APB/APBD wajibmendaftarkandiriuntukmendapatkanNomorPokokWajibPajak (NPWP) yang merupakanidentitasBendaharasebagaiWajibPajakdalammelaksanakanpemotongan/pemungutan, penyetoran, danpelaporanPPhdan/atau PPN. • TempatPendaftaran Bendaharapemerintahwajibmendaftarkandirike Kantor PelayananPajak (KPP) di wilayahkerja yang sesuaidengantempatkedudukan unit kerja • Tata Cara Pendaftaran • MengisiformulirpendaftaranWajibPajakuntukWajibPajakBendahara yang tersedia di KPP denganmelampirkanfotokopisuratpenunjukansebagaibendaharadanKartuTandaPenduduk (KTP) bendaharatersebut; • KPP menerbitkan NPWP yang terdiridari 15 digit danSuratKeteranganTerdaftar paling lama 1 (satu) harikerjasejakpermohonanditerimasecaralengkap; • NPWP akanditerbitkanoleh KPP dengannamaBendahara Unit/SatuanKerja, misalBendaharaDinas Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kab.Slemandengan NPWP 30.064.837.5-542.000.

28. SPT Masa PPN SPT Masa 21/26 PELAPORAN PAJAK KE KPP 3 Wah banyak amat yang diisi? SPT Masa 23/26 SPT Masa 22 Cape Deh…. Laporan melulu ApalagiNih!!! Ada honornya gak? BP PPh 21 BP PPh 23 DTH/RTH

29. 3 KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA KEWAJIBAN LAPOR PERPAJAKAN BENDAHARA 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 26 5. PPh Pasal 4 (2) Undang-undangNomor 7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilansebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-undangNomor 36 Tahun 2008 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentangPajakPertambahanNilaiBarangdanJasadanPajakPenjualanatasBarangMewahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganUndang-UndangNomor 42 Tahun 2009 6. PPN/PPN BM PMK-64/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme pengawasan Pot/put & Penyetoran Pajak yg dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/BUD 7. Pelaporan Daftar Transaksi Harian (DTH) / Rekap Transaksi Haruan (RTH)

30. KewajibanPenyetoran dan Pelaporan Pajak

31. PMK - 64/PMK.05/2013 MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DANPENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PERHITUNGAN POTENSI (DPA/DIPA) PELAPORAN REKAPITULASI SP2D (DTH DAN RTH PENGUJIAN PAJAK (REALISASI SP2D) PEMERIKSAAN /VERIFIKASI PENYETORAN PAJAK TERUTANG PENGENAAN SANKSI KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun2013

32. RUANG LINGKUP PMK SUMBER DOKUMEN TERKAIT KEGIATAN PERHITUNGAN POTENSI (DPA/DIPA) DPA/ DIPA DJPK/BPK/DJKD/ BUD (BAG. KEUANGAN) PELAPORAN REKAPITULASI SP2D (DTH DAN RTH) SPM/ SP2D SIMDA/SIPKD/ REGISTER SP2D/ REK. KORAN BPD PENGUJIAN PAJAK (REALISASI SP2D) DTH DAN RTH LAPORAN KUASA BUD PEMERIKSAAN /VERIFIKASI HASIL PENGUJIAN (KONFIRMASI) DTH/RTH/MPN/SSP PENYETORAN PAJAK TERUTANG SSP SKP PENGENAAN SANKSI SKP PER- UNDANG2-AN YANG BERLAKU

33. Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah BendaharaPengeluaran SKPD Kuasa BendaharaUmum Daerah SSP 3 KPP SSP 1, 3, 5 Bank Persepsi KPPN SSP 1,2,3,4,5 BukanObjekPajak potongdan/ataupungut SSP 2 ObjekPajak PenyetoranPajak Penerimadana APBD Pasal3, 4, 5, 6PMK-64/PMK.05/2013

34. Pengujian Kebenaran Perhitungan dan Penyetoran Pajak A. Penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) • Konfirmasi setoran pajak • Pengujiankebenaranperhitungan dan penyetoran pajak Bulanan, paling lambat 20 harisetelahbulanybsberakhir RTH (dilampiri DTH & fotokopiSSP lbr 3) Kuasa BUD DJP Tanda Terima Penyampaian RTH DTH (dilampiri SSP lbr 3) BendaharaPengeluaran SKPD Bulanan, paling lambat10 harisetelahbulanybsberakhir Pasal7, 8, 9, 10 PMK-64/PMK.05/2013

35. TAMPILAN DTH dan RTH(LAMPIRAN PMK 64/PMK.05/2013) DTH (DAFTAR TRANSAKSI HARIAN) RTH (REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN)

36. CONTOH

37. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

38. PENGUNAANSISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan (2012)

39. PENGEMBANGANSISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (1) DOKUMEN SUMBER SP2D SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA/SIPKD) PMK – 64/PMK.05/2013 output output DTH Pemanfaatan REKAPITULASI SPM/SP2D RTH Pengembangan (Mengakomodir) EXISTING

40. PENGEMBANGANSISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (2) Pengembangan Sistem SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA/SIPKD) output SPT Masa21/26, 22, 23 dan PPN output REKAPITULASI SPM/SP2D EXISTING

41. Terima Kasih Banggabayarpajak

42. PERHATIAN • Untuk keperluan penyuluhan/sosialisasi, bahan presentasi ini (slide) dapat dimodifikasi atau dikondisikan sesuai dengan keperluan seperti dengan menambah atau mengganti atau mengurangislide yang ada. • Jikadiperlukan, softcopy slide dapatdibagikankepadawajibpajakhanyadalambentuk .pdf(untukmenjagaisidarimateridanmenghindaripenyalahgunaan)

43. Dasar Hukum Pasal 3 angka 3c Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : .. e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; Pasal 64 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 60 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan PMK 64/PMK.05/2013 Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan DanPenyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara PengeluaranSatuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah back

44. CONTOH TAMPILAN SP2D back