slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 124

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 148 Views
  • Uploaded on

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN. PELAKSANAAN ANGGARAN. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2 0 1 2. SISTEMATIKA. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN

Program PercepatanAkuntabilitasKeuanganPemerintah

2 0 1 2

sistematika
SISTEMATIKA
  • RuangLingkupPelaksanaanAnggaran
  • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran
  • Revisi DIPA
  • MekanismePendapatan Negara
  • PembayarandanPencairan Dana
  • ProsedurPenarikan/Penyaluran PHLN
slide4

DASAR HUKUM

  • UU No.17 Th.2003 tentangKeuangan Negara
  • UU No.1 Th. 2004 tentangPerbendaharaan Negara
  • UU No.22 Th.2011 tentang APBN TA.2012
siklus anggaran
SiklusAnggaran
  • Perumusankerangkaasumsimakrodanpokok-pokokkebijakanfiskal;
  • Penyusunan resource envelope;
  • PenetapanPaguIndikatif;
  • Pelaksanaan Trilateral Meeting.
  • PembahasandenganKomisi XI;
  • PembahasandenganBadanAnggaran.
  • Pencairananggaran;
  • Penatausahaanpenerimaandanpengeluaran.

Perencanaan APBN

Penyusunan APBN

Pembahasan

Penetapan

Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

  • PenetapanPaguDefinitif;
  • Penetapan RKA-KL ;
  • PenyusunanKeppresRincian APBN.
  • Pengesahan DIPA.
  • Penyusunan LKPP;
  • Penyusunan RUU PertangungjawabanPelaksanaanAnggaran.
  • PenetapanPaguSementara;
  • Penelaahan RKA-KL;
  • Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-KL.

Tupoksi DJA dan DJPBN

Tupoksi DJA

Tupoksi DJPBN

slide6

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN

THE EXPENDITURE CYCLE

PELAKSANAAN ANGGARAN

PENETAPAN

UU APBN

PERPRES RINCIAN APBN

APPROPIATION

(voted by Parliament)

APPORTIONMENT

AND ALLOTMENT

(commitment basis)

PENYUSUNAN

PENGESAHAN

DIPA

COMMITMENT

(contract awarded)

PEMBUATAN

KOMITMEN

order

PENYEDIA

BARANG DAN JASA

SUPPLIER

VERIFICATION

of deliveries

PENGUJIAN

TAGIHAN

delivery

PEMBAYARAN

PENCAIRAN DANA

PAYMENT

slide7

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

MENTERI

PENGGUNA

ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN

BENDAHARAWAN

UMUM

SATKER

Kuasa Pengguna

Anggaran

SATKER

Kuasa Pengguna

Anggaran

KPPN

Kuasa Bendara

Umum

KPPN

Kuasa Bendara

Umum

peran dan tanggung jawab menteri keuangan dan menteri teknis
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pada

hakekatnya adalah Chief Financial

Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7)

Setiap menteri sebagai pembantu

Presiden pada hakekatnya adalah Chief

Operational Officer (COO) untuk bidang

tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

slide10

DASAR HUKUM

  • PermenkeuNomor 93/PMK.02/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-KL
  • PermenkeuNomor 164/PMK.05/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentangPetunjukPenyusunandanPengesahan DIPA ;
pengertian dipa
Pengertian DIPA

DIPA adalahdokumenpelaksanaananggaran yang disusunolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarandandisahkanolehDirjenPerbendaharaanatauKakanwil DJPB atasnamaMenteriKeuanganselaku BUN

slide12

Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA

TA 2010

MulaiTA 2011

SebelumRestrukturisasi

SesudahRestrukturisasi

  • Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi;
  • Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU.
  • Tdk spesifik;
  • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L.

PROGRAM

PROGRAM

  • Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi;
  • Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK.
  • Tdk spesifik;
  • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker.

KEGIATAN

KEGIATAN

  • Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur;
  • Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam
  • Rumusannya sangat spesi-fik jenis dan satuannya;
  • Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran.

KELUARAN (OUTPUT)

SUB KEGIATAN

JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT)

JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT)

  • Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir.
  • Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir.
pokok kebijakan penyusunan dipa mulai 2011
POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA mulai 2011

Perubahan Format danisiDIPA

PenerapanAnggaranBerbasisKinerja

PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA

IntegrasiAplikasi DIPA dan RKAKL

Penyempurnaan IT penyusunanDokumen

Penerapanintegrated database

DIPA-RKAKL

DNA SebagaiPengganti SRAA

PendaerahanPenyusunan & Pengesahan DIPA

PenyempurnaanProsesAdministrasi

PenyederhanaanProsesPenyusunanDIPAAwalTahun

PercepatanPenyusunanDIPAAwalTahun

slide14

Perubahan Format danIsiDIPA

  • UntukmendukungpelaksanaanpenganggaranberbasiskinerjamakadilakukanpenyesuaianterhadapmateriDIPA.
  • Format DIPA mengalami perubahan,antara lain pada format nomorSuratPengesahanDIPA, pencantumaninformasikinerja, perubahan format halamanDIPAdanperubahaninformasialokasianggaran sampai dengan jenis belanja (2 Digit pertamadariAkun).
slide15

PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA.

  • Dalamrangkapelaksanaanpenganggaranberbasiskinerja, perludicantumkaninformasikinerjaKementerian Negara/LembagapadaDIPA,
  • InformasiKinerjadijabarkanpada level Program dan level Kegiatan. Pada level Program terdiridariIndikatorKinerjaUtama (IKU) Program danHasil (Outcome),
  • Level KegiatanterdiridariIndikatorKinerjaKegiatan (IKK) danKeluaran (Output).
slide16

PenerapanIntegrated Database.

Setiapsatuankerja, dalamrangkapenyusunanDIPAmenggunakan data secaraotomatis yang berasaldariRKA-KL yang sudahditelaahantaraKementerian Negara/LembagadenganDirektoratJenderalAnggaranpadasaatpenyusunanKertasKerja (KK) RKA-KL.

Informasitambahan yang harusdiinputsecara manual adalahterkaitdenganrencanapenarikan, perkiraanpenerimaan, pejabatperbendaharaan, saldoawalkasBLU, saldoakhirkasBLU, ambangbatas, persentasepenggunaanlangsungPNBP, dan status BLU, yang diisipadasaatpenyusunanDIPA.

integrasi aplikasi rka kl dan dipa satker
IntegrasiAplikasi RKA-KL dan DIPA Satker

AplikasiRKAKL

DJA

DB RKAKL

AplikasiRKAKL-DIPA

DB RKAKL-DIPA

INTEGRASI

AplikasiDIPA

DB

DIPA

Proses

Reformat

Data

DJPBN

17

integrasi database rka kl dan dipa mulai t ahun 2011
Integrasi Database RKA-KL dan DIPAmulai Tahun 2011

Struktur Database & Referensi sama

DJA

DJPBN

KANTOR

PUSAT

KANTOR

WILAYAH

DB Backup

DB Transaksi

DB Master

DB Transaksi

DB Transaksi

Intranet

KEPPRES

RINCIAN APBN

K/L

Satker

DIPA

Satker Pusat

KEPPRES

RINCIAN APBN

DIPA

Satker Daerah

RKA-KL

slide19

BAHAN PENYUSUNAN DIPA :

Keppresmengenairincian APBN sebagaidasarAlokasiAnggaran

RKA-KL yang telahditelaahdanditetapkanolehDirjenAnggaran

Rencana Dana PengeluaranBendaharaUmum Negara (RDP-BUN) yang telahditelaahdanditetapkanolehDirjenAnggaran

BaganAkunStandar

DaftarNominatifAnggaran (DNA)

dna sebagai dokumen pengganti sraa
DNA sebagaIDokumenPengganti SRAA

DaftarNominatifAnggaran yang selanjutnyadisingkat DNA adalahringkasanalokasianggaranSatuan Kerja yang diterbitkanolehDirekturJenderalPerbendaharaandirinci berdasarkan unit organisasikementeriannegara/lembaga dan provinsisebagaimanadimuatdalamKeputusanPresidenmengenairincian APBN.

DaftarLampiran DNA hanyamemuatantara lain KodedanNamaSatker, AlokasiAnggaran per jenisbelanjadanjumlahdana yang diblokir.

slide21

Proses Bisnis PenyusunanDIPA

UU APBN

1

2

RKAKL

Penelaahan

3

SP RKAKL

Data

SP RKAKL/

Provinsi

4c

4a

SP RKAKL

4b

SP RKAKL

5a

7a

7b

Satker

Pusat

6a

DIPA

+ ADK

Pengesahan

Pengesahan

5b

8a

8b

Satker

daerah

DIPA

DIPA

6b

DIPA

+ ADK

slide22

Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker

Restore Data RKAKL

Pengisian Data PHLN

Pengisian Data RencanaPenarikan

danPerkiraanPenerimaan

Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan,PejabatPenandatangan SPM,

1

DIPA

DIPA

2

3

4

6

5

Kirim Data DIPA

Cetak DIPA

komposisi dipa
KOMPOSISI DIPA

SP RKA-KL+ADK

HASILPENELAAHANRKAKL

PEJABATPERBENDAHARAAN

HAL III DIPA (RENCANAPENERIMAAN DAN RENCANAPENARIKAN DANA)

ISIAN LAIN

  • ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER

PENGESAHANOLEHDITJENPERBENDAHARAAN

SURATPENGESAHAN

slide24

Format DIPA

BerisiinformasimengenaiPengesahanDIPA

SuratPengesahan

RekapIsiDIPAdanInformasiUmumdanUraianFungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan

  • HalamanI.A

RekapIsiDIPAdaninformasiPinjaman/ HibahDalamNegeridanLuarNegeri

  • HalamanI.B

UraianSatker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana danUraianBelanja

  • Halaman II

RencanaPenarikan Dana per BulandanPerkiraanPenerimaan

  • Halaman III

Catatan : terutamainformasiBlokirdaninformasi yang khusus/spesifik

  • Halaman IV
slide25

Proses Validasi DIPA oleh DJPBN

Restore

Validasi

DIPA & ADK

DB RKAKL DIPA

DIPA

OK

SP DIPA

SATUAN

KERJA

Y A

T I D A K

slide26

Tata Cara PengesahanDIPA.

1) DIPA yang telahdivalidasiditerbitkan Surat PengesahanDIPA.

2) DirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmenetapkan Surat PengesahanDIPAselakuBendaharaUmum Negara.

3) Surat Pengesahan yang telahditetapkanDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKanwilDitjenPerbendaharaan dan DIPA yang ditandatanganiPenggunaAnggaran/ KuasaPenggunaAnggaranmerupakansatukesatuanDIPA yang sah sebagaidasarpenggunaananggaran.

slide27

Tanggal DIPA.

DIPA yang disusunoleh PA/KPA bertanggal9 Desember 2011.

Penetapan SP-DIPA olehDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan di atas adalahbertanggal9Desember 2011 dan berlakusejaktanggal 1 Januari2012sampaidengantanggal 31 Desember 2012.

dipa sementara
DIPASementara
  • DisusunapabilaKementerian Negara/Lembaga/satuankerjatidakmenyampaikanDIPAsampaibataswaktu yang ditentukan
  • Disusunoleh Kantor PusatDitjenPerbendaharaan/KanwilDitjenPerbendaharaanberdasarkan SP RKAKL
  • Tidakperluditandatangani PA/KPA
dipa sementara1
DIPASementara

lanjutan

  • Dana yang dapatdicairkanadalah :
    • GajiPegawai,
    • Keperluansehari-hariperkantoran,
    • langganandayadanjasadanlaukpauk/bahanmakanan
  • Selainkeperluandiatasdananyadiblokir
  • Apabila DIPA diterimadari PA/KPA setelah DIPA Sementaraterbit, makadilakukanvalidasidanpengesahanrevisipertama DIPA bersangkutan
pengertian pok
Pengertian POK
  • POK adalahdokumen yang memuaturaianrencanakerjadanbiaya yang diperlukanuntukpelaksanaankegiatan, disusunoleh KPA sebagaipenjabaranlebihlanjutdari DIPA
  • DiterbitkansetelahDIPAdisahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan
fungsi pok
Fungsi POK
  • Pedomandalammelaksanakankegiatan/aktivitas
  • Alat monitoring kemajuanpelaksanaankegiatan/aktivitas
  • Alatperencanaankebutuhandana
  • Saranameningkatkantransparansi, akuntabilitasdanefektivitaspelaksanaananggaran
hal hal yang perlu diperhatikan
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. PadasaatpenyusunanDIPA tidakdiperkenankanmeralat/merevisi DIPA.

2. PerubahanhanyadilakukanuntukKodekabupaten/kota, Kodekewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN).

3. Mengingatwaktupenyelesaian DIPA yang sangatterbatas, maka KPA dan/atauPenandatangan DIPA dipusat/daerahharus stand byselamaprosespenyusunandanvalidasi, untukmenandatangani DIPA.

  • DIPA akandiserahkanpadaMenteri/KetuaLembaga/ GubernurolehPresidendi Istana Negara tanggal 20 Desember 2011.
  • PenyerahandariGuberrnurkepadaSatuankerjadidaerahtanggal 22-23 Desember 2011
  • .
slide34

DASAR HUKUM

  • PMK Nomor49/PMK.02/2012tanggal18Maret2012tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran2012;
  • PerdirjenNomorPER-15/PB/2011 tanggal11April 2012tentang Tata Cara Revisi DIPA TahunAnggaran 2012.
slide35

PENGERTIAN REVISI DIPA

Revisi DIPA adalahperubahanrinciandalam DIPA akibatrevisirinciananggaranpadahalaman SP dan/atauhalaman I dan/atauhalaman II dan/atauhalaman III dan/atauhalaman IV DIPA, termasukakibatperbaikankarenakesalahanadministratif.

R

E

V

I

S

I

D

I

P

A

RevisiKuning

RevisiPutih

slide36

PENGERTIAN REVISI DIPA

REVISI KUNING adalahPenggantianSuratPengesahan DIPA karenaperubahan PAGU DIPA dan/atauperubahanKodeSatker

slide37

PENGERTIAN REVISI DIPA

REVISI PUTIHadalahrevisi DIPA yang tidakmengakibatkanperubahanpagudan/atautidakmengakibatkanperubahanKodeSatker,antara lain :

  • Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.
  • Ralatkodeakun.
  • Pembukaantandablokir.
  • Pergeserandanadalamsatu DIPA.
  • Perubahan nomenklatur satker.
ruang lingkup revisi dipa
RuangLingkupRevisi DIPA
  • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L.
  • Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L.
  • Revisi POK tanpa perubahanDIPA.
slide39

BATASAN REVISI (1)

Revisi DIPA dapatdilakukansepanjang:

TIDAK MENGURANGI ALOKASI ANGGARAN UNTUK:

kebutuhanBiayaOperasionalSatkerkecualiuntukmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker lain sepanjangmasihdalamperuntukan yang samadankebutuhanBiayaOperasionalmasihmencukupi;

alokasitunjanganprofesi guru/dosendantunjangankehormatanprofesorkecualiuntukmemenuhitunjanganprofesi guru/dosendantunjangankehormatanprofesorpadaSatker lain

kebutuhanpengadaanbahanmakanandan/atauperawatantahananuntuktahanan/ narapidanakecualiuntukmemenuhikebutuhanpengadaanbahanmakanandan/atauperawatantahananuntuktahanan/narapidanapadaSatker lain

Pembayaranberbagaitunggakan;

Kegiatanygbersifatmultiyears; dan/atau

Rupiah MurniPendamping (RMP) sepanjangpaketpekerjaanmasihberlanjut (on-going); dan/atau

paketpekerjaan yang telahdikontrakkandan/ataudirealisasikandananyasehinggamenjadi minus.

slide40

BATASAN REVISI (2)

Revisi DIPA dapatdilakukan:

SETELAH VOLUME KELUARAN YANG TERCANTUM DALAM DIPA TERCAPAI DAN/ATAU DIJAMIN TERCAPAI DAN TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN VOLUME KELUARAN TERHADAP :

KegiatanPrioritasNasional; dan/atau

KebijakanprioritasPemerintah yang telahditetapkan

revisi dipa berdasarkan perubahan sp rka k l
Revisi DIPA Berdasarkan Perubahan SP RKA-K/L
  • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi DIPA berdasarkanperubahan SP RKA-K/L yang ditetapkanolehDirekturJnederalAnggaran yang menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
  • DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
slide43

Revisi Yang MengakibatkanPenambahanatauPenguranganPaguAnggaranBelanjaTermasukPergeseranRincianAnggaranBelanjanya (1)

  • Penerimaan Hibah Luar Negeri (HLN)/Hibah Dalam Negeri (HDN) setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian/Lembaga
  • DasarHukum :

PeraturanMenteriKeuanganNomor 191/PMK.05/2011 tentangMekanismePengelolaanHibah.

  • PengajuanUsulpengesahanrevisi DIPA berupapenerimaan HLN/HDN dalambentukuangdandilaksanakansecaralangsungolehKementerian/Lembaga, dilampiriRingkasanNaskahPerjanjianHibah, yang memuatantara lain IdentitasPemberiHibah, Nomor Register, IjinPembukaanRekeningdanJumlahHibah
slide44

Revisi Yang MengakibatkanPenambahanatauPenguranganPaguAnggaranBelanjaTermasukPergeseranRincianAnggaranBelanjanya (2)

  • PenggunaanAnggaranBelanja yang bersumberdariPenerimaan Negara BukanPajak (PNBP) diataspagu APBN untukSatkerBadanLayananUmum (BLU).
  • DasarHukum :
  • PeraturanMenteriKeuangan (PMK) Nomor 92/PMK.05/2011 tanggal 23 Juni 2011 tentangRencanaBisnisAnggaransertaPelaksanaanAnggaranBadanLayananUmum.
  • PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-55/PB/2011 tanggal 16 Agustus 2011 tentang Tata Cara Revisi RBA DefinitifdanRevisi DIPA BadanLayananUmum
  • PenambahanPagu BLU meliputi :
  • Belanjamelebihipagu DIPA BLU namunmasihdalamambangbatas.
  • Belanjamelebihiambangbatas
  • PenambahanPagu DIPA BLU bertahapakibat PNBP melampau target
  • PenggunaanSaldoawalKas
slide45
Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/LDalam Hal Perubahan Atau Pergeseran Rincian Anggaran BelanjaDengan Pagu Anggaran Tetap (1)
  • Pergeseran dalam keluaran yang samaatauantarKeluarandalamsatu Kegiatan dan satu Satker
  • Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam Kegiatan yang sama meliputi:
  • pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satuSatker
  • pergeseranantar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program

Pergeserananggaranuntukangka 3 dan 4 dapatdilakukansepanjangmerupakanhasiloptimalisasidandigunakanuntukhal-hal yang bersifatprioritas, mendesak, kedaruratanatau yang tidakdapatditunda. Pengajuanusulrevisidilengkapisuratpernyataan yang ditandatanganiolehSekretarisJenderal/SekretarisUtama/ Sekretaris/ PejabatEselon I Kementerian/LembagaselakuKuasa PA.

slide46

Revisi DIPA Tanpa Perubahan SP RKA-K/LDalam Hal Perubahan Atau Pergeseran Rincian Anggaran BelanjaDengan Pagu Anggaran Tetap (2)

  • pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon I dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasional
  • pergeseran antar Program dan antar Unit Eselon I dalam satu Bagian Anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasional;
  • Pencairanblokir/tandabintang (*) karenatelahdilengkapinyasyaratadministratifmeliputi:
  • Loan agreementdan/ataugrant agreementdanNomor Register; dan
  • Hasil audit BPKP dalamrangkapembayarantunggakan
  • Perubahanrencanapenarikandanperkiraanpenerimaan;
  • perubahanberupapergantian/penambahankantorbayar;
  • perubahan/ralatkarenakesalahanadministrasi.
slide47

PergeserandanPenambahan Volume Keluaran

  • Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaranataupergeserananggarandan volume Keluarandapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapaidan/ataudijamintercapai.
  • Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaranataupergeserananggarandan volume Keluarantetapdapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan penguranganvolume Keluaran terhadapKegiatanPrioritasNasional dan/atauKebijakanprioritasPemerintah yang telahditetapkan
  • Catatan : Pergeserananggaran yang mengakibatkanpengurangan volume keluarandiajukankepadaDitjenAnggaran
p ergeseran a nggaran d alam r angka m emenuhi k ebutuhan biaya operasional
Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan BiayaOperasional
  • Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasional dilakukan dengan pergeserananggarandariBiayaOperasionalmaupunkelebihanbelanja non operasional yang tidakdigunakanpadasatuSatkeruntukmenambahBiayaOperasional.
  • Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan BiayaOperasionalantarsatker/Kegiatan/Program dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk BiayaOperasional; dan
  • Tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan BiayaOperasional pada Satker/Kegiatan/Program asal setelah dilakukan pergeseran.
penyelesaian tunggakan tahun yang lalu 1
PenyelesaianTunggakanTahun Yang Lalu (1)
  • Pergeseran anggarandalamrangkapenyelesaiantunggakantahun yang laludapatdilakukansepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau kebijakanprioritaspemerintah yang telahditetapkan.
  • Tunggakantahun yang lalumerupakantagihanataspekerjaan/penugasan yang alokasianggarannyacukuptersediadanpekerjaan/penugasannyatelahdiselesaikantetapibelumdibayarkansampaidenganakhirtahunanggaran.
  • Tunggakantahun yang laluterkaitdenganbelanjapegawaikhususgajidantunjangan yang melekatpadagaji, uangmakan, belanjaperjalanandinaspindah, langganandayadanjasa, tunjanganprofesi guru/dosen, tunjangankehormatanprofesor, bahanmakanandan/atauperawatantahananuntuktahanan/ narapidanatetapialokasidananyatidakcukuptersediadapatdibebankanpada DIPA tahunanggaranberjalantanpamelaluimekanismeRevisi DIPA.
penyelesaian tunggakan tahun yang lalu 2
PenyelesaianTunggakanTahun Yang Lalu (2)
  • Pengajuanusul pengesahan Revisi DIPA dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu, dilampiri:
  • HalamanIV DIPA yang telahdicantumkancatatanmengenai uraian pembayaran tunggakandanjumlah pagu;
  • Surat Pernyataan PA/Kuasa PA mengenai tanggung jawab kebenaran tagihandankecukupansisadanatahunlalu;
  • Hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk jumlah seluruh tunggakan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke atas per DIPA per Satker.
slide51

Pergeseran Anggaran Dalam Rangka Memenuhi kebutuhanselisihkurs

  • Pergeserananggarandalamrangkamemenuhikebutuhanselisihkursmerupakan pergeseran anggaran rupiah karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran sebuah kontrak dalam valuta asing sebagai akibat adanya selisih kurs.
  • Pergeseran anggaran dalamrangkamemenuhikebutuhanselisihkursdapatdilakukansepanjangselisihtersebutterjadi setelah kontrak ditandatangani dandiatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  • merupakan selisih antara nilai kurs yang digunakan dalam APBN dengan nilai kurs pada saat transaksi dilakukan;
  • pergeseran alokasi anggaran yang dilakukan paling tinggi sebesar nilai kontrak dikalikan dengan selisih kurs sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  • kebutuhan anggaran untuk memenuhi selisih kurs menggunakan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
  • Pergeserananggarandalamrangkamemenuhikebutuhanselisihkurstermasukjugapenyelesaianselisihkursuangpersediaan (UP) yaituselisihdana UP dalammatauang rupiah yang harusdipertanggungjawabkanantarapembukuanBendaharaPengeluaranSatker Kantor Perwakilan RI/AtaseTeknisKementerian/Lembagadan pembukuan pada KPPN.
slide52

Pencairanblokir (1)

  • Pencairanblokirkarenatelahdilengkapinyasyaratadministratifdilakukansepanjanginformasipenyebabpemblokirananggarankarenabelumdilengkapinyasyaratadministratifberupaloan agreement, grant agreement, nomor register dan/atau hasil audit BPKP dalamrangkapembayarantunggakantelahtercantumdalamhalaman IV DIPA.
  • Syaratadministratif yang diperlukandalamrangkapencairanblokiryaitu:
  • Loan agreementdan/ataugrant agreementdannomor register yang telahditetapkanolehDirektoratJenderalPengelolaanUtangKementerianKeuangan; dan/atau
  • Hasilverifikasitagihanpembayarantahunlalu yang telahditetapkanmenjaditunggakan yang dapatdibayarpadatahunanggaranberjalanoleh BPKP.
slide53

Pencairanblokir (2)

  • Dalamhalinformasipenyebabpemblokirananggarankarenabelumdilengkapinyasyaratadministratifberupa loan agreement, grant agreement, nomor register dan/atauhasil audit BPKP dalamrangkapembayarantunggakantidaktercantumdalamhalaman IV DIPAmakausulrevisipencairanblokirdapatdiprosessetelahmendapatkankejelasaninformasipenyebabpemblokirandariDirektoratJenderalAnggaran, berupa:
  • AslisuratketerangantentanginformasipenyebabpemblokirandariDirektoratJenderalAnggaran yang disampaikanolehSatker; atau
  • HasilkonfirmasitertulisdariDirektoratJenderalPerbendaharaan/Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaankepadaDirektoratJenderalAnggarantentanginformasipenyebabpemblokiran.
slide54

Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan

  • Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, berupa perubahan (updating) rencana penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA.
  • Perubahan (updating) dilaksanakan setiap ada perubahan atau paling lambat per triwulan melaluimekanismerevisi.
slide55

Perubahan kantor bayar

  • Perubahan kantor bayar, berupa perubahan kantor bayar akibat adanya perpindahan lokasi Satker termasuk penambahan kantor bayar barudanperpindahankantorbayarsetelahmendapatpenetapandariDirekturJenderalPerbendaharaan
slide56

Perubahan/RalatKarenaKesalahanAdministrasi (1)

Perubahan/ralatkarenakesalahanadministrasimeliputi:

  • ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama dan sudah direalisasikan;
  • ralatkode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
  • perubahan nomenklatur Bagian Anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
  • ralatkodenomor register PHLN/PHDN;
  • ralatkodekewenangan;
  • ralatkodelokasi;
  • ralatcarapenarikan PHLN/PHDN;
  • ralatkesalahanpencantumansumberdana;
  • ralat pencantuman volume Keluaran yang berbedadenganpenjumlahan volume sub keluaran; dan/atau
  • ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbedaantaraRKA-K/L dan DIPA.
slide57

Perubahan/RalatKarenaKesalahanAdministrasi (2)

  • Kesalahanadministrasi yang menjadidasarperubahan/ralat DIPA diperolehsetelahdilakukanpenelitianolehDirektoratJenderalPerbendaharaan/Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmaupunSatker/Eselon I yang bersangkutan.
  • DalamhalkesalahanadministrasimerupakanhasilpenelitianolehDirektoratJenderalPerbendaharaan/Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan, perubahan/ralat DIPA disampaikankepadaKuasa PA.
  • Atashasilpenelitian, Kuasa PA melakukanpenelitianataskebenarannyasebagaidasarpengajuanusulperubahan/ralat DIPA kepadaDirektoratJenderalPerbendaharaan/Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan.
  • Perubahan/ralat DIPA karenakesalahanadministrasidilakukanberdasarkanusulrevisidariKuasa PA danmelakukanperbaikan data ADK DIPA berkenaanmelaluiaplikasi RKAKLDIPA
slide58

Revisi POKTanpaPerubahan DIPA

  • Revisi POK tanpa perubahan DIPA meliputi :
  • pergeseran antarAkun/antarSubkomponendalamsatuKomponendan/atauantar Komponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasionalsepanjangdalamjenisbelanja yang sama;
  • antarAkun/antarSubkomponendalamsatuKomponendan/atau pergeseran antar Komponen dalam satu Keluaran sepanjang dalamjenisbelanja yang sama; dan/atau
  • penambahan/penguranganAkun/Subkomponen/KomponendalamsatuKeluaran
  • Revisi POK dapatdilaksanakanolehKuasa PA denganberpedomanpadabatasanrevisi DIPA.
  • Revisi POK dilakukandengancaramengubah ADK RKA-Satkerberkenaanmelaluiaplikasi RKAKL/DIPA, mencetakPetunjukOperasionalKegiatan (POK), danKuasa PA menetapkanperubahan POK.
pengajuan usul an pengesahan revisi dipa 1
Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA (1)
  • Berdasarkan perubahan SP RKA-K/L dan/atautanpaperubahanSP RKA-K/L, PA/KuasaPA menyusun dan menandatangani Revisi DIPA untuk selanjutnya mengajukanusulanpengesahankepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  • Dalam hal usulan Revisi DIPA lokasi Satker-Satker yang mengusulkan Revisi DIPA berada pada wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda maka usulan Revisi DIPA diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
pengajuan usul an pengesahan revisi dipa
Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA

Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA (2)

  • UsulanpengesahanRevisi DIPA diajukanoleh:
  • Kepala Kantor Wilayah atauSatkeratasannya yang memilikieselon yang lebihtinggipadaKementerian/Lembaga yang bersangkutandalamsatuwilayahkerja; atau
  • SekretarisJenderal/SekretarisUtama/SekretarisMenteri Negara atauPejabatEselon I Satkerberkenaanapabilapergeserandanadilakukanantarwilayahkerja
slide61

Pengajuan Usulan Pengesahan Revisi DIPA(3)

  • Pengajuanusulanpengesahan Revisi DIPA dilampiri sekurang-kurangnya:
  • Surat Pernyataan PA/Kuasa PA bahwa usul pengesahan Revisi DIPA dilakukansetelahvolume Keluaran yang tercantum dalam DIPA tercapaidan/ataudijamintercapaidantidak mengakibatkan penguranganvolume Keluaran terhadapKegiatanPrioritasNasional dan/atauKebijakanprioritasPemerintah yang telahditetapkan.
  • ADK DIPA
pengesahan r evisi dipa 1
Pengesahan Revisi DIPA (1)
  • Atas dasar usulan revisi DIPA yang diajukan oleh PA/Kuasa PA, DirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pencocokandanpenelitian.
  • Pencocokan dan Penelitian Revisi DIPA dilaksanakan dalam rangka:
  • revisi DIPA telah dilaksanakan sesuai dengan batasan revisi DIPA; dan
  • menyesuaikan data DIPA dengan data pada Keputusan Presiden mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
  • Berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian, DirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan Revisi DIPA atas nama Menteri Keuangan yang dituangkan dalam pengesahan Revisi DIPA paling lambatdalamwaktu 5 (lima) harikerjasetelahdokumenditerimasecaralengkapdanbenar.
pengesahan r evisi dipa 2
Pengesahan Revisi DIPA (2)
  • PengesahanRevisi DIPA diatursebagaiberikut :
  • Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
  • Revisi DIPA Satker Pusat yang berlokasi di daerah (di luar DKI Jakartatermasuk DIPA yang awalnyadisahkandipusat), DIPA Satker Vertikal (KD), DIPA Dekonsentrasi (DK), DIPA TugasPembantuan (TP), dan DIPA UrusanBersama (UB), disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  • Pengesahanrevisi DIPA yang dilaksanakanpadaDirektoratJenderalPerbendaharaan/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan termasukmelakukanpenyesuaian data ADK DIPA atasrevisi POK yang telah dilakukan oleh Kuasa PA dalam rangka updatingdata dan menelitirevisi POK berkenaantelahsesuaidenganbatas kewenanganKuasa PA
pelaporan revisi dipa
PelaporanRevisi DIPA
  • Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktorat Pelaksanaan Anggaran melakukan validasi data berdasarkan Revisi DIPA dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  • Hasilvalidasi data , selanjutnyadiunggah (upload) pada server bersama.
batas akhir penerimaan usul revisi dipa
Batas AkhirPenerimaanUsulRevisi DIPA
  • Batas akhir penerimaan usul Revisi DIPAuntukTahunAnggaran 2012 pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan, baik berdasarkan perubahan SP RKA-K/L maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L adalah tanggal 29 Oktober 2012 pada jam kerja.
  • Pengajuan Revisi DIPA yang bersumberdari PNBP, PLN berupaKredit Ekspor, HLN, HDN, PinjamanDalamNegeridan/atau KegiatandalamlingkupBagian Anggaran BUN sertaKegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harusmendapatpersetujuandari unit eksternalKementerian/Lembagatetapdapatdiprosessampaidenganbatas akhirpengajuanpencairananggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2012.
  • Padasaatpenerimaan usul Revisi DIPA seluruhdokumentelahditerimasecaralengkapdanbenar.
ketentuan lain lain 1
Ketentuan Lain – Lain (1)
  • PengesahanRevisi DIPA dalamrangkahibahlangsungdalambentukuang yang mengakibatkanpenambahanKeluaranbarudan/atauKegiatanbaruterlebihdahuludiajukankepadaDirekturJenderalAnggaran.
  • PengesahanRevisi DIPA dalamrangkapenyelesaiantunggakantahunlalu yang mengakibatkanpenambahanKeluaranbarudan/atauKegiatanbaruterlebihdahuludiajukankepadaDirekturJenderalAnggaran.
ketentuan lain lain 2
Ketentuan Lain – Lain (2)
  • Dalamhalterdapatpagu minus terkaitpembayarangajidantunjangan yang melekatpadagajiuntukTahunAnggaran 2012, pagu minus tersebutharusdiselesaikanmelaluimekanismerevisi DIPA.
  • Penyelesaianpagu minus melaluimekanismerevisi DIPA TahunAnggaran 2012 merupakanpenyesuaianadministratif.
  • Penyelesaianpagu minus diaturdenganketentuan:
  • Selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggarandarisisaanggaranpadaSatker yang bersangkutan; dan/atau
  • DalamhalsisaanggaranpadaSatker yang bersangkutantidakmencukupi, selisih minus dipenuhimelaluipergeserananggaranantarSatkerdalamsatu Program.
  • MekanismePenyelesaianpagu minus diajukankepadaDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaandenganketentuanmengikutitata cara Revisi DIPA pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  • Batas akhirpenyelesaianpagu minus paling lambattanggal 28 Desember 2012.
ketentuan lain lain 3
Ketentuan Lain – Lain (3)
  • Revisi SP RKA-K/L atau DRA yang mengakibatkanpenghapusan/penggantiankodeSatker yang telahdisahkan DIPA-nyaolehDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan, makaterlebih dahulu dilakukan konfirmasi ke KPPN untuk mengetahui realisasi anggaran pada DIPA yang kode satkernya akan dihapus/diganti.
  • Dalamhalhasil konfirmasi dari KPPN atas kode Satker yang akandihapus/digantibelum terdapatrealisasianggaran, DirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmenerbitkansuratpencabutan DIPA danmenghapus data DIPA dari database DIPA.
  • Atasdasarsuratpencabutan DIPA, KPPN menghapus data paguatas DIPA berkenaanpada database KPPN.
  • Dalamhalhasil konfirmasi dari KPPN atas kode Satker yang akandihapus/digantisudah terdapatrealisasianggaranmakaDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmengembalikanRevisiAnggarantersebutke Direktur Jenderal Anggaran.
slide69

IVMEKANISME

PENDAPATAN NEGARA

jenis jenis penerimaan negara
Jenis-jenisPenerimaan Negara
  • PenerimaanPerpajakan
  • Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)
  • PenerimaanHibah
  • PenerimaanPengembalianBelanja
  • PenerimaanPembiayaan
  • PenerimaanPerhitunganPihakKetiga
penerimaan pajak
PENERIMAAN PAJAK

Semuapenerimaannegara daripajakdalamnegeridanperdaganganinternasional

Disetorkanolehwajibpungut/wajibsetor.

Terdiridari:

  • PajakPenghasilan
  • PajakPertambahanNilai
  • PajakEkspor
  • Cukaidsb
slide72
PNBP

Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan.

Harus disetor oleh Bendahara Penerima maksimal 1 hari setelah diterima.

Terdiri dari:

  • Sumber Daya Alam
  • Laba Pemerintah atas BUMN
  • PNBP lainnya
hibah
HIBAH

Penerimaannegara yang berasaldarisumbanganswastadalamnegeri DN sertasumbanganlembagaswastadanpemerintah LN ygmenjadihakpemerintah

Dapatberupauang, barangdanjasatermasuktenagaahliataupelatihan

penerimaan lainnya
PENERIMAAN LAINNYA
  • PengembalianBelanja daribelanjapegawai, barang, modal tahunberjalanmaupundaritahun yang lalu
  • PenerimaanPembiayaanpenerimaanpinjaman, hasilprivatisasi, penjualanasetrestrukturisasi, penerimaan SUN
  • Penerimaan PFK  potongan 10% gajipusat, Bulog, Askes, Taperum
slide75

Sistem Penerimaan

Mulai TA 2007, dalamrangkaPengelolaanPenerimaan Negara telahdikembangkanModulPenerimaan Negara (MPN)

MPN adalahModulPenerimaan yang merupakanbagiandariSistemPenerimaandanPengeluaranKas Negara danmemuatserangkaianprosedurmulaidaripenerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaransampaidenganpelaporan yang berkenaandenganPenerimaan Negara

slide76

Tujuan diterapkannya MPN :

  • Meningkatkan Pelayanan
  • Meningkatkan validitas penerimaan negara
  • Meningkatkan Akuntabilitas
  • Mendukung Pelaksanaan TSA
slide77

Ruang Lingkup MPN :

Setoran Pajak

Seluruh Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi dan Pos Persepsi

Belum termasuk penerimaan negara melalui BI (Setoran dalam valas, setoran Migas dan setoran lain yang langsung ke BI)

Setoran Bukan Pajak

Setoran PBB & BPHTB

Setoran Bea Masuk & Cukai

Setoran Pungutan Ekspor

Pengembalian Belanja

Potongan SPM

slide78

PRINSIP PENERIMAAN NEGARA

  • SetiappenerimaannegaradisetorpenuhkeRekeningKasUmum Negara
  • Penerimaannegaratidakbolehdigunakansecaralangsunguntukmembiayaipengeluaran
  • SetiappenerimaannegaradisetorkeRekeningKasUmum Negara melalui Bank/pos Persepsi
  • Penyetorankas:
    • Paling lambatdalamwaktu 1 hari
    • Berkalasesuaiketetapan
slide80

DASAR HUKUM

  • PeraturanMenteriKeuanganNomor 134/PMK.06/2005 tentangPedomanPembayarandalamPelaksanaan APBN;
  • PerdirjenPerbendaharaan No.Per-66/PB/2005 tentangMekanismePembayaranatasbeban APBN;
  • PerdirjenPerbendaharaan No.Per-11/PB/2011 tentangPerubahanatas Per-66/PB/2005 tentangMekanismePembayaranatasbeban APBN.
pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

MENTERI TEKNIS

Selaku Pengguna Anggaran

MENTERI KEUANGAN

Selaku BUN

Pengurusan Administratif

(Administratief beheer)

Pengurusan Komtabel

(Comptabel beheer)

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

pengujian dalam pelaksanaan pengeluaran negara

BENDAHARA

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN

SP2D

PENGUJIAN

SPM

  • Pengujian:
  • Substansial:
    • Wetmatigheid
    • Rechmatigheid
  • Formal

PIHAK KE 3

  • Pengujian:
  • Wetmatigheid
  • Rechmatigheid
  • Doelmatigheid
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN

Selaku BUN

Tahapan Komtabel

MENTERI TEKNIS

Selaku Pengguna Anggaran

Tahapan Administratif

BANK

pejabat pengguna anggaran

PENGGUNA ANGGARAN

MENTERI/PIMP.LEMBAGA

(1)

KUASA PA

KEPALA SATKER

(2)

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PEMBUAT KOMITMEN

(3)

PENGUJI SPP

PENANDATANGAN SPM

(4)

BENDAHARA

PENGELUARAN

(5)

  • (2) tidak boleh merangkap (5)
  • (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap
  • Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :
  • (2) Dapat merangkap (3) atau (4)

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

pejabat pengguna anggaran1
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
  • Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan.
  • Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :
  • Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
  • Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
  • Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja.
slide85
TembusanSuratKeputusanparaPejabatdimaksuddisampaikankepadaKepala KPPN selakukuasa BUN.

PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telahdisahkanolehDirjenPerbendaharaan/KepalaKanwil DJPBN menyelenggarakankegiatansesuairencanakerjadananggaran yang telahditetapkandalam DIPA.

mekanisme pembayaran
MEKANISME PEMBAYARAN

1. UangPersediaan :

Pembayaranmelaluiuangkaspersediaan

2. PembayaranLangsung :

PembayaranlangsungkepadaPihakKetigaatauBendaharauntukdibayarkankepadaPegawai/yang berhak.

uang persediaan
UANG PERSEDIAAN
  • BendaharaPengeluarandapatdibantuolehBend.PengeluaranPembantu (BPP)
  • UP dapatdibagipadaBPP
  • GUP bilatelahmencapai 75 %
  • BPP sudah 75 % dapat GUP tanpamenungguBPP yang lain
  • Pengajuan UP dilampiririncianuang yang dikelolaBPP
uang persediaan1
UANG PERSEDIAAN

(Con’t)

  • UP diberikanuntukklasifikasibelanja:
  • belanjabarang (52),
  • belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset,
  • Belanja lain-lain (58)
  • Pengecualiandaributir 1 sd 3, olehDirjenPerbendaharaan (DIPA Pusat) danKanwil DJPBN (DIPA pusatlok.daerahdan DIPA y disahkanKwl DJPBN)
uang persediaan2
UANG PERSEDIAAN

(Con’t)

  • Besaran UP :

- 1/12 maks 50 jtutkpagus.d 900 jt.

- 1/18 maks 100 jtuntukpagudiatas

900 jts.d 2,4 M

- 1/24 maks 200 jtuntukpagudiatas

2,4 M s.d. 6 M

- 1/30 maks 500 jtuntukpagudiatas 6 M.

uang persediaan3
UANG PERSEDIAAN

(Con’t)

  • UP kurangdapatmengajukan TUP
  • TUP s.d500 jtdisetujuiolehKepala KPPN
  • TUP diatas500 jthrs mendapatdispensasiKepalaKanwil DJPBN.
  • PembayaranolehBend.Pengmaksimal20 jtkepada1 rekanankecualiuntukhonor danperjadin.
pembayaran langsung
PEMBAYARAN LANGSUNG
  • DitujukankepadarekeningPihakKetiga (penyediabarangdanjasa) Pengadaanbarangdanjasa.
  • DitujukankepadarekeningBendaharaPengeluaranuntukselanjutnyadibayarkankepadapegawai yang melakukanperjalanandinas, honor pegawai, gajipegawai.
pembayaran langsung1
PEMBAYARAN LANGSUNG

(Con’t)

Digunakan untuk pembayaran :

  • Belanja Gaji dan Belanja Pegawai lainnya.
  • Pengadaan barang dan jasa.
  • Biaya Langganan Daya dan Jasa.
  • Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA 2007 akan disesuaikan dengan mekanisme uang persediaan melalui uang muka/persekot untuk perjadin jabatan dan LS untuk perjadin pindah).
pengujian oleh pejabat penguji
PENGUJIAN OLEH PEJABAT PENGUJI
  • Memeriksa dokumen pendukung SPP.
  • Memeriksa ketersediaan pagu.
  • Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja.
  • Memeriksa kebenaran hak tagih :

- Pihak penerima pembayaran

- Nilai tagihan

- Jadwal waktu pembayaran

bukti atas hak tagih
BUKTI ATAS HAK TAGIH
  • Kontrak/SPK
  • SuratPernyataanpenetapanrekanan
  • BeritaAcaraPenyelesaianPekerjaan
  • BeritaAcaraSerahTerimaPekerjaan
  • BeritaAcaraPembayaran
  • Kuitansi
  • Jaminan bank/yang dipersamakan
  • Dokumen lain ygdipersyaratkanutkdana yang sebagian/seluruhnyadari PHLN

BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA

penerbitan spm
PENERBITAN SPM

1. SPM LS belanja pegawai dilampiri :

- Daftar gaji

- SK Kepegawaian

- SK Honor, SPK lembur

- SSP.

2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri :

- Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

- SPTB

- Faktur Pajak dan SSP

penerbitan spm1
PENERBITAN SPM

(Con’t)

3. SPM UP dilampiri dengan surat

pernyataan PA/KPA.

4. SPM TUP dilampiri dengan :

- Rincian rencana penggunaan dana

- Surat Dispensasi

- Surat Pernyataan PA/KPA

5. SPM GUP dilampiri dengan :

- SPTB

- Faktur Pajak dan SSP

pengujian oleh kppn
PENGUJIAN OLEH KPPN

Substantif :

  • Kebenaran perhitungan
  • Ketersediaan dana
  • Pengujian dokumen dasar
  • Pengujian SPTB.

Formal :

  • Mencocokan td tangan dg specimen
  • Cara penulisan jumlah uang
  • Kebenaran penulisan.
pelaporan realisasi anggaran
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
  • Kepala Kantor/Satkerselaku UAKPA wajibmembuatLaporanRealisasiAnggaranbeserta ADK kepadaMenteri/Ketualembagasecaraberjenjang.
  • Dilakukanrekonsiliasidengan KPPN dansecaraberjenjangsampaiMenteriKeuangan.
slide99

DAERAH

DAERAH

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

MEKANISME PENGADAAN

1

DIPA

1a

DIT. PA/

KANWIL

DJPb

SK.

PANITIA

KPPN

2

PANITIA

PENGADAAN

KONTRAKTOR

/ SUPPLIER

KONTRAK

KEPUTUSAN

PEMENANG

TENDER

4

6

5

3

mekanisme pencairan ls

DAERAH

DAERAH

KONTRAKTOR

/ SUPPLIER

MEKANISME PENCAIRAN (LS)

DJPb

KANWIL

DJPb

KPPN

8

7

KAS NEGARA

REKENING

5

SP2D

SPM

4

6

PENYELESAIAN

PEKERJAAN

BERITA

ACARA

SERAH

TERIMA

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

1

3

2

mekanisme pencairan up

DAERAH

DAERAH

DAERAH

DAERAH

BENDAHARA

SUPLIER

MEKANISME PENCAIRAN (UP)

KPPN

KAS NEGARA

3

SP2D

5

4

SPM/GU

REKENING

2

6

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

1

BUKTI2

slide102

BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA

PEMBUAT KOMITMEN

PENGUJI TAGIHAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PENERBIT SPM

UNIT AKUNTASI SATKER

Bayar

SK

SPK

KONTRAK

LAPORAN

KEUANGAN

Draft

SPM - GU

SPM GU

BUKTI

Proses SAI

SPM LS

Draft

SPM - LS

Daftar Lembur DAFTAR GAJI

BA PK

BA PB

BA SERAH TERIMA

BUKTI

Transfer UP/GU

PEMBEBANAN

Benar

Transfer pihak III

BUKTI DAN TAGIHAN

UJI DAN PERIKSA

SP2D

SPM

KPPN

Salah

i dasar hukum
I. DasarHukum
  • Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara
  • Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
  • Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaan dan TanggungJawabKeuangan Negara
  • PP No. 71 tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan
  • PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara PengadaanPinjamanLuarNegeridanPenerimaanHibah
slide105

Keppres No.42 tahun 2002 tentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara

  • Keppres No. 72 tahun 2004 tentangPerubahanatasKeppres No.42 tahun 2002 tentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara
  • Perpres No. 53 tahun 2010 tentangPerubahankeduaatasKeppres No.42 tahun 2002 tentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara
  • PeraturanMenteriKeuanganNomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara PenarikanPinjamandan/ atauHibahLuarNegeri
slide106

II. ProsedurPenarikan PHLN melalui KPPN Khusus Jakarta VI

KetentuanUmum:

  • DIPA telahditerimaoleh KPPN;
  • Loan/Grant yang tercantumdidalam DIPA telahmemiliki No. Register (telahefektif);
  • Tata Cara Penarikan yang tercantumdalam DIPA harusbenarsesuaidengan Loan/Grant Agreement yaitu PL, LC, RK, atau PP;
  • PencantumanKode Kantor Bayar harussesuaidengan KPPN pembayaryaitu 140 untuk KPPN Khusus Jakarta VI;
  • Dana yang tersediadalam DIPA mencukupi (rupiah atau valas);
slide107

III. Tata Cara Penarikan/Penyaluran Dana PHLN

Berdasarkan PMK Nomor :143/PMK.05/2006 perihal Tata Cara PenarikanPinjaman dan/atauHibahLuarNegeri, penarikan PHLN dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

  • Pembukaan Letter of Credit (L/C);
  • PembayaranLangsung (PL)/Direct Payment;
  • PembayaranPembiayaanPendahuluan (PP);
  • RekeningKhusus (RK).

Berdasarkan PP No.10 tahun 2011 selainke 4 caradiatasterdapatsatucarasebagaitambahanyaitu : Transfer keRekeningKasUmum Negara (Pasal 40 danPasal 73)

slide108

III.1. Pembukaan Letter of Credit (L/C)

Mekanismeinidiperlukan :

  • Pengadaan barang/jasa dilakukan antar negara
  • Kontraktor selaku penyedia barang/jasa di luar negeri memerlukan penjaminan pembayaran atas pekerjaan yang mereka lakukan.
slide109

III.1. Pembukaan …

Tahapan pembayaran dengan mekanisme L/C adalah sebagai berikut :

  • PA/KPA mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan (SPP-SKP) dengan melampirkan data pendukungnya ke KPPN Khusus Jakarta VI.
  • KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan (SKP) dan mengirimkannya kepada :

- Ditjen Bea dan Cukai;

- PA/KPA;

- Bank Indonesia.

  • Satker/Kontraktor mengajukan pembukaan L/C ke Bank Indonesia.
  • Berdasarkan dokumen realisasi L/C yang diterima dari bank koresponden, BI menerbitkan Nota Disposisi sebagai realisasi L/C dan disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
  • Atas dasar Nota Disposisi/NOD, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).
  • KPPN menyampaikan SP3 kepada:

- PA/KPA sebagai dasar pembukuan SAI;

- Bank Indonesia.

slide110

Bagan Mekanisme L/C

Nominated/ Negotiating Bank

8

Supplier/ Benficiary

6

12

11

5b

P P H L N

LUAR NEGERI

13

5a

KEMENKEU

10

7

9

5

DALAM NEGERI

15

2

3

14

Dep. Teknis / BUMN

Rekanan/ Aplikan

Bank Indonesia

1

4

keterangan gambar
Keterangangambar:
  • KPBJ ANTARA KEM. TEKNIS DENGAN REKANAN;
  • KEM. TEKNIS MENGAJUKAN PENERBITAN SKP KEPADA KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU;
  • ASLI SKP DISAMPAIKAN OLEH KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU KEPADA BI DENGAN TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA KEM. TEKNIS DAN DITJEN BEA & CUKAI;
  • REKANAN YG MEMILIKI API (APPLICANT) MENGAJUKAN APLIKASI PENERBITAN L/C KE BANK INDONESIA;
  • BI MENERBITKAN L/C (SWIFT MT700) KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK;

5a. BI MENGAJUKAN PERMOHONAN PENERBITAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA PPHLN;

5b. PPHLN MENYAMPAIKAN LETTER OF COMMITMENT KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK;

  • NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN L/C KEPADA SUPPLIER/BENEFICIARY;
  • SUPPLIER/BENEFICIARY MENGIRIMKAN BARANG/JASA KEPADA REKANAN/APLIKAN;
  • SUPPLIER/BENEFICIARY MEMPRESENTASIKAN DOKUMEN L/C KEPADA NOMINATED/NEGOTIATING BANK
  • NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENERUSKAN DOKUMEN KEPADA BI UNTUK MEMINTA OTORISASI REIMBURSEMENT KEPADA PPHLN;
  • BI MEMBERIKAN OTORISASI DALAM HAL DOKUMEN COMPLIED WITH L/C TERMS ,DALAM HAL DISCREPANCY AKAN DIMINTAKAN PERSETUJUAN APLIKAN TERLEBIH DAHULU;
  • NOMINATED/NEGOTIATING BANK MENGAJUKAN REIMBURSEMENT CLAIM KEPADA PPHLN;
  • PPHLN MELAKUKAN PEMBAYARAN SESUAI REIMBURSEMENT CLAIM YANG DIAJUKAN;
  • ATAS DASAR REALISASI L/C, PPHLN MENGIRIMKAN NOTICE OF DISBURSEMENT (NOD) KEPADA KEMENKEU;
  • KPPN KHUSUS JAKARTA VI-KEMENKEU MENERBITKAN SP3 ATAS REALISASI L/C;
  • KEM. TEKNIS MENERIMA SP3 DAN MEMBUKUKAN KE DALAM SAI.
iii 2 pembayaran langsung pl direct payment
III.2. PembayaranLangsung (PL) / Direct Payment

Mekanismepembayaranlangsungadalahmekanismepembayaranataskegiatan/proyekKementerian/Lembagadengandanabersumberdaripinjaman/hibahluarnegeri yang aplikasipenarikandanadiajukanmelalui KPPN Khusus Jakarta VI dan pembayarannyadilaksanakanolehpemberipinjaman/hibahsecaralangsungkepadakontraktorsebagaipenyediabarang/jasa.

a tahapan pembayaran langsung
A. TahapanPembayaranLangsung

Tahapanpembayarandenganmekanismepembayaranlangsungadalahsebagaiberikut :

  • KPA/Satkermengajukanaplikasipermintaandanapembayaranlangsung (APD-PL) beserta data pendukungnyake KPPN Khusus Jakarta VI.
  • Berdasarkan APD-PL dan data pendukungnya, KPPN melakukanpengujian dan menerbitkan Withdrawal Application (WA).
  • KPPN menyampaikan WA kepada Lender/Donor denganmelampirkandata pendukung yang dipersyaratkan.
  • Atasdasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, Lender/Donor melakukanpembayarankepadakontraktor/rekanan.
slide114

Setelahmelakukanpembayarankepadakontraktor, Lender/Donor menerbitkan Notice Of Disbursement (NOD) sebagaibuktitelahmelakukanpembayaran dan mengirimkannyakepadaDitjenPengelolaanUtang dan KPPN Khusus Jakarta VI.

  • Atasdasar NOD yang diterima, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP3 untuk keperluan pembukuan dan dikirimkankepada:
  • Bank Indonesia
  • Kementerian/Lembaga (Satker) untukdicatatdalam SAI.
slide115

BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG

Kontraktor Penyedia Barang/Jasa

1

Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD/ PEMDA

  • Keterangan :
  • Permintaan pembayaran oleh kontraktor;
  • APD-PL;
  • Cover Letter (WA);
  • Pembayaran;
  • NOD;
  • SP3

4

6

2

Pemberi Pinjaman/ Hibah

KPPN Khusus Jakarta VI

3

5

6

5

Bank Indonesia

Dit. Pengelolaan Utang

slide116

III.3. MekanismeRekeningKhusus

MekanismeRekeningKhusus (RK) adalahmekanismepembayarandenganmembebankanpadasaturekeningMenteriKeuangan yang dibukasecarakhususuntukmenampungdanain advance ataspinjaman/hibah yang sifatnya revolving.

Penarikandanadengancara RK dapatdilakukandiseluruh KPPN, kecualiuntuktagihandenganmatauangasing/valashanyadapatdilakukanmelalui KPPN Khusus Jakarta VI.

slide117

ProsedurPenarikan PHLN melaluiRekeningKhusus

Prosedurpenarikan PHLN denganrekeningkhususterdiridaritigatahapan, yaitu :

1. TahapPendahuluan

  • Pembukaanrekening,
  • Pengisiandanaawal,
  • PenerbitanPerdirjenPerbendaharaan

2. TahapPelaksanaan

2.1.Pembayaran dengan SPM-LS

Syarat-syaratpengajuan SPM-LS:

    • SPM yang dilengkapidenganArsip Data Komputer (ADK)
    • Resume kontrak
    • SuratPernyataanTanggungjawabBelanja (SPTB)
    • FakturPajakuntuk PPN dan PPH
slide118

2.2. PenyediaandanaUangPersediaan (UP)

A. Syarat-syaratpengajuan SPM-TUP:

  • SPM yang dilengkapidenganArsip Data Komputer (ADK)
  • RincianRencanaPenggunaan Dana
  • SuratDispensasiKepalaKanwil DJPB untuk TUP diatasRp. 500 juta
  • SuratPernyataandari KPA/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakanbahwa:
  • Dana TUP tersebutakandigunakanuntukkeperluanmendesak dan akanhabisdigunakandalamwaktu 1 (satu) bulanterhitungsejaktanggalditerbitkan SP2D
  • Apabilaterdapatsisadana TUP harusdisetorkankerekeningkasnegara.
  • Tidakuntukmembiayaipengeluaran yang seharusnyadibayarkansecaralangsung.

Berdasarkan SE-77/PB/2005, pembayaran SP2D-UP dan SP2D TUP padaprinsipnyamasihmerupakanuangmukakerja, sehingga KPPN KBI tidakdapatmembebankan SP2D-UP/TUP kepadaRekeningKhusus.

slide119

B. Syarat-SyaratPengajuan SPM-GUP:

  • SPM yang dilengkapidenganArsip Data Komputer (ADK)
  • SPTB
  • FakturPajak dan SSP
  • DaftarRincianPermintaanPembayaranlembar B (GU).
  • RekapPengeluaranPerkategori NPLN (GU)
slide120

3. TahapPertangungjawaban

SebagaibentukpertanggungjawabanataspenarikandanapinjamandenganRekeningKhususadalah replenishment.

Replenishment ditujukanuntukmenggantidanaRekeningKhusus yang telahdidebetdenganpenerbitan SP2D RK oleh KPPN. Replenishment diajukanolehKementerian/LembagamelaluiDirektorat PKN kepada lender.

slide121

III.4. MekanismePembayaranPembiayaanPendahuluan (PP)

Mekanismepembayaranpembiayaanpendahuluan (PP) adalahmekanismepembayaranataspembiayaan yang sudahterlebihdahuludibayarolehKementerian/Lembagamenggunakandana yang dimilikinya.

Dalam metode penarikannya, mekanismepenarikandanadenganmekanismeinisamadenganmekanismepembayaranlangsung (PL) dimanatagihandiajukandengan cover letter WA dandokumenpendukungnyakepadapemberi PHLN.

Yang membedakanmekanismeinidenganmekanisme PL adalahpebayarankepadapihakketigasudahdilakukanolehKementerian/Lembaga, sehinggapembayaranolehpemberipinjaman/hibahditujukankepadaKementerian/Lembaga.

slide122

Tahapanpembayarandenganmekanismepembayaranpendahuluanadalahsebagaiberikut :

  • KPA/Satkermengajukanaplikasipermintaandanapembayaranpendahulan (APD-PP) beserta data pendukungnyake KPPN Khusus Jakarta VI (KPPN).
  • Berdasarkan APD-PP dan data pendukungnya, KPPN melakukanpengujian dan menerbitkan Cover Letter Withdrawal Aplication.
  • KPPN mengirimkan WA kepadapemberipinjaman dan data pendukung yang dipersyaratkan.
  • Atasdasar WA dan data pendukung yang dipersyaratkan, pemberipinjamanmelakukanpembayaransebagaipenggantianataspengeluarankerekeningKementerian/Lembaga
slide123

BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN

Kontraktor Penyedia Barang/Jasa

2

1

Kementerian/ Lembaga/ BUMN/BUMD/ PEMDA

  • Keterangan :
  • Permintaan pembayaran oleh kontraktor;
  • Pembayaran ;
  • SPP-PP;
  • Pembayaran;
  • NOD;
  • SP3

4

3

Pemberi Pinjaman/ Hibah

KPPN Khusus Jakarta VI

3

5

6

5

Bank Indonesia

Dit. Pengelolaan Utang