1 / 15

Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat

Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat. Disampaikan pada Pertemuan LP-LS Wilayah Layanan Kerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2013. Oleh: Herry Hamdani Kementerian Lingkungan Hidup. Bekasi, 3 Oktober 2013. LANDASAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .

eljah
Download Presentation

Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengawasan Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat Disampaikan pada Pertemuan LP-LS Wilayah Layanan Kerja BBTKLPP Jakarta Tahun 2013 Oleh: Herry Hamdani Kementerian Lingkungan Hidup Bekasi, 3 Oktober 2013

  2. LANDASAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

  3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGENDALIAN PENCEMARAN Kepmen No. 13 Tahun 1995 Permen No. 17 Tahun 2008 Kepdal No. 205 Tahun 1996 Permen No. 18 Tahun 2008 Kepkadal No. 205 Tahun 1995Permen No. 21 Tahun 2008 Kepmen No. 129 Tahun 2003 Permen No. 13 Tahun 2009 Permen No. 07 Tahun 2007 PP. No. 41 Tahun 1999 KepMenLHNo. 51 Tahun 1995 KepMenLH No. 58 Tahun 1995 KepMenLH No. 42 Tahun 1996 jo KepMenLH No. 09 Tahun 1997 KepMenLH No. 3 Tahun 1998 KepMenLH No. 52 Tahun 1995 KepMenLH No. 28 Tahun 2003 KepMenLH No. 29 Tahun 2003 KepMenLH No. 112 Tahun 2003 KepMenLH No. 113 Tahun 2003 KepMenLH No. 202 Tahun 2005 PerMENLH No. 05 Tahun 2007 PerMENLH No. 06 Tahun 2007 UDARA Kepdal No. 68 Tahun 1994 Kepdal No. 01 Tahun 1995 Kepdal No. 02 Tahun 1995 Kepdal No. 03 Tahun 1995 Kepdal No. 04 Tahun 1995 Kepdal No. 05 Tahun 1995  PP No. 18 Tahun 1999 Juncto PP No. 85 Tahun 1999 UUPLH 32/2009 AIR LIMBAH B3 PP. No. 82 Tahun 2001 DUMPING KE LAUT AMDAL PP No. 27 tahun 1999 PP No. 19 Tahun 1999

  4. TUJUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia daripencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

  5. LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengendalian; d. pemeliharaan; e. pengawasan; dan f. penegakan hukum.

  6. UNSUR-UNSUR PENGENDALIAN (Pasal 13 ayat (2) UU 32/2009 PPLH)

  7. PENCEGAHAN • KLHS • Tata Ruang • Baku Mutu LH • Kriteria Baku Kerusakan LH • Amdal • UKL-UPL • Perizinan • InstrumenEkonomi LH • Peraturan PUU berbasis LH • Anggaranberbasis LH • AnalisisResiko LH • Audit Lingkungan • Instrumen lain sesuaiperkembanganIlmuPengetahuan PENGENDALIAN PENANGGULANGAN • a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH kepada Masyarakat. • Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan LH • Penghentian sumber pencemar dan/atau kerusakan LH • Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan PEMULIHAN • Penghentian sumber pencemar dan pembersihan unsur pencemar; • Remediasi; • Rehabilitasi; • Restorasi; • Cara lain sesuai perkembangan Ilmu Pengetahuan

  8. PENGENDALIAN PENCEMARAN

  9. BAKU MUTU LINGKUNGAN DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN • Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sumber spesifik (misal: besi & baja, pulp & kertas, PLTU batu bara, Semen, pupuk, keramik, carbon black, dll); • Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak sumber Tidak Spesifik (misal: ketel uap, selain kegiatan spesifik); • Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri Spesifik (soda kostik, pelapisan logam, penyamakan kulit, minyak sawit, pulp & kertas, karet, gula, tapioka, tekstil, pupuk, etanol, MSG, kayu lapis, susu, minuman ringan, sabun, kegiatan hotel, rumah sakit, dll); • Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri Tidak Spesifik (berlaku untuk selain industri yang telah ditetap) • Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak;

  10. PARAMETER DALAM BAKU MUTULINGKUNGAN HIDUP Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Udara Khusus Baku Mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit (permen 58/1995) ada pengukuran e. colli

  11. PENCEMARAN DAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP • Penentuanterjadinyapencemaranlingkunganhidupdiukurmelaluibakumutulingkunganhidup(Pasal20 ayat (1), UU 32/2009 PPLH) • Setiap orang diperbolehkanuntukmembuanglimbahke media lingkunganhidupdenganpersyaratan: a. memenuhibakumutulingkunganhidup; dan b. mendapatizindariMenteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya.

  12. TUJUAN DAN SASARAN

  13. PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • Dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) pusat atau daerah; • Dilaksanakan oleh Tim; • Pengambilan conto/sampel oleh petugas tersertifikasi; • Pengujian oleh laboratorium terakreditasi atau ditunjuk gubernur; • Metode analisis lab merujuk SNI

  14. Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa Gedung B Lantai 5 Jl. DI Panjaitan Kav#24, Kebon Nanas, Jakarta Timur Phone/Fax: (021) 85906677 Terima kasih

More Related