1 / 33

PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA. PENDAHULUAN. Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) : K eadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan Lingkungan Kerja Sifat Pekerjaan Cara Kerja Proses Produksi Perlindungan kerja Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja.

nonnie
Download Presentation

PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA

  2. PENDAHULUAN • Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) : • Keadaan Mesin/Pesawat/Alat Kerja/Bahan • Lingkungan Kerja • Sifat Pekerjaan • Cara Kerja • Proses Produksi • Perlindungan kerja • Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja

  3. DISKUSI • Jelaskan sumber bahaya yang ada di tempat kerja saudara? • Apakah sudah dilakukan penilaian sumber bahaya? • Adakah pekerja terpajan oleh sumber bahaya? • Buat daftar sumber bahaya, lokasi/unit ! • Adakah kelompok pekerja rentan terhadap sumber bahaya tersebut? • Apakah sumber bahaya di tempat kerja saudara sudah dilakukan pengendalian? Apa bentuknya? • Apa program kesehatan kerja di perusahaan saudara? • Apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja?

  4. Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan Kerja PengawasanKesehatandanLingkunganKerjaadalahSerangkaiankegiatanpengawasandarisemuatindakan yang dilakukanolehpegawaipengawasketenagakerjaanataspemenuhanpelaksanaanperaturanperundang-undanganatasobyekpengawasanKesehatandanLingkunganKerja.  

  5. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja • Konvensi ILO No. 120 (UU No. 3 Tahun 1969 ) tentangHigiene Dalam Perniagaan Dan Kantor-kantor. • UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja • UU No. 3 Tahun 1992tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja • UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan • PP No. No. 7 tahun 1973 tentangPengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida. • PP No. 14 tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja • Kepres R.I No. 22 tahun 1993tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja • PMP No. 7 Tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja

  6. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja • Permenakertrans No. Per. 01/Men/1976tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Dokter Perusahaan • Permenakertrans No. Per. 01/Men/1979tentang Kewajiban Latihan Hiperkes Bagi Paramedis Perusahaan • Permenaker No. Per. 03/Men/1985tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes • Permenakertrans No. Per. 02/Men/1980tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja • Permenakertrans No. Per. 01/Men/1981tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja • Permenakertrans No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

  7. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja • Permennaker No. Per. 03/Men/1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes • Permenaker No. Per. 03/Men/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida • Permenaker No. Per. 01/Men/1998tentang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dengan Manfaat Lebih Baik • Kepmenaker No. Kepts. 333 tahun 1989 tentangDiagnosis Dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja • Kepmenaker No. Kep. 187/Men/1999 tentangPengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja • Kepmenaker No. Kep. 51/Men/1999tentangNilai Ambang Batas Faktor Fisika Di Tempat Kerja

  8. Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kesehatan Dan Lingkungan Kerja • Kepmenakertrans No. Kep. 79/Men/2003tentang Pedoman Diagnosis Dan Penilaian Cacat Karena Kecelakaan Dan Penyakit Akibat Kerja • Kepmenakertrans No. Kep. 68/Men/IV/2004tentangPencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja. • SE. Menakertrans No. SE. 01/Men/1979tentangPengadaan Kantin dan Ruang Makan • SE. Menaker No. SE. 01/Men/1997tentang Nilai Ambang Batas Faktor Kimia Di Udara Lingkungan Kerja • SE. Dirjen Binawas No. SE. 86/BW/1989tentang Perusahaan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga Kerja • Kepts. Dirjen Binawas No. Kepts. 157/BW/1989tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan Penyelenggaraan Pelayananan Kesehatan Kerja

  9. Pengertian Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 : • Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja pada semua pekerjaan; pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka; perlindungan pekerja dalam pekerjaan mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan; penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya; dan sebagai kesimpulan, penyesuaian pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia terhadap pekerjaannya.

  10. Tujuan K3 • MencegahKecelakaanKerja : • Peledakan • Kebakaran • Pencemaranlingkungan • PenyakitAkibatKerja • Meningkatkanproduktivitaskerja

  11. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan ProduktivitasTenaga Kerja Beban Kerja Lingkungan Kerja -Fisik -Mental • Fisik • Kimia • Biologi • Fisiologi • Psikologi Kapasitas kerja • Ketrampilan • Kesegaran jasmani & rohani • Status kesehatan/gizi • usia • Jenis kelamin • Ukuran tubuh

  12. UPAYA KESEHATAN KERJA • Optimalisasi beban kerja • Pengendalian lingkungan kerja • Teknis (eliminasi, substitusi, isolasi, enclosing, ventilasi, penyempurnaan proses, housekeeping) • Administratif (pengurangan waktu kerja, rotasi) • APD • Peningkatan kapasitas kerja

  13. Penerapan Program Kerja Di Tempat Kerja • Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi K3 di tempat kerja • Personil mempunyai kualifikasi dan kompetensi • Program / Kegiatan harus komprehensif

  14. ORGANISASI Pelayanan Kesehatan Kerja • Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 • Permennaker No. Per. 01/Men/1998

  15. PELAYANAN KESEHATAN KERJA(Occupational Health Services) • Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. • Salah satu lembaga K3 di perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja • Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) • Diatur dalam Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982

  16. Tujuan Pelayanan Kesehatan KerjaPermennakertrans No. Per. 03/Men/1982 • Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri • Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. • Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja • Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi

  17. CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 • Diselenggarakan sendiri oleh pengurus : • Poliklinik perusahaan • Rumah sakit perusahaan • Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain : • JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek (KURATIF) • Dokter praktek swasta (KURATIF) • Puskesmas • Poliklinik swasta • Rumah sakit • Dan lain-lain • Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan: • Rumah sakit pekerja • Dan lain-lain

  18. Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Bahaya Di Tempat Kerja

  19. Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja • Mendapatkan Pengesahan • Dipimpin dan dijalankan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja • Mempunyai sarana dan fasilitas • Menyampaikan laporan Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)

  20. Pelayanan Kesehatan Kerja Secara Komprehensif m c NAB s

  21. Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan Kerja Agar Optimal • Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. • Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan.

  22. Kaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek • Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek • Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989). • Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan pengobatan (kuratif)

  23. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD JamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998 • Latar Belakang : ps 2 ayat (4) PP 14 Th 1993 ttg Penyelenggaraan Jamsostek : ‘”pengusaha yang menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket JPKD, tidak wajib ikut dalam pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara”

  24. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD JamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998 • Yang dimaksud dg manfaat lebih baik dari paket JPKD adalah (Ps 2 Permenaker 1 Th 1998) : • Liputan Pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dalam Bab II dan Bab III • Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memiliki izin sesuai peraturan peruu-an yg berlaku • Pelaksanaan pelayanan harus mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan keluarganya

  25. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD JamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998 • BAB III : PAKET PELAYANAN KESEHATAN : Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dg manfaat lebih baik dpd JKD Jamsostek yg diberikan kepada TK dan Keluarganya sekurang-kurangnya meliputi : • RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama) • RJTL (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan) • Rawat Inap • Pemeriksaan kehamilan dan persalinan • Penunjang diagnostik • Pelayanan khusus dan • Gawat darurat

  26. Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD JamsostekPermenaker No. Per. 1/Men/1998 BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN Ps 14 : • Pengaturan Penyelenggaraan Program JPK bagi Tk dan keluarganya harus tercantum secara rinci dalam PP & KKB atau pada tempat yg mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja • Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat, Diperiksa oleh Pgw Pengawas • Perusahaan wajib membuat laporan sec Triwulan kepada Disnakertrans setempat • Tidak meniadakan PKK yang telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan peny. Pemeliharaan kesehatan

  27. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program JPK JamsostekKepmenaker No. Kep. 147/Men/1998 • Perusahaan yg menyelenggarakan Prog Pemeliharaan Kesehatan dg manfaat lebih baik dari paket JPKD Jamsostek maupun yang mengikuti JPK Jamsostek harus tetap memberikan PKK sesuai Permenaker No. Per. 03/Men/1982 • Perusahaan yg wajib mengikuti JPK Jamsostek maka PKK yang ada dimanfaatkan sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Jamsostek

  28. Personel : • Dokter : • UU No. 1/ 1970 pasal 8 • Permennakertrans No. Per. 01/Men/1976 • Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 • Permennakertrans Per. 03/Men/1982 • Paramedis Perusahaan : • Permennaker No. 01/1979

  29. Personil • DOKTER PERUSAHAAN : dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau bertanggung jawab atas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja. • DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA : dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal BINAWAS-DEPNAKER. • PARAMEDIS PERUSAHAAN : tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas-tugas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas petunjuk dokter perusahaan.

  30. TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJAPERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982 • Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja • Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja • Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja • Pembinaan & pengawasan sanitair • Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja • Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK • P3K • Latihan Petugas P3K • Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di tmp kerja • Rehabilitasi akibat Kec atau PAK • Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan. • Laporan berkala.

  31. Program / Kegiatan : • Syarat-syarat K3 (U.U. No. 1 tahun 1970 pasal 3) • Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982) • UU No. 13 tahun 2003

  32. OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA • Sumber bahaya kesehatan (Faktor lingkungan kerja) • Sumber bahaya di tempat kerja (bahan baku, hasil produksi, hasil antara, hasil sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan). • Kaitannya dengan peraturan perundangan : • PKK; sarana dan organisasi • Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja • Pemantauan lingkungan kerja, NAB • P3K; petugas, dan Perlengkapan • Penggunaan APD • Gizi Kerja; kantin, perusahaan katering • Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja • Pengendalian teknis lingkungan kerja • Petugas; dokter, Paramedis, ahli/petugas K3 kimia

  33. THANKS

More Related