1 / 8

HUKUM PIDANA

HUKUM PIDANA. PENGERTIAN: Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan

floria
Download Presentation

HUKUM PIDANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PIDANA PENGERTIAN: Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan pelanggaran-2 + kejahatan-2  thd norma-2 hk mengenai kepentingan umum Yang termasuk kepentingan umum: Badan + peraturan perundang negara  lembaga-2 negara, pejabat negara, pegawai negeri Kepentingan hukum tiap manusia  jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, hak milik, harta benda

  2. Pidana Kegunaan hukum pidana: preventif & represif Sifat -> publik -> merugikan 1 orang -> menyinggung nurani anggota masyarakat harus memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana • Hukum pidana material + formal •  Ius punale • #perbuatan2 apa saja yg dpt dihukum • #siapa saja yang dapat dihukum • #hukuman apa saja yg dpt diterapkan • Hukum subyektif (ius puniendi) • Hak negara memberikan hukuman • Hak jaksa untuk menuntut • Hak hakim memutus perkara tindak pidana (delik)

  3. Jenis-jenis delik: (a) dolus (b) culpa Cara penuntutan: ** aduan ** biasa Jumlah tuntutan: # tunggal # jamak Delik: formal – yg dilarang perbuatannya (pencurian) material – yg dilarang akibatnya (pembunuhan) • SUBYEK HUKUM: • ORANG • BADAN HUKUM

  4. Syarat peristiwa sbg peristiwa pidana Syarat peristiwa sbg peristiwa pidana • perbuatan • memenuhi unsur2 berdasar hk yg berlaku • kesalahan yg dpt dipertanggungjawabkan • bertentangan dg hukum yg berlaku • ada sanksi Sistematika KUHP Bk I ketentuan umum (algemene leertrukken ps 1-103) Bk II kejahatan (misdrijven ps 104-448) Bk III pelanggaran (over stredingen – ps 448-569)

  5. Asas-asas Hukum Pidana Asasberlakunyahukumpidana (ps 1 ayat (1)) AsasLegalitasnullumdelictumnulapuna sine praevialegapunali (hkpidanatidakberlakusurut – tiadahukumantanpaperaturanygmengaturnya) AsasRuangLingkupBerlakunyaHukumPidana 1. Asasteritorial (pasal 2 + 3 KUHP  perluasan) • Berlakudiwilayah Indonesia (darat, laut, udara, kapal-kapalberbendera Indonesia) • Siapasaja yang adadiwilayah (WNI ataubukan) • Dasarnyaadalahtempatdimanaperbuatanpidanaterjadi • Pengecualianasasteritorial: pejabatnegaraasing yang beradadi Indonesia, duta (keluargadan pegawai-2nya, anakbuahkapalperangasing, walaupunadadiluarkapal, tentaraasing yang mengunjungi Indonesia, sekjen PBB)

  6. 2. Asas nasional aktif (pasal 5 ayat (1) sub b): hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu di luar Indonesia  harus ada ekstradisi) 3. Asasnasionalpasif (pasal 4 ayat (1,2,3), 7 dan 8) Hukumpidana Indonesia berlakubagisetiaporang, jugadiluar Indonesia yang melakukanperbuatanpidana yang mengganggukeselamatannegara Indonesia (memalsukanuang, meterai, lambangnegara, stempelnegara, surathutang yang ditanggungpemerintahInd) 4. Asasuniversalitas (pasal 4 ayat 4) Hukumpidana Indonesia berlakubagipelakuperbuatanpidana yang merugikankeselamatanInternasional, yang terjadididaerah yang tidakbertuan: pembajakan, pemalsuanuang

  7. Sistemhukuman: hukumanpokok – mati, penjara,kurungan, dendahukumantambahan: pencabutan hak2 ttt; perampasan barang2 ttt, paksaanutkmelakukankonsultasipadapsikiater; pengumumanputusan hakim SISTEM HUKUMAN Deel neming: pleger (yg melakukan) doen pleger (yg menyuruh) mede pleger (turut melakukan) uit lokker (membujuk melakukan)

  8. RESIDIVE - mengulang Residive yang umum – syarat-syarat: • Mengulang kejahatan yang sama (dianggap sama) • Antara kejahatan yang 1 dengan yg lain sudah ada putusan hakim yg dijatuhkan dengan hukuman penjara • Antara yang 1 dengan yg lain tidak lebih dari 5 tahun Residive yang khusus – diatur khusus dalam pasalnya masing-masing

More Related