introducing hukum acara pidana n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Introducing Hukum acara pidana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Introducing Hukum acara pidana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Introducing Hukum acara pidana - PowerPoint PPT Presentation


  • 337 Views
  • Uploaded on

Introducing Hukum acara pidana. Flora Dianti, SH, MH. TODAY’S. INTRODUCTION PERATURAN SATUAN ACARA PROGRAM DEFINISI PRINSIP BAGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA. INTRODUCTION. BAGAIMANA BISA LULUS ? PRESENCE 10% ASSIGNMENTS 15% MID TERM TEST 35%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introducing Hukum acara pidana' - jaron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
introducing hukum acara pidana
Introducing Hukum acara pidana

Flora Dianti, SH, MH.

today s
TODAY’S
  • INTRODUCTION
  • PERATURAN
  • SATUAN ACARA PROGRAM
  • DEFINISI
  • PRINSIP
  • BAGAN PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
introduction
INTRODUCTION

BAGAIMANA BISA LULUS?

PRESENCE 10%

ASSIGNMENTS 15%

MID TERM TEST 35%

FINAL TEST 40%

(10+15+15+16)

ALTERNATIF: KUIZ OR PRESENTATION

TOLERANSI KETELATAN MAX 30 MIN.

sap dan tugas
SAP DAN TUGAS
  • SAP = tugas mingguan

SYARAT:

- dikumpulkan tepat waktu

  • Tulis tangan
  • Min 3 referensi
  • Kertas Folio
  • Fotokopi sebg bukti
pembahasan
Pembahasan

Definisi

KedudukanHapid

ProsesHukumAcaraPidana

Penyelidikan

Penyidikan

definisi
DEFINISI
  • KUHAP: tidakmemberikandefenisi, tapimendefenisikanttgfungsidsb sep penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusanpengadilan, upayahukum, dll.
  • DefinisiWirjonoProdjodikoro:

rangkaian peraturan2 ygmemuatcarabgmnaparaturpenegakhukumdlmsistemperadilanpidanabertindakgunamencapaitujuannegaradgnmengadakanhkmpidana. Dalamhkmpidanadiatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” hakim dptmenjatuhkanpidana. (pengertianinisempit, punishment oriented).

definisi1
DEFINISI
  • Hkacarapidanadiadakanutkmenegakkan (i) keadilan, (ii) memberantaskejahatandan (iii) mencegahsekaligus. Hkacarapidanaharusbeorientasikesisteman, suatusistem yang menegakkankeadilan, memberantaskejahatan, danmencegahkejahatan.
  • Pengertianhkacarapidanasebagairangkaianpenegakanhukum yang diarahkanuntukmencapaiketigatujuantersebutkemudiandisebutsistemperadilanpidana (“SPP”) pengertian yang lebihluasdarihkacarapidana ( vide, Luhut M.P Pangaribuan, Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, SuatuStudiTeoritisMengenaiSistemPeradilanPidana, 2009:72-74).
2 ketentuan hukum acara pidana

UU No.8 Tahun 1981

ttg Hukum Acara Pidana

(KUHAP)

  • UU “Para Penegak Hukum”
  • UU 2002:2 ttg Kepolisian Negara RI
  • UU 2004:16 ttg Kejaksaan RI
  • UU 2009: 48 ttg Kekuasaan Kehakiman;
  • UU 2009:3 ttg MA RI;
  • UU 2004:5 ttg Peradilan Umum
  • UU yg mengatur wewenang PPNS

2. Ketentuan Hukum Acara Pidana

  • UU Substansial
  • UU 2000:26 ttg Pengadilan HAM
  • UU 2002:30 ttg KPK
  • UU 2009:46 ttg Pengadilan Tipikor
  • UU 1997:3 ttg Pengadilan Anak
  • UU 2009:22 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  • UU 2003:15 ttg Pemberantasan TP Terorisme
  • UU 2004:31 ttg Perikanan

Ketentuan

Hukum

Acara Pidana

Perundang-Undangan

Sektoral

Secara Khusus

  • Peraturan Pemerintah, mis : PP No.27 Tahun 1983
  • Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
  • Surat Keputusan Kapolri
  • Surat Keputusan Jaksa Agung
  • Surat Keputusan Menteri Kehakiman
  • Peraturan Menteri Kehakiman

Peraturan-Peraturan

Pelaksanaan Lainnya

3 sistem peradilan pidana perjalanan orang bebas menjadi terpidana
3. SISTEM PERADILAN PIDANAPERJALANAN ORANG BEBAS MENJADI TERPIDANA

Upaya

Paksa

Pra-P

Pembuktian

SPDP

Bisa disidik?

SD

Upaya

Paksa

BAP

Putusan

ST

Tugas & Tanggung Jawab LP

Hakim Wasmat

Wewenang

Wewenang Hakim

Wewenang JPU

Wewenang

Penyidik/Penyelidik

Penyidik

J-Peneliti

(1) Orang bebas

(3) Tersangka

(2) Saksi

(4) Terdakwa

(5) Terpidana

Hak

Peristiwa

Hukum Pidana

Hak

Hak

Surat

Keberatan

Praperadilan

Remisi, Asimilasi & pelepasan bersyarat

Eksepsi

Pledoi

Surat Pengalihan/ Penangguhan Penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan konpensasi uang

Pasca-Ajudikasi: terima atau upaya hukum,biasa & luarbiasa

Ajudikasi

Pra-Ajudikasi

jalur diketahuinya tp
JalurDiketahuinya TP
  • Laporan:
      • Pemberitahuan yang disampaikanseorangkrnhak / kewjbberdasar UU kpdpejabatberwenangttgtelahatausedangataudidugaakanterjadiperistiwapidana. (pasal 1 butir 24)
      • Dilaporkanolehsemuaorang yang mengalami, melihat, mendengarsuatuperistiwapidana.
      • Tidakdapatdicabutkembali
      • Merupakandelikumum
      • Bukanmerupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.
jalur diketahuinya tp1
JalurDiketahuinya TP
  • 2. Pengaduan:
      • Pemberitahuandisertaipermintaanolehpihak yang berkepentingankpdpejabatberwenanguntukmenindakmenuruthukumseorang yang telahmelakukan TP aduan yang merugikannya. (pasal 1 butir 25)
      • Dilakukanolehkorban /calonkorban/pihakygberkepentinganmenurut UU.
      • Dapatdicabutkembali
      • Merupakandelikaduan
      • Merupakansyaratuntukdilakukannyaprosespenyidikan.
jalur diketahuinya tp2
JalurDiketahuinya TP

3. TertangkapTangan:

  • Tertangkapnyaseorangpadawaktusedangmelakukan TP ataudengansegerasetelahbebrapatsaat TP dilakukan. Atausesaatkemndiserukanolehkhalayakramaisebgorngygmelakukannya. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

4. InformasiKhusus:

  • Adanyainformasikhususdarimasyarakatbahwatelahterjadiatauakanterjadisuatu TP, shgkemudianataslaporantersebutaparatmelakukanpenangkapan.
penyelidikan
Penyelidikan …

- Pengertian: Pasal 1 butir 5

Penyelidik:

* KUHAP (Psl 1 btr 4 jo. ps 4) Polri

* UU Khusus Lain

Korupsi: KPK, Kejaksaan, Polisi, Timtas TPK

TP Kelautan & Perikanan: TNI AL, PNS Perikanan (UU No.31/2004 ttgperikanan)

TP Imigrasi: PNS Imigrasi

Lingkungan: Bapedal (UU No.23/97)

Money Laundering: Polisi, melaluibahan PPATK (UU No.15/2002)

HAM: Komnas HAM (UU No.26/2000)

Pasar Modal: Bapepam

TP Kehutanan: PNS Kehutanan (UU No.41/99)

tugas dan wewenang penyelidik
TugasdanWewenangPenyelidik

Pasal 5 KUHAP

1. KrnKewajibannya:

MenerimaLaporan

/ Pengaduan

MencrKetrgndanBrgBukti

MenyuruhBerhenti, MenanyakandanMemeriksaTandaPengenal

AtasPerintahPenyidik:

a. MelakukanUpayaPaksa

b. PemeriksaandanPenyitaanSurat

c. MengambilSidikJaridanMemotret

teknik penyelidikan
TeknikPenyelidikan
  • Penyelidikan Terbuka

- untuk tindak pidana biasa

- mudah untuk diungkap

  • Penyelidikan Tertutup
  • Untuk tindak pidana tertentu yang sulit diungkap (narkotika, terorisme, dll)
  • Surveillance, undercover, observation.
penyidikan
Penyidikan …

- Pengertian: Pasal 1 butir 2 KUHAP

Penyidik:

* KUHAP (ps. 1 bt.1 jo. Ps.6 ayat 1)

Min. Aipda

* UU Khusus Lain

Imigrasi, -Ditjen HAKI, dll

Korupsi: Kejaksaan, KPK, Kepolisian

TP Kelautan: TNI AL,

Lingkungan:Bapedal

tugas dan wewenang penyidik
TugasdanWewenangPenyidik
  • Pasal 7 KUHAP

1). UpayaPaksa:

  • Penangkapan (Ps.16-19)
  • Penahanan (Ps.20-31)
  • Penggeledahan (Ps.32-37)
  • Penyitaan (Ps. 38-46)
  • PemeriksaanSurat (Ps. 47-49)

2).Melakukan Pemeriksaan2

proses verbal
Proses Verbal
  • Proses Verbal Verhoor:
  • Proses BAP dgncarainterogasi / tatapmukalangsung/ mendengarketerangantersangka / paratersangkaataucalontersangka, korbansertasaksi-saksidikantorkepolisian,
  • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidikdan yang diperiksa.
  • secaraformilbelummerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, secaramateriiltergantungbagaimana hakim menafsirkanisiketerangan.
proses verbal1
Proses Verbal

2. Proses Verbal Van bevinding:

  • proses BAP olehpenyidik, dengancaraatasinisiatifpenyidiksendiriberdasarkewenangannya, dgnmendatangi TKP, mencarilangsung keterangan2 darisaksi-saksi, korbansertasaksi-saksi yang ditemuidi TKP,
  • BAP diperiksadanditandatanganiolehpenyidiksaja.
  • Prosesinisecaraformilsudahmerupakanalatbuktipenuhdalamprosespembuktian, hakim bisamendapatkanhasilpenyidikanlebihlengkap.