1 / 106

l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA. HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL PERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP)

elga
Download Presentation

l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. l. PENGERTIAN HUKUM PIDANA • HUKUM PIDANA D.A YANGMATERIL • PERBUATAN APA YG DILARANG DAN • YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP) • HK PDANA D.A FORMIL(MENGATUR PROSEDUR /CARA BAGAIMANA MEMPROSES THD ORANG YG MELANGGAR HK.PID.MATERIL(HAPID) SUMBER,U.U.NO.8/81 TTG KUHAP DANDILUAR KUHAP • HK. PELAKSANAAN PIDANA (HK.PENITENSIER)MENGATUR TERPIDANA DI LAPAS. SUMBER U.U.NO.9/1995.TTG LAPAS

  2. ll. HUBUNGAN ANTARA HK PIDANA HAPID • BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANAKAN HK.PID.MATERIL,APBL TERJADI PELANGGARAN HK.PID.MATERIL • HK.AC.PID.BARU BERPROSES/BERJALAN APBL HK PIDANA MATERIL DILANGGAR • TIDAK SELAMANYA HAPID BARU BERJALAN/BERPROSES APBL HK.PID.MATERIL DILANGGAR

  3. III. Pengertianhukum acara pidana • Syarifuddin pettanasse :peraturan yang mengatur bgmna cara / prosedur menuntut di pengadilan thd tersangka yg tlh melakukan tindak pidana. • Penyelidikan /penyidikan----- penuntutan-----pemeriksaan pengadilan----- putusan--------eksekusi penempatan di lapas. • De Bos Kemper dan simon :hk ac.pidana :sejumlah asas dan peraturan undang-undang yg engatur bilamana u.u.hk pid dilanggar neg menggunakan haknya u/ memidana

  4. IV. Tujuan dan fungsi hukm acara pidana • 1 mencari dan mendapatkan kebenaran materil><kebenaran for- • mil. • 2 memberikan suatu putusan hakim. • 3 melaksanakan keputusan hakim V. ILMU PENGETAGUAN PEMBANTU HAP 1. Logika . 2. Psikologi 3. Kriminalistik 4. Psikiatri 5. Kriminologi 6. Hukum pidana

  5. V,i KUHAP DAN HAM KUHAP MENGANDUNG ASAS: • 1. UNIVERSIL--- PENGAKUAN HAK ASASI ANUSIA. • 2. LEGALITAS DARI TINDAKAN NEGARA/APARAT NEG. • 3. MENJAMIN PERADILAN YG BEBAS. • 4. KONSEPSI NEGARA HK,BKN KEKUASAAN. • 5. MENGHORMATI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA. • 6. TERLEPAS DR SISTEM HK YG DIANUT O/ NEG.LAIN VII. ASAS-ASAS BARU DLM KUHAP YG TDK ADA DLM HIR 1. HAK-HAK TSK DAN TDK.PSL 50 S/D.68 KUHAP 2. BANTUAN HK PD SEMUA TKT PEMERIKSAAN 3. DSR HK PENANGKAPAN / PENAHANAN DAN PEMBATA SAN JANGKA WAKTU. 4. GANTI RUGI DAN REHABILITASI. 5. PENGGABUNGAN G-R. DLM PERKARA PIDANA 6. UPAYA HK. 7. KONEKSITAS. 8. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

  6. 9.PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUK. 10. UPAYA PAKSA PERINTAH TERTULIS.11. PERADILAN DILAKUKAN CEPAT,SEDRHANA DAB BIAYA RINGAN. 12.PEM PERK.DG HADIRNYA TERDAKWA -VIII ..PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA. 1. PENEGAKAN HK (LAW ENFORCEMENT). 2. MEKANISME BEKERJANA APARAT PENGAK Hk (lidikan dan sidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan). 3. Tujuan- pencegahan dan penanggulangan kejhatan,jangka pendek, resosialisasi, menengah pengendalian,panjang kesejahteraan sosial 4. Bekerja dlm satu kesatuan sistem,hrs saling berhubungan secara fung sional. 5. Sistem : suatu keseluruhan terangkai yg terdiri atas undur-unsur yg saling berhubungan secara fungsional

  7. IX. MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA 1. MODEL INQUISATOIR,DI EROPAH ABAD KE 13S.D.PERTENGA HAN ABAD KE 19.PEM ATAS INISIATI PENYIDIK,RAHASIA,TSK TDK DPT BERKOMUNIKASI KPD SIAPAPUN,TUJUAN PEMERIK SAAN U/ MEMPEROLEH PENGAKUAN DR TSK.PU TDK MEM.PE RAN YG BERARTI, PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP. TIDAK ADA KEMUNGKINAN TDK DIDAMPI NGI PEMBELA—GAMBARAN KEKEJAMAN HUKUM (ACARA) PID YG BERLAKU PD WKT ITU. 2. THE MIXED TYPE. TIMBUlNYA GERAKAN REVOLUSI P’CIS,MENG GANTIKAN MODEL INQUISATOIR DG NAMA THE MODERN CONTINENTAL CRIMINAL PROCEDURE DIPRAKARSAI KAUM CENDIKIAWAN EROPAH. 3.MODEL INI DLM RANGKA PROSES PRADILAN PIDANA ADL : - PEM PENDAHULUAN ,menggunakan model inquistoir,pemeriksaan di lakukan oleh the public prosecutor(JPU) investigating judge yg tidak me mihak - tsk dan penasehat hknya memperoleh hak yg tdk terbatas u/ meneliti ber kas perkara.

  8. -- Tahap pemeriksaan di Pengadilan, diterapkan sistem accusatoir, dimulai dg menyampaikan berkas perkara kpd public proscutor yg harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan 4.. Control Model dan Due process Model ( Amerika Serikat )commomn law syis tem dikembangkan oleh Herbert L.Packer –THE LIMIT OF CRIMINAL SAN CTION— 5. Landasan pemikiran CCM DAN DPM,.adversary model intinya : -- prosedur peradilan –disputes-,combative proceeding antara tdk dan p.u. -- judge as umpire, yg tdk ambil bgn dlm pertempuran,mengasi aturan tdk dilanggar. -- rules are very strictly –aturan aturan diperlakuakn secara ketat. -- sensational –cross of examination. -- fiction of an always truth. 6. CCM—penyelenggaraan peradilan pidan – menindas perilaku criminal diutamakan public order dan efisiensi presumption of guilt. DPM– Perlindungan hak-hak individul dan pembatasan kekuasaan.sifat otoriter dlm rangka mencapai maksimum efisiensi, presumption of innocence

  9. 7. Family model The third model of the criminal processJohn Griffiths • - Sebagai reaksi model CCM dan DPM,(to exile function of punishment) • - landasan filosifinya ; tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa • diselaraskan (irrecoconcilable disharmonyof interest) diganti : mutually • suppotive and state of love. Cinta kasih dlm keluarga,sanksi bukian untuk • mengasingkan, tapi capacity for self control.—Belanda– kurang ditonjolkan • pidana perampasan kemerdekaan .Pidana ati dihapus (1870) 8. Model Terpadu ( Integrated model.) - kerterpaduan penegakan hk antar sub sistem penyelenggaraan peradpid - Hiroshi Ishikawa, direktur UNAFEI (United Nation of Asia Far East Institute of Crime Prevention and Treatment,Yoshio Noda,Jepang menge mukan karakteristi pentelenggaraan perapid model terpadusbb; sistem pendidikan dr penegak kh, penegak hk yg profesional, yg dituju precise justice,dan partisipasi masyrakat yg tinggi

  10. 9. INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN INTEGRATED MODEL • CLEARENCE RATE YG TINGGI. • CONVICTION RATE (KEBERHASILAN DLM PENYELESAIAN PERKARA. • RATE OF SUSPENSION OF PROSECUTION (TINGKAT PENUNDAAN PENUNTUTAN) • SPEEDY DISPOTION.( PENYELESAIAN PERKARA YG CEPAT.delay of justice is denied of justice • SENTENSING (PEMIDANAAN). • INDONESIAN- ADA ARAH KEMODEL TERPADU –ADM- HUB PENYIDIK POLRI DG PPNS HUB --------------------------------P.U ---------------------------------------HAKIM. ------ANTARA PENGDILAN DAN JAKSA DISATU PIHAKDAN LAPAS DILAIN PIHAK

  11. X. SEPINTAS PERKEMBANHAN HAPID DI INDONESIA • THE PAST HAS MUCH TELL US ABOUT THE PRESENT. • SEJARAH HUKUM (ACARA ) PIDANA SECARA KRONOLOGIS SBB: 1. SBLM KEDATANGAN BELANDA-HK ADAT. 2. SESUDAH KEDATANGAN BLD.—HK TERTULIS– KELAZIMAN –KELAZI MAN TIDAK MRP HK, KECUALI DITUNJUK DLM U.U. -1838 Bld baru saja melepaskan diri dr penjajahan p,cis -1747 VOC tlh mengatur organisasi peradilan pribumpedalaman.diteruskanoleh Daendels dan Raffles untuk menyelami hk adat usaha ini ditangguhkan akibat 1838 -Scholten van Oud-Haarlem PRESIDEN Hooggerechtschof 1837 bersama Van VLOTEN dan Mr.P .Mijer bersedia mempersiapkan per u.u.an baru di hin- dia Bld.Scholten sakit,1938 kembali ke Bld,1839, di Bld di btk kembali panitia oleh van de B OSCH yi. : Mr. Scholten ,Mr. Schneither dan bekas residen JFW van Nes.Hsl karyanya rancangan perat tata peradilan,ranc KUHPer dan KUHD

  12. THN 1845, PANITIA TSB BUBAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI.DI HINDIAN BLD RANCANAGAN PERATURAN TATA PERDILANDIOLAH LAGI OLEH J. VAN DER VINNE,MR HOEGEVEEN,MR.HULTMAN DAN MR. VISSCHER.1845 Mr hl. Wichers diangkat oleh Raja sbg Presiden Hooggerechtschof di .H.B untuk mempelajari rancangan peraturan diatas 6.AGUSTUS 1847 WICHERS tlh dpt menyampaikan hsl karyanay kepada GubernurJendral .ia mengalami kesulitan dlm penyusunan rancasngan mengenai acara perdata,sdngkan mengenai penuntutan perkara pidana diambil dr reglement ttg tuntutan pidana pd Raad van JusTisiTgl 5 april 1848 setelah melalui usulan dsbg dan perubahan disana sini ,rancangan diterima 0leh gubernur jenderal Rochussen dan diumumkan dg publikasi tgl 5 april 1848 Stbl: no 16 dengan sebutan INLADSCH REGLEMENT (IR) DISAHKAN DAN DIKUATKAN DENGAN FIRMAN RAJA TGL 29 SEPTEMBER 1849 NO.93 STBL 1849 NO 63 IR SEBAGAI PERCOBAAN DAN BERLAKU U/ JAWA DAN MADURA SAJA,DAN APABILA HASILNYA MEMUASKAN DIBERLAKUKAN JUAGA DAERAH LAIN.SEMNTARA ITU U/ DAERAH LAIN DIBERLAKUKAN ATURAN ATURAN TERSENDIRI BRUPA ORDONANSI –ORDONANSI . ORDONANSI TSB DIJADIKAN SATU DG NAMA RECHTSREGLEMENT BUITENGESTEN STBL 1927 NO. 227 BERLAKU 1JULI 1927 IR DIBARUI BERGANTI NAMA HIR (HERZIENE INDONESISCH REGLEMENT STBL. 1941.NO.44 3 HKUM ACARA SETELAH KEDATANGAN JEPANG.PSL 6 U.U.NO. 14 /1942 DIDAKAN PERATURAN PERALIHA N UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HK DG PERUBAHAN NAMA NAMA PENGADILAN 4 HAPID PD MASAK KEMERDEKAAN –ATURAN PERALIHAN DAN U.U.NO.1 (drt) TH 1951 UNIFIKASI SSNAN KEKUASAAN DAN ACARA SEMUA PN DAN PT DI INDONESIA YG MERUPAKAN PELAKSAAN DR PS 102 UUDS. MENGENAI HAPID ,PSL 6 U.U.DRT TSB : ACARA PIDANA SIPILU/ SEGALA PN DAN P.U PT SBERAPA MUNGKIN HIR DIAMBIL SEBAGAI PEDOMAN HIR SEPANJANG MENYANGKUT ACARA PIDANA DICABUT DG U.U.NO 8/ 81 TTG KUHAP

  13. XI. TAHAP – TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA. • 1.. TAHAP PEMERIKSAN PENDAHULUAN • PROSES PENYELIDIKAN,---------,PENYIDIKAN--------- ,PRAPENUNTUTAN • 2. TAHAP PEMERIKSAAN DIPENGADILAN • - PELIMPAHAN PERKARA OLEH P.U KE PENGADILAN -PEMBERITAHUAN HARI SIDANG OLEH P.U.(PEMANGGILAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA. • -PEMBUKAAN SIDANG OLEH MAJELIS HAKIM9(IDENTITAS TERDAKWA) • -PEMBACAAN SUDAK-P.U. SELESAI .APAKAH TERDAKWA MENERTI. • -EKSEPSI –TERDAKWA,PENASIHAT HUKUM.TANGGAPAN P.U. THD EKSEPSI • -PENDAPAT MAJELIS THD EKSEPSI P.H—PUTUSAN SELA • -PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI/AHLI SURAT, PETUNJUK, TERDAKWA. • -PENUNTUTAN,PEMBELAAN, REPLIK, DUPLIK(I,II,DST) VONNIS, EKSEKUSI • N

  14. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANT P.P DAN P.P.N • PEM.PEND • SAKSI UMUMNYA TIDAK DISUMPAH • BERSIFAT INQUISATOIR DIPERLUNAK • P.H PASSIF/MENDENGAN PEMBICARAAN • PEM. PENGADILAN • BERSIFAT ACCUSATOIR • SAKSI UMUMNYA DISUMPAH • P.H. AKTIF/ TURUT BERBICARA • SAMA-SAMA MENCARI KEBENARAN MATERIL

  15. PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN • PENYELIDIKAN –PENGERTIAN,PETUGAS DAN TUJUAN (PS 1 BU • TIR 5 KUHAP,MENCARI PERISTIWA DIDUGA • SBG T.P.TSK BLM DIKET .KEPOLISIAN.KEWENANGAN • PSL 5 KUHAP-MENERIMA LAPORAN,MENCARI • KET.DAN BRG BUKTI MENYURUH BERHENTI • SESEORANG YG DICURIGAI ,DAN MENGADA • TINDAKAN LAIN MENURUT HK BERTANG— • GUNG JAWAB.APA TINDAKAN LAIN • TNDAKAN LAIN : TINDAKAN PENYELIDAK U/ KEPENTINGAN PENYLIDIKAN DG SYARAT- TDK BRTENTANGAN DG HK SELARAS DG KEWAJIBAN HK PATUT DAN MASUK AKAL ATAS • PERTIMBANHAN LAYAK BERDASARKAN KEADAAN MEMAKSA • MENGHORMATI HAM.ATAS PERINTAH PENYIDIK DPT MELAKU • KAN : PENANGKAPAN LARANGANMENINGGALKAN TEMPAT, PENGGE • LEDAHAN DAN PENYITAAN, MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT,ME • NGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG,MEMBAWA DAN • MENGHADAPKAN SESEORG KPD PENYIDIK , MEMBUAT DAN MENYAM • PAIKAN HSL PENYELIDIKAN KPD PENYIDIK

  16. PENYIDIKAN – PENGERTIAN PETUGAS DAN TUJUAN(PASAL 1 BUTIR 2 KUHAP—MENEMUKAN PERISTIWA,MEMBUAT TERANG PERISTIWA DAN TSK DIKETAHUIPENYIDIKAN DIMULAI SESUDAH TERJADI TP U/KET.TTG: --T.P. APA YG DILAKUKAN,KAPAN DILAKUKAN, DI MANA DI LAKUKAN, DG APA DILAKUKAN,BGMN T.P.ITU DILAKUKAN MENGAPA T.P. ITU DILAKUKAN,SIAPA PELAKUNYA-------------------------------------------------------------------------------------------PETUGAS PASAL 6 KUHAP: POLISI PPNS DG PANGKAT TTT DLM P.P NO. 271983 DILUAR KUHAP JAKSA U/ T.P TERTENTU? ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN Z.E.E.KEWENANGAN PSL 7 KUHAP.PENYIDIK PEMBANTU.KEWNYA = PENYIDIK,KECUALI PENAHANAN WAJIB DIBERIKAN LIMPAHAN KEW DARI PENYIDIK.JURIDIKSI W.W. PENYIDIK PSL 9 KUHAP

  17. PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN • PERSANGKAAN DAN PENGETAHUAN PENYELIDIK DAN PENYIDIK • SUMBER :KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN/ONTDEKING OP HETER • DAAD • DILUAR TERTANGKAP TANGAN /BUITEN ONTDEKKING OP • HETERDAAD • TERTANGKAP TANGAN :TERTANGKAP PD WKT MELAKUKAN,(PASAL 1 • BUTI 19 KUHAP, STIAP ORANG BERHAK MENANGKAP (PASAL 111AYAT1 • KUHAP • DILUAR TERTANGKAP TANGAN: LAPORAN , PENGADUAN, PENGETAHUAN SENDIRI OLEH PENTELIDIK/PENYIDIK • PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN PSL 1 BUTIR 24 DAN 25 KUHAP • LAPORAN :SETIAP ORANG,PEMBERITAHUAN ,STIAP SAATTTIDAK DPT DICABUT • PENGADUAN : ORANG TTT PEMBERITAHUAN DAN PERMITAAN SPY DI • TUNTUT ADA BTS WKT DAN BISA DICABUT • SIAPA YANG BERHAK MELAPOR ATAU MENGADU APA SANSKSINYA.HAK TAU KE • WAJIBAN LIHAT PASAL 164 DAN 165 KUHP,108KUHAP 112 KUHAP DAN 216 KUHP

  18. UPAYA PAKSA: UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN TSK.DAN TDK HAK.ALAT PEMAKSA TSB : PENANGKAPAN PENAHAAN ,PENGELEDAHAN,PEMASUKAN RUMAH PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT • PENANGKAPAN: TERTANGKAP TANGAN DILUAR TERTANG • KAP TANGAN :PENGERTIAN( PSL 1KUHAP) DAN DSR HK (PSL 17,BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP18,TEMBUSAN DI SAMPAIKAN KPD KELUARGA TERTANGKAP TANGA TDK PERLU SRT PERINTAH DAN19KUHAP PALING LAMA 1 HARI) PENAHANAN: PENGERTIAN ,:SUBJEK , DASAR HK, TUJUAN JANGKA WKT: PENEMPATAN TSK/TDKW TEMPAT TTT(RUTAN, RUMAH, KOTA)PENYIDIK P.U HAKIM PASAL 20 ,21 24 S.D 29KUHAP,UNTUK KE PENTINGAN PEMERIKSAAN YGBELUM SELESAI

  19. SUBJEK YG BERW MENAHAN DAN JK .WKT • PENYIDIK : 20 HARI ---------PU 40 = 60 HARI • PENUM :20 HARI---------- KPN 30 =50 HARI • HAKIM P.N. :30 HARI-----------KPN 60 =90HARI =200 HARI • HAKIM PT : 30HARI----------KPT 60 HARI =90 HARI • HAKIM MA. : 50 HARI----------KMA 60 HARI=110 HARI +200 HARI • PENGECUALIAN JANGKA WKT TSB DIATAS PASAL 29 KUHAP • TSK /TDK MENDERITA GANGGUAN FISIK DAN MENTAL YG BERAT • DIANCAM PIDANA 9 TH ATAU LEBIH • PERPANJANGAN 30+30 60 HARI • PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ---KPN • PEMERIKSAN PN---------------------------KPT • BANDING-------------------------------------M.A • KASASI----------------------------------------KMA

  20. TSK/TDKW DiKELUARKAN DR TAHANAN DEMI HK APBL JK WKT MAKSIMUMDLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TLH HABIS. • DASAR PENANGKAPAN DAN PENAHANAN. --ADANYA DUGAAN KERAS BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP. ---ANCAMAN PIDANA 5 TH KEATAS ATAU TP TTT (21(4) a, b KUHAP) ---OBJEKTIF---KTTTAN HK. ---ADA KEHAWATIRAN BHW TSK/TDK MELARIKAN DIRI, MERUSAK /MENGHILANGKAN BRG BUKTI ATAU ME NGULANGI T.P.(21(1) KUHAP )SUBJEKTIF—KPNTINGAN JENIS PENAHANAN (RUTAN,KOTA, DAN RUMAH –22 KUHAP.DPT DALIHAKAN. DITANGGUHKAN DG JAMINAN PSL 31KUHAP

  21. PENGGELEDAHAN—BADAN --- RUMAH , PENGERTIAN ,SUBJEK YG BERWENANG, TUJUAN ,DSRHK (33 S.D.37 KUHAP)TINDAKAN PENYIDIK U/ MENGADAKAN PEMERIKSAAN BDN /PAKAIAN TSKU/ MENCARI BENDA YG DUDUGA KERAS ADA PADANYA– DISITA- B.B.HAM- MY HOME IS MY CASTLE- PRINSIP. BUAT BERITA ACARA DITTD TANGANI PENYDIK DAN TSK.TSK TDK MAU DICATAT (126 KUHAP) IZIN KPN,KECUALI TDK MEMUNGKINKAN • PENYITAAN : pengertian, dsr hk ,subjek tujuan , bedakan perampasan Pengertian : tindakan penyidik, mengambil alih PENGUSAANbenda bergerak tdk bergerak bewujud, tdk berwujud,untuk kepentingan pembuktian dlm Penyidikan .dsr hkm psl 38 s.d.46 KUHAP BENDA YG DPT DISITA- BENDA YG DIPEROLEH/HSL T.P,U/MELAKUKAN ,U/ MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN,KHUSUS DIBUA T MELAKUKAN T.P. Y G MEMPUNYAI HUB.LANGSUNG DG TP YG DILAKUKAN.DIBUAT BERITA ACARA PENYITAAN DITANDA TA NGANI PENYIDIK TSK KEPALA DESA , DUA ORANG SAKSI. TDK DITANDATANGANI DI CATAT DLM BERITA ACARA (PSL 129 KUHAP)

  22. PEMERIKSAAN SURAT • DASAR HUKUM 47.S.D.49 KUHAP • SURAT PALSU---MINTAK MINTAK KETARANGAN AHLI (132 KUHAP) • PEMERIKSA TERSANGKA • PENY.WAJIB MEMBERITAHUKAN HAK TSK DIDAMPINGI • PENGACARA(114 KUHAP).PERKARA YG WAJIB DIDAMPI • NGI PENGACARA DIANCAM 15 TH S.D. MATI,TSK TDK MAMPU DIANCAM 5TH S.D. KURANG 15 TH ASAS CONTANTE JUSTITIE • TSK DITAHAN 1 HARI STL PERINTAH PENAHANAN TSK • MULAI DIPERIKSA( 122 KUHAP)

  23. PENASIHAT HK P.H. DPT MENGIKUTI JALNNYA PEMERIKSAN (115 KUHAP).MENDAMPINGI TSK DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN ADL PRINSIP NEG HK U/KEPENTINGAN PEMBELAAN(70 KUHAP • TSK DAN SAKSI DLM MEBERIKAN KETERANGAN KPD PENYIDIK TANPA TEKANAN (117 KUHAP)PELANGGARAN DIANCAM PIDANA 4 THN PENJARA (422KUHP) • BAP DIBUBUHI TANDA TANGAN TSK • TDK MEMBUBUHI DICATAT DG MENYEBUT ALASAN (118 KUHAP) • TSK YG DITAHAN DPT MENGAJUKAN KEBERATAN.PENYIDIK MENOLAK/MENERIMA (123 KUHAP)

  24. PEMERIKSAAN SAKSI • KETERANGAN YG DIBERIKAN U/ KEPENT.PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN, • PERADILAN TTG SUATU PERKARA ,DIDENGAR,DILIHAT DIALAMI SEN • DIRI • KEWAJIBAN UNTUK MENJADI SAKSI.MENOLAK TANPA ALASAN DIAN- • CAM PIDANA PASAL 216,224, DAN 522 KUHP .SAKSI TDK DISUMPAH KE- • CUALI MENDESAKKETERANGAN DI DIBACAKAN NILAINYA =SAKSI YG • DISUMPAH DI PENGADILAN (162 KUHAP) • SAKSI DIPERIKSA SECARA TERSENDIRI DAN DPT DIPERTEMUKAN SA— • TU SAMA LAIN (CONFRONTATIE)( 116 (2) KUHAP) • PRAPERADILAN • KEWENANGAN P.N U/MENERIMA,MEMERIKSA,DAN MEMUTUS TTG : -SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN PENAHANAN PENGHENTIAN PE NYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN -G.R. DAN /REHABILITAS BG ORG YG PERKARANYA DIHENTIKAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTANDIAJUKAN SEBLUMPOKOK PERKARA DIPERIKSA DIPENGADILAN. POKOK PERKARA DIPERIKSAPERMOHONAN PRAPERADILAN BLM DIPERIKSA ,PERMOHONAN GUGUR(77,78,79,80 KUHAP)

  25. AKIBAT TIDAK SAHNYA : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAU AKAIBAT SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN DIAJUKAN OLEH TDKW/PIHAK KE 3 YG BERKEPENTINGAN (81,95)KUHAP. • TSK, TDKW, TERPIDANA BERHAK MENUNTUT G-R. KARENA : DI • TANGKAP ,DITAHAN,DITUNTUT, DIADILI,ATAU DIKENAKAN TI • DAKAN LAIN(MIS.MENYITA) TANPA ALASAN U.U.KELIRU MENGENAI ORANGNYA, ATAU HK YG DITERAPKAN • G-R. DAN REHABILITASI DIAJUKAN AKIBAT :PENANGKAPAN, • PENAHANAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HK ATAU, TDK • BERDASAR U.U.TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENU • RUT HK,ATAU DITERUSKAN MESKIPUN YG DITANGKAP/DITA- • NGKAP TELAH MEMBERI KETERANGAN BHW IA TDK BERSALA • TINDAKAN LAIN DILAKUKAN SECARA TDK SAH MENURUT HK • YQANG MENIMBULKAN KERUGIAN.PERKARA DIPUTUS BEBAS • YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TETAP DR P.N

  26. PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN • 3 HARI STL PERMOHONAN PRAPERADILAN DIAJUKAN HARUS SUDAH DITENTUKAN HARI SIDANG • DILAKUKAN SECARA CEPAT DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SUDAH PUTUS. • PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR APBL PERMOHONAN ITU BLM • SELESAI DIPERIKSA SDG PRKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA. • PUTUSAN PRAPERADILAN PD TINGKAT PENYIDIKAN; TIDAK MENUTUP • KEMUNGKINAN U/MEMOHON PERAPERADILAN PD TINGKAT PENUN • TUTAN. • PUTASAN PRAPERADILAN TDK DPT DIMINTAKAN BANDING KECUALI • PUTUSAN TDK SAHNYA :PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTU • TAN,U/ITU DPT DIMNTAKAN PUTS-AN AKHIR KE P.T.(83(1,3)KUHAP

  27. PEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLI • SAKSI AHLI MEMPUNYAI KEDUDUKAN KHUSUS PASAL 120 KUHAP • DIMINTAI PENDAPAT SEHUBUNGAN DG KEAHLIANNYA MENGENAI • SUATU T.P. PSL 222KUHP ANCAMAN THD ORANG YG MENGHALANGI • PEMERIKSAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN • PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN • PENERIMAAN BERKAS PERKARA : • 1. DARI PENYIDIK -PSL 8 (3) JO.110 KUHAP • 2. DARI PENYIDIK PEMBANTU DLLM HAL ACARA SINGKAT. • PENYERAHAN BERKAS : PENYIDIK KE P.U. • TAHAP PERTAMA-PENYEAHAN BERKAS. • TAHAP KEDUA PENYERAHAN TERSANGKA DAN BRNG BUKTI.

  28. KAPAN PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAI—PRAPENUNTUTAN. • DLM WKT 7HARI ADA PEMBERITAHUAN DR P.U KE PENYIDIK BHW PENYIDIKAN SELESAI -WAJIB PSL 138 (I) KUHAP. • DLM WKT 14 HARI P.U TDK MENGEMBALIKAN HSL PENYIDIK • AN. ATAU ADA PEMBERITAHUAN HAL ITU DR P.U.KE PENYIDIK • (PSL 110 (4) KUHAP). • PENGEMBALIAN BERKAS YG KURANG LENGKAP HRS SEGERA • DAN DISERTAI PETUNJUK 110(2) KUHAP. P18.PENYIDIK WAJIB • MELAKUKAN PENYIDIKAN TAMBAHAN 110(3). DLM WAKTU 14 • HARI PENYIDIK HARUS MENGEMBALIKAN KPD P.U 138(2)KUHA • YG HARUS DIBERIKAN P.U.KE PENYIDIK PD KESEMPATAN PER • TAMA (14 JO.110(3,4). • 1. SYARAT FORMIL TTG KELENGKAPAN BERKAS PERKARA • --BA. DIBUAT OLEH BEJABAT YG BERWENANG ATAS SUMPAH JBTN • --B.A. DIBUAT DAN DITANDATANGANI SEMUA PIHAK YG TERLIBAT • DLM SETIAP TNDAKAN PENYDIK/P.PEMBANTU(PS 75(1) H.1S.D.K)

  29. 2. ADANYA LAP. DAN, PENGADUAN (103 KUHAP).3.1ZIN PENGGELE DAHAN DR KTUA P.N. DAN PERINTAH TRTULIS DR PENYIDIK. (PS 33 (1,2) )KUHAP 4. BA. PENGGELEDAHAN (34 (1,2) )KUHAP5. BA LAP. PENGGELEDAHAN (34(1,2) )KUHAP. 6. BA. JLNNYA DANHASIL PENGGELEDAHAN RUMAH (126(1,2,3,) )KUHAP. 7. BA. PENYITAAN 129 (1,2,) KUHAP. 8. BA. PEMBUNGKUSAN BENDA SITAAN DAN LAIN-LAIN TINDAKAN YG HRS MEMENUHI KETTTAN U.U 130 (1,2)KUHAP • KESIMPULAN : PRAPENUNTUTAN • P S. 138 (1) KUHAP. • MENILAI SYARAT FORMIL DAN MATERIL.DARI P.U THD BERKAS YG DISERAHKAN PENYIDIK/PE.PEMBANTU.PENYIDIKAN SELESAI : P. 21 DARI JAKSA

  30. P.21 PENYERAHAN T.J TERSANGKA DAN BRG BUKTI • KPD PU 8(3) B ) • PU BERPENDAPAT .DITUNTUT,TDK DITUNTUT----ALASAN--- • 1. TDK TERDAPAT CUKUP BUKTI. • DEEPONER ( OPORTUNITAS) • DITUNTUT (LEGALITAS) BUAT SUDAK PS.14 JO `140 KUHAP. • P.U MELIMPAHKAN KE PN-PERMINTAAN MENGADILI PERKARA TSB. 143 (1)KUHAP

  31. SUDAK • PENGERTIAN –AKTE ,IDENTITAS T,TEMPAT DAN WKT TP DILAKUKAN URAIAN CERMAT ,JELAS ,LENGKAP, TP YG DILAKUKAN –FORMIL PSL 143 (2) a KUHAP,MATERIL PSL 143 (2)b.jo (3) KUHAP. • BGMN MENGURAIKAN SECARA CERMAT JELAS DAN LENGKAP MENGENAI T.P YG • DIDAKWAKAN –KUHAP TDK MENJELAS • KAN.

  32. FUNGSI SUDAK (P.U.) • SEBAGI DSR MELAKUKAN PENUNTUTAN . • DSR PEMBUKTIAN DAN PEMBAHASAN DLM TUNTUTAN. • DSR UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM • FUNGSI SUDAK UNTUK TERDAKWA. • LANDASAN DLM PEMBELAAN. • DSR MENYIAPKAN BUKTI –BUKTI • HARUS DIKETAHUI SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI SEBELUM SIDANG. • FUNGSI SUDAK U/ HAKIM. • DSR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN PUTUSAN

  33. PERUBAHAN SURAT DAKWAAN 144 KUHAP • SEBELUM PENGADILAN MENETAPKAN HARI • SIDANG • SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SBLM HARI SIDANG DIMULAI. • HANYA SATU KALI. • HAL-HAL APA SAJA YG BOLEH DAN TIDAK BO • LEH DIRUBAH—KUHAP TIDAK MENJELASKAN • ADA DLM PSL 282 HIR—JURISPRUDENSI. • DIBERIKAN KPD TSK.P.H. DAN PENYIDIK 144(3) • KUHAP.

  34. TINDAKAN PENUNTUTAN :PENGERTIAN(PSL 1 BUTIR BUTIR7. KUHAP)==MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE P.N. YG—BERWENANG MENURUT KUHAP DG PERMINTAAN SPY DI—PERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM DI SIDANG PENGADILAN. • PERSIAPAN PENUNTUTAN OLEH P.U • 1. MENENTUKAN APAKAH BERKAS MEMENUHI SYARAT • U/ DILIMPAHKAN KE PENGADILAN. 139 KUHAP • 2.MENENTUKAN HAL ACARA :BIASA 103 KUHAP,SINGKAT • 203 KUHAP,CEPAT 204 KUHAP,PENYIDIK ATAS KUAS PU • 3.PENGGABUNGAN BEBERAPA BERKAS ,141 KUHAP • 4.PERKARA DI SPLIT ,142 KUHAP.5. MELELANG B.B. 45 (1) • 6.PERINGATAN ,LARANGAN HUB. TSK DG P.H. 70 KUHAP. • 7.MENDENGARKAN ISI PEMBICARAAN ANT. TSK DG P.H • PSL 71 KUHAP. 8. MEMBUAT SUDAK,14 JO;140 JO.143. • 9.MELIMPAHKAN PERKARA KE PN + SUDAK,TURUNAN • DISAMPAIKAN KPD TSK/P.H, PENYIDIK. 143Jo.137 • 10. MERUBAH SUDAK 144 KUHAP

  35. PEMBUATAN SUDAK.143 KUHAP • SYARAT FORMIL—IDENTITAS TDK • SYARAT MATERILTMPAT DAN WKT T.P.URAIAN CERMAT ,JELAS, • LENGKAP T.P. YG DIDAKWAKAN • SYARAT MATERIL TDK TERPENUHI • SUDAK BATAL DEMI HK—PEMBA • TALAN .

  36. TUJUAN PENCANTUMAN –SYARAT FORMIL. • NAMA LENGKAP-MENGINDIVIDUALI • SIR ORG YG DIAJUAKN SBG TDK • (ERROR IN PERSONA) • KEBANGSAAN PSL 51,h.b KUHAP u/me • Persiapkan pembelaan juru bhs,psl 53 (1) • Jo psl 177 (1) KUHAP.berbicara dg perwakilan negaranya psl 57 (2)kuhap • AGAMA –pelaksanaaan sumpah psl 142jo 160 • Ayat 3 kuhap • PEKERJAAN –dlm hal tdkw melakukan tp dlm • Jabatan hrs diuraikan dlm sudak

  37. TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT MATERIL • PASAL 143 AYAT 2 HURUF b KUHAP. • URAIAN TTG TP. YG DIDAKWAKAN • CERMAT,JELAS,DAN LENGKAP..APABILA TDK TERPENU • HI SUDAK BATAL DEMI HUKUM • MERUMUSKAN TP. SECARA CERMAT JELAS DAN ENGKAP ADL SULIT SIFATNYA KASUISTIS • MENURUT HEMAT SAYA APBL DLM SUDAK TLH DIRU • MUSKAN T,P. YG DIDAKWAKAN ITU DG CARA MENGU • RAIKAN PERPADUAN UNSUR-UNSUR T.P DG PERBUAT-AN MATERIL DAN TDKW TIDAK DIRUGIKAN DAN IA ME • NGERTI , MAKA PERUMUSAN YG DMKN ITU SDH CUKUP • CERMAT , JELAS, DAN LENGKAP

  38. PERUMUSAN WKT DAN TEMPAT T.P DILAKUAKN WAKTU- ERAT KAITANNYA DG PSL 1AYAT 1DAN 2KUHP . USIA PELAKU ,APAKAH PD WAKTU MELAKUKAN T.P SUDAH DEWASA /BLM.KADALUARSA (VERYARING) PSL 78 S,D,82KUHP. PERSYARATAN YG DITENTUKAN DLM SUATU T.P, MIS;PENCURIAN DI WKT MALAM 363 KUHP. RECIDIVE PSL 486 S.D. 488 KUHP.

  39. TEMPAT : KOMPETENSI TELATIF DR PENGADILAN ,84 S.D. 86 KUHAP. KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 2S.D.KUHP. SYARAT KEJAHATAN HRS DILAKUKAN DI TEMPAT TERTENTU MISL TEMPAT UMUM 160NDAN 170 KUHP. SEHUB DG PASAL 137 KUHAP .P.U MENUNTUT DI WIL. HK NYA • SEHUBUNGAN DG TEORI-TEORI LOCUS DELICTI • YAITU : AJARAN MENGENAI TEMPAT DIMANA TP • DILAKUKAN. • DE LEER VAN DE LICHAMELIJKE DAAD—TEMPAT • DIMANA SIPELAKU TLH MELAKUKAN SENDIRI • PERBUATAN TSB. • HET INSTRUMENT—DIMANA ALAT TSB TLH ME • NIMBULKAN AKIBAT. • HET GEVOLG—AKIBAT DR SUATU PERBUATAN ITU TIMBUL. • DE MEERVOUDING PLAATS – SEMUA TEMPAT YG DISEBUT • DI ATAS

  40. CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT • KELIRU MERUMUSKAN,SUDA BATALDEMI HUKUM /SUDAK TIDAK DPT DITERIMA BAHKAN MUNGKIN TDKW • DIBEBASKAN KARENA ADANYA ALIBI YG DIKEMUKAKAN • WAKTU DAN TEMPAT JUGA HARUS • DIRUMUSKAN SECARA CERMAT ,JE • LAS DAN LENGKAP.

  41. CONTOH CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT DLM SUDAK YG DIANGGAP C,L.J DLM PRAKTEK • Bahwa ia terdakwa pd hari senin tgl 14 desember thn 1954 ataun setidak tidak • Tidaknya pada suatu hari lain di tahun • 1954 bertempat di jalan ogan no 3023 rt • 39 rw 12 buki t besar kecamatan ilir barat I PLG atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yg masih termasuk \wilayah hkum pengadilan negeri plg --- • ------------------------------------- perbuatan tsb di • Lakukan dg cara sbb : semula----- dst----------- • Perbuatan tsb diatur dan diancam pasal 59 hu • Ruf c u.u. no. 5 ty 1997 ttg psikotropika

  42. Jenis-jenis pembuatan sudak. • Tunggal—satu perbuatan- • Alternatif---satu perb,tapi jpu ragu. • Subsider—satu perb.banyak tp didakwakan secara berlapis. • Komulasi—banyak perbuatan • Campuran—kombinasi dr bebrapa sudak

  43. Penggabungan bbrp t.p dlm satu sudak 141 KUHAP DG SYARAT • DLM WKT YG SAMA /HAMPIR BERSAMAAN P.U. MENERI- • MA BBRP BERKAS PERKARA DLM HAL: • 1 . BBRP T.P. DILAKUKAN SESEORG YG SAMA DAN KEPE • TINGAN PEM. TDK MENJADI HALANGAN PENGGABU • NGANNYA. • 2 . BBRP T.P. YG BERSANGKUT PAUT SATU SAMA LAIN. • 3 . ------------------ YG TIDAK BERSANGKUAT PAUT DG YG • LAIN ,TAPI SATU YG LAIN ITU ADA HUB.NYA. • 4 . GAGASAN PENGGABUNGAN DLM RANGKA ASAS PER • DILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.

  44. TINDAK PIDANA DIANGGAP MEMPUNYAI SANGKUT PAUT DG YANG LAIN,APBL T.P. TSB. DILAKUKAN : • A. lebih dr seseorang bekerja sama dan dilakukan pd- • saat bersamaan. –perampokan bbrp org di satu rmh • B. lebih dr seseorang pd saat dan tempat yg berbeda , • tapi merupakan pelaksaanaan dr permufakatan ja- • hat seblmnya.—perampokan dilakukan bkn disatu • rumah , bbrp rumah dan pd wkt yg berlainan atas • dsr permufakatan terlebih dahulu. • C. oleh seorang atau lebih dg maksud mendapatkan a- • lat yg akan digunakan u/ mel. T.p lain,/menghindar • kan diri dr pemidanaan krn t.p. lain---apabila para • perampok, sblm melakukan perampokan merampas senjata • dr agen polisi, yg selanjutnya digunakan u/ merampok.

  45. PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENYAMPINGAN, DAN PENUTUPAN PERKARA OLEH P.U. • 1 . PASAL 14 HURUF h. KUHAP—MENUTUP PER- • KARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM . • 2 . PASAL 140 (2) HURUF a KUHAP, PENGHENTI- • AN PENUNTUTAN. • 3 . PASAl 46 ayat (1) huruf c. MENGESAMPINGKAN • PERKARA U/ KEPENTINGAN UMUM.ps 35 u.u.16 2004ttg • Kejaksaan. • PERTANYAAN. • APA YG DIMAKSUD DG KETENTUAN DIATAS? KUHAP TDK MEMBERIKAN PENJELASAN---GUNAKAN METODE • PENAFSIRAN.EKSTENTIV,SISTEMATIK,OTENTIK,LOGIS • GUNAKAN PENAPSIRAN OTENTIK DAN LOGIS.

  46. Menutup perkara demi hk./kepentingan hk.pasal 14 huruf h dan 140 ayat (2) hurf a KUHAP. ADA YG BERPENDAPAT SDL : suatu perbutan untuk tdk melanjut Kan perkara ke PN krn : 1.adanya dasar dasar yg meniadakan pida Na (strafuitsluitnggronden ) 2. Tdk adanya unsur melawan hkm. 3. P Laku tdk dpt dipertanggungjawabkan(ontoerekeningsvatbaarheid. Pendapat diatas keliru krn semua itu (1, 2, 3,) karena hakim sajalah Yg berwenang memutuskannya. Menutup perkara apbl terdapat : VERVOLGINGSUITLUITINGSGRONDEN :MISAL :DLM psal 61 dan 62 KUHP. PS. 72 KUHP. PS; 82 KUHP

  47. PENGHENTIAN PENUNTUTAN 140 (2) h.a KUHAP • 1 PENAFSIRAN OTENTIK ;penuntutan psl 1 butir 7. • 2. Setelad dilakukan tindakan spt tsb diatas • jaksa p.u menghentikan penuntutan dg al • asan tidak cukup bukti ,bukan t.p.

  48. MENGENYAMPINGKAN PERKARA PASAL 46 AYAT (1) huruf c. KUHAP jo.35 u.u.no.16th 2004 ttg kejaksaan • 1 ASAS OPORTUNITAS >< LEGALITAS • 2.PERKARA TIDAK DITUNTUT KE.P.N • DEMI KEPENTINGAN UMUM • 3. Sebelum perkara di periksa o/ p.n. • 4. Perkara cukup bukti.(lht wirjono Prodjodikoro) • Franken : W.W. MENGENYAMPINGKAN PERKARA .a tidak menuntut/melanjutkan penuntutan, b.membatasi penuntutan.

  49. Acara pemeriksaan di P.N.dalam KUHAP • 1. Acara pemeriksaan biasa 152 s.d.203. • 2. ---------------------singkat/sumir. 203 s.d 204 • 3.--------- cepat.rol. 205 s.d.216 • A. rol t.p ringan tipiring 206 s.d 210. • B. rol pemeriksaan perk.pelanggaran L.L.J • 211 s.d. 216. • 4. Acara pemeriksaan praperadilan

  50. Kewenangan pengadilan utk mengadili.kompetensi • A. kompetensi absolut pemberian kekuasaan • mengadili msng-msng peradilan (ada brp) • B. kopetensi relatif. Psl. 84,85 86. KUHAP • kewenangan pengadilan untuk mengadili • Untuk mengadili adl katagori kekuasaan kehakima. (lihat u.u. pokok kekuasaan kehaki • Man . Dulu ps. 1 u.u.no. 14 thn 1970.sekarang? • Kewenangan P.T (87 KUHAPA • Kewenangan MA. (88 KUHAP)

More Related