1 / 21

HUKUM PAJAK 2

HUKUM PAJAK 2. Landasan hukum , asas-asas , sistem pemungutan pajak , teori pembenaran , penggolongan pajak. Landasan Hukum Perpajakan :. Landasan Falsafah  Pancasila . asas-asas dalam hukum perpajakan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila.

flavia-pittman
Download Presentation

HUKUM PAJAK 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PAJAK 2 Landasanhukum, asas-asas, sistempemungutanpajak, teoripembenaran, penggolonganpajak

  2. Landasan Hukum Perpajakan : • Landasan Falsafah  Pancasila . asas-asas dalam hukum perpajakan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dari Pancasila. • Landasan Konstitusional  UUD 1945 .  pasal 23 A UUD 1945 : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang –undang . Eka Sri Sunarti - FHUI

  3. Pasal 27 (1) UUD 1945 : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Eka Sri Sunarti - FHUI

  4. Asas- asas Pemungutan Pajak : A. Asas – asas menurut Adam Smith Adam Smith kelahiran Skotlandia (1723-1790) termasuk dalam mashab klasik mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nation” (Kemakmuran Bangsa-bangsa , Th 1776), ada 4 kaedah yang harus diperhatikan dalam membuat undang-undang perpajakan . Four maxim atau four canons , yaitu : Eka Sri Sunarti - FHUI

  5. Equality and equity : Kesamaan / keseimbangandanKeadilan ; • Certainty : Kepastian ; • Conveniencyof Payment : pajakharus dipungutpadasaat yang tepat ; 4. Efficiency / Economic of collection : pajak harusdipungutdenganbiaya yang rendah. Eka Sri Sunarti - FHUI

  6. B. Asas menurut Falsafah Hukum  pajak harus mengabdi pada keadilan . C. Asas Yuridis  pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan . D. Asas Ekonomis  pajak tidak boileh menghambat perekonomian rakyat . E. Asas Financial  pengenaan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat . Eka Sri Sunarti - FHUI

  7. Sistem Pemungutan Pajak • Official assessment system  kantor pajak ; • Self assessment system  wajib pajak ; • Withholding tax system  pihak ketiga Eka Sri Sunarti - FHUI

  8. Teori Pembenaran Pemungutan Pajak (Justifikasi Pemungutan Pajak ) Eka Sri Sunarti FakultasHukumUniversitas Indonesia Eka Sri Sunarti, FHUI

  9. 1. TeoriPerjanjianMasyarakat (le contrat social). DikemukakanolehJ.J.Rousseau (1712-1778). Dalamnaskah ‘LegesFundamentalis’  penguasaakanmelindungidanmenguruskepentinganwargamasyarakatnyadanmasyarakatakanmembayarbiayatersebut. Eka Sri Sunarti, FHUI

  10. 2. TeoriAsuransi Menurutteoriasuransi, fiskusberhakmemungutpajakdaripenduduknyakarenanegaradianggapsamadenganperusahaanasuransi. Wajibpajakadalahtertanggung yang wajibmembayarpremidalamhalinipajak. Karenanegaramelindungisegenapmasyarakat Eka Sri Sunarti, FHUI

  11. 3. TeoriKepentingan Penduduknegaramempunyaikepentingankepadanegara . Makin besarkepentinganpendudukkepadanegara , makamakinbesar pula perlindungannegarakepadanya. Contoh : pendudukdesa perlu KTP, Pendudukkota  KTP, Paspor, suratketeranganuntuksekolah, SIM, suratnikah, dll. Eka Sri Sunarti, FHUI

  12. 4. TeoriBakti Pendudukadalahbagiandarisuatunegara , pendudukterikatpadakeberadaannegarasehinggapendudukwajibberbaktikepadanegaradenganmembayarpajak. Eka Sri Sunarti, FHUI

  13. 5. Teori Gaya Pikul Pemerintahdalammemungutharussesuaidengandayapikuldariwajibpajak. Wajibpajakhanyamembayarpajaksesuaidengandayapikulnya. Biayauntukmempertahankanhidupnyaharuslahdikeluarkanterlebihdahulusebelumdikenakantarifpajak. Biaya yang dikeluarkantersebutdisebutpenghasilantidakkenapajak (PTKP) atau minimum of subsistence.  Delangen . Eka Sri Sunarti, FHUI

  14. 6. TeoriDayaBeli  Dampakdaripemungutanpajakyaitupositifkarenaakantersediadanauntukmembiayaikeperluanumumnegara . Eka Sri Sunarti, FHUI

  15. 7. Teori Pembangunan Dana yang dipungutdaripajakdipergunakanuntukpembangunan yang akanmembuatrakyatmenjadiadil, makmur, sejahteralahirmaupunbathin . Jadipemerintahdiperbolehkanmemungutpajak . Eka Sri Sunarti, FHUI

  16. Asas pengenaan pajak : Asastempattinggal Asaskebangsaan Asassumber Eka Sri Sunarti, FHUI

  17. Stelselpenghitunganpemungutanpajak : Stelselnyata (riilstelsel) Stelselanggapan (fictive stelsel) Stelselcampuran Eka Sri Sunarti, FHUI

  18. Klasifikasi Hukum Pajak : HukumPajakFormil : yaitumengaturmengenaicaramelaksanakanhukumpajakmateril .  diaturdalamundang-undang KUP , undang-undang PPSP danundang - undangPeradilanPajak Eka Sri Sunarti, FHUI

  19. 2. HukumPajak Materiel : hukum yang mengatursubjekpajak, objekpajak, tarifpajak, sanksi, hakdankewajibanwajibpajak .  Diaturdalamundang-undangPajak Penghasilan , undang-undangPajak PertambahanNilai, undang-undang Bea Meterai. Eka Sri Sunarti, FHUI

  20. Penggolongan Pajak • Pajak langsung (direct tax) • Pajak Subjektif • Pajak Pusat • Pajak Tertulis • Pajak tidak langsung (indirect tax ) • Pajak Objektif • Pajak Daerah • Pajak tidak tertulis Eka Sri Sunarti, FHUI

  21. Terima kasih Semogabermanfaat Eka Sri Sunarti, FHUI

More Related