1 / 26

PRAKTIK HUKUM I BIDANG PERADILAN PAJAK

PRAKTIK HUKUM I BIDANG PERADILAN PAJAK. BANDAR LAMPUNG, 24 MARET 2012. PROFIL PEMATERI I. PROFIL PEMATERI II. PROFIL PEMATERI III. Materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan. SENGKETA PAJAK. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 5:

eyal
Download Presentation

PRAKTIK HUKUM I BIDANG PERADILAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PRAKTIK HUKUM IBIDANG PERADILAN PAJAK BANDAR LAMPUNG, 24 MARET 2012

  2. PROFIL PEMATERI I

  3. PROFIL PEMATERI II

  4. PROFIL PEMATERI III

  5. Materi yang disampaikan

  6. Materi yang disampaikan

  7. SENGKETA PAJAK Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 1 angka 5: “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

  8. PENYEBAB SENGKETA PAJAK • Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan atau tidak dilakukannya ketentuan perpajakan tertentu (sengketa yuridis) ; • Karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian (sengketa pembuktian); • Selain sengketa di atas, dimungkinkan terdapat sengketa atas hal pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

  9. Jenis dan Skema Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Banding Keberatan Peninjauan Kembali ke MA Sengketa Pajak DJP Pengadilan Pajak Pengurangan& Pembatalan Obyek Gugatan Psl.23 Gugatan Pengurangan Sanksi (Ps.36(1a)) Pembatalan Ketetapan (Ps.36 (1b)) Pembatalan STP (Ps. 36 (1c)) Pembatalan Hasil Pemeriksaan (Ps.36 (1d))

  10. KEBERATAN Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pasal 25 UU KUP)

  11. PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN • Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tiidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. • Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi. • Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan. • Demikian juga, atas Surat Tagihain Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

  12. BANDING • Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. (Pasal 27 ayat 1 UU KUP) • Atas keputusan keberatan, apabila tidak puas, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan tujuan Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya • Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara.

  13. GUGATAN Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: • pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; • keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak; • keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau • penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

  14. PENINJAUAN KEMBALI • PeninjauanKembaliadalahupayahukumluarbiasa yang dapatditempuholehpihak-pihak yang bersengketaapabiladalamPutusanPengadilanPajakterdapatalasan-alasanlimitatif yang memungkinkanuntukdiajukannyapeninjauankembalisebagaimanadimaksuddalamPasal 91 UU PP. • PeninjauanKembalihanyadapatdiajukan 1(satu) kali. • PermohonanPeninjauanKembalidapatdicabut, meskipundemikiantidakdapatdiajukankembali. • PeninjauanKembalitidakmenangguhkanataumenghentikanpelaksanaanPutusanPengadilanPajak.

  15. CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK Perbedaan penafsiran atas ketentuan perpajakan atau tidak dilakukannya ketentuan perpajakan tertentu (sengketa yuridis) Misalnya Terbit SKPKB PPN, pokoksengketa : • MenurutWajibPajak Penjualan CPO kepabrikpakanternaktidakterutang PPN • MenurutPemeriksaPajak Penjualan CPO kepabrikpakanternakterutang PPN

  16. CONTOH KASUS SENGKETA PAJAK Karena ketidaksepakatan dalam hal proses pembuktian (sengketa pembuktian Terbit SKPKB PPhPsl 25 Badan, pokoksengketa : • MenurutWajibPajak WajibPajaktelahmelaporkansemuapenjualan yang ada • MenurutPemeriksaPajak Terdapatpenjualan yang belumdilaporkanolehWajibPajakberdasarkanBukuBesarKasdanBukuBesarPenjualan

  17. TERIMA KASIH

  18. Next session

  19. Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak…. SubjekdanObjek Subjek • Pemohon Banding (Pasal 37 UU No.14 Tahun 2002) AdalahWajibPajak, ahliwarisnya, seorangpengurus, ataukuasahukumnya. 2) Terbanding (Pasal 1 UU No.14 Tahun 2002) AdalahDirekturJenderalPajak, DirekturJenderal Bea danCukai, Gubernur, Bupati/ WalikotaatauPejabat yang ditunjukuntukmelaksanakanperaturanperundang-undanganperpajakan. 3) Penggugat (Pasal 41 UU No.14 Tahun 2002) AdalahPenggugat, ahliwarisnya, seorangpengurus, ataukuasahukumnya. 4) Tergugat (Pasal 1 UU No.14 Tahun 2002) AdalahDirekturJenderalPajak, DirekturJenderal Bea danCukai, Gubernur, Bupati/ WalikotaatauPejabat yang ditunjukuntukmelaksanakanperaturanperundang-undanganperpajakan.

  20. …SengketaPajakMelaluiPengadilanPajak… ObjekSengketaPengadilanPajak (Pasal 1 angka 5 UU No.14 Tahun 2002) SengketaPajakadalah Sengketa yang timbuldalambidangperpajakanantaraWajibPajakataupenanggungPajakdenganpejabat yang berwenangsebagaiakibatdikeluarkannyakeputusanyang dapatdiajukan Banding atauGugatankepadaPengadilanPajakberdasarkanperaturanperundang-undanganperpajakan, termasukGugatanataspelaksanaanpenagihanberdasarkanUndang-undangPenagihanPajakdenganSuratPaksa

  21. ….Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak SENGKETA YANG BUKAN MERUPAKAN WEWENANG PENGADILAN PAJAK {Pasal 66 ayat (1) UU No.14 Tahun 2002} Misalnya, Gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.

  22. KEBERATAN DAN BANDING PAJAK (Pajak): SKPLB SKPN SKPKB SKPKBT (PBB): SPPT SKPPBB (BPHTB): SKBKB SKBKBT SKBLB SKBN (3) Permohonan Keberatan (4) SPT (1) Pemeriksaan (2) Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga (3) • Keputusan Banding: • -Menolak • Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya • Menambah • Tidak Dapat Diterima • Membetulkan Salah Hitung/Tulis • Membatalkan • (7) • Keputusan Keberatan: • -Menolak • Menerima Sebagian • Menerima Seluruhnya • Menambah • (5) Permohonan Banding (6) Pelaksanaan Putusan Banding (6)

  23. KEBERATAN DAN BANDING BEA DAN CUKAI Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean dalam penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI (SPTNP) Ps.16 (1), (2) Permohonan Keberatan (2) Ps.93 A Penetapan Selain Tarif dan Nilai Pabean (SPP, SPPBK) Ps.41(2) Kekurangan Cukai (STCK-1) Sanksi Administrasi berupa Denda (SPSA) Ps.94 Ps.17 (1) (SPKTNP) • Keputusan Banding: • -Menolak • Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya • Menambah • Tidak Dapat Diterima • Membetulkan Salah Hitung/Tulis • Membatalkan • (5) • Keputusan Keberatan: • Menolak • (3) Permohonan Banding (4) Pelaksanaan Putusan Banding (6)

  24. KEBERATAN DAN BANDING PAJAK DAERAH • SPPT • SKPD • SKPDKB • SKPDKBT • SKPDLB • SKPDN • Pemotongan atau pemungutan oleh • pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah • (1) Permohonan Keberatan kepada Kepala Daerah (2) • Keputusan Keberatan: • Menerima seluruhnya • atau sebagian • Menolak • Menambah besarnya • pajak yang terutang • (3) • Keputusan Banding: • -Menolak • Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya • Menambah • Tidak Dapat Diterima • Membetulkan Salah Hitung/Tulis • Membatalkan • (5) Permohonan Banding (4) Pelaksanaan Putusan Banding (6)

  25. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan atau Pengumuman Lelang. • Keputusan Pencegahan Dalam Rangka Penagihan Pajak • Keputusan yang berkaitan dengan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26. • Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak Dir.Jend. Pajak Pengadilan Pajak • Pencabutan izin sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena pajak, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran bukan atas permohonan sendiri Orang Pribadi / Badan Hukum Dir.Jend. Bea & Cukai Pengadilan Pajak GUGATAN PAJAK GUGATAN CUKAI

  26. SKEMA PENGAJUAN KEBERATAN, BANDING, DAN PENINJAUAN KEMBALI Keberatan Mahkamah Agung Keputusan Keberatan Gugatan Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali Putusan Banding Banding DJP/ DJBC Kanwil DJP KPP KPBC KPU BC WP/ Importir

More Related