hubungan hukum pajak dengan hukum lainnya n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
kalea

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA - PowerPoint PPT Presentation

264 Views
Download Presentation
HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA OLEH HARYONO,AS.SPD SRI BIJAWANGSA

  2. A. KaitanHukumPajakdenganHukumAdministrasi HukumPajakmenyangkutHukumAdministrasikarenadalam APBN terdapatpendapatan (Pemasukan) negaraantara lain berupapajak, dimanasecaraadministrasidanorganisasidiaturpemungutannyakepadarakyat.

  3. AdanyaUnsurHukumAdministrasidalamHukumPajak. • Pajakditarikolehpemerintahdenganadmininistrasiygbaik • Apabilapetugaskantorpajakmelakukanpenyelewengan, makadiadiliolehPengadilan Tata Usaha Negara/ PengadilanAdministrasinegara

  4. 3. DalamMemakaiMateraiPada surat2 perjanjian, akte2, surat2 berharga, suratkuasa yang telahditetapkan, ternyatakurangdarijumlahygditetapkanmakadikenakandendaadm. Sebanyak 100 kali materaiygsebenarnya, baikitudisengajaatautidak, dimengertiatautidak. 4. Seorangmajikanwajibpajakupahkepadapegawainyadandiserahkepadanegara, jkialalai/sengajatidakmenyerahkankpdkasnegaramakakenahukuman Adm. Dg dicabutzinusahanya

  5. B. KaitanHukumPajakDenganHukumPerdata. • DidalamHukumPajak yang terkenapajakadalahorangdewasauntukmelihatsewasanyawagranegaradiaturdalamPasal 330 KUHPerdata. • MenurutBuku III KUHPerdata (B.W) dalamhalinihutangpiutang yang menimbulkanhukumperdata. MenurutPasal 1352 KUHPerdata (B.W), Perikatanterjadidenganperjanjianitudapatlahir 1. Persetujuan. 2. Undang2. inilahdasartimbulnyahutangpajak

  6. Secaraumum yang merupakanindukpangkalhukumsebagaiLexGeneralisdalamartiluasadalahhukumperdata SedangkanHukumPajakmerupakanHukumKhusus (LexSpesialis) yang mempunyaiunsurpublikkarenanegarasebagaibadanhukum (Rechtspersoon) menjadipihakkreditur.

  7. C. KaitanHukumPajakDenganHukumPIdana HukumPajakmenyangkutpidanakarenajikawajibpajaktidakmembayarpajakdanberbohongmakadikenakanpidanaberdasarkanketentuanygberlaku, karenaketentuanpidanajugadiaturdalamhukumpajak MenurutPasal 103 KUHPidanaKetentuanpidanapadaKHUPidanaberlakujugauntuktindakpidanadalm UU lainya, SptH.Pajak.

  8. FaktorseseorangmelakukanpidanakhususdalamhukumpajaksehinggatimbulhukumpidanaFaktorseseorangmelakukanpidanakhususdalamhukumpajaksehinggatimbulhukumpidana • WajibPajakMengisiformulirdanketerangansecarapalsuatautidakdengansebenarnya, makawajibpajakitudapatdipidanatelahmemalsukanketerangan. • DalamPasal 322 KUHPidanadiancamterhadappegawai yang sengajamembukarahasia, yang seharusnyadisimpansecarabaik.

  9. 3. Terhadaporangataubadan yang melakukanusahamenyimpan, menguasaiataumembuatlaporankeuangandanhartabendakekayaanpihakketiga, Spt : Akuntan, Biro.adm, biro penasehat, wajibmemberiketerangandanmemperlihatkanarsipkepadapetugaspajak, jikamelakukanpelanggaranterhadaphalinimakadikenakanhukumanpidana.

  10. 4. BerdasarkanStb 1941 no. 491 terhadapseseorang yang memakailagimateraitempel yang telahdipakai, merupakankejahatanPidanaFisikaldandiancamsesuaipasal 122 ayat 1 Aturanbeamaterai 1921 danpasal 260 KUHPidana 5. Sogokatausuapkepadawajibpajakdansebaliknya. 6. Pemerasanterhadapwajibpajak.

  11. D. KaitanHukumPajakDenganKonstitusi Hal initerjadikarenasecaragarisbesardansecaraprinsiphukumpajaktermuatdalamkonstitusinegarabaikdalam UU maupun Convention. Di NKRI ttgpajakterdapatdalamPasal 23 A UUD 45. berdasarkanbunyipasaliniterdapatunsurkonstitusiyaknipajakuntukkeperluannegaradanditarikolehpihakberwenangyaknipemerintahbukanswasta.

  12. E. KaitanHukumPajakDenganHukum Tata Negara. HukumPajakmenyangkutHukumtatanegarakarenamemungutpajakitumelaluipelaksanaan ole BE/pemerintahgunanyautkmembiayaiKeseluruhannegara. Dalam RUU APBN pemasukannegaraadalahpajaksebagaisumberutama. RAPBN menjadi APBN sumberutamanyaadalahpajak.

  13. APAKAH ANDA PUNYA PERTANYAAN TENTANG KAITAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM LAINNYA

  14. DEMIKIAN DAN TERIMAKASIHSEMOGA PAJAK DAPAT MENSEJAHTERAKAN RAKYAT