HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

1. HUKUM PAJAK INTERNASIONAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2010 MOH. SALEH ISMAIL enny, 2008

2. LATAR BELAKANG • Perkembangan transaksi perdagangan barang dan jasa lintas negara • Pemberlakukan hukum pajak di masing-masing negara tujuan. • Menghindari terjadinya pajak ganda atas perdagangan lintas negara. enny, 2008

3. Pengertian Hukum Pajak Internasional • Ottmar Buhrer : • Dalam arti Sempit • Kaidah-kaidah norma perselisihan yang didasarkan pada hukum antar bangsa (Hukum Internasional) • Dalam arti luas • Kaidah-kaidah hukum antar bangsa ditambah peraturan nasional yang mempunyai obyek hukum perselisihan , khususnya tentang perpajakan. enny, 2008

4. P.J.A. Adriani • HukumPajakInternasionaladalahKeseluruhanperaturan yang mengaturtatatertibhukumdanmengatursoalpenyedotandayabeliitudimasing-masingnegara. • HukumPajakInternasionalmerupakanpengertian yang lebihluasdaripadapajakberganda, danhukumpajaknasionalitutermasukhukumpajakInternasional. • HukumPajakInternasionaldiaturdalamhukumnasionalmengenaipersoalan : • Pengenaanpajakterhadaporang-orangluarnegeri; • Peraturan-peraturannasionaluntukmenghindarkanpajakberganda; dan • Traktat-traktat enny, 2008

5. Menurut Negara-Negara Anglo Saxon Menurutnegara-negaraanglosaxonbahwaHukumPajakInternasionaldibagimenjadi : Hukumnasionalmengaturhukumpajakluarnegeri(national external tax law) – Pengenaanpajak yang adaunsurasingnyabaikkarenaobjeknyamaupunsubjeknya. HukumPajakLuarNegeri(foreign tax law) – Keseluruhanparaturanperundang-undangan yang mengenaipajakdarinegara-negaradiseluruhdunia. Hukumpajakinternasional(international tax law) – dalamartisempitdandalamartiluas. enny, 2008

6. Sumber Hukum Pajak Internasional di Indonesia Kaidahhukumpajaknasional yang mengandungunsurasing : Psl 32 A UU PPhmengenai P3B; Psl 2 UU PPhtentangSubjekPajak LN dan BUT; Psl 3 UU PPhmengenai “tidaktermasuksubjekpajak” Psl 5 (2) UU PPh “Biaya2 ygbolehdikurangkandaripenghasilan BUT”. Psl 18 UU PPh “Hubungan Istimewa bilamanaterdapatketidakwajarandalamperpajakan. Psl 24 UU PPh “KreditPajakLuarNegeri. Psl 26 UU PPh “Pemotonganpajakatas SP LN yang memperolehpenghasilandi Indonesia. b. Kaidah-kaidahtax treaty, yaituperjanjian bilateral (P3B) danperjanjian multilateral (KonvensiWina 1961 & 1963). c. Putusanhakim PengadilanNasionalmaupuninternasional enny, 2008

7. Pajak Internasional • Pajak Internasional merupakan kesepakatan perpajakan yang berlaku di antara negara yang mempunyai P3B dan pelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (Pacta Sunservanda). • Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terhadap badan atau orang asing menjadi tidak berlaku bila terdapat perjanjian bilateral tentang P3B. enny, 2008

8. Perjanjian Perpajakan Internasional • PerjanjianInternasionaldiaturdalam UU 24 Tahun 2000. • RatifikasiPerjanjianPerpajakanInternasionalcukupmelaluiKeputusanPresiden. • BentukPerjanjianPerpajakanInternasionalmeliputi : • PersetujuanPenghindaranPajakBerganda (tax treaty) • Cara Penerapan (mode of application) – Aturanpelaksanaandari tax treaty • Tata Cara PersetujuanBersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) – Penyelesaiansengketa/kasuspengenaanpajak yang tidaksesuai dg maksud P3B. enny, 2008

9. PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA • P3B adalahPersetujuanpajakantaraduanegara yang mengaturmengenaipembagianhakpemajakanataspenghasilan yang diperolehatauditerimaolehpendudukdarisalahsatuboth contracting states. • Tujuan P3B adalah : • Mencegahterjadinyapajakperganda; • Meningkatkaninvestasi yang salingmenguntungkan; • Pertukaraninformasigunamencegahpengelakanpajak; • Memberikankepastian; • Penyelesaiansengketadidalampenerapan P3B; • Non diskriminasi; dan • Bantuandalampenegihanpajak; enny, 2008

10. Asas Pengenaan Pajak Internasional • Asasdomisiliatauasaskependudukan(domicilie/residence princilpe) • Asassumber(source principle) • AsasNasionalitasataukewarganegaraan(nationality/citizenship principle) • Ketigaasasdiatasditerapkandi Indonesia. • AsasdomisilidalamPsl 2 UU PPh, Asasnasionalitasdengan NPWP dimanapunberada, • Asassumbertehadappendudukasing yang memperolehpenghasilandi Indonesia denganmekanismepemetonganpajak(withholding tax) enny, 2008

11. Metode Hak Pemajakan di Beberapa Negara MetodePemajakan Unilateral Ditetapkansepihakberdasarkanprinsipkedaulatan. TerdapatpadaPasal 26 UU PPh (Jikatidakada Tax Treaty, maka Indonesia berhakmengatur) danPasal 24 UU PPh (pajakyangbtelahdibayardinegara lain dapatjadipengurangpajaknasional). Contoh : PPhPsl 23 atasdeviden yang semula 15% dapatdikurangkanmenjadi 10%, karenadevidentersebutakandikenakanjugapajakdinegaradimanamerekaberdomisili. enny, 2008

12. Lanjutan.... b. Metode Pemajakan Bilateral Diatur melalui Tax Treaty. Hukum pajak nasional dikesampingkan jika tidak sesuai dg Tax treaty. c. Metode Pemajakan Multilateral Metode ini atas dasar Konvensi Wina. Metode ini ada dalam Pasal 3 UU PPh, bahwa setiap kedutaan asing dan organisasi Internasional di bawah PBB dan pendudukk asing yang bekerja di tempat tersebut, bukan subjek pajak Indonesia. enny, 2008

13. Metode Penghindaran Pajak Berganda • Pembebasan/pengecualian(exemption) • Subject exemption, ditentukandlmPsl 3 UU PPh • Objectt, income exemption ataufull exemption, pajakluarnegeritidakperludikenakanpajaklagisepertiPPh Final • Pembebasanpajak (tax exemption) atauexemption with progression, kerugiandariluarnegeridiperhitungkanuntukmengurangipajakdlamnegeri. enny, 2008

14. Lanjutan... • Kreditpajak(tax credit) • Menghitungkembalipenghasilandariluarnegeridanpajakterutangdinegeradomisili. Pajak yang telahdibayardiluarnegeridapatmengurangkanpajakterutangdinegaradomisili. Metodeinidibagidalam 3 macam : • Kreditpenuh(full credit) – Tidakdigunakandi Indonesia • Kreditterbatas(ordinariataunormal credit) – penguranganatau paling tinggisebesarpajakterutangdalamnegeri. • Kreditfiktif – Dibuatkankreditfiktifdinegerasumberuntukmendorong investor dinegarasumber. Metodeinitidakdigunakandi Indonesia enny, 2008

15. Lanjutan... • c. MetodeLainnya • Pembagianpajak(tax sharing) – membagipajakterutangantaranegarasumber dg negaradomisili • Pembagianhakpemajakan(division of taxing power) – Penentuantarifmaksimum yang diperolehwajibpajak LN. • Pengurangantarif(reduction of the rate) – Pengurangantarifataspenghasilanluarnegeri, sehinggatarifpajakterutangdalamnegeridengantarifumum, danpajakterutangluarnegeritarifnyadikurangimisalpengurangantarifnya 25% atau 50%. • Penguranganpajak(reduction of the tax) – Penguranganjumlahpajakluarnegeri. • Pemajakan dg jumlahtetap(lumpsum or forfait taxation) enny, 2008

16. MODEL P3B • Model OECD (Organization for economic Cooperation and Development) • Untuknegara-negaramajudandidirikandi Paris 14 Desember 1960. • Teridiridari 24 negaratermasukjepang 1998. • Model inilebihmengedepankanpadaasasdomisili yang memberikanjasaataumenanamkan modal. • Hakpemajakanberadapadanegaradomisili. enny, 2008

17. Lanjutan... • b. Model UN (United Nations) • Model P3B untuknegara-negaraberkembang. • Lebihmengedepankanasassumberpenghasilan, karena yang umumnya yang menggunakanjasadan yang menrima modal dariluarnegeri. • Hakpemajakanberasaldarinegara yang memberipenghasilan. • Model OECD atau UN tidakberdirisendiritergantungpadakesepakatankeduanegara (both contracting states) enny, 2008

18. Lanjutan... • b. Model Indonesia • Mengkombinasikan Model OECD dan UN. • Melihatketentuandalamperaturanpajaknasionaldan program pembangunandi Indonesia • Sesuaidengankesepakatankeduabeahpihakdalam P3B. • Hal-hal yang dapatmendorongperkembangandi Indonesia menjadilebihmaju, dapatdiaturdalamperjanjianini, misalnyapenghasilanatas guru danpeneliti, yang dalam model OECD dan UN tidakdiatur. enny, 2008

19. TAX TREATY DENGAN INDONESIA enny, 2008

20. TAX TREATY DENGAN INDONESIA enny, 2008

21. TAX TREATY DENGAN INDONESIA Sumber : www.pajak.go.id/tanggal 27 Desember 2011 enny, 2008

22. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008