1 / 16

PERLINDUNGAN ANAK

PERLINDUNGAN ANAK. PERLINDUNGAN ANAK. Segala kegiatan :. Melindungi ( < 18 tahun ) ‏. Menjamin hak Anak. Hidup Tumbuh Berkembang Berpartisipasi. Perlindungan dari : Kekerasan Diskriminasi. A S A S. Non Diskriminasi Kepentingan Terbaik Anak

efrem
Download Presentation

PERLINDUNGAN ANAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERLINDUNGAN ANAK

  2. PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan : Melindungi ( < 18 tahun )‏ Menjamin hak Anak • Hidup • Tumbuh • Berkembang • Berpartisipasi • Perlindungan dari : • Kekerasan • Diskriminasi

  3. A S A S • Non Diskriminasi • KepentinganTerbaikAnak • HakUntukHidup, KelangsunganHidup, danPerkembangan • PernghargaanTerhadapPendapatAnak

  4. Dalampenyelenggaraan perlindungan anak, Negara Republik Indonesia menganut prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. (Pasal 2 UU No. 23/2002)

  5. APA SAJA HAK-HAK ANAK ITU ? • KELANGSUNGAN HIDUP; • TUMBUH; • BERKEMBANG; • BERPARTISIPASI; • TERLINDUNGI DARI KEKERASAN,EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI. PASAL: 4 UUPA

  6. EFFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK , memerlukan : adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan yang perspektifpadaperlindungananak; kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; adanya kontrolmasyarakat,

  7. Kabupaten/Kota LayakAnak: sistempembangunansatuwilayahadministrasi yang mengintegrasikankomitmendansumberdayapemerintah, masyarakatdanduniausaha yang terencanasertamenyeluruhdanberkelanjutandalam program dankegiatanpemenuhanhakanak

  8. PeraturanMenteri No.02/2009 tentangKebijakanKabupaten/kotaLayakAnakbertujuan meningkatkankomimenpemerintah, masyarakatdanduniausahadikabupaten/kotadalamupayamewujudkanpembangunan yang peduliterhadapanak, kebutuhandankepentinganbagianak; mengintegrasikanpotensisumberdayamanusia , keuangan, sarana, prasarana, metodadanteknonologi yang adapadapemerintah, masyarakatsertaduniausahadikabupaten/kotadalammewujudkanhakanak; mengimplementasikebijakanperlindungananakmelaluiperumusanstrategidanperencanaanpembangunankabupaten/kotasecaramenyeluruhdanberkelanjutansesuaidenganindikator Kota LayakAnak; , memperkuatdankapasitaspemerintahkabupaten/kotadalammewujudkanpembangunandibidangperlindungananak.

  9. Pengembangankebijakan KLA memberikanarahdanpanduanbagipemerintahkabupaten/kotadanmasyarakatluasdalammembangunsuatulingkunganataukawasan yang infrastrukturdanperangkathukumnyaberprespektifpadaperlindungananak.

  10. Jauhkan ABH dari Penjara Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terkhir ( Pasal 16 ayat (3) UU No. 23/2002).

  11. Hak anak dlm proses peradilan • Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi; • Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; • Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum; • Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya terakhir (measure of the last resort); • Hak diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana • Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tak memihak

  12. Restorative justice • Bergeser dari lex talionis atau retributive justice • Menekankan pada upaya pemulihan keadaan • Berorientasi pada korban • Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus menunjukkan tanggungjawabnya; • Memberi kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi animosity • Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat • Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan • Mengurangi beban sistem peradilan pidana

  13. INSTITUSI PENDATANGAN SKB MahkamahAgung Kejaksaanagung Kemen. Hukumdan HAM Kemen. Sosial Kemen.PP &PA POLRI

  14. ISI SKB BESOK LIHAT L

  15. Implikasi yang diharapkan • Berkurangnyajumlahanak yang masukdalamprosesperadilanpidana, khususnyadalamlembagapemasyarakatan berkurangnyabebanSistemPeradilanPidana • Meningkatnyapartisipasipublikdalampenanganananak yang berhadapandenganhukum • Meningkatnyaperanadvokatdalamkasus-kasusanakdipengadilan, denganpendekatanrestorative justice

  16. Selanjutnya, nasibmereka, adaditangan anda….. ? HATUR NUHUN

More Related