hak atas kekayaan intelektual desain tata letak sirkuit terpadu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hak atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hak atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Hak atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu - PowerPoint PPT Presentation


  • 751 Views
  • Uploaded on

Hak atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Berdasarkan UU No.32 tahun 2000. Disusun oleh: Agata Wahyu Ratna (109300051) Made Utari Dwiyani (109300033) Andri Septian (109300057) Bimo Prakoso Priatmadji (109300060) Severinus Dewantara (109300093)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hak atas Kekayaan Intelektual Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. Hak atas Kekayaan IntelektualDesain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan UU No.32 tahun 2000

    2. Disusun oleh: • Agata Wahyu Ratna (109300051) • Made Utari Dwiyani (109300033) • Andri Septian (109300057) • Bimo Prakoso Priatmadji (109300060) • Severinus Dewantara (109300093) • Tengku M. Alvansuri V. (109300095)

    3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Pengertian dan Dasar Hukum • Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Jangka Waktu Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu • Kasus

    4. Pengertian dan Dasar Hukum

    5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

    6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

    7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hal eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

    8. Lisensi • Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain. • Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan, kecuali jika diperjanjikan lain.

    9. Lisensi • Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. • Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga. • Perjanjian Lisensi diumumkan dalam Berita Resmi Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    10. Bentuk dan Isi Perjanjian Lisensi • Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. • Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

    11. Pengalihan Hak Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan: • pewarisan; • hibah; • wasiat; • perjanjian tertulis; atau • sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

    12. Pengalihan Hak Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. • Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. • Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    13. Pengalihan Hak Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    14. Lingkup Desain TataLetak Sirkuit Terpadu

    15. DTLST yang mendapat perlindungan • Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. • Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dinyatakan orisinal apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri Pendesain, dan pada saat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan.

    16. Subjek dari Hak DTLST • Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. • Dalam hal Pendesaian terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama/kecuali jika diperjanjikan lain.

    17. Dasar Hak DTLST Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan.

    18. Hak Pemegang Hak DTLST Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    19. Hak Pemegang Hak DTLST Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    20. Jangka Waktu PerlindunganDTLST

    21. Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimana pun atau sejak Tanggal Penerimaan. • Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

    22. .Perlindungan diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. • Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

    23. SANKSI PELANGGARAN : • Dipidana dengan penjara maksimal 3 (tiga) tahun DENDA PELANGGARAN : • Maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) PROSEDUR PENDAFTARAN : • Permohonan pendaftaran DTLST diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan di Direktorat Jenderal HAKI. Formulir tersebut diisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diketik rangkap empat. • Pemohon wajib melampirkan syarat-syarat sebagaimana diminta.

    24. Permohonan Pendaftaran atas nama Perorangan • 1 (Satu) Lembar fotocopy KTP • 1 (Satu) Lembar foto 4 cm x 6 cm Pemohon • Foto Rangkaian Elektronik yang tertera dalam PCB (Printed Circuit Board) beserta komponen-komponen elektronik yang tercantum didalamnya dan disimpan dalam format

    25. CD Permohonan Pendaftaran atas nama Perusahaan • 1 (satu) lembar fotocopy KTP, SIUP, TDP, Akta Notaris yang telah dilegalisir • 1 (satu) lembar fotocopy SK Menteri Kehakiman (untuk Badan Hukum PT) • 1 (satu) lembar surat keterangan/ perjanjian PENGALIHAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST) dari pembuat kepada Pemegang Desain • 1 (satu) lembar foto 4 cm x 6 cm Direktur Utama • Foto Rangkaian Elektronik yang tertera dalam PCB (Printed Circuit Board) beserta komponen-komponen elektronik yang tercantum didalamnya.

    26. Kasus

    27. Kasus Sejak tahun 2000 Undang-Undang No. 32 tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sudah diundangkan oleh Pemeirntah Indonesia sebagai pemenuhan suatu syarat minimum yang terdapat dalam perjanjian Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang menghendaki agar setiap negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut membuat peraturan sendiri.

    28. Kasus Namun, sampai saat ini di Indonesia belum ditemukan kasus-kasus pelanggaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hal ini dimungkinkan karena teknologi di Indonesia belum begitu maju dibandingkan negera-negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Alih Teknologi belum berjalan dengan baik, sehingga kemampuan teknologi bangsa Indonesia belum memadai untuk mendaftarkan hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Masyarakat masih diberi kesempatan untuk mencontoh dan melatih diri untuk menemukan sesuatu di bidang DTLST. Sumber: Makalah Pemahaman dan Penerapan Hukum tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu oleh Venantia Sri Hadiarianti Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta