Kebijakan Kekayaan Intelektual - PowerPoint PPT Presentation

kebijakan kekayaan intelektual n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kebijakan Kekayaan Intelektual PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kebijakan Kekayaan Intelektual

play fullscreen
1 / 20
Kebijakan Kekayaan Intelektual
198 Views
Download Presentation
phillip-todd
Download Presentation

Kebijakan Kekayaan Intelektual

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kebijakan Kekayaan Intelektual Universitas Lampung

  2. Divisi Manajemen • Administrasi aplikasi HKI ke Ditjen HKI. • Membantu patent drafting. • Menyiapkan basis data informasi HKI. • Sosialisasi HKI di lingkungan lembaga penelitian. • Mengelola sistem insentif untuk meningkatkan minat inventor. • Mengoordinasi grup pengelola HKI.

  3. Divisi Hukum • Melindungi HKI secara hukum, baik di dalam mau pun di luar negeri. • Mengatasi dispute. • Membantu patent drafting.

  4. Divisi Teknologi • Menilai substansi usulan perlindungan HKI terhadap penemuan. • Antisipasi kemungkinan mendapatkan HKI dari kegiatan dan kelangsungan research and development. • Menetapkan strategi HKI atas penemuan (hak cipta, paten, trade secret). • Menelusuri HKI yang sama /mirip, baik di dalam mau pun luar negeri.

  5. Menentukan strategi HKI terhadap pesaing (competitor). • Membantu patent drafting. • Memberikan rekomendasi kepada Divisi Pemasaran.

  6. Divisi Pemasaran • Mengevaluasi nilai ekonomis suatu usulan HKI. • Memasarkan HKI (lisensi, dll). • Melakukan negosiasi bisnis dengan pengguna HKI. • Memantau perkembangan ipteks di pasaran.

  7. Buku • Pedoman Pengembangan Kebijakan Kekayaan Intelektual • Bagi Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan • Judul asli: Draft Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for University and R&D organizations

  8. Naskah asli disiapkan oleh • Sekretariat • World Intellectual Property Organization • 34 chemin des Colombettes • PO Box 18 • CH-1211 Geneva 20 • Switzerland • Telephone: +41 22 338 91 11 • E-mail: wipo.mail@wipo.int

  9. Tujuan utama pedoman • Menegaskan perlunya perguruan tinggi dan lembaga litbang menangani, merancang, dan mengembangkan kebijakan-kebijakan kekayaan intelektual. • Hal ini akan memungkinkan perguruan tinggi dan lembaga litbang mengenal dan mengelola secara tepat kekayaan intelektual yang timbul dari penelitian dan karya akademis lainnya yang dihasilkan peneliti /pegawai mereka.

  10. Diharapkan • Tercipta kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dan lembaga litbang serta industri secara keseluruhan. • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Universitas Lampung, Bandar Lampung, September 2007: dokumen perencanaan pembangunan sekali gus pengembangan yang merupakan penjabaran dari tujuan didirikannya Unila.

  11. RPJP Unila adalah dokumen perencanaan periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005 hingga 2025, yang ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan sivitas akademika, karyawan, dan pemangku kepentingan, bersifat sinergis koordinatif serta saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak.

  12. Tolok ukur kualitas penelitian suatu perguruan tinggi adalah jumlah penelitian, banyaknya publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, serta banyaknya produk penelitian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

  13. RIP Unila 2011-2016 • Rencana Induk Penelitian Universitas Lampung, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Unila Tahun 2012.

  14. “Visi 2025” tersebut akan dicapai secara bertahap. Untuk itu, Unila telah menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan yang dituangkan menjadi tema strategis untuk keempat periode renstra dalam RPJP 2005 – 2025, yakni • (a) Periode 2007 – 2011: penguatankelembagaan dan modernisasi (capacity building dan modernization); • (b) Periode 2011 – 2015: penguatanpelayanan (strengthening capacity of services); • (c) Periode 2015 – 2019: membangun daya saing nasional dan regional (developing national and regional competiveness); dan • (d) Periode 2019 – 2023: membangun daya saing regional dan internasional (developing regional and international competiveness). LANJUT