1 / 18

SITUASI PERBURUHAN di INDONESIA

SITUASI PERBURUHAN di INDONESIA. Disampaikan pd WORKSHOP Serikat Buruh & Sosial Dialoq di Perusahaan Multi Nasional GRAND Htl , Cikarang : 7 Mei 2012 Nikasi Ginting / Sekjen DPP FPE SBSI.

Download Presentation

SITUASI PERBURUHAN di INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SITUASI PERBURUHAN di INDONESIA Disampaikan pd WORKSHOP SerikatBuruh & SosialDialoqdi Perusahaan Multi Nasional GRAND Htl ,Cikarang : 7 Mei 2012 NikasiGinting/ Sekjen DPP FPE SBSI

  2. Globalisasi telah menyebabkan gerakan buruh terus melemah karena investor dengan mudah mengalihkan lokasi produksi ke negara lain, kata Kepala Penasihat Teknis Proyek International Labour Organization (ILO) Better Work Indonesia.

  3. Daya saing global di antara negara-negara yang menyediakan tenaga kerja dapat menuju pada penekanan upah yang lebih rendah. • Hal tersebut membuat kondisi kerja menjadi tidak layak. • "Banyak pekerjaan baru dalam bidang manufaktur dan jasa yang tidak layak, tidak aman, tidak terjamin, tidak ada kontribusi sosial, upah rendah, tidak ada serikat, dan kondisi kerja yang buruk,"

  4. Di sisi lain, pekerja yang riskan untuk dieksploitasi, yaitu anak-anak, perempuan, pekerja sektor informal, dan pekerja paruh waktu, yang sering kali tidak berserikat ataupun di dukung oleh serikat pekerja serikat buruh. • Untuk meningkatkan kapasitas dan kekuatan buruh, maka gerakan pekerja/buruh harus membangun aliansi dengan organisasi-organisasi pekerja/buruh yang rentan. Advokasi untuk globalisasi yang bertanggung jawab sosial dan membangun aliansi yang luas dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan yang sama juga harus dilakukan.

  5. Data dari Organisasi Pekerja Internasional (International Labour Organization-ILO) menunjukkan bahwa : • Ada 90 federasi buruh nasional, • Enam konfederasi besar, • Sekitar 11.000 serikat pekerja dan serikat buruh yang telah dibentuk dan didaftarkan sejak 2011.

  6. Sementara untuk konflik perburuhan, ILO mencatat ; • Sebanyak 192 pemogokan yang melibatkan 125.784 pekerja dan • 812.131 jam kerja hilang di tahun 2010. • Jumlah total perselisihan pada tahun 2010 adalah 612 kasus.

  7. Tahun 2011 lalu Indonesia menjadinegarapertamadidunia yang mengadaptasi PAKTA LAPANGAN KERJA GLOBAL ILO dalamkonteks Indonesia, yang diadopsidariKonferensiperburuhanInternasional ke-98 diJenewatahun 2009 • Adatujuh (7) langkah yang dicanangkanolehPemerintah RI disidangKonferensi ILO ke -100 diJenewa,Swissihwalsituasiketenagakerjaan global yang membutuhkankerjasamainternasionala.l :

  8. Mempromosikan pro growth, pro job, & pro poor • Kebijakan & strategispenciptaanlapangankerjaharusdipandu o/ visipembangunanberkelanjutan (pro environment) • Kehormatanpekerja/buruhharusdilindungi & dipromosikan • Kebijakanpembangunanharusmenyediakanpeluangbagipekerja/buruh u/ terlibat • Kerjasama global harusmenjaminbahwakeuntungan global dibagisecaraseimbang • Pelaksanaanratifikasikonvensisecaraterpadu • Bahumembahu u/ membangun era barukeadilansosial.

  9. Serikatburuhadalahorganisasi yang dibentukdari,oleh & untukburuh.yangbersifatbebas, terbuka, mandiri,demokratis. • Bertujuanmemperjuangkan,membela,melindungihak & kepentinganburuhsertameningkatkankesejahteraanburuh & keluarganya.

  10. Masalah yang dihadapi SP/SB : • Anggota Sp/SB & buruh non anggotamasihberjuangsendiri-sendiri • Menyerahkanseluruhmasalahpadaorganisasi (pucukpimpinan) • Lemahpendanaan • Kapabilitasmengembangkanorganisasimasihkurang • Visi yang masihbelummenyatu

  11. Masalah yang dihadapipihakperusahaan : • Belummengakuisepenuhnyakeberadaanserikat • Tidakmenempatkanmitra yang sejajardgn SP/SB • Perundingan PKB sangatsulit • Engganmembentuk LKS Bipartit • Kalauada LKS hanyaformalitas,yangcendrung u/ penyelesaian PHI.

  12. Lebihsenangmempekerjakanygterikatdgn PKWT a/ menyerahkanpekerjaan pd pihak lain by pemboronganpekerjaan a/ pengerahjasatenagakerja. • Perlindungansosialsptupahjaminansosial ; kesehatan;haritua;sangat minim bahkanhampirtidakada • Kepastiankerjatidakterjamin ,karenamemperkenalkan PKWT & sub-contracting system

  13. Dari sisikebijakanketenagakerjaan : • Penerapan system “flexible labour market” • Masalahpengangguranbelumterpecahkan • Pelatihanketrampilankerjamasihterabaikan • Koordinasiantardep.kementrian,pemerintahpusat & daerahbelumsinkron • Program jaminansosialbelumtertatadgnbaik

  14. Dari sisikebijakan global : • Tekanankebijakanekonomipasarbebas • Dominasilembagaekonomi & keuangan International (IFI) • CSR yang baikmasihmenjadipersoalanperusahaan • Tekanan MDG’s dirasakanberatbagipemerintah • Doronganbagi ILO u/ melaksanakankerjalayak (decent work) belumterurai & dijalankansecaraterpadu & terukur.

  15. Bentukdan forum Sosialdialoq : • Di tingkatperusahaan : • Perundinganpenyelesaiansengketa & perundingan PKB • Keputusanygdiambiladalahmengikat, • Forum LKS Bipartiet ; wajibdibentuk > 50 anggota. • Forum komunikasi & konsultasimengenaiketenagakerjaandiperusahaan • Forum membahasmasalahhubungan industrial dlmmeningkatkanproduktifitas & kesejahteraan • Keputusannyabersifatrekomendasi u/ penetapankebijakanperusahaan • Rekomendasi yang ditetapkansebagaikebijakan o/ perusahaandgndemikiansifatnyamengikat.

  16. Tingkat Wilayah ; • LKS tripartitpusat/nasional • LKS tripartitPropinsi • LKS tripartitKab./ kota • LKS tripartitsektoralnasional,propinsi,kab./Kota • Keanggotaan : Triparit ( Pem. Pengusaha & SP/SB) • Tugas : memberipertimbangan,saran & pendapat pd pemerintahbersangkutandlmmenyusunkebijakan & masalahketenagakerjaan.

  17. TUGAS & PERJUANGAN SP/SB yang tergabungdalamwadah MPBI : • Jalankanjaminankesehatanuntukseluruhrakyat per 1 Januari 2014 (termasukpara guru bantu,honorer,kontrak ) berhakdibiayajaminankesehatannyaseumurhidupmelaluipenerimabantuaniuran • Jalankanjaminanpensiunwajibuntukburuh per 1 Juli 2015 • Tolakkebijakanupahmurah dengan merevisipermenakertrans no 17 tahun 2005 tentangKHL,termasukupah guru yang diberikanupahlayak (upah guru bantu,honorer,kontrak) yang dananyadiambildari APBN/APBD • Hapuskan system outsourcing tenagakerja yang bersifateksploitatif • Berikansubsidiburuh & keluarganyamelalui APBN/APBD (perumahan,pendidikan,kesehatan & transportasi) • Jadikan 1 meimenjadihariburuh & liburnasional (agenda dari May day 2012)

  18. “BURUH BERSATU PASTI MENANG”

More Related