HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

HUKUMPERBURUHAN (ARBEIDSRECHT) By HANI SUBAGIO, SH, KN.

SILABUS HUKUM PERBURUHAN: PENGANTAR RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN ORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTAN HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN KESEHATAN KERJA KEAMANAN KERJA JAMINAN SOSIAL HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL

DAFTAR PUSTAKA: • HUKUM PERBURUHAN BIDANG HUBUNGAN KERJA • - PROF. IMAN SOEPOMO, SH. • 2. PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN • - PROF. IMAN SOEPOMO, SH. • 3. KOMPILASI HUKUM PERIKATAN • – PROF. MARIYAM DARUS B, SH. • 4. SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN – M. YAHYA HARAHAP, SH. • 5. DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN – ZAINAL ASIKIN, SH.

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mendapat kuliah Hukum Perburuhan, mahasiswa meningkat kemampuan dan pengetahuan bidang perburuhan, mengerti dan memahami hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam hubungan kerja, sehingga mahasiswa berkemampuan dan berpengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuannya pada lapangan pekerjaan.

HUKUM PERBURUHAN Adalah Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Beberapa hal penting: 1. Himpunan peraturan 2. Bekerja atau melakukan kerja pada orang lain 3. Dengan menerima upah 4. Soal-soal yang berkenaan Tujuan Hukum Perburuhan: Pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.

Peraturan perundang-undangan • Tujuannya: Menciptakan kedudukan buruh yg layak bagi kemanusian, baik yuridis dan ekonomis maupun sosiologis. • Dilaksanakan dgn 4 jalan: • Diadakan ketentuan-ketentuan yg sifatnya mengatur, yaitu memberi aturan mengenai berbagai soal yg akan berlaku bila kedua belah pihak, buruh dan majikan, tidak mengadakan aturan sendiri. • Ketentuan-ketentuan yg bersifat memaksa, apabila no. 1 ada penyimpangan. • Perlindungan yg sifatnya antara mengatur dan memaksa, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan. • Perlindungan bagi pihak buruh yg lemah ekonominya dalam bentuk kekuasaan pengadilan.

ASAS HK PERBURUHAN ASAS KETERPADUAN MELALUI KOORDINASI FUNGSIONAL LINTAS SEKTORAL PUSAT DAN DAERAH PEKERJA/BURUH---PENGUSAHA---PEMERINTAH

SIFAT HK PERBURUHAN • PERDATA (PRIVAT) • PUBLIK

RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN • MASA PERBUDAKAN • - Budak tidak mempunyai hak apapun • - Yang dimiliki adl kewajiban melakukan pekerjaan • - Fasilitas bukan suatu keharusan, tapi kebaikan • - Tidak ada aturan perburuhan • - Hapus tahun1860 • 2. MASA PEKERJAAN RODI • - Dibagi 3 golongan: • a. Rodi Guvernemen • b. Rodi Pembesar/pribadi • c. Rodi Desa • - Awalnya pembagian kerja (gotongroyong) • - Lebih berat dari perbudakan • - Hapus tahun 1880

t 3. MASA POENALE SANKSI - Koeli Ordonantie - Ancaman Pidana didalam hubungan perdata - Berpihak kepada pengusaha - Bertentangan dengan asas hukum - Hapus tahun 1942

PENEGAKAN HUKUM: KEPASTIAN HUKUM KEADILAN KEMANFAATAN

SUMBER HUKUM PERBURUHAN: • UNDANG-UNDANG • PERATURAN LAIN • KEBIASAAN • PUTUSAN • PERJANJIAN • TRAKTAT

UNDANG-UNDANG: - UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan - UU No.12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Kerja di Perusahaan Swasta - UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja - UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. - UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh - UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Lain: • - Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Keputusan Menteri • Faktor pentingnya KEBIASAAN: • 1. Pembentukan UU Perburuhan tidak dapat mengikuti perkembangan soal-soal perburuhan. • 2. Peraturan yang lama (Jaman Hindia Belanda) tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. • Peraturan : Mengatur yang seharusnya berlaku. • Putusan : Menetapkan yang sebenarnya berlaku

ORANG DAN BADAN YG BERSANGKUTAN: • BURUH DAN MAJIKAN • ORGANISASI BURUH • ORGANISASI MAJIKAN • PENGUASA • PENGAWAS • PEKERJA: sangat luas, dgn/tanpa hubungan kerja. • KARYAWAN: orang yg melakukan karya (pekerjaan) • TENAGA KERJA: semua orang yg mampu bekerja, baik sudah/belum punya pekerjaan. • PENGUSAHA: orang yg menjalankan usaha (entreprenaur) • Tujuan Organisasi Buruh: alat yg utama bagi buruh melindungi dan memperjuangkan kedudukan yg baik. • PENGUASA = NEGARA • Diminta atau tidak mengambil bagian dalam mengatur mengenai hubungan kerja, demi keadilan, kesejahteraan dan ketertiban.

HUBUNGAN KERJA • Hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. • Perjanjian Kerja adalah • Perjanjian antara buruh/pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. • Perjanjian kerja: (Pasal 51 (1) UU 13/2003) • Tertulis • Lisan • Semua biaya yg timbul menjadi kewajiban majikan/pengusaha.

PERJANJIAN • Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yg memberi kekuatan hak pada satu pihak dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. • Ada 4 Hal: • Hubungan Hukum. • Bidang Hukum Kekayaan • Adanya Hak (kreditur) • Adanya kewajiban (debitur) • Obyek Perjanjian adalah “Prestasi”, dapat berupa; • Memberikan sesuatu, • Melakukan sesuatu, • Tidak melakukan sesuatu.

Syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer): • Kesepakatan • Kecakapan • Sesuatu hal tertantu • Sebab yang halal • 1 & 2 = syarat subyektif, apabila tdk dipenuhi dapat dibatalkan • 3 & 4 = syarat obyektif, apabila tdk dipenuhi batal demi hukum • Perjanjian sebagai undang-undang bagi yg membuatnya (pasal 1338 KUHPer) • = Asas Kebebasan Berkontrak • UNDANG-UNDANG • UU karena pernyataan para pihak • 1. Perbuatan menurut hukum • 2. Perbuatan melawan hukum • b. Hanya UU saja ( kewajiban ortu ke anak, kewajiban memelihara ortu, dsb)

Syarat Perjanjian Kerja = syarat perjanjian pada umumnya • (Pasal 52 (1) = Pasal 1320 KUHPer) • Kesepakatan kedua belah pihak • Kecakapan para pihak • Pekerjaan yang diperjanjikan • Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. • 1 & 2 dilanggar dapat dibatalkan • 3 & 4 dilanggar batal demi hukum

Perjanjian Kerja minimal memuat: • Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha • Nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh • Jabatan atau jenis pekerjaan • Tempat pekerjaan • Besarnya upah dan cara pembayaran • Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban buruh dan majikan. • Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja • Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat • Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja • Catatan: • Dibuat rangkap 2 • 5 & 6 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Peraturan Kerja Bersama dan UU

BENTUK DAN ISI PERJANJIAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (Pasal 1338 (1) KUHPer) Asal tidak bertentangan dengan; • Undang-undang • Ketertiban Umum • Kesusilaan

PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu (PKWTT)

Kategori Pekerjaan PKWT: • Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya • Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak lebih dari 3 tahun • Pekerjaan yg bersifat musiman • Pekerjaan yg berhubungan dgn produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yg masih dlm percobaan atau penjajagan

Jangka Waktu PKWT • PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui • Diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun • Pembaharuan perjanjian bisa diadakan setelah tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya perjanjian semula untuk jangka waktu paling lama 2 tahun

PERJAJIAN KERJA BERAKHIR • PEKERJA MENINGGAL DUNIA • BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA • PUTUSAN PENGADILAN • KEJADIAN YG DITENTUKAN DLM PERJANJIAN, PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PERATURAN PERUSAHAAN (PP) Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan • Wajib bagi perusahaan yg punya pegawai min 10 orang • Disusun oleh majikan/pengusaha • Jangka waktu berlaku 2 tahun dan wajib diperbaharui • Berlaku sejak disahkan Menteri atau pejabat yg ditunjuk

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) Perjanjian yg antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha/serikat pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak • satu perusahaan hanya satu PKB • masa berlaku 2 th dpt diperpanjang 1 th • PK tidak boleh bertentangan dengan PKB • PKB tidak boleh bertentangan dgn UU • berlaku sejak ditandatangani

UPAH: (UU No.13/2003) Hak pekerja/buruh yg diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yg ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

PENGHIDUPAN YANG LAYAK Jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar (makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua).

PRINSIP PENGUPAHAN • Hak menerima upah timbul karena hubungan kerja • Tidak boleh diskriminasi • NO WORK NO PAY • Komponen upah; upah pokok dan tunjangan tetap • Tuntutan pembayaran upah daluwarsa dalam 2 tahun sejak timbulnya hak.

Upah berdasarkan nilainya:* Upah nominal: jumlah yg berupa uang* Upah riil: banyaknya barang yg dapat dibeli dgn jumlah uang itu Upah berdasarkan bentuknya: Upah berupa uang Upah berupa barang (termasuk pengobatan, perumahan, pengangkutan dsb) (Ps 12 PP 8/1981 Maks 25 %)

Upah minimumUpah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap Penetapan upah minimum PerMenaker No. PER-01/MEN/1999 Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Indeks Harga Konsumen (IHK) Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan Kondisi pasar kerja Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita

DAFTAR ISI KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN DENGAN 3.000 KALORI PER HARI BULAN : DAERAH :

UPAH LEMBUR Upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja/buruh karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja atau istirahat mingguan dan hari besar.

Kriteria pekerja staf yg tidak berhak lembur • Menduduki jabatan struktural di organisasi perusahaan • Memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang terhadap kebijakan perusahaan • Mendapat upah yg lebih tinggi dari pekerja lain • Mendapat fasilitas lebih dari pekerja lain

SISTEM PEMBERIAN UPAH • Sistem upah jangka waktu • Sistem upah potongan • Sistem upah permufakatan • Sistem skala upah berubah • Sistem upah indeks • Sistem pembagian keuntungan

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH • Denda 5 % per hari keterlambatan, untuk hari keempat sampai kedelapan • 1 % perhari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya maksimal 50 % upah

Teori upah: • Teori upah hukum alam • Teori upah hukum besi • Teori persediaan upah • Teori upah etika • Teori upah sosial

KEAMANAN KERJA Mengatur dan memelihara ruang, alat dan perkakas, ditempat melakukan pekerjaan, sehingga buruh/pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam keselamatan, kehormatan dan dan harta bendanya. (Pasal 1602 w KUHPer)

Tujuan pengaturan keamanan kerja adl mempertinggi produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat Keamanan kerja ===== kewajiban majikan Sanksi mengganti kerugian yang menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaan UU no.13 th 2003 pasal 86 diatur mengenai hak buruh untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja Moral dan kesusilaan Perlakuan yg sesuai dgn harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama

KESEHATAN KERJA Tujuannya: • Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi tenaga buruh oleh majikan; • Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi kemanusiaan; • Buruh dpt melakukan pekerjaan yg membahayakan jiwanya. Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja Tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Larangan mempekerjakan anak; • Usia anak adl kurang dari 16 tahun. • Dapat dikecualikan anak berumur 13 - 15 th, mllk pekerjaan ringan, tdk mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial, syarat: atas ijin orang tua, maks 3 jam sehari, lingkungan kerja hrs dipisahkan dgn pekerja dewasa, dapat upah sesuai dgn ketentuan.

Perlindungan buruh perempuan; • Dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan dibawah 18 th antara pukul 23.00 – 07.00 • Pekerja/buruh yg sedang hamil pada pukul 23.00-07.00 • Pengusaha hrs menyediakan angkutan antar jemput • Pengusaha hrs menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja

Pekerja/buruh perempuan selain berhak waktu istirahat yg sama dgn • Cuti hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. • Cuti haid, hari I dan II haiid. • Waktu menyusui pada jam kerja.

Waktu Kerja • 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau • 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)