HUKUM
Download
1 / 73

HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT) - PowerPoint PPT Presentation


  • 277 Views
  • Uploaded on

HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT). By HANI SUBAGIO, SH, KN. SILABUS HUKUM PERBURUHAN: PENGANTAR RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN ORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTAN HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)' - lamond


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HUKUMPERBURUHAN

(ARBEIDSRECHT)

By

HANI SUBAGIO, SH, KN.


SILABUS HUKUM PERBURUHAN:

PENGANTAR

RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN

SUMBER HUKUM PERBURUHAN

ORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTAN

HUBUNGAN KERJA

PERJANJIAN KERJA

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

KESEHATAN KERJA

KEAMANAN KERJA

JAMINAN SOSIAL

HUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL


  • DAFTAR PUSTAKA:

  • HUKUM PERBURUHAN BIDANG HUBUNGAN KERJA

  • - PROF. IMAN SOEPOMO, SH.

  • 2. PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN

  • - PROF. IMAN SOEPOMO, SH.

  • 3. KOMPILASI HUKUM PERIKATAN

  • – PROF. MARIYAM DARUS B, SH.

  • 4. SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN – M. YAHYA HARAHAP, SH.

  • 5. DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN – ZAINAL ASIKIN, SH.


TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mendapat kuliah Hukum Perburuhan, mahasiswa meningkat kemampuan dan pengetahuan bidang perburuhan, mengerti dan memahami hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam hubungan kerja, sehingga mahasiswa berkemampuan dan berpengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuannya pada lapangan pekerjaan.


HUKUM PERBURUHAN

Adalah Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Beberapa hal penting:

1. Himpunan peraturan

2. Bekerja atau melakukan kerja pada orang lain

3. Dengan menerima upah

4. Soal-soal yang berkenaan

Tujuan Hukum Perburuhan:

Pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.


  • Peraturan perundang-undangan

  • Tujuannya: Menciptakan kedudukan buruh yg layak bagi kemanusian, baik yuridis dan ekonomis maupun sosiologis.

  • Dilaksanakan dgn 4 jalan:

  • Diadakan ketentuan-ketentuan yg sifatnya mengatur, yaitu memberi aturan mengenai berbagai soal yg akan berlaku bila kedua belah pihak, buruh dan majikan, tidak mengadakan aturan sendiri.

  • Ketentuan-ketentuan yg bersifat memaksa, apabila no. 1 ada penyimpangan.

  • Perlindungan yg sifatnya antara mengatur dan memaksa, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan.

  • Perlindungan bagi pihak buruh yg lemah ekonominya dalam bentuk kekuasaan pengadilan.


Asas hk perburuhan
ASAS HK PERBURUHAN

ASAS KETERPADUAN MELALUI KOORDINASI FUNGSIONAL LINTAS SEKTORAL PUSAT DAN DAERAH

PEKERJA/BURUH---PENGUSAHA---PEMERINTAH


Sifat hk perburuhan
SIFAT HK PERBURUHAN

  • PERDATA (PRIVAT)

  • PUBLIK


  • RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN

  • MASA PERBUDAKAN

  • - Budak tidak mempunyai hak apapun

  • - Yang dimiliki adl kewajiban melakukan pekerjaan

  • - Fasilitas bukan suatu keharusan, tapi kebaikan

  • - Tidak ada aturan perburuhan

  • - Hapus tahun1860

  • 2. MASA PEKERJAAN RODI

  • - Dibagi 3 golongan:

  • a. Rodi Guvernemen

  • b. Rodi Pembesar/pribadi

  • c. Rodi Desa

  • - Awalnya pembagian kerja (gotongroyong)

  • - Lebih berat dari perbudakan

  • - Hapus tahun 1880


t

3. MASA POENALE SANKSI

- Koeli Ordonantie

- Ancaman Pidana didalam hubungan perdata

- Berpihak kepada pengusaha

- Bertentangan dengan asas hukum

- Hapus tahun 1942


PENEGAKAN HUKUM:

KEPASTIAN HUKUM

KEADILAN

KEMANFAATAN



UNDANG-UNDANG:

- UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

- UU No.12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Kerja di Perusahaan Swasta

- UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

- UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.

- UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan


  • Peraturan Lain:

  • - Peraturan Pemerintah

  • Keputusan Presiden

  • Keputusan Menteri

  • Faktor pentingnya KEBIASAAN:

  • 1. Pembentukan UU Perburuhan tidak dapat mengikuti perkembangan soal-soal perburuhan.

  • 2. Peraturan yang lama (Jaman Hindia Belanda) tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat.

  • Peraturan : Mengatur yang seharusnya berlaku.

  • Putusan : Menetapkan yang sebenarnya berlaku


  • ORANG DAN BADAN YG BERSANGKUTAN:

  • BURUH DAN MAJIKAN

  • ORGANISASI BURUH

  • ORGANISASI MAJIKAN

  • PENGUASA

  • PENGAWAS

  • PEKERJA: sangat luas, dgn/tanpa hubungan kerja.

  • KARYAWAN: orang yg melakukan karya (pekerjaan)

  • TENAGA KERJA: semua orang yg mampu bekerja, baik sudah/belum punya pekerjaan.

  • PENGUSAHA: orang yg menjalankan usaha (entreprenaur)

  • Tujuan Organisasi Buruh: alat yg utama bagi buruh melindungi dan memperjuangkan kedudukan yg baik.

  • PENGUASA = NEGARA

  • Diminta atau tidak mengambil bagian dalam mengatur mengenai hubungan kerja, demi keadilan, kesejahteraan dan ketertiban.


  • HUBUNGAN KERJA

  • Hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

  • Perjanjian Kerja adalah

  • Perjanjian antara buruh/pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

  • Perjanjian kerja: (Pasal 51 (1) UU 13/2003)

  • Tertulis

  • Lisan

  • Semua biaya yg timbul menjadi kewajiban majikan/pengusaha.


  • PERJANJIAN

  • Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yg memberi kekuatan hak pada satu pihak dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

  • Ada 4 Hal:

    • Hubungan Hukum.

    • Bidang Hukum Kekayaan

    • Adanya Hak (kreditur)

    • Adanya kewajiban (debitur)

  • Obyek Perjanjian adalah “Prestasi”, dapat berupa;

    • Memberikan sesuatu,

    • Melakukan sesuatu,

    • Tidak melakukan sesuatu.


  • Syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer):

  • Kesepakatan

  • Kecakapan

  • Sesuatu hal tertantu

  • Sebab yang halal

  • 1 & 2 = syarat subyektif, apabila tdk dipenuhi dapat dibatalkan

  • 3 & 4 = syarat obyektif, apabila tdk dipenuhi batal demi hukum

  • Perjanjian sebagai undang-undang bagi yg membuatnya (pasal 1338 KUHPer)

  • = Asas Kebebasan Berkontrak

  • UNDANG-UNDANG

  • UU karena pernyataan para pihak

  • 1. Perbuatan menurut hukum

  • 2. Perbuatan melawan hukum

  • b. Hanya UU saja ( kewajiban ortu ke anak, kewajiban memelihara ortu, dsb)


  • Syarat Perjanjian Kerja = syarat perjanjian pada umumnya

  • (Pasal 52 (1) = Pasal 1320 KUHPer)

  • Kesepakatan kedua belah pihak

  • Kecakapan para pihak

  • Pekerjaan yang diperjanjikan

  • Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

  • 1 & 2 dilanggar dapat dibatalkan

  • 3 & 4 dilanggar batal demi hukum


  • Perjanjian Kerja minimal memuat:

  • Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha

  • Nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh

  • Jabatan atau jenis pekerjaan

  • Tempat pekerjaan

  • Besarnya upah dan cara pembayaran

  • Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan kewajiban buruh dan majikan.

  • Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

  • Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

  • Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

  • Catatan:

  • Dibuat rangkap 2

  • 5 & 6 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, Peraturan Kerja Bersama dan UU


Bentuk dan isi perjanjian
BENTUK DAN ISI PERJANJIAN

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

(Pasal 1338 (1) KUHPer)

Asal tidak bertentangan dengan;

  • Undang-undang

  • Ketertiban Umum

  • Kesusilaan


Pembagian perjanjian kerja
PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja

  • Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

  • Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu (PKWTT)


Kategori pekerjaan pkwt
Kategori Pekerjaan PKWT:

  • Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya

  • Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak lebih dari 3 tahun

  • Pekerjaan yg bersifat musiman

  • Pekerjaan yg berhubungan dgn produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yg masih dlm percobaan atau penjajagan


Jangka waktu pkwt
Jangka Waktu PKWT

  • PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui

  • Diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun

  • Pembaharuan perjanjian bisa diadakan setelah tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya perjanjian semula untuk jangka waktu paling lama 2 tahun


Perjajian kerja berakhir
PERJAJIAN KERJA BERAKHIR

  • PEKERJA MENINGGAL DUNIA

  • BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA

  • PUTUSAN PENGADILAN

  • KEJADIAN YG DITENTUKAN DLM PERJANJIAN, PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA


Peraturan perusahaan pp
PERATURAN PERUSAHAAN (PP)

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan

  • Wajib bagi perusahaan yg punya pegawai min 10 orang

  • Disusun oleh majikan/pengusaha

  • Jangka waktu berlaku 2 tahun dan wajib diperbaharui

  • Berlaku sejak disahkan Menteri atau pejabat yg ditunjuk


Perjanjian kerja bersama pkb
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian yg antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha/serikat pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak

  • satu perusahaan hanya satu PKB

  • masa berlaku 2 th dpt diperpanjang 1 th

  • PK tidak boleh bertentangan dengan PKB

  • PKB tidak boleh bertentangan dgn UU

  • berlaku sejak ditandatangani


Upah uu no 13 2003
UPAH: (UU No.13/2003)

Hak pekerja/buruh yg diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yg ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.


Penghidupan yang layak
PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar (makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua).


Prinsip pengupahan
PRINSIP PENGUPAHAN

  • Hak menerima upah timbul karena hubungan kerja

  • Tidak boleh diskriminasi

  • NO WORK NO PAY

  • Komponen upah; upah pokok dan tunjangan tetap

  • Tuntutan pembayaran upah daluwarsa dalam 2 tahun sejak timbulnya hak.


Upah berdasarkan nilainya:* Upah nominal: jumlah yg berupa uang* Upah riil: banyaknya barang yg dapat dibeli dgn jumlah uang itu

Upah berdasarkan bentuknya:

Upah berupa uang

Upah berupa barang (termasuk pengobatan, perumahan, pengangkutan dsb)

(Ps 12 PP 8/1981 Maks 25 %)


Upah minimum upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap

Upah minimumUpah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap

Penetapan upah minimum

PerMenaker No. PER-01/MEN/1999

Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan

Kondisi pasar kerja

Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita


DAFTAR ISI KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG DALAM SEBULAN

DENGAN 3.000 KALORI PER HARI

BULAN :

DAERAH :


Upah lembur

UPAH LEMBUR DALAM SEBULAN

Upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada pekerja/buruh karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja atau istirahat mingguan dan hari besar.


Kriteria pekerja staf yg tidak berhak lembur
Kriteria pekerja staf DALAM SEBULANyg tidak berhak lembur

  • Menduduki jabatan struktural di organisasi perusahaan

  • Memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang terhadap kebijakan perusahaan

  • Mendapat upah yg lebih tinggi dari pekerja lain

  • Mendapat fasilitas lebih dari pekerja lain


Sistem pemberian upah
SISTEM PEMBERIAN UPAH DALAM SEBULAN

  • Sistem upah jangka waktu

  • Sistem upah potongan

  • Sistem upah permufakatan

  • Sistem skala upah berubah

  • Sistem upah indeks

  • Sistem pembagian keuntungan


Keterlambatan pembayaran upah
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH DALAM SEBULAN

  • Denda 5 % per hari keterlambatan, untuk hari keempat sampai kedelapan

  • 1 % perhari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya maksimal 50 % upah


  • Teori upah: DALAM SEBULAN

  • Teori upah hukum alam

  • Teori upah hukum besi

  • Teori persediaan upah

  • Teori upah etika

  • Teori upah sosial


Keamanan kerja
KEAMANAN KERJA DALAM SEBULAN

Mengatur dan memelihara ruang, alat dan perkakas, ditempat melakukan pekerjaan, sehingga buruh/pekerja terlindungi dari bahaya yang mengancam keselamatan, kehormatan dan dan harta bendanya. (Pasal 1602 w KUHPer)


Tujuan pengaturan keamanan kerja adl mempertinggi produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

Keamanan kerja ===== kewajiban majikan

Sanksi mengganti kerugian yang menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaan

UU no.13 th 2003 pasal 86 diatur mengenai hak buruh untuk memperoleh perlindungan atas:

Keselamatan dan kesehatan kerja

Moral dan kesusilaan

Perlakuan yg sesuai dgn harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama


Kesehatan kerja
KESEHATAN KERJA produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

Tujuannya:

  • Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi tenaga buruh oleh majikan;

  • Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi kemanusiaan;

  • Buruh dpt melakukan pekerjaan yg membahayakan jiwanya.

    Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja

    Tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif


  • Larangan mempekerjakan anak; produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

  • Usia anak adl kurang dari 16 tahun.

  • Dapat dikecualikan anak berumur 13 - 15 th, mllk pekerjaan ringan, tdk mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial, syarat: atas ijin orang tua, maks 3 jam sehari, lingkungan kerja hrs dipisahkan dgn pekerja dewasa, dapat upah sesuai dgn ketentuan.


Perlindungan buruh perempuan
Perlindungan buruh perempuan; produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

  • Dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan dibawah 18 th antara pukul 23.00 – 07.00

  • Pekerja/buruh yg sedang hamil pada pukul 23.00-07.00

  • Pengusaha hrs menyediakan angkutan antar jemput

  • Pengusaha hrs menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerja


Pekerja buruh perempuan selain berhak waktu istirahat yg sama dgn
Pekerja/buruh perempuan selain berhak waktu istirahat yg sama dgn

  • Cuti hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan.

  • Cuti haid, hari I dan II haiid.

  • Waktu menyusui pada jam kerja.


Waktu kerja
Waktu Kerja sama dgn

  • 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau

  • 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.


Lebih dari waktu kerja syaratnya
Lebih dari waktu kerja syaratnya sama dgn

  • Ada persetujuan pekerja/buruh ybs; dan

  • Paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.


Waktu istirahat
Waktu Istirahat: sama dgn

  • Istirahat antara jam kerja, min 0,5 jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus dan tidak termasuk waktu kerja.

  • Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dlm 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

  • Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

  • Istiirahat panjang min 2 bulan pada tahun ke-7 dan ke-8bagi pekerja/buruh yg telah bekerja 6 tahun terus-menerus. (hanya untuk perusahaan tertentu).


Jaminan sosial
JAMINAN SOSIAL sama dgn

Memberikan pembayaran atas upah pada waktu-waktu buruh/pekerja di luar kesalahannya, tidak melakukan pekerjaan.

Prinsip hubungan kerja:

NO WORK NO PAY


Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan upah pengusaha tidak wajib membayar upah kecuali
Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan upah. sama dgnPengusaha tidak wajib membayar upah kecuali:

  • Buruh sakit shg tdk dpt bekerja.

  • Buruh wanita sakit pada hari I dan II masa haidnya shg tdk dpt melakukan pekerjaan.

  • Buruh menikah, menikahkan, menghitankan, nmembaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran, suami/istri/anak atau menantu/orang tua/mertua/anggota dlm 1 rumah meninggal dunia.

  • Buruh menjalankan kewajiban negara.

  • Buruh menjalankan ibadah agamanya.

  • Pengusaha tidak mempekerjakan.

  • Buruh melaksanakan hak istirahat.

  • Buruh melaksanakan kegiatan serikat pekerja.

  • Buruh malaksanakan tugas pendidikan perusahaan.


Jika pekerja sakit terus menerus sampai 12 bulan
Jika pekerja sakit terus menerus sampai 12 bulan: sama dgn

  • 100% dari upah untuk 3 bulan pertama

  • 75 % dari upah untuk 3 bulan kedua

  • 50 % dari upah untuk 3 bulan ketiga

  • 25 % dari upah untuk 3 bulan keempat


Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti
Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti; sama dgn

  • Fasilitas kesehatan

  • Fasilitas ibadah

  • Fasilitas olahraga

  • Pelayanan keluarga berencana

  • Tempat penitipan anak

  • Perumahan

  • Fasilitas rekreasi


Buruh dapat menumbuhkan usaha-usaha produktif di perusahaan seperti koperasi karyawan.

Usaha produktif adl kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.


Pemutusan hubungan kerja
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA seperti koperasi karyawan.

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yg mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan majikan


Ada 4 jenis phk
Ada 4 jenis PHK: seperti koperasi karyawan.

  • PHK oleh majikan/pengusaha

  • PHK oleh buruh/pekerja

  • PHK putus demi hukum

  • PHK oleh lembaga peradilan


Phk dilarang uu 13 2003
PHK dilarang: (UU 13/2003) seperti koperasi karyawan.

  • Sakit tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut

  • Memenuhi kewajiban negara

  • Menjalankan ibadah agamanya

  • Buruh menikah

  • Buruh hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui

  • Buruh punya pertalian saudara atau perkawinan kecuali telah diatur dlm PK, PP atau PKB

  • Buruh menjadi anggota atau pengurus SP

  • Buruh melaporkan majikan ke polisi krn tindak kejahatannya

  • Perbedaan SARA

  • Buruh sakit karena kecelakaan kerja


Majikan dapat melakukan phk setelah ijin lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Majikan dapat melakukan PHK setelah ijin Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Ijin tidak diperlukan bila:

  • Dalam masa percobaan

  • Mengundurkan diri

  • Mencapai usia pensiun

  • Meninggal dunia


Phk karena kesalahan berat
PHK karena kesalahan berat: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Penipuan, pencurian, pengelapan milik perusahaan

  • Keterangan palsu

  • Mabuk, narkoba di lingkungan perusahaan

  • Perbuatan asusila atau perjudian di perusahaan

  • Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha

  • Membujuk berbuat langgar UU

  • Ceroboh atau sengaja merusak milik perusahaan

  • Ceroboh atau sengaja sehingga teman atau pengusaha dalam keadaan bahaya

  • Membocorkan rahasia perusahaan

  • Melakukan perbuatan pidana yg diancam penjara 5 tahun


Hak buruh apabila terkena phk
Hak buruh apabila terkena PHK: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Uang pesangon; dan atau

  • Uang penghargaan masa kerja

  • Uang penggantian hak yg seharusnya diterima


Perhitungan pesangon
Perhitungan pesangon: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Masa kerja < 1 th, 1 bulan upah

  • Masa kerja 1 th tapi < 2 th, 2 bulan upah

  • 2 th tapi < 3 th, 3 bulan upah

  • 3 th tapi < 4 th, 4 bulan upah

  • 4 th tapi < 5 th, 5 bulan upah

  • 5 th tapi < 6 th, 6 bulan upah

  • 6 th tapi < 7 th, 7 bulan upah

  • 7 th tapi < 8 th, 8 bulan upah

  • 8 th atau lebih, 9 bulan upah


Perhitungan uang penghargaan masa kerja
Perhitungan uang penghargaan masa kerja: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Masa kerja 3 th tapi < 6 th, 2 bulan upah

  • Masa kerja 6 th tapi < 9 th, 3 bulan upah

  • Masa kerja 9 th tapi < 12 th, 4 bulan upah

  • Masa kerja 12 th tapi < 15 th, 5 bulan upah

  • Masa kerja 15 th tapi < 18 th, 6 bulan upah

  • Masa kerja 18 th tapi < 21 th, 7 bulan upah

  • Masa kerja 21 th tapi < 24 th, 8 bulan upah

  • Masa kerja 24 th atau lebih, 10 bulan upah


Uang penggantian hak yg seharusnya diterima meliputi
Uang penggantian hak yg seharusnya diterima meliputi: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Cuti tahunan yg belum diambil dan belum gugur

  • Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh diiterima bekerja

  • Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja


Komponen upah yg digunakan sebagai dasar perhitungan
Komponen upah yg digunakan sebagai dasar perhitungan: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

  • Upah pokok

  • Segala macam bentuk tunjangan yg bersifat tetap yg diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.Contoh:

    • Tunjangan anak

    • Tunjangan istri

    • Tunjangan beras

    • Tunjangan pendidikan, dll


Kalau upah buruh harian, maka penghasilan sebulan adl 30x sehari

Kalau upah buruh borongan, maka upah sehari adalah rata-rata perhari selama 12 bulan terakhir, tapi minimun UMP/K.


Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL sehari

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:

Perbedaan pendapat yg mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja, perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan


  • Perselisihan Perburuhan: sehari

  • Perselisihan Hak (Rechtsgeschil)

  • Perselisihan Kepentingan (Belangengeschil)

  • Perselisihan Hak:

  • Perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (dlm hubungan kerja), atau menyalahi ketentuan.

  • Perselisihan Hak antara:

  • Majikan vs Buruh

  • Lembaga Penyelesaiannya:

  • Pengadilan Negeri – Lingkup Perdata

  • LPPHI – Lingkup Pidana

  • Perselisihan Kepentingan:

  • Adanya perbedaan pendapat tentang syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

  • Perselisihan Kepentingan antara:

  • Majikan vs Serikat Buruh

  • Lembaga Penyelesaiannya:

  • Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)


  • Maksud perselisihan kepentingan diserahkan kepada LPPHI ADL:

  • Para pihak dgn “kekuatannya” masing-masing duduk bersama menyelesaikan segala perselisihan yg timbul dengan musyawarah dan mufakat.

  • Kekuatan yg dimaksud adl:

  • Pemogokan (STRIKE)

  • Perlambatan Pekerjaan (SLOW DOWN)

  • Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)

  • Mogok Kerja

  • Adl tindakan pekerja/buruh yg diirencanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk menhentikan atau memperlambat pekerjaan.

  • Syarat mogok kerja:

  • Dilakukan scr sah, min 7 hari sebelum mogok memberitahukan pada pengusaha dan instansi terkait.

  • Tertib, tidak melanggar hukum.

  • Damai, menghormati hak pekerja yg tidak ikut mogok; tidak mengganggu jalannya produksi perusahaan; tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

  • Sebagai akibat gagalnya perundingan.


  • Mogok kerja yg dilakukan scr sah, tertib dan damai, pengusaha dilarang:

  • Mengganti pekerja/buruh yg mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan, atau

  • Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

  • Perlambatan Kerja

  • Adl mogok kerja dalam bentuk menahan atau memperlambat hasil produksi atau hasil kerja.

  • Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)

  • Adl tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

  • Syarat LOCK OUT:

  • Dilaksanakan stelah gagalnya perundingan.

  • Bukan merupakan tindakan balasan.

  • Dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku.

  • Tidak boleh untuk perusahaan yg melayani kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan jiwa manusia.


TERIMA KASIH ……. pengusaha dilarang:

PERTANYAAN ?


ad