1 / 25

KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI

Disampaikan oleh : Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Pada Acara Temu Usaha Industri dan Balai Besar Keramik. KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI. Bandung , 26 Juni 201 9. KEBIJAKAN DAN FASILITAS UNTUK MENDUKUNG IKLIM USAHA SEKTOR INDUSTRI. Potret Industri Manufaktur.

dereka
Download Presentation

KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Disampaikanoleh : DirekturKetahanandanIklim Usaha Industri Pada Acara Temu Usaha Industri dan Balai Besar Keramik KEBIJAKAN PENGAMANAN INDUSTRI DALAM NEGERI Bandung, 26 Juni 2019

  2. KEBIJAKAN DAN FASILITAS UNTUK MENDUKUNG IKLIM USAHA SEKTOR INDUSTRI Potret Industri Manufaktur Tantangan & Peluang OptimalisasiKebijakan & Fasilitas Tantangan Kebijakan • Sektor manufaktur masih menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi nasional (Th. 2018 = 17,63 %). • Industrimanufaktursebagaipenopangutamaekspor Indonesia (Th. 2018 = 72,19%). • Kontribusitinggiterhadappenerimaannegara (Th. 2018= 36,27% dariPPh Non Migasdan 8,2% daricukai) • Menyeraptenagakerja yang besar Fasilitas • Pertumbuhan industri ke seluruh wilayah (Penguatan dan pendalaman struktur industri) • Peningkatandaya saing industri nasional • Peningkatankontribusiindustriterhadapperekonomiannasional • Pertumbuhan ekonomi terpusat di PulauJawa • Dampak FTAdanMEA • Ketergantungan bahan baku/penolong impor yang tinggi • Pembiayaansektorindustrimasih minim Investasi Fiskal • Tax Holiday • Tax Allowance • Pembebasan Bea Masuk Impor Barang Modal/Bahan Baku (Master list) dalam Rangka Investasi • BeaMasukDitanggungPemerintah (BMDTP). • DNI (Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan) • OSS(Kemudahan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) Peningkatan Daya Saing • Kebijakan Tarif • KebijakanTrade Remedies • Kebijakan NTMs Non Fiskal Peluang Pembangunan Industri Nasional • Kemudahan pembiayaan dalam mendorong ekspor • Pelatihan SDM Industri • Sertifikasi kompetensi profesi • Pelimpahan hak produksi • Jaminan pengamanan investasi OVNI • Sertifikasi produk • Pembangunan Prasarana • Bantuan promosi • Potensi SDA dan bonus demografi • Fasilitas KEK dan KI • Pemerintah terus melakukan debirokratisasi dan deregulasi

  3. PROFIL KBLI BINAAN INDUSTRI KACA DAN KERAMIK(Permenperin 30/2017)

  4. PROFIL HS KACA DAN KERAMIK

  5. PROFIL HS KACA DAN KERAMIK (2)

  6. DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) Sesuai dengan pengaturan dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, terdapat 77 KBLI dari 882 KBLI sektor industri yang diatur. 77 KBLI SektorIndustri Diaturdalam DNI (8,73%) 11 KBLI PersyaratanTertentu 6 KBLI Tertutup (Bahan Kimia dan MinumanBeralkohol) 61 KBLI Dicadangkanuntuk UMKMK atauKemitraandengan UMKMK 805 KBLI SektorIndustri TidakDiaturdalam DNI (91,27%)

  7. DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI) DAFTAR BIDANG USAHA SEKTOR KACA DAN KERAMIK(Lampiran Perpres No.44 Tahun 2016)

  8. KEBIJAKAN TARIF STRUKTUR TARIF INDONESIA - BTKI 2017 (PMK 6/2017(Bab 1-97)) FungsiTarif Bea Masuk 1. Instrumenpengembanganindustri: dayasaing 2. InstrumenPerdagangan: 3. InstrumenFiskal: penerimaannegara Rata-rata Tarif Indonesia 10, 091% 8

  9. STRUKTUR TARIF BEA MASUK INDUSTRI KACA DAN KERAMIK(Berdasarkan BTKI 2017) Rata-rata Tarif = 10,34%

  10. KEBIJAKAN TRADE REMEDIES Antidumping Countervailing Safeguard Dikenakanterhadapbarangimpor, ketikaterjadilonjakanbarangimporbaiksecaraabsolutmaupunrelatif, sertamenyebabkankerugianseriusataumengancamterjadinyakerugianseriusterhadapindustridalamnegeri yang memproduksibarangsejenis Dikenakanpadabarangimpordimanahargaeksporbarangtersebutlebihrendahdariharga normal di pasardomestik Dikenakanterhadapbarangimpor yang mengandungsubsidi yang diberikanolehnegarapengeksporbarangtersebut PP Nomor 34 Tahun 2011) • Proses penyelidikanmemakanwaktu (kuranglebih 1,5 tahun) • Perlumempertimbangkankeseimbanganindustrihulu-hilir. • Keterbatasanjangkawaktupengenaan. • Perludilakukan monitoring perkembanganindustri yang dilindungi. • Adanya peluang terjadinya circumvention • Risiko dispute dari negara lain • Efektifdalamkeadaanmendesak. • Secaraspesifik (produk per produk) efektifdalammembendungimpor. • Memberikantenggangwaktubagiindustridalamnegeriuntukmemerpebaikiperforma (structural adjustment) → untuk safeguard • Diperbolehkanoleh WTO.

  11. PROSEDUR SAFEGUARD DAN ANTI DUMPING INDONESIA(Menurut PP No. 34 Tahun 2011) SAFEGUARD/BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN BEA MASUK ANTI DUMPING 30 HariKerja 20 HariKerja 30 HariKerja 45 HariKerja 30 HariKerja 12 Bulan + 6 bulan (perpanjangan) 30 HariKerja 30 HariKerja Dikenakan paling cepat 60 harisejaktanggalpenyelidikan Paling lambat 7 harikerjasejakpenghentianpenyelidikan 30 HariKerja 45 HariKerja 30 HariKerja 30 HariKerja

  12. PENGENAAAN BMAD DAN BMTP UNTUK KERAMIK DAN KACA

  13. Kebijakan NTMs UNCTAD, 2016

  14. Perbandingan Jumlah Penerapan NTMs–31 Des 2017 • Penerapan NTMs di Indonesia masihsangatrendahjikadibandingkandengannegara lain. Sebagaiperbandingan, penerapan NTMS Indonesia secara total hanyasedikitlebihtinggidibandingMesirdan Vietnam. Beberapanegaramajuseperti Amerika, Canada, Eropa, serta China BAHKAN menerapkan NTMs 10 kali lebihbanyakdibanding Indonesia. • Dilihatdarijenispenerapan NTMs, Indonesia masihjauhtertinggal, khususnyapadaSanitary dan Phytosanitary (SPS), Technical Barriers to Trade (TBT), Anti Dumping, danTariff-rate Quota (TRQ). • Salah satubentukpenerapan TBT di Indonesia adalah SNI Wajibdimanasaatinibaruterdapat 112 SNI wajib. Sumber: WTO Anti dumping [ADP];Countervailing [CV]; Quantitative Restrictions [QR]; Safeguards [SG]; Sanitary and Phytosanitary [SPS]; Special Safeguards [SSG]; Technical Barriers to Trade [TBT]; Tariff-rate quotas [TRQ]; Export Subsidies [XS]

  15. CakupanIndustriPionir UU No 25 Tahun 2007 PMK No. 150 Tahun 2018 Per BKPM 1/2019 Fasilitas Tax Holiday Mini Tax Holiday Tax Holiday PenguranganPPhBadan50%selama5 tahun; PenguranganPPhBadan 25% selama 2 tahunsetelahjangkawaktupemanfaatanFasilitas Mini Tax Holiday berakhir. PenguranganPPhBadan100%selama5 sampaidengan 20 tahun (sesuaidengannilaiinvestasi); PenguranganPPhBadan 50% selama 2 tahunsetelahjangkawaktupemanfaatanFasilitas Tax Holiday berakhir. Industri logam dasar hulu: besibajaataubukanbesibaja Industri pemurnian dan atau pengilangan minyak dan gas bumi Industripetrokimia Industrikimiadasarorganik Industri kimiadasaranorganik Industribahanbakuutamafarmasi Industripembuatanperalataniradiasi, elektromedikal, atauelektroterapi Industri pembuatankomponenutamaperalatanelektronikaatautelematika Industripembuatanmesin dan komponenutamamesin Industripembuatankomponenrobotik yang mendukungindustripembuatanmesin-mesinmanufaktur Industripembuatankomponenutamamesinpembangkittenagalistrik Industripembuatankendaraanbermotordankomponenutamakendaraanbermotor Industripembuatankomponenutamakapal Industripembuatankomponenutamakeretaapi Industripembuatankomponenutamapesawatterbang Industripengolahanberbasishasilpertanian, perkebunan, ataukehutanan yang menghasilkanbuburkertas (pulp) Infrastrukturekonomi Ekonomi digital PengajuanPermohonanFasilitas Tax Holiday • Bersamaan dengan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) atau paling lama 1 tahunsetelahpenerbitanpendaftaranpenanaman modal. • Cakupan industri yang tidak tercantum dalam cakupan industri pionir tetapi memenuhi nilai investasi minimal Rp. 500 Miliar, permohonandiajukanmelalui BKPM dandilakukan pembahasanantarkementerian. 17

  16. Fasilitas Tax Allowance Bentuk Fasilitas • Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing 5% pertahun; • Penyusutan dan amortisasi dipercepat; • Tarif PPh dividen sebesar 10% atau tarifmenurutperjanjianpenghindaranpajakberganda yang berlaku; • Kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun • PP 18 Tahun 2015 Jo. PP 9 Tahun 2016 • Permenperin No. 1 Tahun 2018 Kriteriadan PersyaratanIndustri • memiliki nilai investasi yang tinggi • memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar; atau • memiliki kandungan lokal yang tinggi Cakupan Industri 139

  17. USULAN DAFTAR BIDANG USAHASEKTOR INDUSTRI KACA DAN KERAMIKYANG MENDAPATKAN FASILITAS TAX ALLOWANCE DRAFT LAMPIRAN I RPP TAX ALLOWANCE Saatinisedangdilakukanpembahasanrevisi PP 18/2015 jo. PP 9/2016, terdapat 6 KBLI disektorindustri kaca dan keramik diusulkanuntukmendapatkanfasilitastax allowance, yaitu:

  18. FasilitasPembebasan Bea Masuk (BM) Pembebasan Bea MasukMesin Serta BarangdanBahan PMK No. 188 Tahun 2015 MASTER LIST PermenperinNomor31/2017TentangPerubahanKetigaAtasPeraturanMenteriPerindustrianNomor 19/M-IND/PER/2/2010 TentangDaftarMesin, Barang Dan BahanProduksiDalamNegeriUntuk Pembangunan AtauPengembanganIndustriDalamRangkaPenanaman Modal. 2 Tahun (Mesin) 2-4 TahunBarangdanBahan

  19. Bea MasukDitanggungPemerintah (BMDTP) • Beberapa fasilitas bea masuk diberikan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2). UU No 17 tahun 2006 • Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) dihapus. • BMDTP TOTAL REALISASI BMDTP TAHUN 2008-2018 Latar Belakang Tujuan BMDTP • Meningkatkan daya saing • Penguatandanpendalamanstruktur industri • Menciptakan iklim usaha yang kondusif • Mengurangi beban/cost bea masuk UU APBN UU No 10 tahun 1995 Kriteria Barang dan Bahan yang mendapatkan BMDTP • Belum diproduksi di dalam negeri • belum memenuhi spesifikasi • jumlahnya belum mencukupi Persyaratan untuk mendapatkan BMDTP (Kriteria Sektor Industri) • PMK Induk • PMK Sektor • Perdirjen BC • Permenperin • Perka BPPI • Perdirjen Pembina Industri • Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen (bobot 40%) • Meningkatkan daya saing (bobot 30%) • Meningkatkan penyerapan tenaga kerja (bobot 20%) • Meningkatkan pendapatan negara (bobot 10%)

  20. FASILITAS NON FISKAL(PP PembangunanSarana dan PrasaranaIndustri - PP Nomor 2 Tahun 2017) Catatan : Fasilitas non fiskallainnya yang diaturdalamPeraturanMenteriPerindustrian

  21. FasilitasPembiayaanEkspor PMK No. 198 Tahun 2017 Meliputi:

  22. Jaminan Keamanan Investasi dan Usaha: Objek Vital Nasional SektorIndustri(OVNI) • Pemberian bantuan pengamanan oleh Kepolisian Negara RI kepada perusahaan industri dan kawasan industri yang telah ditetapkan sebagai OVNI. • Sebagai jaminan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan investasi dan kegiatan usaha oleh industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805/M-IND/Kep/12/2017

  23. Kriteria dan Persyaratan Penetapan OVNI KRITERIA PENGAJUAN OVNI PERSYARATAN PENGAJUAN OVNI BerdasarkanPeraturan Menteri Perindustrian No.18 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Penetapan OVNI

  24. DIREKTORAT KETAHANAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI DITJEN KETAHANAN, PEWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN JL. GATOT SUBROTO KAV. 52 – 53 LANTAI 14 JAKARTA SELATAN TELP/FAX (021) 5252701

More Related