Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

392 Views Download Presentation
Download Presentation

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PAPARANMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PADAACARA RAKERNAS PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN & KB 2014 “PERSPEKTIF REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI PROGRAM KKB (DITINJAU DARI KEWENANGAN, PEMBIAYAAN & ORGANISASI)” • DisampaikanOleh : • GAMAWAN FAUZI • Jakarta, 12Februari 2014

  2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DASAR HUKUM • AMANAT UUD’45; • KONSEPSI DAN KEBIJAKANOTONOMI DAERAH& REVISI UU NO. 32 TAHUN 2004: • UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA; • UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH; • UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 DIPERBARUI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN; • UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN & PERKEMBANGAN KELUARGA; • PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN; • PERATURAN PEMERINTAH NO. 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI • PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI • PERATURAN PRESIDEN NO. 59 TAHUN 2012 TENTANG KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH

  3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI TUJUAN BERNEGARA SESUAI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) …membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial….

  4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden KY kpu kementerian negara badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman bank sentral dewan pertimbangan PUSAT TNI/POLRI Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi DAERAH Gubernur DPRD LingkunganPeradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota LingkunganPeradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD

  5. KEMENTERIAN DALAM NEGERI SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA NEGARA LAINNYA M P R D P R D P D B P K M A M K PRESIDEN MENTERI2 DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) TUGAS PEMBANTUAN DEKONSENTRASI DESENTRALISASI PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM

  6. KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT PRESIDEN Pemegangkekuasaanpemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945 Psl 17 UUD 1945 Kementerian/LPNK Keuangan Negara Koordinasi Koordinasi Sebagian Urusan Koordinatordlmpenyeleng. urusanpem. didaerah Psl 222 UU 32/2004 Psl 2 Ayat (6) Revisi UU 32/04 KEMENDAGRI Tanggungjawab Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 Pemerintahan Daerah DAERAH Keuangan Daerah

  7. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PRINSIP DAN ASAS PEMERINTAHAN DAERAH • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. • Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

  8. MA MK KEMENTERIAN DALAM NEGERI Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR Presiden Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

  9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara Presiden dibantu menteri-menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [Pasal 17 (3)*] terbentuk UU 39/08 tentang kementeriannegara

  10. UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA 10

  11. UU NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA LANJUTAN... 11

  12. UUD 1945 KEPALA PEMERINTAH DAERAH DPRD KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis [Pasal 18 (4)**] anggota DPRD dipilih melalui pemilu [Pasal 18 (3) **] PEMERINTAHAN DAERAH mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat[Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**]

  13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB VI. PEMERINTAHAN DAERAH (Lanjutan…) Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Hubungan wewenangantara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang [Pasal 18A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang [Pasal 18B (2)**]

  14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pasal 4 UUD 1945 Pasal 18 UUD 1945 UU No. 32/2004 PP No. 38/2007 • 6 urusan Pusat • 31 urusan ke Daerah + Pusat Untuk pelaksanaan 31 kewenangan, semua kementerian sudah menetapkan NSPK Diatur dengan PP, Keppres dan Permen masing-masing Gubernur sebagai wakil Pemerintah (PP No. 19/2010 dan PP No. 23/2011) punya 4 kewenangan

  15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI ASAS – ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN INDONESIA ASAS DESENTRALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT YG DILIMPAHKAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH ASAS DEKONSENTRASI TUGAS PEMBANTUAN

  16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Sinergitaspemb & penyelenggaraanpemerintahan Pem Kab/Kota dan instansi vertikal KOORDINASI Mempercepat peningkatankapasitasPemerintahan Kab/Kota FUNGSI GUB SBG WKL PEM PemerintahKabupaten/ Kota PEMBINAAN PemerintahKabupaten/ Kota • PenyelenggaranPemsesuai NSPK • PeningkatanAkuntabilitas PENGAWASAN • Menjagakehidupanberbangsadanbernegarasertakeutuhan NKRI • Menjaga & mengamalkanideologiPancasila & membkehidupandemokrasi • Memeliharastbltspolygdinamis • Menjagaetikadannormapenyelenggaraanpemerintahan PENYELENGGARA PEMERINTAHAN UMUM

  17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (Disain Perubahan UU No. 32 Tahun 2004) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT (MutlakurusanPusat) CONCURRENT (34Urusanbersama Pusat, Provinsi, danKab/Kota) • Pertahanan • Keamanan • Moneter • Yustisi (Peradilandan Kejaksaan) • PolitikLuarNegeri • Agama PILIHAN/OPTIONAL (SektorUnggulan) 8 UrusanPilihan • WAJIB/OBLIGATORY • Wajib (13) Pelayanan Dasar: • Pend; Kes; LH; PU & PR; Han Ngan; • Adminduk Capil; Dal Duk & KB;Sos;Naker; • Pera & Waskim; Trantib Um & Linmas; • Hub & Perlindungan Anak • Wajib (12) tidak Pelayanan Dasar: • Pertanahan; Kominfo ; Kop & UKM; Pen • Modal; Kempora; PMD; Pem. Perempuan; • Statistik; Persandian; • Kebudayaan; Perpus; & Kearsipan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautandsb • Dilaksanakansendiri • Dekonsentrasi • TP Desentralisasi

  18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (Pasal 2 Ayat 4 PP 38/2007): Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Uumum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan CatatanSipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; KeluargaBerencana dan KeluargaSejahtera; Sosial; Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan dan Pariwisata; Kepemudaan dan Olah raga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik; Kearsipan; Perpustakaan; Komunikasi dan Informatika; Pertanian dan Ketahanan Pangan; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; dan Perindustrian.

  19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI URUSAN PEMERINTAHAN Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi KONKUREN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ABSOLUT WAJIB PILIHAN PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER Kes, Pendidik, PU, dll. Pertambangan, Perdagangan, dll. YAN DASAR NON YAN DASAR S P M

  20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Omnibus Regulation LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH UU 5/74 UU 22/99 PP 105/00 KMDN 29/02 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 PP PP PP misal: PP 24/05 Ttg SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) UU 32/2004 (Psl 15, 16, 17, 21,22,23 155, 156) PMDN 32/11 PMDN 39/12 PERMENDAGRI 13/06 PP 38/07 PERMENDAGRI 59/07 PP 41/07

  21. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMERINTAH PUSAT POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 32/2004 dan UU 33/2004) DBH MendanaiKegiatanDesentralisasi APBN DAU MendanaiKegiatan Dekon/TP dan InstansiVertikal DAK Dana Otsus Belanja Untuk Daerah Di luar 6 Urusan BelanjaPusat Di Daerah Dana Penyesuaian 6 Urusan • PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG Desentralisasi • Pajak • Retribusi • Bag. Laba • BUMD • Lain-PAD Melalui K/L Dekon / TP Dana Vertikal • B. Pegawai • B. Barang • B. Lainnya PembiayaanLainnya Pinjaman (termasuk Obligasi Daerah) Lain-Lain Pendapatan yang sah DAPER PAD Operasional Modal Penggunaan SILPA Pembiayaan Daerah Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus / Defisit Daerah APBD 1 2 3 4 PEMERINTAH DAERAH 21

  22. Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah Disusun dan disajikan Sesuai SAP Rancangan DPA-SKPD RKPD RPJMD Penatausahaan Pendapatan PEDUM APBD o/ MDN • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Verifikasi Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK KUA PPAS DPA-SKPD Penatausahaan Belanja Pelaksanaan APBD Nota Kesepakatan Pendapatan Raperda PJ Pel APBD • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Belanja Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Pembiayaan Penatausahaan Pembiayaan Laporan Realisasi Semester Pertama • Dilakukan oleh PPKD RKA-SKPD setelah 3 hari RAPBD Kekayaan dan Kewajiban daerah Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari R P-APBD • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN 7 hari penyesuaian o/ Pemda Akuntansi Keuangan Daerah Perda PJ Pel APBD Perda APBD Perda P-APBD 22

  23. KEMENTERIAN DALAM NEGERI BAB VIII KEUANGAN DAERAH Pasal 155 Pada UU No. 32 Tahun 2004 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahansebagairnanadimaksud pada ayat (2).

  24. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PASAL 222 BINWAS Secara Nas. koordinasikan Mendagri Pembinaan Pengawasan Mendagri K/L Binwas Umum Binwas Teknis Provinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011 Kab/Kota

  25. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pasal 29 Pada Revisi UU No. 32 Tahun 2004 Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  26. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Pasal 32 Pada Revisi UU No. 32 Tahun 2004 Daerah berhak menetapkan kebijakan untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

  27. KEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK –POKOK PENGATURAN DALAM PP NOMOR 41 TAHUN 2007 Dasar Pembentukandengan Perda; Mempertegas Tupoksi Masing-Masing (Setda, Setwan, Inspektorat, Dinas, dan LTD, Kecamatan dan Kelurahan); Kriteria dengan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Besaran APBD untuk menentukan jumlah SKPD; Perumpunan Urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas dan LTD (Badan atau Kantor); Pola dan Susunan Organisasi masing – masing SKPD; Eselon; Staf Ahli; Perangkat Daerah Otonom Baru; Perangkat Daerah yang memiliki istimewa dan khusus; Lembaga Lain yang diamanatkan oleh Per-UU-an; Pembinaan dan Pengendalian serta Evaluasi.

  28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) Dasar PembentukandenganPeraturan Daerah (terjadipolitisasidalampembentukan SKPD); TerjadiPola Organisasi yang samaantardaerah (ProvinsidanKab/Kota), tidaksesuaidengankemampuan, kebutuhan, potensi, dankarakteristikdaerah; Perumpunanmenyebabkankesulitandalammelakukankoordinasidengan K/L dankesulitandalammenetapkankompetensipimpinan SKPD); Susunan Organisasi SKPD dibuattidakberdasarkanhasilanalisisbebankerja (ABK) dalamartiPemdacenderungmengambilpolamaksimal; Nomenklatur SKPD antarProv/Kab/Kota sangatvariatif; Eselonterpolasecaranasionaltanpamemperhatikanbebankerja (eselonSekdaProvinsi Babel denganProvinsiJawaTimursamayaitueselonIb); KriteriaVariabelhanyamenentukanjumlah SKPD yang terdiridarijumlahpenduduk, luaswilayah, danjumlah APBD;

  29. KEMENTERIAN DALAM NEGERI POKOK – POKOK PERMASALAHAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PP NO. 41 TAHUN 2007) Lanjutan.... Lembaga yang dibentuk berdasarkan amanah peraturan perundang-undangan (Lembaga Lain) menyebabkan pembebanan APBD; Tidak mengatur pembentukan lembaga sesuai dengan karakteristik daerah (misalnya Bakorwil di Provinsi Jatim, Jateng dan Jabar ) serta Provinsi yang berkarakteristik kepulauan; Kelembagaan Daerah yang memiliki istimewa dan khusus (Khususnya Provinsi DKI Jakarta, mengingat Walikota/ Bupati Administrasi merupakan Jabatan karir struktural); Staf Ahli Kepala Daerah, tugas dan fungsi serta kewenangan yang tidak jelas; Belum ada Kriteria Pembentukan UPTD sehingga jumlahnya tidak terkendali; Sebagian kab/kota tidak melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan evaluasi; Pemberdayaan Kapasitas SKPD oleh K/L tidak diatur; Pemanfaatan Jabatan Fungsional belum optimal; Ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran PP Nomor 41 Tahun 2007.

  30. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • PROBLEMATIK • Makin dekat pelayanan dengan Kewenangan, makin sukses program KB? • Kalau tidak sukses, itu indikasi apa? • Komitmen? Kesungguhan yang rendah setelah diserahkan kepada daerah?

  31. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • SOLUSI • Politicalwill Pemerintah yang kuat dalam program • pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, dengan : • memformat kembali disain hubungan kewenangan pusat & daerahdibidang pengendalian penduduk & keluarga berencana; • menjadikanpengendalian penduduk dan keluarga berencana menjadi urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasarpemerintahan (Perubahan PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan menjadi lampiran pada Revisi UU Ttg Pemda); • berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah Pusat dimana SPM mempertimbangkan : kapasitas keuangan daerah, kapasitas pegawai dan ketersediaan sarpras.SPM akan ditetapkan dengan PP;

  32. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • SOLUSI • (Lanjutan) : • Daerah dalam menetapkan kebijakan pengendanlian kependudukan & keluarga berencana wajib mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian; • Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan daerah dimaksud; • Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria, maka penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; • Implikasi perubahan UU No. 32 Tahun 2004 akan berkorelasi dengan pembiayaan (kapasitas fiskal daerah) & kelembagaan (perubahan PP No. 41 Tahun 2007);

  33. KEMENTERIAN DALAM NEGERI • SOLUSI • (Lanjutan) : • Penataan SKPD ProvinsiharusparareldenganpenataanperangkatGubernur, sebagaiwakilpemerintah; • Revisi PP 41 tahun 2007 memperhatikan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 & UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN; • Pembentukan UPT KementeriandanLembagadilakukansecaraselektifdanharusmendapatrekomendasiMenteriDalamNegeriselakuKetua DPOD danKoordinatorBinwasPenyelenggaraanPemda; • PengangkatanKepala UPT K/L harusmendapatkanrekomendasidandilantikolehGubernur.

  34. KEMENTERIAN DALAM NEGERI TerimaKasih

  35. KEMENTERIAN DALAM NEGERI B I O D A T A Nama : REYDONNYZAR MOENEK Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 14 Nopember 1962 Agama : Islam Alamat : KementerianDalamNegeri Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat Tel/Fax: 021-3811101 Hp : 0818710342 Email : donny_moenek@yahoo.com Pgkt/Gol./Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d) PENDIDIKAN 1987 : S1 TugasBelajarpada UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta JurusanIlmuAdministrasi Negara. 1993 – 1994 : S2 (PascaSarjana) pada ASIAN INSTITUTE Of MANAGEMENT (AIM) – Makati, Metro Manila, Phillippines. Master in Development Management (M. Devt. M) – Analyst Investasi, Keuangan, DesentralisasiFiskaldan Public-Private Partnership Specialist. 1994 : “Exchange Program” between Asian Institute Of Management (AIM) Phillippines with Australian Universities, Australia. • 2007 :Post Graduated (Candidate Ph.D) pada Local Autonomy College University of Tokyo Jepang, spesialis “Local Government & • Regional Finance“. Disertasi: “Searching for the Equilibrium : Reformatting the National Integrity, Fiscal Decentralization Indonesia’s Cases “. • 2013 :KandidatDoktorIlmuPemerintahanpadaPascasarjanaUniversitasPadjadjaran Bandung PENGALAMAN/PEKERJAAN • Pengajar/PengajarTamu, KonsultanLepaspd berbagaiinstitusi bid.Ekonomi, Keu, Manajemen, & DesentralisasiFiskaldalamdanluarnegeri. • PenyusunModulberbagaiPelatihan / PendidikanEkonomi, Keuangan, danManajemen. • Pembicara / Keynote Speakers / Organizer Seminar dalamdanluarnegeribidangEkonomi, Politik, Keuangan, Manajemen&DesentralisasiFiskal. • Saksi Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah. • PENGHARGAAN • Satyalancana Karya Satya 30 Tahun • Penghargaan dalam bidang Environment Diplomacy Relation pada “the 10th Republic of Korea Environmental Culture Award”, di Seoul, Korea Selatan. Tahun 2012 • “Elshinta Award Tahun 2012” sebagai the Most Favourite Jubir/Kapuspen berdasarkan Poling JABATAN • DirekturAdministrasiPendapatandanInvestasi Daerah, DirektoratJenderalBinaAdministrasiKeuangan Daerah (BAKD), Depdagri (2008 – 2010); • JuruBicaraKementerianDalamNegeri/KepalaPusatPenerangan (2010 – Juni 2013); • Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Politik, Dan Hubungan Antar Lembaga (Feb 2013 – Sekarang)