1 / 31

RE KONSILIASI KEWAJIBAN DEBITUR ATAS PINJAMAN RDI/RPD PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

RE KONSILIASI KEWAJIBAN DEBITUR ATAS PINJAMAN RDI/RPD PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN. DASAR HUKUM. U ndang-Undang No mor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara U ndang-Undang No mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

demont
Download Presentation

RE KONSILIASI KEWAJIBAN DEBITUR ATAS PINJAMAN RDI/RPD PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. REKONSILIASI KEWAJIBAN DEBITUR ATAS PINJAMAN RDI/RPDPADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN

  2. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara • PeraturanPemerintahNomor54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah • PeraturanMenteriKeuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) • KeputusanMenteriKeuanganNomor 346/KMK.017/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Pengelolaan Rekening Dana Investasi • KeputusanMenteriKeuanganNomor 347a/KMK.017/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Pengelolaan Rekening Pembangunan Daerah • Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971 tanggal 31 Desember 1971 tentang Pembentukan Rekening Dana Investasi

  3. Berdasarkan Kep. Dewan Moneter No.07/1971 (RDI) : Pembayaran kembali dana penyertaanmodal pemerintah oleh unit-unit usaha Pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang berasal dari bantuan proyek oleh unit-unitusaha Dana anggaran yang disisihkan oleh pemerintah untuk PMP dan pembiayaan kredit investasi A. SUMBER DANA RDI dan RPD Berdasarkan KMK No.346/2000 (RDI) dan No. 347a/2000 (RPD): Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari SLA. Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari RDI dan RPD Pembayaran bunga, denda dan biaya- biaya lainnya yang timbul dari ` pemberian pinjaman Dana APBN yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pembiayaan investasi dan modal kerja Pembayaran kembali dana talangan dari RDI untuk pembiayaan program pemerintah Pinjaman atau hibah pemerintah dari luar negeri

  4. B. PENGGUNAAN DANA RDI Berdasarkan Kep.Dewan Moneter No.07/1971 : • Pembiayaan investasi. • Pembayaran hutang2 luar negeri yang terjadi karena adanya bantuan proyek. • Tujuan lain dalam rangka pengelolaan keuangan Negara. Berdasarkan KMK No. 346/2000 dan Peraturan Menkeu No. 82/2005 : • Pembayaran sebagian hutang luar negeri yang diteruspinjamkan kepada penerima pinjaman. • Pembiayaan suatu keperluan, yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 KMK No.346 yaitu : • Untuk menjamin tersedianya kebutuhan dasar masyarakat. • Untuk mendukung keberhasilan program Pemerintah • Untuk menjamin ketersediaan barang guna menghindarkan kemungkinan terjadinya kerawanan sosial • Untuk mempercepat perkembangan produk perbankan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi • Pembelian kembali Surat Utang Negara yang dilakukan oleh Pemerintah.

  5. Berdasarkan KMK No.347a/2000 : PembiayaaninvestasiPemdauntukpembangunanprasarana, yang terdiridari : a. Air bersih b. Persampahan c. Terminal AngkutanDaratserta Terminal Angkutan Sungai danDanau d. Pasar e. RumahSakitUmum Daerah C. PENGGUNAAN DANA RDI

  6. KMK No.346/2000, PMK No.82/2005 dan KMK No. 347a/2000, mengatur hal-hal sebagai berikut : Kriteria kegiatan dan kriteria penerima pinjaman Tatacara permintaan pembiayaan Evaluasi dan analisa atas permintaan pembiayaan Pedoman penentuan persyaratan pinjaman Persetujuan pinjaman Pengesahan dan perubahan RPP dan RPT Penyusunan dan penandatanganan perjanjian pinjaman Pencairan pinjaman Monitoring dan pemeriksaan Pembelian Kembali SUN yang dilakukan oleh pemerintah D. PERATURAN PENGELOLAAN RDI dan RPD

  7. Pinjaman RDI/RPD terakhir atas Naskah Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani tahun 2007 dan • Sejak tahun 2010 tidak ada pencairan pinjaman dari Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah

  8. SIKLUS PINJAMAN

  9. FLOW PERHITUNGAN PINJAMAN Kapitalisasi OutstandingPokok Bunga / BiayaAdministrasi + PenarikanPokok Pokok Denda Plafon Commitment Charge Blm/TdkDitarik

  10. TUJUAN DAN SASARAN REKONSILIASI • Tujuan pelaksanakan rekonsiliasi kewajiban debitur oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan adalah: • Mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan rekonsiliasi kewajiban debitur dalam rangka pengelolaan pinjaman RDI/RPD kepada BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD; • Meningkatkan koordinasi Pemerintah selaku kreditur dengan BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD selaku debitur. • Sasaran Sasaran pelaksanaan rekonsiliasi ini adalah tercapainya verifikasi data dan dokumen pendukung rekonsiliasi serta kesesuaian data kewajiban antara Pemerintah sebagai kreditur dan BUMN/Pemerintah Daerah/BUMD sebagai debitur.

  11. RUANG LINGKUP • Rekonsiliasi Jatuh Tempo Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui besarnya kewajiban debitur yang harus dibayar pada saat tanggal jatuh tempo. Dilaksanakan tiap 6 bulan sekali sesuai dengan tanggal jatuh tempo untuk masing-masing pinjaman. • Rekonsiliasi Pasca Bayar Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui besarnya outstanding kewajiban debitur. Dilaksanakan tiap 6 bulan sekali untuk masing-masing debitur. • Rekonsiliasi Lain-Lain Rekonsiliasi ini dilaksanakan dalam rangka mengetahui besarnya outstanding kewajiban debitur untuk tujuan selain butir 1 dan 2. Contoh : percepatan pembayaran, pelunasan pinjaman, perhitungan kewajiban per cut off date dalam rangka restrukturisasi pinjaman.

  12. TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG • Menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi dengan debitur sesuai penugasan dari Dit. SMI. • Melakukan verifikasi atas data pendukung rekonsiliasi sebagai kegiatan pra rekonsiliasi dengan pihak debitur. • Menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi bersama dengan debitur sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran angka yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan lampirannya. • Menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi kepada Dit. SMI sebagai dokumen pendukung penerbitan surat penagihan kepada debitur.

  13. DATA YANG DIREKONSILIASI • Nomor pinjaman • Nama debitur • a. Jumlah kewajiban yang jatuh tempo b. Kewajiban yang masih harus dibayar • Pembayaran • a. Bukti pembayaran b. Tanggal pembayaran • Jumlah kewajiban belum jatuh tempo * SOP RekonsiliasiTerlampir

  14. SIMULASI PERHITUNGAN • Persyaratan Perjanjian

  15. BiayaKomitmen adalahbiaya yang dikenakanatas plafond yang belumditarik. Terhitungsejaktanggalefektifperjanjian. Contoh : Jumlahbelumditarik = Rp 9.000.000.000,00 ; haribunga = 183 harimakaperhitunganbiayakomitmennyaadalah (Rp 9.000.000.000,00 x 0.75% x 183) / 360 = Rp 34.312.500,00 Biaya Komitmen= (Jumlah BelumDitarik x %BiayaKomitmen x Haribunga) / JumlahHariSetahun Back

  16. Biaya Administrasi dihitung dari outstanding pinjaman per jatuh tempo Contoh : Perhitungan Biaya Administrasi untuk jatuh tempo Ke-1 Penarikan + Kapitalisasi = Rp 10.000.000.000,00 Hari bunga antara tgl 2 Oktober 1998 s.d. 2 April 1999 = 183 hr Biaya Administrasi = (Rp 10.000.000.000,00 x 10% x 183) / 360 = Rp 505.555.555,56 BiayaAdministrasi= (Outstanding pinjaman x %tingkatbungax hari bunga) / hari dalam setahun Back

  17. Pokok Cicilan pokok pinjaman dihitung dari total penarikan (jumlah piutang)ditambahdengankapitalisasidibagi dengan jumlah periode pengembalian (pro rata) Dalamcontohdiatasmakacicilanpokoknyaadalahsebagaiberikut : • Penarikan + kapitalisasi = Rp 10.000.000.000,00 • Jangkawaktupinjaman 10 tahundibayar per semester Rp 10.000.000.000,00 / 20 = Rp 500.000.000,00 Cicilan pokok = Jumlah Piutang/ jumlah periode pengembalian Back

  18. ContohJadwalPembayaranDebitur : (dalam rupiah)

  19. Denda • Denda Pokok adalah biaya yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran pokok. Contoh : Jatuh Tempo Ke-3 yang harusnya dibayar tanggal 2 April 2000 tetapi pembayaran pada rekening RDI/RPD dibayar oleh debitur tanggal 22 April 2000 sehingga terlambat 20 hari perhitungan denda pokok adalah (Rp 500.000.000, 00 x 6% x 20)/360 = Rp 1.666.666,67 Denda pokok = (TunggakanPokok x % denda x haridenda ) / hari dalam setahun Back

  20. Denda Biaya Administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada debitur atas keterlambatan pembayaran biaya administrasi . Contoh : Jatuh Tempo Ke-3 yang harusnya dibayar tanggal 2 April 2000 tetapi pembayaran pada rekening RDI/RPD dibayar oleh debitur tanggal 22 April 2000 sehingga terlambat 20 hari perhitungan denda biaya administrasi adalah (Rp 457.000.000, 00 x 18% x 20)/360 = Rp 4.575.000,00 Dendabiayaadministarsi= (Tunggakanbiayaadministrasi x % denda x haridenda ) / hari dalam setahun Back

  21. DendaBiayaKomitmenadalahbiaya yang dibebankankepadadebituratasketerlambatanpembayaranbiayakomitmen. Contoh : BiayakomitmensebesarRp 34.312.500,00 dibayarolehdebiturterlambat 6 harimakaperhitungannya (Rp 34.312.500,00 x 18% x 6) / 360 = Rp 102.937,50 Dendabiayakomitmen =(Tunggakanbiayakomitmen x % denda x haridenda ) / hari dalam setahun Back

  22. DAFTAR REKENING

  23. Selain dari Rekonsiliasi Kewajiban hal penting yang berhubungan dengan tupoksi Dit SMI adalah : • Rekonsiliasi Outstanding • Konfirmasi Piutang Tujuan: Untuk meningkatkan akurasi data dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan

  24. Lampiran 1 SOP Rekonsiliasi Back

  25. Lanjutan SOP Rekonsiliasi Back

  26. Lampiran 2ContohBeritaAcaraJatuh Tempo

  27. LanjutanContohBeritaAcaraJatuh Tempo

  28. LanjutanContohBeritaAcaraJatuh Tempo

  29. Lampiran 3ContohBeritaAcaraPosisiPinjaman

  30. Lampiran 4ContohRekapitulasiBeritaAcaraRekonsiliasi

  31. TerimaKasih

More Related