slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 107

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 254 Views
  • Uploaded on

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN. PELAKSANAAN ANGGARAN. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. SISTEMATIKA. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi DIPA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

PELAKSANAAN

ANGGARAN

Program PercepatanAkuntabilitasKeuanganPemerintah

sistematika
SISTEMATIKA
  • RuangLingkupPelaksanaanAnggaran
  • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran
  • Revisi DIPA
  • MekanismePendapatan Negara
  • PembayarandanPencairan Dana
  • ProsedurPenarikan/Penyaluran PHLN
slide3

1. RuangLingkup

PelaksanaanAnggaran

slide4

DASAR HUKUM

  • UU No.17 Th.2003 tentangKeuangan Negara
  • UU No.1 Th. 2004 tentangPerbendaharaan Negara
  • UU No.10 Th.2010 tentang APBN TA.2011
siklus anggaran
SiklusAnggaran
  • Perumusankerangkaasumsimakrodanpokok-pokokkebijakanfiskal;
  • Penyusunan resource envelope;
  • PenetapanPaguIndikatif;
  • Pelaksanaan Trilateral Meeting.
  • PembahasandenganKomisi XI;
  • PembahasandenganBadanAnggaran.
  • Pencairananggaran;
  • Penatausahaanpenerimaandanpengeluaran.

Perencanaan APBN

Penyusunan APBN

Pembahasan

Penetapan

Pelaksanaan

Pertanggungjawaban

  • PenetapanPaguDefinitif;
  • Penetapan RKA-KL ;
  • PenyusunanKeppresRincian APBN.
  • Pengesahan DIPA.
  • Penyusunan LKPP;
  • Penyusunan RUU PertangungjawabanPelaksanaanAnggaran.
  • PenetapanPaguSementara;
  • Penelaahan RKA-KL;
  • Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-KL.

Tupoksi DJA dan DJPBN

Tupoksi DJA

Tupoksi DJPBN

slide6

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN

THE EXPENDITURE CYCLE

PELAKSANAAN ANGGARAN

PENETAPAN

UU APBN

PERPRES RINCIAN APBN

APPROPIATION

(voted by Parliament)

APPORTIONMENT

AND ALLOTMENT

(commitment basis)

PENYUSUNAN

PENGESAHAN

DIPA

COMMITMENT

(contract awarded)

PEMBUATAN

KOMITMEN

order

PENYEDIA

BARANG DAN JASA

SUPPLIER

VERIFICATION

of deliveries

PENGUJIAN

TAGIHAN

delivery

PEMBAYARAN

PENCAIRAN DANA

PAYMENT

slide7

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

MENTERI

PENGGUNA

ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN

BENDAHARAWAN

UMUM

SATKER

Kuasa Pengguna

Anggaran

SATKER

Kuasa Pengguna

Anggaran

KPPN

Kuasa Bendara

Umum

KPPN

Kuasa Bendara

Umum

peran dan tanggung jawab menteri keuangan dan menteri teknis
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS

Menteri Keuangan sebagai pembantu

Presiden dalam bidang keuangan pada

hakekatnya adalah Chief Financial

Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7)

Setiap menteri sebagai pembantu

Presiden pada hakekatnya adalah Chief

Operational Officer (COO) untuk bidang

tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

slide10

DASAR HUKUM

  • PeraturanMenteriKeuanganNomor 104/PMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010tentang PetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-KL TA. 2011
  • PMK Nomor 192/PMK.05/2010 tanggal 23 November 2010 tentangpetunjukPenyusunandanPengesahan DIPA TA 2011;
slide11

Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA

TA 2010

TA 2011

Sebelum Restrukturisasi

Sesudah Restrukturisasi

  • Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi;
  • Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU.
  • Tdk spesifik;
  • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L.

PROGRAM

PROGRAM

  • Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi;
  • Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK.
  • Tdk spesifik;
  • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker.

KEGIATAN

KEGIATAN

  • Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur;
  • Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam
  • Rumusannya sangat spesi-fik jenis dan satuannya;
  • Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran.

KELUARAN (OUTPUT)

SUB KEGIATAN

JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT)

JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT)

  • Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir.
  • Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir.
pokok kebijakan penyusunan dipa 2011
POKOKKEBIJAKANPENYUSUNANDIPA 2011

Perubahan Format danisiDIPA

PenerapanAnggaranBerbasisKinerja

PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA

IntegrasiAplikasi DIPA dan RKAKL

Penyempurnaan IT penyusunanDokumen

Penerapanintegrated database

DIPA-RKAKL

DNA SebagaiPengganti SRAA

PendaerahanPenyusunan & Pengesahan DIPA

PenyempurnaanProsesAdministrasi

PenyederhanaanProsesPenyusunanDIPAAwalTahun

PercepatanPenyusunanDIPAAwalTahun

slide13

Perubahan Format danIsiDIPA

  • UntukmendukungpelaksanaanpenganggaranberbasiskinerjamakadilakukanpenyesuaianterhadapmateriDIPA.
  • Format DIPA mengalami perubahan,antara lain pada format nomorSuratPengesahanDIPA, pencantumaninformasikinerja, perubahan format halamanDIPAdanperubahaninformasialokasianggaran sampai dengan jenis belanja (2 Digit pertamadariAkun).
slide14

PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA.

  • Dalamrangkapelaksanaanpenganggaranberbasiskinerja, perludicantumkaninformasikinerjaKementerian Negara/LembagapadaDIPA,
  • InformasiKinerjadijabarkanpada level Program dan level Kegiatan. Pada level Program terdiridariIndikatorKinerjaUtama (IKU) Program danHasil (Outcome),
  • Level KegiatanterdiridariIndikatorKinerjaKegiatan (IKK) danKeluaran (Output).
slide15

PenerapanIntegrated Database.

Setiapsatuankerja, dalamrangkapenyusunanDIPAmenggunakan data secaraotomatis yang berasaldariRKA-KL yang sudahditelaahantaraKementerian Negara/LembagadenganDirektoratJenderalAnggaranpadasaatpenyusunanKertasKerja (KK) RKA-KL.

Informasitambahan yang harusdiinputsecara manual adalahterkaitdenganrencanapenarikan, perkiraanpenerimaan, pejabatperbendaharaan, saldoawalkasBLU, saldoakhirkasBLU, ambangbatas, persentasepenggunaanlangsungPNBP, dan status BLU, yang diisipadasaatpenyusunanDIPA.

integrasi aplikasi rka kl dan dipa satker
IntegrasiAplikasi RKA-KL dan DIPA Satker

AplikasiRKAKL

DJA

DB RKAKL

AplikasiRKAKL-DIPA

DB RKAKL-DIPA

INTEGRASI

AplikasiDIPA

DB

DIPA

Proses

Reformat

Data

DJPBN

16

integrasi database rka kl dan dipa t ahun 2011
Integrasi Database RKA-KL dan DIPATahun 2011

Struktur Database & Referensi sama

DJA

DJPBN

KANTOR

PUSAT

KANTOR

WILAYAH

DB Backup

DB Transaksi

DB Master

DB Transaksi

DB Transaksi

Intranet

KEPPRES

RINCIAN APBN

K/L

Satker

DIPA

Satker Pusat

KEPPRES

RINCIAN APBN

DIPA

Satker Daerah

RKA-KL

dna sebagai dokumen pengganti sraa
DNA sebagaIDokumenPengganti SRAA

DaftarNominatifAnggaran yang selanjutnyadisingkat DNA adalahringkasanalokasianggaranSatuan Kerja yang diterbitkanolehDirekturJenderalPerbendaharaandirinci berdasarkan unit organisasikementeriannegara/lembaga dan provinsisebagaimanadimuatdalamKeputusanPresidenmengenairincian APBN.

DaftarLampiran DNA hanyamemuatantara lain KodedanNamaSatker, AlokasiAnggaran per jenisbelanjadanjumlahdana yang diblokir.

slide19

Proses Bisnis PenyusunanDIPA Tahun2011

UU APBN

1

2

RKAKL

Penelaahan

3

SP RKAKL

Data

SP RKAKL/

Provinsi

4c

4a

SP RKAKL

4b

SP RKAKL

5a

7a

7b

Satker

Pusat

6a

DIPA

+ ADK

Pengesahan

Pengesahan

5b

8a

8b

Satker

daerah

DIPA

DIPA

6b

DIPA

+ ADK

slide20

Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker

Restore Data RKAKL

Pengisian Data PHLN

Pengisian Data RencanaPenarikan

danPerkiraanPenerimaan

Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan,PejabatPenandatangan SPM,

1

DIPA

DIPA

2

3

4

6

5

Kirim Data DIPA

Cetak DIPA

komposisi dipa 2011
KOMPOSISIDIPA 2011

SP RKA-KL+ADK

HASILPENELAAHANRKAKL

PEJABATPERBENDAHARAAN

HAL III DIPA (RENCANAPENERIMAAN DAN RENCANAPENARIKAN DANA)

ISIAN LAIN

  • ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER

PENGESAHANOLEHDITJENPERBENDAHARAAN

SURATPENGESAHAN

slide22

Format DIPA 2011

BerisiinformasimengenaiPengesahanDIPA

SuratPengesahan

RekapIsiDIPAdanInformasiUmumdanUraianFungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan

  • HalamanI.A

RekapIsiDIPAdaninformasiPinjaman/ HibahDalamNegeridanLuarNegeri

  • HalamanI.B

UraianSatker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana danUraianBelanja

  • Halaman II

RencanaPenarikan Dana per BulandanPerkiraanPenerimaan

  • Halaman III

Catatan : terutamainformasiBlokirdaninformasi yang khusus/spesifik

  • Halaman IV
slide23

Proses Validasi DIPA oleh DJPBN

Restore

Validasi

DIPA & ADK

DB RKAKL DIPA

DIPA

OK

SP DIPA

SATUAN

KERJA

Y A

T I D A K

slide24

Tata Cara PengesahanDIPA.

1) DIPA yang telahdivalidasiditerbitkan Surat PengesahanDIPA.

2) DirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmenetapkan Surat PengesahanDIPAselakuBendaharaUmum Negara.

3) Surat Pengesahan yang telahditetapkanDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKanwilDitjenPerbendaharaan dan DIPA yang ditandatanganiPenggunaAnggaran/ KuasaPenggunaAnggaranmerupakansatukesatuanDIPA yang sah sebagaidasarpenggunaananggaran.

slide25

Tanggal DIPA.

DIPA yang disusunoleh PA/KPA bertanggal20 Desember 2010.

PenetapanSP-DIPAolehDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan di atas adalahbertanggal20 Desember 2010 dan berlakusejaktanggal 1 Januari2011 sampaidengantanggal 31 Desember 2011.

dipa sementara
DIPASementara
  • DisusunapabilaKementerian Negara/Lembaga/satuankerjatidakmenyampaikanDIPAsampaibataswaktu yang ditentukan
  • Disusunoleh Kantor PusatDitjenPerbendaharaan/KanwilDitjenPerbendaharaanberdasarkan SP RKAKL
  • Tidakperluditandatangani PA/KPA
dipa sementara1
DIPASementara

lanjutan

  • Dana yang dapatdicairkanadalah :
    • GajiPegawai,
    • Keperluansehari-hariperkantoran,
    • langganandayadanjasadanlaukpauk/bahanmakanan
  • Selainkeperluandiatasdananyadiblokir
  • Apabila DIPA diterimadari PA/KPA setelah DIPA Sementaraterbit, makadilakukanvalidasidanpengesahanrevisipertama DIPA bersangkutan
pengertian pok
Pengertian POK
  • POKmerupakandokumen yang memuaturaianrencanakegiatandanbiaya yang diperlukanuntukpelaksanaankegiatan, disusunolehKPAsebagaipenjabaranlebihlanjutdariDIPA
  • DiterbitkansetelahDIPAdisahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan
fungsi pok
Fungsi POK
  • Pedomandalammelaksanakankegiatan/aktivitas
  • Alat monitoring kemajuanpelaksanaankegiatan/aktivitas
  • Alatperencanaankebutuhandana
  • Saranameningkatkantransparansi, akuntabilitasdanefektivitaspelaksanaananggaran
hal hal yang perlu diperhatikan
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. PadasaatpenyusunanDIPA tidakdiperkenankanmeralat/merevisi DIPA.

2. PerubahanhanyadilakukanuntukKodekabupaten/kota, Kodekewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN).

3. Mengingatwaktupenyelesaian DIPA yang sangatterbatas, maka KPA dan/atauPenandatangan DIPA dipusat/daerahharus stand byselamaprosespenyusunandanvalidasi, untukmenandatangani DIPA.

  • DIPA akandiserahkanpadaMenteri/KetuaLembaga/ GubernurolehPresidendi Istana Negara tanggal 28 Desember 2010.
  • PenyerahandariGuberrnurkepadaSatuankerjadidaerahtanggal 29-31 Desember 2010.
slide32

DASAR HUKUM

  • PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2011;
  • PerdirjenNomor PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2011.
slide33

PENGERTIAN REVISI DIPA

Revisi DIPA adalahperubahanrinciandalam DIPA akibatrevisirinciananggaranpadahalaman SP dan/atauhalaman I dan/atauhalaman II dan/atauhalaman III dan/atauhalaman IV DIPA, termasukakibatperbaikankarenakesalahanadministratif.

R

E

V

I

S

I

D

I

P

A

RevisiKuning

RevisiPutih

slide34

PENGERTIAN REVISI DIPA

REVISI KUNING adalahPenggantianSuratPengesahan DIPA karenaperubahan PAGU DIPA dan/atauperubahanKodeSatker

slide35

PENGERTIAN REVISI DIPA

REVISI PUTIHadalahrevisi DIPA yang tidakmengakibatkanperubahanpagudan/atautidakmengakibatkanperubahanKodeSatker,antara lain :

  • Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi.
  • Ralatkodeakun.
  • Pembukaantandablokir.
  • Pergeserandanadalamsatu DIPA.
  • Perubahan nomenklatur satker.
batasan revisi dipa
Batasan RevisiDIPA

Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang :

  • TIDAK MENGUBAH TARGET KINERJA :
  • tidakmengurangi volume KeluaranKegiatanPrioritasNasionaldan/atauPrioritasBidang; dan
  • tidak mengurangi spesifikasi Keluaran

TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN ALOKASI ANGGARAN THD :

kebutuhanBiayaOperasionalSatkerkecualiuntukmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama.

alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesorkecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesorpada Satker lain;

kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satkerlain;

pembayaran berbagai tunggakan;

paketpekerjaan yang bersifatmultiyears; dan

paketpekerjaan yang telahdikontrakkandan/ataudirealisasikandananyasehinggamenjadi minus.

slide38

JENIS REVISI DIPA

  • Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP-RKA K/L;
  • Revisi DIPA tanpa Perubahan SP-RKA K/L.
slide39

Revisi DIPA berdasarkanPerubahan SP RKA-K/L

  • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI, Menteri Keuangan, dan/atau Direktur Jenderal Anggaran;
  • Perubahan SP RKA-K/L menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan;
  • DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.
slide40

Revisi DIPA tanpaPerubahan SP RKA-K/L

a.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga

b. Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU

c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional

Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L

d. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan

e. Perubahan volume Keluaranberupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satker

f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi

slide41

Revisi DIPA tanpaPerubahan SP RKA-K/L

(Lanjt)

g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah

h. Perubahanrincianbelanjasebagaiakibatdaripenyelesaiantunggakantahun yang lalusepanjangdalam Program yang sama, dananyamasihtersedia, dantidakmengurangiSasaranKinerja

Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA -/L

i. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP

j. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan

k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan

l. Perubahan berupapergantian/penambahankantor bayar

m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi

slide42

Revisi POK TanpaPerubahan DIPA

  • Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional, dapat dilakukan:
    • dalam rangka menjamin penyelenggaraan satuan kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun;
    • sepanjang tidak mengurangi Sasaran Kinerja satuan kerja
  • Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada, dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja;
  • Revisi dilakukan dengan cara mengubah ADK DIPA satuan kerja melalui aplikasi RKAKLDIPA, mencetak POK dan KPA menetapkan perubahan POK.
slide43

Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA

melakukan perubahan RKA-Satkersesuaidengankewenangannya

KPA

DIPA berubah?

Cetak POK

2

No

1

ADK RKA-Satker

Yes

6

Cetak DIPA Revisi

Cetak POK

2a

ADK RKA-Satker

5

3

Pengesahan DIPA Revisi

DJPBN

4

5 harikerja

slide44

Revisi DIPA pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN

KPA

melakukan Revisi RKA-Satker

Cetak DIPA Revisi

DJPBN

1

3

2

Pencocokan & penelitian

ADK RKA-Satker

Dokumenpendukung

4

7

5

Setuju?

PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi DIPA

Cetak POK

No

5 harikerja

Yes

6

Pengesahan DIPA Revisi

slide46

Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA

  • Revisi DIPA disampaikankpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusankpd :
  • Menteri/KetuaLembaga;
  • Ketua BEPEKA;
  • Gubernur Prov. ybs.
  • DJA;
  • Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN;
  • Kanwil DJPBN.
  • DIPA SatkerPusatygberlokasidi DKI Jakarta;
  • Revisi DIPA antarProvinsi;

KP DJPBN

1a

PengesahanRevisi DIPA

1b

KANWIL

DJPBN

  • Revisi DIPA disampaikankpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusankpd :
  • Menteri/KetuaLembaga;
  • Ketua BEPEKA;
  • Gubernur Prov. ybs.
  • DJA;
  • Dir. PelaksanaanAnggaran DJPBN;
  • Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN;
  • DIPA SatkerPusatygberlokasidiluar DKI Jakarta;
  • DIPA SatkerVertikal;
  • DIPA Dekonsentrasi;
  • DIPA TugasPembantuan;
  • DIPA UrusanBersama.
slide47

Batas Akhir Usul Revisi DIPA

Batas akhir penerimaan usul revisi DIPA pada

Direktorat Jenderal, baik dengan perubahan SP RKA-K/L

maupun tanpa perubahan SP RKA-K/L:

Tanggal 28 Oktober 2011

slide48

Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker)

Kegiatan A

Target kinerja tidak berubah

Output : volume, jenis dan satuan

Komponen-1

Output-1

Jenis Belanja-1

Komponen-2

Jenis Belanja-2

Jenis Belanja-3

Jenis Belanja-1

Komponen-3

Jenis Belanja-2

Jenis Belanja-3

Ketentuan : Pergeseran antarkomponendalamsatu Output  tdkmnmbh honorarium dandlmjenisbelanjaygsama.

slide49

Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker)

Kegiatan A

Target kinerja tidak berubah

Output : volume, jenis dan satuan

Komponen-1

Jenis Belanja-1

Output-1

Komponen-2

Jenis Belanja-2

Komponen-3

Jenis Belanja-3

Output : volume, jenis dan satuan

Komponen-1

Jenis Belanja-1

Output-2

Komponen-2

Jenis Belanja-2

Komponen-3

Jenis Belanja-3

Ketentuan :Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama.

slide50

Contoh : Pergeseran antar Komponen  kebutuhan Operasional (pengesahan DJPBN)

Komponen 001

Output LayananPerkantoran

Satker A

Komponen 002

Kegiatan A

Komponen-1

Output-2

Komponen-2

Target kinerja tidak berubah

Komponen-3

Komponen 001

Output LayananPerkantoran

Satker B

Komponen 002

Kegiatan B

Komponen-1

Output-2

Komponen-2

slide51

a. Revisi DIPA untuk Penerimaan Hibah LN/DN

Untuk penambahan pagubelanjayang berasal dari Hibah LN/DN setelah APBN TA 2011 ditetapkan;

Hibah LN/DN dalambentukuangyang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga,

Pengalokasian senilai nominal dalam rupiah;

Tata carapencatatandanpelaporannyaberpedomanpada PMK No. 255/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara PengesahanRealisasiPendapatandanBelanja Yang BersumberdariHibahLuarNegeri/DalamNegeriyang DiterimaLangsungolehKementerian Negara/LembagadalamBentukUang

Go Back

slide52

b. Penggunaan Anggaran BelanjaygBersumberdr PNBP UtkSatker BLU

Tata cara Revisi DIPA Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan no. 44/PMK.05/2009.

Go Back

slide53

c. PergeseranAntar Program dalamsatu BA untukBiayaOperasional

Dapat dilaksanakan denganketentuan:

pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya Operasional; dan

tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional pada Program asal setelah dilakukan pergeseran.

Go Back

slide54

d. Pergeseran Antar Jenis Belanjadalam Satu Kegiatan

Dapat dilaksanakan sepanjang tidakmengurangi volume KeluaranKegiatanPrioritasNasionaldan/atauPrioritasBidangdansesuaidengankaidahakuntansi;

Dalamrevisianggaraninitermasukjugapergeseranantarsatuankerjadanantarlokasi.

Pergeseranrinciananggaranbelanjaantarlokasisebagaimanadimaksudpadahuruf b,dapatdilakukansepanjangbukanmerupakanKegiatandalamrangkaDekonsentrasi, TugasPembantuan, atauUrusanBersama

Go Back

slide55

e. Perubahan Volume Keluaran

Dapat dilakukandenganketentuan:

Setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DIPA sudah tercapai.

Sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Go Back

slide56

f. Pergeseran Revisi DIPA DK, TP dan UB

Dapat sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang.

Satker pelaksanaan kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama wajib melaporkan kepada unit eselon I Kementerian Negara/ Lembaga yang memberikan penugasan atau pelimpahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Revisi DIPA ditetapkan.

Go Back

slide57

g. Perubahan Alokasi Anggaran Antar Provinsi/Kabupaten/Kota

  • Dapatdilakukansepanjangtidakmengakibatkan kekuranganBiayaOperasional padaSatuanKerja yang bersangkutan;
  • Biaya Operasional terdiri atas:
    • Komponen 001 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan, dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai; dan
    • Komponen 002 yaitu anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional antara lain kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor
  • Dalamrevisianggaraninitermasukjugapergeseran antarsatuan kerja dalam Program yang sama.

Go Back

slide58

h. Penyelesaian Tunggakan Tahun yang Lalu

Dapatdilakukansepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Prioritas Bidang

Tunggakan tahun yang lalu merupakan merupakantagihanataspekerjaan/penugasan yang alokasianggarannyacukuptersediadanpekerjaan/ penugasannyatelahdiselesaikantetapibelumdibayarkansampaidenganakhirtahunanggaran.

Tunggakantahun yang laluterkaitdenganbelanjapegawaikhususgajidantunjangan yang melekatpadagaji, dan/atauuangmakan, dan/ataubelanjaperjalanandinaspindah, dan/ataulangganandayadanjasa, tunjanganprofesi guru/dosen, dantunjangankehormatanprofesor, tetapialokasidananyatidakcukuptersediadapatdibebankanpada DIPA tahunanggaranberjalantanpamelaluimekanismeRevisi DIPA.

Go Back

slide59

i. PergeseranRincianAnggaranSatker BLU

Tata caraRevisi DIPA Satker BLU yang sumberdananyaberasaldari PNBP BLU mengacupadaPeraturanMenteriKeuanganNo.44/PMK.05/2009.

Go Back

slide60

j. PergeseranAntarKomponendanAntarKeluaran

Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja.

Go Back

slide61

k. Perubahanrencanapenarikandanperkiraanpenerimaan

Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan, berupa perubahan (updating) rencana penarikan dan perkiraan penerimaan pada halaman III DIPA

Perubahan (updating) dimaksud dilaksanakan setiap ada perubahan atau paling lambat per triwulan melaluimekanismerevisi.

Go Back

slide62

l. Perubahan Kantor Bayar

Perubahan kantor bayar berupa perubahan kantor bayar akibat adanya:

Perpindahan lokasi satker termasuk penambahan kantor bayar baruatau dalam rangka mendekatkan dengan kantor bayar;

PerpindahankantorbayarsetelahmendapatpenetapandariDirekturJenderalPerbendaharaan.

Go Back

slide63

m. Perubahan/Ralat Karena Kesalahan Administrasi

Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi meliputi:

ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan;

ralatkodeKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

perubahannomenklaturBagianAnggarandan/atausatuankerjasepanjangkodetetap, berdasarkankeputusandariKementerian Negara/LembagaatauPemerintah Daerah;

ralatkodenomor register PHLN/PHDN;

ralatkodekewenangan;

ralatkodelokasi;

perubahanPejabatPerbendaharaan;

ralatcarapenarikan PHLN/PHDN; dan/atau

ralatpada DIPA sebagaiakibatkekeliruanpencantuman data DIPA yang tidaksesuaidengan SP RKA-K/L.

Go Back

jenis jenis penerimaan negara
Jenis-jenisPenerimaan Negara
  • PenerimaanPerpajakan
  • Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)
  • PenerimaanHibah
  • PenerimaanPengembalianBelanja
  • PenerimaanPembiayaan
  • PenerimaanPerhitunganPihakKetiga
penerimaan pajak
PENERIMAAN PAJAK

Semuapenerimaannegara daripajakdalamnegeridanperdaganganinternasional

Disetorkanolehwajibpungut/wajibsetor.

Terdiridari:

  • PajakPenghasilan
  • PajakPertambahanNilai
  • PajakEkspor
  • Cukaidsb
slide67
PNBP

Seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan.

Harus disetor oleh Bendahara Penerima maksimal 1 hari setelah diterima.

Terdiri dari:

  • Sumber Daya Alam
  • Laba Pemerintah atas BUMN
  • PNBP lainnya
hibah
HIBAH

Penerimaannegara yang berasaldarisumbanganswastadalamnegeri DN sertasumbanganlembagaswastadanpemerintah LN ygmenjadihakpemerintah

Dapatberupauang, barangdanjasatermasuktenagaahliataupelatihan

penerimaan lainnya
PENERIMAAN LAINNYA
  • PengembalianBelanja daribelanjapegawai, barang, modal tahunberjalanmaupundaritahun yang lalu
  • PenerimaanPembiayaanpenerimaanpinjaman, hasilprivatisasi, penjualanasetrestrukturisasi, penerimaan SUN
  • Penerimaan PFK  potongan 10% gajipusat, Bulog, Askes, Taperum
slide70

Sistem Penerimaan

Mulai TA 2007, dalamrangkaPengelolaanPenerimaan Negara telahdikembangkanModulPenerimaan Negara (MPN)

MPN adalahModulPenerimaan yang merupakanbagiandariSistemPenerimaandanPengeluaranKas Negara danmemuatserangkaianprosedurmulaidaripenerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaransampaidenganpelaporan yang berkenaandenganPenerimaan Negara

slide71

Tujuan diterapkannya MPN :

  • Meningkatkan Pelayanan
  • Meningkatkan validitas penerimaan negara
  • Meningkatkan Akuntabilitas
  • Mendukung Pelaksanaan TSA
slide72

Ruang Lingkup MPN :

Setoran Pajak

Seluruh Penerimaan Negara melalui Bank Persepsi / Devisa Persepsi dan Pos Persepsi

Belum termasuk penerimaan negara melalui BI (Setoran dalam valas, setoran Migas dan setoran lain yang langsung ke BI)

Setoran Bukan Pajak

Setoran PBB & BPHTB

Setoran Bea Masuk & Cukai

Setoran Pungutan Ekspor

Pengembalian Belanja

Potongan SPM

slide73

PRINSIP PENERIMAAN NEGARA

  • SetiappenerimaannegaradisetorpenuhkeRekeningKasUmum Negara
  • Penerimaannegaratidakbolehdigunakansecaralangsunguntukmembiayaipengeluaran
  • SetiappenerimaannegaradisetorkeRekeningKasUmum Negara melalui Bank/pos Persepsi
  • Penyetorankas:
    • Paling lambatdalamwaktu 1 hari
    • Berkalasesuaiketetapan
slide75

DASAR HUKUM

  • PeraturanMenteriKeuanganNomor 134/PMK.06/2005 tentangPedomanPembayarandalamPelaksanaan APBN;
  • PerdirjenPerbendaharaan No.Per-66/PB/2005 tentangMekanismePembayaranatasbeban APBN;
  • PerdirjenPerbendaharaan No.Per-11/PB/2011 tentangPerubahanatas Per-66/PB/2005 tentangMekanismePembayaranatasbeban APBN.
pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

MENTERI TEKNIS

Selaku Pengguna Anggaran

MENTERI KEUANGAN

Selaku BUN

Pengurusan Administratif

(Administratief beheer)

Pengurusan Komtabel

(Comptabel beheer)

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN &

PEMBEBANAN

PERINTAH

PEMBAYARAN

PENGUJIAN

PENCAIRAN

DANA

pengujian dalam pelaksanaan pengeluaran negara

BENDAHARA

PEMBUATAN

KOMITMEN

PENGUJIAN

SP2D

PENGUJIAN

SPM

  • Pengujian:
  • Substansial:
    • Wetmatigheid
    • Rechmatigheid
  • Formal

PIHAK KE 3

  • Pengujian:
  • Wetmatigheid
  • Rechmatigheid
  • Doelmatigheid
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN

Selaku BUN

Tahapan Komtabel

MENTERI TEKNIS

Selaku Pengguna Anggaran

Tahapan Administratif

BANK

pejabat pengguna anggaran

PENGGUNA ANGGARAN

MENTERI/PIMP.LEMBAGA

(1)

KUASA PA

KEPALA SATKER

(2)

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

PEMBUAT KOMITMEN

(3)

PENGUJI SPP

PENANDATANGAN SPM

(4)

BENDAHARA

PENGELUARAN

(5)

  • (2) tidak boleh merangkap (5)
  • (3), (4), (5) tidak boleh saling merangkap
  • Dalam hal jumlah pegawai tidak mencukupi maka :
  • (2) Dapat merangkap (3) atau (4)

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

pejabat pengguna anggaran1
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
  • Pada setiap awal tahun anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA menunjuk Pejabat Kuasa PA untuk Satker/SKS dilingkungan instansi PA bersangkutan dengan surat keputusan.
  • Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk menunjuk :
  • Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen;
  • Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM;
  • Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan angaran belanja.
slide80
Tembusan Surat Keputusan para Pejabat dimaksud disampaikan kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.

PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil DJPBN menyelenggarakan kegiatan sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

mekanisme pembayaran
MEKANISME PEMBAYARAN

1. UangPersediaan :

Pembayaranmelaluiuangkaspersediaan

2. PembayaranLangsung :

PembayaranlangsungkepadaPihakKetigaatauBendaharauntukdibayarkankepadaPegawai/yang berhak.

uang persediaan
UANG PERSEDIAAN
  • BendaharaPengeluarandapatdibantuolehBend.PengeluaranPembantu (BPP)
  • UP dapatdibagipadaBPP
  • GUP bilatelahmencapai 75 %
  • BPP sudah 75 % dapat GUP tanpamenungguBPP yang lain
  • Pengajuan UP dilampiririncianuang yang dikelolaBPP
uang persediaan1
UANG PERSEDIAAN

(Con’t)

  • UP diberikanuntukklasifikasibelanja:
  • belanjabarang (52),
  • belanja Modal (53) yaitu: pengeluaran honor tim, Alat Tulis Kantor (ATK), perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perijinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset,
  • Belanja lain-lain (58)
  • Pengecualiandaributir 1 sd 3, olehDirjenPerbendaharaan (DIPA Pusat) danKanwil DJPBN (DIPA pusatlok.daerahdan DIPA y disahkanKwl DJPBN)
uang persediaan2
UANG PERSEDIAAN

(Con’t)

  • Besaran UP :

- 1/12 maks 50 jtutkpagus.d 900 jt.

- 1/18 maks 100 jtuntukpagudiatas

900 jts.d 2.400 jt.

- 1/24 maks 200 jtuntukpagudiatas

2.400 jt. s.d. 6.000 jt

- 1/30 maks 500 jtuntukpagudiatas

6.000 jt.

uang persediaan3
UANG PERSEDIAAN

(Con’t)

  • UP kurangdapatmengajukan TUP
  • TUP s.d500 jtdisetujuiolehKepala KPPN
  • TUP diatas500 jthrs mendapatdispensasiKepalaKanwil DJPBN.
  • PembayaranolehBend.Pengmaksimal20 jtkepada1 rekanankecualiuntukhonor danperjadin.
pembayaran langsung
PEMBAYARAN LANGSUNG
  • DitujukankepadarekeningPihakKetiga (penyediabarangdanjasa) Pengadaanbarangdanjasa.
  • DitujukankepadarekeningBendaharaPengeluaranuntukselanjutnyadibayarkankepadapegawai yang melakukanperjalanandinas, honor pegawai, gajipegawai.
pembayaran langsung1
PEMBAYARAN LANGSUNG

(Con’t)

Digunakan untuk pembayaran :

  • Belanja Gaji dan Belanja Pegawai lainnya.
  • Pengadaan barang dan jasa.
  • Biaya Langganan Daya dan Jasa.
  • Belanja Perjalanan Dinas (mulai TA 2007 akan disesuaikan dengan mekanisme uang persediaan melalui uang muka/persekot untuk perjadin jabatan dan LS untuk perjadin pindah).
pengujian oleh pejabat penguji
PENGUJIAN OLEH PEJABAT PENGUJI
  • Memeriksa dokumen pendukung SPP.
  • Memeriksa ketersediaan pagu.
  • Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja.
  • Memeriksa kebenaran hak tagih :

- Pihak penerima pembayaran

- Nilai tagihan

- Jadwal waktu pembayaran

bukti atas hak tagih
BUKTI ATAS HAK TAGIH
  • Kontrak/SPK
  • SuratPernyataanpenetapanrekanan
  • BeritaAcaraPenyelesaianPekerjaan
  • BeritaAcaraSerahTerimaPekerjaan
  • BeritaAcaraPembayaran
  • Kuitansi
  • Jaminan bank/yang dipersamakan
  • Dokumen lain ygdipersyaratkanutkdana yang sebagian/seluruhnyadari PHLN

BUKTI ATAS HAK TAGIH TSB DIATAS YANG MERUPAKAN LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) MERUPAKAN ARSIP YANG DISIMPAN OLEH PA/KPA

penerbitan spm
PENERBITAN SPM

1. SPM LS belanja pegawai dilampiri :

- Daftar gaji

- SK Kepegawaian

- SK Honor, SPK lembur

- SSP.

2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri :

- Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

- SPTB

- Faktur Pajak dan SSP

penerbitan spm1
PENERBITAN SPM

(Con’t)

3. SPM UP dilampiri dengan surat

pernyataan PA/KPA.

4. SPM TUP dilampiri dengan :

- Rincian rencana penggunaan dana

- Surat Dispensasi

- Surat Pernyataan PA/KPA

5. SPM GUP dilampiri dengan :

- SPTB

- Faktur Pajak dan SSP

pengujian oleh kppn
PENGUJIAN OLEH KPPN

Substantif :

  • Kebenaran perhitungan
  • Ketersediaan dana
  • Pengujian dokumen dasar
  • Pengujian SPTB.

Formal :

  • Mencocokan td tangan dg specimen
  • Cara penulisan jumlah uang
  • Kebenaran penulisan.
pelaporan realisasi anggaran
PELAPORAN REALISASI ANGGARAN
  • Kepala Kantor/Satkerselaku UAKPA wajibmembuatLaporanRealisasiAnggaranbeserta ADK kepadaMenteri/Ketualembagasecaraberjenjang.
  • Dilakukanrekonsiliasidengan KPPN dansecaraberjenjangsampaiMenteriKeuangan.
slide94

DAERAH

DAERAH

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

MEKANISME PENGADAAN

1

DIPA

1a

DIT. PA/

KANWIL

DJPb

SK.

PANITIA

KPPN

2

PANITIA

PENGADAAN

KONTRAKTOR

/ SUPPLIER

KONTRAK

KEPUTUSAN

PEMENANG

TENDER

4

6

5

3

mekanisme pencairan ls

DAERAH

DAERAH

KONTRAKTOR

/ SUPPLIER

MEKANISME PENCAIRAN (LS)

DJPb

KANWIL

DJPb

KPPN

8

7

KAS NEGARA

REKENING

5

SP2D

SPM

4

6

PENYELESAIAN

PEKERJAAN

BERITA

ACARA

SERAH

TERIMA

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

1

3

2

mekanisme pencairan up

DAERAH

DAERAH

DAERAH

DAERAH

BENDAHARA

SUPLIER

MEKANISME PENCAIRAN (UP)

KPPN

KAS NEGARA

3

SP2D

5

4

SPM/GU

REKENING

2

6

KUASA

PENGGUNA

ANGGARAN

1

BUKTI2

slide97

BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA

PEMBUAT KOMITMEN

PENGUJI TAGIHAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PENERBIT SPM

UNIT AKUNTASI SATKER

Bayar

SK

SPK

KONTRAK

LAPORAN

KEUANGAN

Draft

SPM - GU

SPM GU

BUKTI

Proses SAI

SPM LS

Draft

SPM - LS

Daftar Lembur DAFTAR GAJI

BA PK

BA PB

BA SERAH TERIMA

BUKTI

Transfer UP/GU

PEMBEBANAN

Benar

Transfer pihak III

BUKTI DAN TAGIHAN

UJI DAN PERIKSA

SP2D

SPM

KPPN

Salah

slide98

6. PROSEDUR

PENARIKAN/PENYALURAN PHLN

prosedur penarikan penyaluran phln
PROSEDUR PENARIKAN/PENYALURANPHLN

Rupiah Murni Porsi GoI

Pembukaan Letter of Credit (L/C)

PembayaranLangsung

PembiayaanPendahuluan

RekeningKhusus

Kredit Ekspor

rupiah murni porsi goi
Rupiah Murni Porsi GoI

Pembayaran ini dilakukan sbg Pendamping porsi PHLN, baik dalam bentuk rupiah maupun Valas, tergantung kontrak. Sumber dana APBN

Produk

SP2D Porsi GoI

Mekanisme

Satker mengajukan SPM kepada KPPN Khusus Jakarta VI disertai dokumen pendukung yang diperlukan;

KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen sebelum diterbitkan SP2D Rupiah Murni;

KPPN Khusus menerbitkan SP2D Porsi GoI dan dikirim ke Bank Indonesia (BI)/Bank Operasional (BO);

BI/BO melakukan pembayaran ke rekening pihak ketiga.

pembukaan letter of credit l c
Pembukaan Letter of Credit (L/C)

Pembayaraniniutkpengadaanbarangimpor yang tidaktersediadidalamnegeri, denganmembuka L/C pada Bank Korespondendalamrangkamelakukanpembayaranpadapenjualan/perusahaaneksportirdiluarnegeri

Produk

SuratKuasaMembayaratasbebanRekeningKhusus (SKM RK L/C)

Surat Kuasa Pembebanan (SKP)

Mekanisme

a. L/C dengan Pembayaran Langsung

Berdasarkan surat permintaan SKP dari satker, KPPN Khusus menerbitkan SKP kepada Bank Indonesia sebagai dasar pembukaan L/C;

Dengan membuka L/C pada Bank Koresponden, BI melakukan pembayaran kepada penjual/eksportir di luar negeri sebesar yang diminta;

PPHLN melakukanpembayaran pada Bank Koresponden dan juga mengirimkanDebetAdvice (DA) pada BI;

BI membuat Nota Disposisi L/C dan Nota Debet dan mengirimkanke DJPBN (KPPN Khusus);

Berdasarkan Nota Disposisi dan Nota Debet BI, KPPN Khususmenerbitkan SP3 dan disampaikankepadasatkerdalamrangka SAI sebagaibahanpembukuanrealisasi PHLN dalam APBN;

slide102
b. L/C melalui Rekening Khusus

Berdasarkan surat permintaan SKM RK-L/C dari satker, KPPK Khusus menerbitkan Surat Kuasa Membayar (SKM) RK-L/C kepada BI sebagai dasar pembukaan L/C;

Dengan membuka L/C pada Bank Koresponden, BI melakukan pembayaran kepada penjual/eksportir di luar negeri sebesar yang diminta dibebankan pada rekening khusus pinjaman;

BI mengirimkan Nota Disposisi L/C kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN Khusus Jakarta VI);

Berdasarkan Nota Disposisi dan Nota Debet BI, KPPN Khusus menerbitkan SP3 dan disampaikan kepada satker dalam rangka SAI sebagai bahan pembukuan realisasi PHLN dalam APBN.

Pembukaan Letter of Credit (L/C)

pembayaran langsung2
PembayaranLangsung

PenarikanpinjamanberdasarkanAplikasiPenarikan Dana (APD) kepadaPemberiPinjaman/HibahLuarNegeri (PPHLN) denganpermintaanuntukmembayarsecaralangsungkepadarekeningrekanan

Produk

Withdrawal Application (WA) untukPembayaranLangsung

Mekanisme

Satkermengajukan APD ke KPPN Khusus Jakarta VI dilengkapidokumen yang diperlukan;

KPPN Khususmemeriksakelengkapan, kebenarandankeabsahandokumen APD danatasdasar APD, KPPN khususmenerbitkanWA;

PPHLN melakukanpembayarankepadarekeningrekanandanmenyampaikanDebet Advice/Notice of Disbursement (NoD) kepada KPPN Khusus;

BerdasarkanNoD, KPPN KhususmenerbitkanSuratPerintahPembukuan/Pengesahan (SP3) dandisampaikankepadasatkerdalamrangka SAI sebagaibahanpembukuanrealisasi PHLN dalam APBN;

pembiayaan pendahuluan
PembiayaanPendahuluan

AplikasiPenarikan Dana (APD) Loan yang digunakanuntukpembayarankembalibiaya-biaya yang telahdikeluarkanoleh BUMN. Dengan APD ini PPHLN menggantikembalidana yang telahdigunakanpadarekening BUMN yang bersangkutan

Produk

Withdrawal Application (WA) untuk Reimbursement

Mekanisme

Satkermengajukan APD reimbursement ke KPPN Khusus Jakarta VI ataspembiayaanpendahuluan yang telahdilaksanakan;

KPPN Khususmenerbitkan WA Reimbursement ke PPHLN disertaidokumenpendukung yang dipersyaratkan PPHLN, selanjutnya PPHLN melakukanpembayarankembalikerekening BUMN;

PPHLN mengirimkanDebet Advice (DA)?Notice of Disbursement (NoD) ke KPPN Khusus;

BerdasarkanNoD, KPPN Khususmenerbitkan SP3 dandisampaikankepadasatkerdalamrangka SAI sebagaibahanpembukuanrealisasi PHLN dalam APBN.

rekening khusus
RekeningKhusus

DenganmembukaRekeningKhususdi BI atau Bank Pemerintahlainnya yang ditunjukMenteriKeuangan

Produk

SP2D RK

Mekanisme

Satker mengajukan SPM-RK kepada KPPN Khusus Jakarta VI disertai dokumen pendukung;

KPPN Khusus memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut sebelum menerbitkan SP2D-RK;

KPPN Khusus menerbitkan SP2D-RK dan dikirim ke BI;

BI melakukan pembayaran kepada rekening pihak ketiga.

kredit ekspor
Kredit Ekspor

Suatu pinjaman dari Lembaga Keuangan/Perbankan suatu Negara yang tujuannya untuk mendorong kegiatan ekspor negara donor sekaligus membantu negara peminjam

Produk

SP2D Porsi Rupiah;

Withdrawal Application (WA);

SuratKuasaPembebanan (SKP);

SuratKuasaMembayarRekeningKhusus (SKM RK L/C).

Mekanisme

Letter of Credit (L/C)

Berdasarkan SPM darisatker, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D (biasanyauangmuka 15 %). Untukporsi PHLN (sisanya) mekanismepembayaransamadenganprosedur L/C;

PembayaranLangsung

Berdasarkan SPM darisatker, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D (biasanyauangmuka 15 %). Untukporsi PHLN (sisanya) mekanismepembayaransamadenganprosedurPembayaranLangsung.