1 / 47

ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan Daerah. Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Pusat)

callia
Download Presentation

ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ANALISIS HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH 2011@Ayu Rai.E-Mak

  2. Konsep Dasar Pengambilan Keputusan dalam Pemerintahan Daerah • Sentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Pusat) • Desentralisasi (Keputusan politik/alokasi dan Keputusan Administratif/pelaksanaan penuh di Daerah) • Dekonsentrasi (Keputusan politik/alokasi di Pusat sedangkan Keputusan Administratif/pelaksanaan di Daerah) 2011@Ayu Rai.E-Mak

  3. CakupanDesentralisasi (Rondinelli) • Dekonsentrasi • Devolusi • Pelimpahanpadalembaga semi otonom (Delegasi) • Pelimpahanfungsipemerintahantertentupadalembaga non-pemerintah (Privatisasi) 2011@Ayu Rai.E-Mak

  4. KedudukanPemerintah Daerah • Sistemnegarakesatuan: a. sub divisipemerintahannasional b. tidakmemilikikedaulatan c. HPD adalahdependentdansub-ordinat d.Melahirkankonsepsentralisasidan desentralisasi • Sistemnegara federal: a. memilikikewenangan/kekuasaanmembentuk UUD/UU b. memilikikedaulatan c. HPD adalanindependentdankoordinatif 2011@Ayu Rai.E-Mak

  5. JENIS-JENIS PEMERINTAHAN DAERAH • PEMERINTAHAN LOKAL ADMINISTRATIF (LOCAL STATE GOVERNMENT) • PEMERINTAHAN LOKAL YANG MENGURUS RUMAH TANGGA SENDIRI (LOCAL SELF GOVERNMENT) 2011@Ayu Rai.E-Mak

  6. TIPOLOGI PEMERINTAHAN DAERAH • Sistem Fungsional (Functional System) atau fragmented field administration • Sistem Prefektur (Prefektorat System) atau LOCAL SELF GOVERNMENT dan LOCAL STATE GOVERNMENT 2011@Ayu Rai.E-Mak

  7. HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH ADALAH HUBUNGAN KERJA ATAU KAITAN TUGAS ATAU PERTALIAN ANTARA PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH BAIK BERUPA HUBUNGAN VERTIKAL, HORIZONTAL, MAUPUN DIAGONAL 2011@Ayu Rai.E-Mak

  8. MODEL HPD • AGENCY MODEL (MODEL PELAKSANA) pemda semata-mata dianggap sebagai pelaksana oleh pempus. • PARTNERSHIP MODEL (MODEL MITRA) pemda memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melakukan pemilihan di tingkat daerahnya. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  9. PRINSIP-PRINSIP HPD DI INDONESIA • Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara • Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli • Kebhinekaan • Negara hukum 2011@Ayu Rai.E-Mak

  10. MEKANISME HPD • Mekanisme di bidang tugas pembantuan • Mekanisme di bidang pengawasan a. pengawasan represif (menangguhkan, menunda, dan/atau membatalkan peraturang perundang-undangan yang dibuat daerah) b. pengawasan preventif (pencegahan agar tidak melanggar koridor dan rambu-rambu per-uu-an yang lebih tinggi dan kepentingan umum) 3. Mekanisme di bidang susunan organisasi 4. Mekanisme di bidang keuangan 2011@Ayu Rai.E-Mak

  11. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH • Kewenangan • Organisasi • Keuangan • Kepegawaian 2011@Ayu Rai.E-Mak

  12. DISTRIBUSI KEWENANGAN PEMERINTAHAN • Pendekatan basis kewilayahan (teritorial), kewenangan didistribusikan diantara satuan wilayah (state local government) dan pemerintahan lokal (self local government). • Pendekatan basis fungsional, kewenangan didistribusikan antara kementerian2 pusat yang bersifat khusus dan agen-agennya yang berada di luar kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  13. Tingkat Pemerintahan umum Agen-agen fungsional Pusat PEMPUS KEMENTERIAN PUSAT Wilayah PEM WIL fungsional AGEN KHUSUS KEMENTRIAN PUSAT CABANG DEPT. DI WIL Daerah PEMDA CABANG DEPT. DI DAERAH DISTRIBUSI KEWENANGAN: JALUR FUNGSIONAL DAN KEWILAYAHAN 2011@Ayu Rai.E-Mak

  14. PENYERAHAN KEWENANGAN Penyerahan wewenang terdiri atas: • Materi wewenang, yaitu urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintah lainnya. • Manusia yang diserahi wewenang, adalah masyarakat yang tinggal di daerah ybs sebagai kesatuan masyarakat hukum, bukan kepada Kepala daerah atau DPRD atau keduanya. • Wilayah yang diserahi wewenang, adalah daerah otonom, bukan wilayah administrasi. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  15. CARA PENYERAHAN KEWENANGAN • Ultra Vires doctrine, yaitu pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu (bertahap). • Open end arrangement atau general competence, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pusat (teori residu), didasarkan kepada kebutuhan dan inisiatif daerah otonom di luar kewenangan yang dimiliki pusat 2011@Ayu Rai.E-Mak

  16. KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH • Pol. Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter dan fiskal nasional • Agama PEM. PUSAT Sisa kewenangan pusat yang berskala propinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota PEM. PROPINSI Sisa kewenangan pusat dan pemerintah propinsi yang berskala kab/kota PEM.KAB/ KOTA 2011@Ayu Rai.E-Mak

  17. TITIK BERAT KEWENANGAN ANTARA PEM. PUSAT DAN PEM. DAERAH PEM.PUSAT TERBATAS PEM.PROP KOORDINATIF PEM.KAB/ KOT LUAS 2011@Ayu Rai.E-Mak

  18. STRUKTUR PEMERINTAH PROPINSI MENURUT UU 22 TAHUN 1999 jo UU 32 TAHUN 2004 PEMERINTAH PUSAT WILAYAH ADM. PROPINSI ASAS DEKONSENTRASI PEMPROP PEMDA PROPINSI ASAS DESENTRALISASI 2011@Ayu Rai.E-Mak

  19. KEDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI PEMERINTAH PUSAT WILAYAH ADM. PROPINSI PEMPROP PEMDA PROPINSI WILAYAH ADMINISTRASI (LOCAL STATE GOVERNMENT) DAERAH OTONOM (LOCAL SELF GOVERNMENT) 2011@Ayu Rai.E-Mak

  20. HUBUNGAN PEMPROP DENGAN PEM KAB/KOTA PEMERINTAH PUSAT WILAYAH ADM. PROPINSI PEMPROP PEMDA PROPINSI PEMDA KAB/KOTA PEMDA KAB/KOTA PEMDA KAB/KOTA 2011@Ayu Rai.E-Mak

  21. SEJARAH POLITIK DESENTRALISASI DI INDONESIA • Konsep desentralisasi mulai dikenal pada jaman kekuasaan pemerintah kolonial Belanda • Decentralisatie Wet 1903, dijabarkan dalam Betuurshervorming Wet 1922 • Ada pembagian daerah-daerah otonom: gewest, regenschaap, dan staatgemeente • Jaman Jepang ketentuan diatas tetap berlaku • Sesudah merdeka, mengacu ke pasal 18 UUD 1945 • Lahir undang-undang otonomi daerah: • UU no.1 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan ketenmtuan pokok Pemerintahan Daerah berlaku sejak tgl 23 Nov 1945 • UU no 22 1948, uu otda pada masa RIS • UUDS berlaku dan kembali ke bentuk negara kesatuan, UU n0 22 1948 tetap berlaku • UU no 1 1957 sebagai uu organik yang baru • Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, lahir UU n0 6 1959 dan PP No 1 1963 • UU no 18 1965 tentang Pemerintahan daerah • Zaman Orde Baru lahir UU no 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah • UU no 22 1999 • UU no 32 2004 2011@Ayu Rai.E-Mak

  22. Lanjutan: • Pada rejim orde baru, politik desentralisasi yang dianut bukan desentralisasi demokratis. • Dominasi dan keberpihakan pada kepentingan politik kekuasaan pemerintah pusat atas daerah • Menggambarkan perilaku negara otoriter birokratik yang dalam kiprah politiknya selalu haus untuk mereproduksi kekuasaan yang cenderung hegemonik • UU no 5 1974 sebagai instrumen yang digunakan untuk mengontrol dan mendeteksi daya kepatuhan politik (political obedience) • Ada hirarki struktural: Pusat, DT I, DT II. • Distribusi otoritas kekuasaan meruapakan sebuah piramida terbalik, Pusat selalu memperoleh porsi kekuasaan yang lebih besar • Ide dasar politik pemerintahan orba adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind. • Politik Desentralisasi yang dijalankan lebih ke pseudo autonomy (otonomi semu) • Kepala Daerah merangkap sebagai Kepala Wilayah • Selain sebagai daerah otonom, juga sebagai Wilayah administratif 2011@Ayu Rai.E-Mak

  23. Tiga identitas politik pemerintahan lokal yang demokratis (Henry Teune) • Para pejabat publik dipilih secara lokal dan dikembangkan pola pemisahan kekuasaan politik antara eksekutif dan legislatif • Adanya otonomi lokal • Adanya kemampuan untuk memobilisasi sumber-sumber; pajak, retribusi dan sumber pendapatan sah lainnya. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  24. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (DESENTRALISASI FISKAL) • Hubungan keuangan mengacu pada UU no 32 1956 yang sangat sentralistis dan didominasi kepentingan pusat • Menimbulkan dampak politis dan ekonomi yang negatif bagi daerah, ada ketidakpuasan daerah terutama di luar pulau jawa • Budgetting policy yang sentralistis • UU No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33 Tahun 2004 mengatur desentralisasi keuangan dan fiskal dengan proporsi penerimaan pemerintah daerah diatur secara lebih rasional, progresif dan adil. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  25. DESENTRALISASI FISKAL • Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di bidang keuangan dan fiskal kepada daerah dalam memobilisasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah • Dengan DF, Daerah mempunyai wewenang mengatur dan menggali potensi dan sumber2 keuangannya sendiri. • DF merupakan komponen utama dari desentralisasi. • Apabila Pemda melaksanakan fungsinya secara efektif dan nmendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari PAD, BHP dan BP, pinjaman, maupun Subsidi/bantuan dari Pempus. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  26. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL • Pemerintah Pusat Yang Mampu Melakukan Pengawasan Dan Enforcement • SDM yang kuat pada Pemda guna menggantikan peran Pempus • Keseimbangan dan kejelasan dalam pembagian tgjawab dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  27. Bentuk Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah • Desentralisasi • Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan • Pinjaman daerah Prinsip “money follows function” 2011@Ayu Rai.E-Mak

  28. PendekatanHubunganKeuanganPusatdan Daerah • Pendekatankapitalisasi (Permodalan); pemdamemperolehmodaalpermulaan yang diharapkanuntukdinvestasikanmenurutcara-cara yang dapatmenghasilkanpendapatanuntukmenutuppengeluaranrutin. • Pendekatanpendapatan; pempusmemberikansejumlahsumberpendapatan yang dipandangpotensialdimasing-masingdaerah. PemdadiberiotonomiuntukmengelolasejumlahurusanuntukkemudianmenjadisumberpembiayaanPemda. • Pendekatanpengeluaran; pempusmemberikansejumlahdanapinjaman, bantuan (sumbangan) ataubagihasilpungutankepadapemdauntukmembiayaipengeluarantertentu. • Pendekatankomprehensif; menggabungkansasaranpengeluarandengansumber-sumberdananya. Sumber-sumberpendapatandiberikankpdPemda (PAD danbagihasilpajaknasional), dantgjawabdenganmempertimbangkantingkatkemampuandanbiaya yang ada. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  29. Tujuan umum desentralisasi fiskal • Meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya nasional maupun klegiatan Pemda • Dapat memenuhi aspirasi dari daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi pendapatan secara regional maupun nasional • Meningkatkan akuntabilitas, transfaransi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah • Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah • Menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat 2011@Ayu Rai.E-Mak

  30. DF HARUS MEMPERTIMBANGKAN KEBIJAKAN FISKAL KHUSUSNYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI ANTARA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN FISCAL SUSTAINABILITY DAN TETAP MEMBERIKAN RUANG BAGI PEMPUS UNTUK MENGADAKAN KOREKSI ATAS KETIMPANGAN ANTAR DAERAH, SEHINGGA TAXING POWER YANG DIBERIKAN KPD DAERAH TETAP TIDAK TERLALU BESAR. • PEMBERIAN KEWENANGAN PELAYANAN PUBLIK KPD DAERAH YANG SEMAKIN BESAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN EXPENDITURE EFFICIENCY PRINCIPLES, SHG TETAP DIPERLUKAN ADANYA NATIONAL GUIDELINES YANG DIBUAT OLEH MASING-MASING DEPARTEMEN YANG MENGGABUNGKAN ANTARA PREFERENSI DAERAH DAN NASIONAL INTEREST. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  31. BantuanPempusdalambentukgeneral grants (DAU) maupunrevenue sharing (bagihasil) diarahkanuntuk : • Penciptaankeseimbanganfiskalbaikvertikalmaupunhorisontal • Menumbuhkaninsentifdan/atauadanyakendalibagiPemdadalammelaksanakansegalafungsi/kewenangan yang menjaditgjawabnyadgnbaik. • Specipic grants (DAK) diarahkankpdpemberianinsentifkpdPemdauntukturutmensukseskan program2 nasional yang bersifatprioritas • Konsepperhitungan DAU harusmengacupadakonsepFiscal Gap (kebutuhandaerah – kapasitasdaerah), dimanakebutuhandaerahdiukurdenganpendekatanpengukuranStandarPelayanan Minimal (SPM) danStandarAnalisaBiaya (SAB) masing-masingdaerah. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  32. Kriteria Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah • Memberikanotonomidaerah yang lebihluas, dalamartidaerahdiberikebebasandanfleksibilitasdalammenentukanprioritaspengambilankeputusandisektorpublik • Ketersediaansumber-sumberpenerimaandaerahotonom yang memadaiuntukmenjalankanfungsinya • Equality, alokasibantuanpusatmeskipunbervariasiantardaerahotonom, tetapimencerminkankebutuhanfiskal (fiscal needs) antardaerahotonom, sehinggaporsialokasibantuanpusatmerupakankebalikan (inverse) darikemampuan masing2 daerahotonomdalammenggali PAD-nya • Bantuanpusatharusmenjaminkepastianketersediaandananyabagidaerahotonom (predetermined) • Netralitas, alokasibantuanpusatharusnetralterhadappilihanalokasipenggunaandanauntukberbagaisektor yang diinginkanolehdaerahotonom 2011@Ayu Rai.E-Mak

  33. Lanjutan: • Kesederhanaan, formula pembagian bantuan pusat kepada daerah otonom (hindari kriteria pembagian yang ambiguos dan tidak operasional) • Insentif, desain bantuan pusat harus mampu memberikan insentif kepada daerah otonom untuk melakukan efisiensi ekonomi dalam menentukan pelayanan sektor publik • Memberikan kebebasan akuntabilitasdi tingkat daerah otonom, antara lain dengan menempatkan DPRD sebagai satu-satunya lembaga yang mengawasi dan memberi amanat kepada gubernur, bupati, dan walikota dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat • Kewenangan daerah otonom dalam jangka panjang secara bertahap diarahkan untuk mencakup semua kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang tidak boleh diserahkan kepada daerah otonom sesuai UU otonomi daerah. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  34. DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN GOOD GOVERNANCE • Desentralisasimerupakankonsekuensidaridemokratisasi • Tujuannyaadalahmembangungood governancemulaidariakarrumputpolitik • Desentralisasiadalahazaspenyelenggaraanpemerintahan yang dipertentangkandengansentralisasi, desentralisasimenghasilkanpemerintahanlokal (local government). • Pemaknaandesentralisasimencakupdevolusi (devolution) ataudisebutjugadengandesentralisasipolitik • Nilailebihdevolusiadalah: (1) bagidemokratisasidanstabilitaspolitik, (2) bagipengembanganmasyarakatlokal. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  35. DEMOKRATISASI • Demokratisasi adalah proses perubahan dari struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis. • Demokratisasi merupakan proses dilakukannya diversifikasi kekuasaan untuk meniadakan kesenjangan hak-hak politik warga negara serta memperluas hak warga negara untuk bersuara dan berpendapat. • Terdapat prinsip “setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan atas keputusan itu harus didesentralisasikan” , ini merupakan elemen penting dalam proses demokratisasi. • Bila dihubungkan dengan konsep demokratisasi, maka pemaknaan yang paling pas bagi desentralisasi adalah devolusi. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  36. GOOD GOVERNANCE • Istilah government, bersifat hirarkis antara yang memerintah dan yang diperintah • Istilah governance, bersifat sejajar/kemitraan antara yang memerintah dengan yang diperintah • Governance adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. (world bank) • Governance adalah penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan (UNDP) 2011@Ayu Rai.E-Mak

  37. TIGA DIMENSI PERUBAHAN PRAKTEK-PRAKTEK PEMERINTAHAN AKIBAT PENERAPAN GOOD GOVERNANCE • Dimensi stuktural, menyangkut perubahan struktur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif, atau struktur hubungan pemerintah dengan masyarakat • Dimensi fungsional, menyangkut perubahan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat • Dimensi kultural, menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya-budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi, maupun ektra organisasi. Perlu waktu dan perjuangan untuk merubah tata nilai, pola pikir dan pola bertindak yang telah tertanam sejak awal 2011@Ayu Rai.E-Mak

  38. TIGA KAKI GOOD GOVERNANCE • Politik, yaitu tata pemerintahan dibidang politik dimaksudkan sebagai proses2 pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan baik pada tataran implementasi, maupun pada tataran mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi. • Ekonomi, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses2 pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Pemerintah tidak terlampau campur tangan. • Administrasi, yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  39. Tiga Domain Governance (UNDP) • Negara atau pemerintahan (state), sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian, dan pengawasan. • Sektor swasta atau dunia usaha (private sector), sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. • Masyarakat (society), sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  40. Perbandingan Istilah Government dengan Governance 2011@Ayu Rai.E-Mak

  41. KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE (UNDP) • PARTICIPATION • RULE OF LAW • TRANSFARANCY • RESPONSIVENESS • CONCENCUS ORIENTATION • EQUITY • EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY • ACCOUNTABILITY • STRATEGIC VISION 2011@Ayu Rai.E-Mak

  42. INTI DARI GOOD GOVERNANCE ADALAH DEMOKRATISASI • SALAH SATU TUJUAN DESENTRALISASI ADALAH JUGA UNTUK DEMOKRATISASI • DESENTRALISASI MERUPAKAN PRA-KONDISI BAGI TERCAPAINYA GOOD GOVERNANCE 2011@Ayu Rai.E-Mak

  43. PENGERTIAN DAN KONSEP DESENTRALISASI Desentralisasimerupakansebuahinstrumenuntukmencapaisalahsatutujuanbernegara, yaituterutamamemberikanpelayananpublik yang lebihbaikdanmenciptakanprosespengambilankeputusanpublik yang lebihdemokratis. Dengandesentralisasiakandiwujudkandalampelimpahankewenangankepadatingkatpemerintahan yang lebihrendahuntukmelakukanpembelanjaan, kewenanganuntukmemungutpajak (taxing power), terbentuknyaDewan yang dipiliholehrakyat, Kepala Daerah yang dipiliholeh DPRD, danadanyabantuandalambentuk transfer dariPemerintahPusat. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  44. Secaraumum, konsepdesentralisasiterdiriatas • DesentralisasiPolitik(Political Decentralization); DesentralisasiAdministratif • (Administrative Decentralization); DesentralisasiFiskal(Fiscal Decentralization); • danDesentralisasiEkonomi(Economic or Market Decentralization). 2011@Ayu Rai.E-Mak

  45. DESENTRALISASI ADMINITRATIF, yaitupelimpahanwewenang yang dimaksudkanuntukmendistribusikankewenangan, tanggungjawab, dansumbersumberkeuanganuntukmenyediakanpelayananpublik. Pelimpahantanggungjawabtersebutterutamamenyangkutperencanaan, pendanaan, danpelimpahanmanajemenfungsifungsipemerintahandariPemerintahPusatkepadaaparatnyadi Daerah, tingkatpemerintahan yang lebihrendah, badanotoritastertentu, atauperusahaantertentu. 2011@Ayu Rai.E-Mak

  46. TIGA BENTUK DESENTRALISASI ADMINISTRATIF: (1). Dekonsentrasi (deconcentration), yaitupelimpahanwewenangdariPemerintahPusatkepadapejabat yang beradadalamgarishirarkidenganPemerintahPusatdi Daerah. (2). Devolusi(devolution), yaitupelimpahanwewenangkepadatingkatpemerintahan yang lebihrendahdalambidangkeuanganatautugaspemerintahandanpihakPemerintah Daerah mendapatdiscretion yang tidakdikontrololehPemerintahPusat. DalamhaltertentudimanaPemerintah Daerah belumsepenuhnyamampumelaksanakantugasnya, PemerintahPusatakanmemberikansupervisisecaratidaklangsungataspelaksanaantugastersebut. Dalammelaksanakantugasnya, Pemerintah Daerah memilikiwilayahadministratif yang jelasdan legal dandiberikankewenangansepenuhnyauntukmelaksanakanfungsipublik, menggalisumber-sumberpenerimaansertamengaturpenggunaannya. Dekonsentrasidandevolusidilihatdarisudutkonsepsipemikiranhirarkiorganisasidikenalsebagaidistributed institutional monopoly of administrative decentralization. (3). Pendelegasian (delegation or institutional pluralism) yaitu : pelimpahanwewenanguntuktugastertentukepadaorganisasi yang beradadiluarstrukturbirokrasireguler yang dikontrolsecaratidaklangsungolehPemerintahPusat. Pendelegasianwewenanginibiasanyadiaturdenganketentuanperundang-undangan. Pihak yang menerimawewenangmempunyaikeleluasaan (discretion) dalampenyelenggaraanpendelegasiantersebut, walaupunwewenangterakhirtetappadapihakpemberiwewenang(sovereign-authority). 2011@Ayu Rai.E-Mak

  47. 2011@Ayu Rai.E-Mak

More Related