HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


  • 296 Views
  • Uploaded on

HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN ‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’. Kelompok 5. (UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1):. PENGERTIAN KEPEGAWAIAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - brody


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAHAN

‘Hubungan Kepegawaian Pusat & Daerah’

Kelompok 5


Uu no 43 tahun 1999 pasal 1
(UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 1):

PENGERTIAN KEPEGAWAIAN

Mereka yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  • Sumber daya manusiadisebut juga “pegawai”.

  • Secara umum “pegawai” diartikan sebagai “orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan, dan sebagainya”.

  • Pegawai yang bekerja pada Pemerintah, disebut “Pegawai Negeri”.


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

DEFINISI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

  • PAUL PIGOR

  • Administrasi kepegawaian: suatu kecakapan/seni dari pengembangan dan pemeliharaan angkatan kerja sedemikian rupa untuk melaksanakan fungsi serta tujuan organisasi dengan se-efisien dan se-ekonomis mungkin

  • THE LIANG GIE

  • Administrasi kepegawaian: segenap aktivitas yang bersangkutan dengan masalah penggunaan tenaga kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Masalah pokoknya terutama berkisar pada penerimaan, pengembangan, pemberian balas jasa dan pemberhentian


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

DASAR HUKUM KEPEGAWAIAN

  • “HukumKepegawaian” dikatakansebagaikeseluruhanrangkaianperaturanyang mengatursegalasesuatutentangPegawaiNegeri.

  • Bersifat pokok, yang berbentuk UU sebagai payungnya

  • BersifatpelaksanadariaturanpokokPP, Perpres, Kep.Menpan, PeraturanKepalaBadanKepegawaian Negara, yang seluruhnyaitu terangkaidalamsatusistemhukum, yaitu “HukumKepegawaian”.

UU NO. 8 TAHUN 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

Diubah denganUU No.43 Tahun1999 tentang perubahan atasUU NO. 8 Tahun1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

SISTEM KEPEGAWAIAN DAERAH

Sumber daya manusia pada pemerintahan daerah disebut pegawai pemerintah daerah.

Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah daerah

Sistemkepegawaianmemilikipengertianlebihluasbukanhanyaberkaitandengansistempengangkatanpegawaitetapijugameliputiperencanaan, pembinaankarier,pengendalian dsb.Dalam sistem pemerintahan daerah dikenal 3 sistem pengelolaan pegawai daerah sebagai berikut:


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

KEPEGAWAIAN DAERAH di AMERIKA SERIKAT

Ada tiga jenis sistem kepegawaian daerah yang diterapkan berbagai negara di dunia (United Nations, 1966)

SeparatePersonnel System for each local authority

Setiap pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan memberhentikan pegawainya sendiri, serta pegawai tidak dapat berpindah atau dipindah ke yurisdiksi lain oleh badan pusat.

Unified local government personnel system

Semua atau sebagian kategori pegawai pemerintah daerah membentuk single career service di seluruh negeri yang terpisah dari national civil service.

Integrated national and local personnel system

Pegawai dari pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah merupakan bagian tugas yang sama sehingga tidak hanya perpindahan antar daerah yang dimungkinkan tetapi juga antara pemerintah daerah, negara bagian maupun pusat.


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

KEPEGAWAIAN DAERAH di AMERIKA SERIKAT

Mengacu pada pembagian jenis tersebut maka sistem kepegawaian yang diterapkan di AS adalah jenis yang pertama, Separate System.

  • Setiap pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama administrasi kepegawaian termasuk kekuasaan tunggal untuk menunjuk dan memberhentikan pegawainya.

  • Para pegawai juga tidak dapat berpindah baik atas prakarsa sendiri maupun birokrasi yang lebih tinggi dari daerah yang satu ke daerah yang lain, ke pemetintah negara bagian atau pemerintah pusat.


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

KEPEGAWAIAN DAERAH di AMERIKA SERIKAT

Pada dasarnya, mengacu pada bahasan tipe pemerintah daerah di AS yang beraneka ragam maka pejabat pemerintah daerah dapat dibagi menjadi electeddan appointed officer

  • Anggota council dan commissioner jelas merupakan elected officer, sementara untuk mayor, city manager or administrator, dan head of departments ada yang berupa elected officer dan ada pula yang appointed officer.

  • Selanjutnya, pegawai pemerintah daerah pada umumnya adalah appointed officer yang memiliki karier sebagai pegawai daerah.


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

KEPEGAWAIAN DAERAH di INDONESIA

  • Sistem kepegawaian daerah yang berlaku di Indonesia lebih mirip dengan Integrated national and local personnel system.

  • Kelebihan: Kemampuan yang luar biasa dari pemerintah untuk menempatkan pegawainya di lokasi yang paling terpencil, guna memberikan pelayanan, terutama menjalankan tugas pembangunan

  • Kelemahan:Pengelolaan pegawai negeri masih berkisar pada fenomena understaffed and overstaffed, pada waktu yang bersamaan pemerintah daerah mengalami kelebihan pegawai yang kurang cocok kualifikasinya dengan pekerjaan namun di lain pihak juga mengalami kekurangan pegawai dengan kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

l a n j u t a n . . .

  • Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penerapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

  • Dengan demikian untuk PNS Daerah, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan normatif kepegawaian yang berlaku seragam seluruh Indonesia sementara pelaksanaannya menjadi kewenangan Daerah.


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

SISTEM PEMBINAAN PNS

SISTEM KARIER

(CARIER SYSTEM)

SISTEM PRESTASI KERJA

(MERYT SYSTEM)

Sistempembinaandimanapengangkatanpertamadidasarkanpadakecakapan & pengembanganselanjutnyaberdasarkanmasakerja, kesetiaan & pengabdian

SISTEM KAWAN

(PATRONAGE SYSTEM)

Sistempembinaandimanapengangkatanuntukmendudukijabatan/kenaikanpangkatdidasarkanpadakecakapandanprestasi

Pembinaan yang dilakukansecarasubyektifhanyamelihatorangnyabukankecakapan

Terbuka

Tertutup

SpoilSystem

Nepotisme


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

Kebijakan kepegawaian daerah yang baru menganut beberapa prinsip :

Pegawai pemerintah daerah harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik

2. Pengisian pegawai pemerintah daerah melalui cara pengangkatan (appointed) bukannya pemilihan (elected)

3. Dalam pengangkatan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat harus mengedepankan prinsip profesionalisme

4. Pembinaan pegawai berdasarkan sistem prestasi kerja (merit system) dan karier (career system) yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

5. Rekruitmen pegawai pemerintah daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara (equality principle).


Hubungan antar pemerintahan hubungan kepegawaian pusat daerah

T

H

A

N

K

S