hubungan keuangan pusat dan daerah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah - PowerPoint PPT Presentation


  • 1397 Views
  • Uploaded on

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. www.djpk.depkeu.go.id. Jakarta, 18 Mei 2011. Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pemerintah Pusat. Prinsip Partisipasi. Prinsip Akuntabilitas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah' - orlando-goodman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hubungan keuangan pusat dan daerah

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

HubunganKeuanganPusatdan Daerah

DirektoratJenderalPerimbanganKeuangan

KementerianKeuangan

www.djpk.depkeu.go.id

Jakarta, 18 Mei 2011

penyelenggaraan otonomi daerah
Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pemerintah Pusat

Prinsip Partisipasi

Prinsip Akuntabilitas

Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Penyerahan, pelimpahan,

penugasan urusan

Pemerintah Daerah

Prinsip Transparansi

slide3

Keuangan Negara

DAERAH

Dikelola dlm APBD

PUSAT

Dikelola dlm APBN

Pengelolaan

Presiden

Sbg Kep.

Pemerintahan

Pimp Lembaga Tinggi Negara

sbg pengguna

Dikuasakan

Diserahkan

(desentralisasi)

Pembantu Presiden

Menkeu

sbg pengelola

Menteri/pimp lembaga

sbg pengguna

Gubernur

/

Bupati

/

Walikota

Tugas

Pembantuan

Kekayaan Neg yg

dipisahkan:

BUMN / penyertaan

modal lainnya

Dekonsentrasi

Kekayaan Daerah yg

dipisahkan:

BUMD / penyertaan

modal lainnya

Instansi vertikal

di Daerah

Dikelola dlm

Agr Dekon

Dikelola dlm

Agr Tugas Pemb

Dikelola secara otonom oleh BUMN / pihak swasta

Dikelola secara otonom oleh BUMD / pihak swasta

slide4

KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

kewenangan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Kewenangan

sumber pendanaan

APBD

BHP & BP

DAU

DAK

APBN

APBN

slide5

Pelaksanaan Kewenangan

  • Tujuan Otda dan Desentralisasi Fiskal :
  • Mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan keadilan masyarakat
  • Mengurangi kesenjangan
  • Mendorong investasi daerah
  • Kewenangan Daerah :
  • Kewenangan Wajib
  • Kewenangan Lainnya
  • Melalui :
  • Peningkatan Pelayanan (Public Service Obligation/PSO)
  • Pemberdayaan Masyarakat (partisipasi dan demokrasi)
  • Peningkatan daya saing Daerah
  • Sarana :
  • Good Governance
  • Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Anggaran kinerja dan pelaporan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan/SAP)
  • Standar Pelayanan Minimum (SPM)
  • SAP
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

adalah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

. Pasal 1 UU 33/2004

prinsip kebijakan perimbangan keuangan
PRINSIP KEBIJAKAN PERIMBANGAN KEUANGAN
  • Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi tugas antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
  • Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal
  • Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan
prinsip money follow function
Prinsip ”Money Follow Function”

Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

didanai dari

didanai dari

A P B N

A P B D

Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

jenis pengeluaran apbn untuk daerah
Jenis Pengeluaran APBN untuk Daerah

Transfer Daerah (DBH, DAU, DAK, Dana Otsus dan Dana Penyesuaian)

1

Pengeluaran

APBN untuk

Daerah

Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan

2

Dana Vertikal di Daerah

3

4

Bantuan Langsung ke Masyarakat (PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT)

5

Subsidi (Energi : BBM dan Listrik, dan

Non Energi : Pangan, Pupuk, Benih,

lainnya)

9

www.djpk.depkeu.go.id

alur belanja apbn ke daerah
Alur Belanja APBN ke Daerah

MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY

Dana Vertikal

di Daerah

Mendanaikewenangan 6 Urusan

PENDAPATAN

Melalui

AnggK/L

Dana Dekonsentrasi

Dana TgsPembantuan

PNPM, BOS, Jamkesmas

Belanja

Pemerintah

Pusat

Mendanai kewenangan

di luar 6 Urusan

Melalui

Angg

Non K/L

SubsididanBantuan

APBN

BELANJA

MasukAPBD

Mendanai

kewenangan

Daerah

(Desentralisasi)

Hibah

Transfer

KeDaerah

  • Dana Perimbangan
  • Dana Otsusdan
  • Penyesuaian

PEMBIAYAAN

Pinjaman

10

perkembangan dana apbn ke daerah 2005 2010
Perkembangan Dana APBN ke Daerah 2005-2010

63.1%

176.3

34.4

113.0

7.5

33.3

150.8

226.2

253.3

292.4

344.6

309.3

  • Transfer Daerah terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Otsus & Dana Penyesuaian.
  • Bantuan Ke masyarakat terdiri dari PNPM, BOS, Jamkesmas dan BLT (2008- 2009).
  • Subsidi Terdiri dari Energi(BBM dan Listrik) dan Non Energi (Pangan, Pupuk, Benih dan lainnya).
  • Data Subsidi hanya mencakup tahun 2008-2010.

11

www.djpk.depkeu.go.id

slide12

Belanja APBNP 2010

(Triliun Rupiah)

Sumber : APBNP2010

Total Belanja = 1.126,15

Dana ke Daerah = 710,05(63,05%)

12

arah kebijakan t ransfer ke daerah rpjmn 2010 2014
Arah Kebijakan Transfer Ke Daerah(RPJMN 2010-2014)*)

Otsus dan Penyesuaian

DAK

DAU

DBH

Triliun Rp

400

322,4

309,3

300

292,4

253,3

226,2

200

150,8

129,7

100

0

2010

APBN

2009 APBNP

2004

2005

2006

2007

2008

  • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah.
  • Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
  • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
  • Meningkatkan daya saing daerah.
  • Mendukung kesinambungan fiskal nasional.
  • Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
  • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
  • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

344,6

2010

APBN-P

Dalam kurun waktu 2004-20010 jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 23,7% per tahun.

14

*) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

slide15

ArahKebijakan DBH

(RPJMN 2010-2014)*)

  • Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  • Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel;
  • Menyempurnakan sistem penyaluran DBH sehingga alokasi DBH ke daerah penghasil lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
  • Mendorong daerah penghasil SDA, terutama SDA tidak terbarukan, untuk meningkatkan upaya konservasi dan penanganan terhadap dampak lingkungan hidup pasca kegiatan eksplorasi.

*) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

15

slide16

ArahKebijakan DAU

(RPJMN 2010-2014)*)

    • Meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap.
    • Menyempurnakan formula alokasi DAU.
  • Menyempurnakan penilaian kebutuhan fiskal dalam formula alokasi DAU berdasarkan perhitungan belanja untuk memenuhi SPM sesuai Analisis Standar Belanja (ASB).

**)

*) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

**) termasuk DAU Tambahan Tunjangan Profesi Guru Rp10,9 T

16

slide17

ArahKebijakan DAK

(RPJMN 2010-2014)*)

  • Menyempurnakan desain konsep DAK.
  • Meningkatkan secara bertahap pagu nasional DAK, al. melalui transformasi dari dana K/L yang digunakan untuk mendanai urusan daerah ke DAK.
  • Mendukung program yang menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014.
  • Diprioritaskan untuk daerah-daerah dengan kemampuan keuangan relatif rendah dalam mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  • Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penajaman indikator kinerja dan penyediaan data teknis.
  • Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah.

RencanaBidang DAK 2011:

Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintahan Daerah, Kelautan & Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sapras Perdesaan, Sarana Perdagangan, dan 4 bidangbaru: Penyediaanlistrikdesa, perumahan, penyediaanfasilitaskeselamatanjalan, danperubahaniklim.

17

*) Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014

slide18

Dana Insentif Daerah Tahun 2010

  • 1.Dana Insentif Daerah (DID) diberikankepadadaerah yang memilikikinerjakeuangandankinerjaekonomi & kesejahteraan yang baik, sertatetapmengupayakanterwujudnyagood governance dan clean government.
  • a. KinerjaKeuangan Daerah:
    • Persentasepeningkatan PAD > rata2Nasional.
    • PeningkatanOpini BPK atas LKPD.
    • KetepatanWaktuPenyampaian APBD.
    • KemampuanFiskal Daerah (KFD) < rata2Nasionaldan IPM > rata2Nasional.
  • b. KinerjaEkonomidanKesejahteraan:
    • PertumbuhanEkonomi > pertumbuhanekonomiNasional.
    • Pengurangan Tingkat Kemiskinan > rata2Nasional .
    • Pengurangan Tingkat Pengangguran > rata2Nasional.
    • Tingkat Inflasi < rata2Nasional.

Terdapat 54 daerah yang memperoleh DID, terdiri dari 9 provinsi dan 45 kabupaten/kota.

18

slide19
KebijakanUmumHibahke Daerah, Pinjaman Daerah, Local Taxing Power, dan Dana Dekonsentrasi & TugasPembantuan

19

www.djpk.depkeu.go.id

slide20

Hibahke Daerah

  • Pemerintahdapatmemberikan Hibahkepadadaerah yang bersumber dari pendapatan APBN, penerusanpinjaman luar negeridan/atau hibah luar negeri.
  • Hibahdiprioritaskanuntuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur daerah.
  • Hibah yang telahdanakandilaksanakan :
  • Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) System Project – JBIC.
  • Local Basic Education Capacity(L-BEC – Belanda & UE.
  • Hibah Air Minum dan Air Limbah – AusAID.
  • WASAP-D – World Bank.

20

pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah kepada pdam 1
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (1)
  • Pencapaiantujuanpeningkatanjumlahpenduduk atasakses sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun2015.
  • Pemerintahberupayamemperluas akses PDAM terhadap kredit investasi (PerpresNo.29/2009) melaluipemberian:
  • Jaminan sebesar 70% ataskewajibanpembayarankembalikreditinvestasiPDAMkepada bank. Apabilaterjadidefault/gagalbayar, selanjutnyadilakukanpembebanan:
  • Pemerintahmenanggung 40% yang selanjutnyadiperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM.
  • Pemdamenanggung 30%, baik yang berasaldari APBD dan/ataukonversibebansebagaiutangkepadaPemerintah (apabilaPemdatidakmembayarutangtersebutdapatdipotongdengan DAU dan/atau DBH). Tanggungantersebutselanjutnya dapat diperhitungkan sebagai penyertaan modal/pinjaman/hibahkepada PDAM.

21

pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah kepada pdam 2
Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah kepada PDAM (2)
  • Subsidi atasbunga yang dikenakanoleh bank.

Penetapantingkatbungakreditsebesar BI rateditambah paling tinggi 5 %, dengan ketentuan:

  • Tingkat bunga sebesar BI rate akan ditanggung PDAM.
  • Selisih bunga di atas BI rate paling tinggi sebesar 5% menjadi subsidi yang ditanggung Pemerintah.

22

slide24

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

DEKONSENTRASI

TUGAS PEMBANTUAN

  • Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.
  • Kegiatan fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya
    • Kegiatan bersifat fisik lainnyaantara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bansos yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.
  • Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
  • Kegiatan non-fisik, antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian & survey, pembinaan & pengawasan, serta pengendalian.
  • Sebagian kecil Dana Dekon/TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
  • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L.

24

slide25

Prinsip Pendanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dan sepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/L.

K/L tidak diperkenankan mensyaratkandana pendamping.

Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan.

  • Dana Dekon dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur.
  • Dana TP dilaksanakan setelah adanya penugasan wewenang Pemerintah melalui K/L kepada Gubernur/ Bupati/Walikota dan/atau Desa.

25

slide26

Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan antar Instansi Terkait

DJPK

BAPPENAS

(UU 25/2004)

KEMDAGRI

(UU 32/2004)

Pengelolaan Informasi, Evaluasi dan

Rekomendasi Pendanaan

(PP 7/2008,

PMK 156/2008)

Penataan

Urusan

Pemerintahan

Penetapan &

Sinkronisasi

Program

DJA

Koordinasi

Kebijakan,

Perencanaan dan

Evaluasi

Penelaahan RKA-K/L,

Penerbitan RABPP,

dan SAPSK

(PP 21/2004, PMK Standar Biaya)

Siklus Pendanaan

Penetapan

Kegiatan, Lokasi, dan Alokasi

DJPB

Pendanaan

Pengesahan DIPA dan

Penerbitan SRAA, Pencairan, Sanksi, SAI dan Pelaporan

(PP 24/2005, PP 8/2006, PMK 171/2007)

KEMKEU

(UU 17/2003, UU 1/2004

UU 33/2004)

KEM.TEKNIS

(UU Sektoral)

Penyaluran

dan Monev

Pelimpahan (Dekon) / Penugasan (TP)

Pelaporan dan

Pertanggungjawaban

DJKN

Pemerintah Daerah

(Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan TP)

Pelaporan BMN/D

(PP 6/2006)

26

slide27

Alur Pertanggungjawaban

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

BAPPENAS, KEMKEU, & KEMDAGRI

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

PRESIDEN (MELALUI MENKEU)

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Bahan Evaluasi dan Perencanaan

Bahan LKPP

Koordinasi

BAPPEDA

(Koordinator)

GUBERNUR

BADAN KEUANGAN/ KEKAYAAN DAERAH

(Koordinator wilayah)

Penggabungan laporan

Penggabungan laporan

Bahan Laporan

kepada DPRD

  • LAP. ASPEK MANAJERIAL
  • (PP 39/2006)
  • Perkembangan realisasi penyerapan dana
  • Pencapaian target keluaran
  • Kendala yang dihadapi
  • Saran tindak lanjut
  • LAP. ASPEK AKUNTABILITAS
  • (PP 8/2006 dan PP 6/2006)
  • Laporan Realisasi Anggaran
  • Neraca
  • Catatan Atas Laporan Keuangan
  • Laporan Barang (BMN)

SKPD (DINAS)

Ketertiban dan Percepatan Laporan Pertanggungjawaban dibutuhkan dalam rangka Transparansi dan Akuntabilitas LKPP

27

slide28

Status Barang Hasil Pelaksanaan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

DANA DEKON  Kegiatan Non Fisik, namun sebagian kecil dananyadapat digunakan untuk mengadakan aset tetapsebagai penunjang kegiatan

DANA TP  Kegiatan Fisik, dapat ditunjang dengan kegiatan non-fisik

Besarnya dana penunjang memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis dan efisien serta sesuai karakterisitik kegiatan

Dapat menghasilkan output berupa barang

  • Syarat-syarat Penghibahan:
  • Bukan barang rahasia Negara
  • Tidak menguasai hajat hidup orang banyak
  • Tidak digunakan lagi oleh K/L

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

DAPAT DIHIBAHKAN KEPADA PEMDA

Apabila dihibahkan

Ditatausahakan K/L

Ditatausahakan Pemda

Sistem Informasi dan akuntansi BMN

Berita Acara Serah terima Barang

Neraca Pemerintah Pusat

Sistem akuntansi BMD

BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Hapus BMN

Pengelolaan

Kekayaan Negara oleh Menkeu

Neraca Pemerintah Daerah

Ketidaktertiban penatausahaan barang hasil Dekon/TP merupakan salah satu faktor diberikannya opini disclaimer oleh BPK atas LKPP

28

slide30

Pengalokasian Dana Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan Tahun 2011

Mempertimbangkan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) dan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Cluster II (PRIORITAS 2)

PEMDA dgn KFD < rata2Nas. IPM > rata2Nasional

11 Propinsidan 188 Kab/Kota

Cluster I

PEMDA dengan KFD dan

IPM > rata2 Nasional

5 Propinsi dan 72 Kab/Kota

Cluster IV

PEMDA dgn KFD > rata2 Nasional dan IPM < rata2 Nasional

3 Propinsi dan 64 Kab/Kota

Cluster III (PRIORITAS 1)

PEMDA dengan KFD dan

IPM < rata2 Nasional

14 Propinsi dan 167 Kab/Kota

30

slide32

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan (Perpres No.13 Tahun 2009)

Tujuan: untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Sasaran: Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin

I. Bantuan dan Perlindungan Sosial

Tujuan: untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Sasaran: Kelompok Rumah Tangga Miskin dan Hampir Miskin

II. Pemberdayaan Masyarakat/

PNPM Mandiri

Tujuan: untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil.

Sasaran: Pelaku Usaha Mikrodan Kecil

III. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

32

sumber pendanaan urusan bersama pmk no 168 pmk 07 2009 tanggal 4 november 2009
Sumber Pendanaan Urusan Bersama(PMK No.168/PMK.07/2009 tanggal 4 November 2009)

APBN

APBD

ANGGARAN K/L

(RKA-KL)

ANGGARAN SKPD

(RKA-SKPD)

KP

KD

DK

TP

UB

DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)

DANA URUSAN BERSAMA (DUB)

Ket:

KP = Kantor Pusat

KD = Kantor Daerah

DK = Dekonsentrasi

TP = Tugas Pembantuan

UB = Urusan Bersama

BLM = Bantuan Langsung Masyarakat

PROGRAM PNPM PERKOTAAN DAN PNPM PERDESAAN (BLM)

33

kriteria penentuan besaran penyediaan ddub pmk no 61 pmk 07 2010 tanggal 10 maret 2010
Kriteria Penentuan Besaran Penyediaan DDUB(PMK No.61/PMK.07/2010 tanggal 10 Maret 2010)

KETUA TKPK NASIONAL (WAPRES)

MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA TKPK NASIONAL TENTANG

BESARAN DDUB YANG HARUS DISEDIAKAN OLEH MASING - MASING DAERAH

PMK TENTANG

INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH (MEMUAT JUGA PERTIMBANGAN BESARAN DDUB MASING-MASING DAERAH)

ditetapkan dan disampaikan oleh Menkeu kepada Kepala Bappenas, Ketua TKPK Nasional , dan K/L paling lambat Bulan Maret atau sebelum penyusunan Renja-KL (setiap tahun).

Penggunaan Indeks Fiskal dan kemiskinan Daerah dimaksudkan agar besaran DDUB masing-masing daerah disesuaikan dengan ruang fiskal daerah (kemampuan fiskal daerah dan dana transfer ke daerah dikurangi belanja PNSD), serta kondisi penduduk miskin daerah.

34

slide35

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia

Terima Kasih

35