Metode Penyusunan Anggaran dan Sumber-Sumber Pendanaan

1. Metode Penyusunan Anggarandan Sumber-Sumber Pendanaan 09-08-2012

2. Metode Penyusunan Anggaran Di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam sejumlah Peraturan Perundangan yaitu : • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; • Undang-Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Dengan Berlakunya Paket Peraturan Perundangan tersebut, maka terdapat perubahan mendasar dalam hal metode penyusunan anggaran Masa Lalu Sekarang “Performance Budget” yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran kinerja yang penekanan pertanggungjawabannya tidak sekedar pada setiap input tetapi juga pada ouput dan outcome “Traditional Budget” yaitu penyusunan anggaran dengan pendekatan Incremental dan Line Item yang penekanan pertanggungjawaban pada setiap input yang dialokasikan Pasal 14 dan Pasal 19 UU No.17/2003

4. Sekarang Perubahan Metode Penyusunan Anggaran tersebut juga berpengaruh pada aspek pengendalian &audit keuangan Pengendalian dan Audit Keuangan yang dilakukan juga termasuk audit kinerja Masa Lalu Pengendalian dan Audit Keuangan tidak berjalan dengan baik karena tidak memasukkan kinerja Lebih menerapkan konsep “value for money” atau konsep 3 E yaitu Ekonomis, Efisien, & Efektif Artinya, dalam mencari dana maupun menggunakan dana Pemda dituntut utk selalu memperhatikan tiap rupiah dana (uang) yang diperoleh dan digunakan Pasal 4, UU No.15/2004

5. PBB adalah prosedur atau mekanisme untuk memperkuat keterkaitan antara dana yang diberikan kepada instansi/lembaga pemerintah dengan outcome (hasil/dampak) dan/atau output (keluaran), melalui pengalokasian anggaran yang didasarkan pada informasi ‘formal’ tentang kinerja. • Informasi kinerja ‘formal’: informasi mengenai ukuran kinerja (performance measure), ukuran biaya untuk masing-masing kelompok output dan outcome, dan penilaian atas efektivitas dan efisiensi belanja melalui berbagai alat analisis. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)Performance Based Budget TUJUAN : Untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan produktivitas (allocative and productive efficiency) dari belanja pemerintah. Marc & Jim, 2005

6. Diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat (berdasarkan UU No.25 Tahun 2004) Implementasi Metode ABK di Pemerintah Kota Yogyakarta Pedoman RENSTRA KL RENJA KL Pemerintah Pusat Pedoman diacu Pedoman dijabarkan RPJP NASIONAL RPJM NASIONAL RKP diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG dijabarkan Pedoman RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD Pemerintah Daerah Pedoman RENJA SKPD Pedoman RENSTRA SKPD

7. PROSES INTEGRASI DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Pedoman RENSTRA KL RENJA KL RINCIAN APBN RKA - KL Pemerintah Pusat Pedoman Pedoman diacu Pedoman RPJP NASIONAL Pedoman RPJM NASIONAL RAPBN APBN RKP dijabarkan diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANGDA Pedoman dijabarkan Pedoman RPJM DAERAH RPJP DAERAH RAPBD APBD RKPD KUA/ PPAS Pedoman Pemerintah Daerah Pedoman RENJA SKPD Pedoman Pedoman RENSTRA SKPD RKA – SKPD PENJABARAN APBD PERENCANAAN PROGRAM PENGANGGARAN

8. Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 MDG’s VISI P E D O M A N SKN/SKD SPM KESHTN Implementasi dokumen perencanaan SKPD(basis penyusunan ABK Dinas Kesehatan) RENSTRA DINKES MISI TUJUAN RPJMD KOTA YK 2011 - 2016 K O N S I S T E N S I SASARAN RENSTRA KEMENKES STRATEGI PROGRAM KEGIATAN KEBIJAKAN Performance Based Budgetting NILAI RENJA TAHUNAN • Input • Ouput • Outcome MUSRENBANG RKA-SKPD

9. PAD • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hsl. Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah • DANA PERIMBANGAN • Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak • Dana Alokasi Umum (DAU) • Dana Alokasi Khusus (DAK) • LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH • Dana Hibah • Dana Darurat • Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya • Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus • Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya Sumber-Sumber Pendanaan(Berdasarkan UU 33 Tahun 2003 dan UU 28 Tahun 2009)

10. RKA SKPD PROGRAM Penyusunan Anggaran dengan Metode ABK pada SKPD(Dinas Kesehatan) OUTCOME Apa yang ingin dicapai KEGIATAN Apa yang dikerjakan • Alat Analisa Belanja : • Perwal ttg Standar Harga Barang dan Jasa (Standar Biaya) • Analisa Standar Biaya (ASB) INPUT Apa yang digunakan dalam bekerja OUTPUT Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) Belum Ada ….

11. SkemaPembiayaanBerdasarkanSumber-sumberAnggaran RENSTRA KEMENKES Acuan Percepatan Pencapaian Kinerja MDG’s SKN/SKD pedoman RENSTRA DINKES SPM KESHTN PROGRAM RPJMD KOTA YK 2011 - 2016

12. Hambatan dan Permasalahan Perjalanan metode penyusunan anggaran dengan pendekatan ABK sejak ditetapkannya peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas, belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan hal ini karena beberapa faktor antara lain : Perumusan nomenklatur program dan kegiatan belum mempertimbangkan aspek-aspek pengukuran kinerja (SMART: Spesific, Measurement, Attainable, Relevant, Timely) Kebutuhan pengukuran kinerja program yang berbeda-beda menurut peraturan dari Kementrian Teknis (Mendagri, MENPAN, LAN) sehingga pada saat perumusan hasil (outcome) terdapat tumpang tindih makna/pengertian, apakah untuk mengukur kinerja program atau kegiatan. Relevansi antara keluaran (output) dengan hasil (outcome) sehingga menyulitkan dalam evaluasi kinerja di akhir tahun.