PERPAJAKAN I

1. PERPAJAKAN I PBB Oleh WisnuHaryoPramudya, S.E.,M.Si.,Ak

2. DasarHukumdanPengertian PBB PBB adalahpajak yang bersifatkebendaandalamartibesarnyapajakterutangditentukanolehkeadaanobjekyaitubumi / tanahdanataubangunan. KeadaanSubjek ( siapa yang membayar) tidakikutmenentukanbesarnyapajak. DasarHukum PBB UU No 28 Tahun 2009

3. Obyek PBB ObjekPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanadalahBumidan/atauBangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ataudimanfaatkanolehorangpribadiatauBadan, kecualikawasan yang digunakanuntukkegiatanusahaperkebunan, perhutanan, danpertambangan (UU No 28 Tahun 2009 Tentang PDRD) 3

4. Obyek PBB BUMI: Permukaanbumidantubuhbumi yang adadibawahnya. Permukaanbumimeliputitanahdanperairanpedalamansertalautwilayah Indonesia BANGUNAN: Kontruksiteknik yang ditanamataudilekatkansecaratetappadatanahdan/atauperairan.

5. Obyek PBB TermasukpengertianBangunanadalah: jalanlingkungan yang terletakdalamsatukompleksbangunanseperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakansuatukesatuandengankompleksBangunantersebut; jalantol; kolamrenang; pagarmewah; tempatolahraga; galangankapal, dermaga; tamanmewah; tempatpenampungan/kilangminyak, air dan gas, pipaminyak; dan menara.

6. Obyek yang TidakDikenakan PBB digunakanolehPemerintahdan Daerah untukpenyelenggaraanpemerintahan; digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umumdibidangibadah, sosial, kesehatan, pendidikandankebudayaannasional, yang tidakdimaksudkanuntukmemperolehkeuntungan; digunakanuntukkuburan, peninggalanpurbakala, atau yang sejenis dengan itu;

7. Obyek yang TidakDikenakan PBB merupakanhutanlindung, hutansuakaalam, hutanwisata, tamannasional, tanahpenggembalaan yang dikuasaiolehdesa, dantanahnegara yang belumdibebanisuatuhak; digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkanasasperlakuantimbalbalik; dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan MenteriKeuangan.

8. Subyek PBB danWajibPajak PBB • SUBJEK PAJAK adalahOrangpribadiataubadan yang secaranyata: • mempunyaisuatuhakatasbumi, • memperolehmanfaatatasbumi, • memilikibangunan, • menguasaibangunan, • memperolehmanfaatatassuatubangunan • WAJIB PAJAK adalahSubjekPajak yang dikenakanKewajibanmembayarPajak

9. KlasifikasiBumidalam PBB Faktor-faktor yang diperhatikandalamdalampenentuanklasifikasibumiadalah : Letak; peruntukan; pemanfaatan; kondisilingkungandan lain-lain.

10. KlasifikasiBangunandalam PBB Faktor-faktor yang diperhatikandalamdalampenentuanklasifikasibangunanadalah : bahan yang digunakan; rekayasa; letak; kondisilingkungandan lain-lain.

11. DasarPengenaan PBB DasarpengenaanPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanadalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkansetiap 3 (tiga) tahun, kecualiuntukobjekpajaktertentudapatditetapkansetiaptahunsesuaidenganperkembanganwilayahnya. Penetapanbesarnya NJOP dilakukanolehKepala Daerah.

12. DasarPengenaan PBB NJOP ditentukan per wilayah/daerahberdasarkankeputusanKepala Kantor Wilayah DirektoratJenderalPajakdenganterlebihdahulumemperhatikan : harga rata-rata yang diperolehdaritransaksijualbeli yang terjadisecarawajar; perbandinganhargadenganobjek lain yang sejenis yang letaknyaberdekatandantelahdiketahuihargajualnya; nilaiperolehanbaru; penentuannilaijualobjekpengganti.

13. DasarPengenaan PBB NJOP MenurutKetetapanMenkeu (PMK-150) SEKTOR P3 Kelas 1 (Rp3.100.000) s/d Kelas 200 (Rp140) untukBumidanKelas I (Rp16.000.000) s/d Kelas 100 (Rp50.000) untukbangunan SEKTOR P2 Kelas 1 (Rp68.545.000) s/d Kelas100 (Rp140) untukBumidanKelas I (Rp15.250.000) s/d Kelas40 (Rp50.000) untukbangunan

14. KlasifikasiPenetapan NJOP DIBACA PMK 150 Tahun 2010

15. Tarif PBB TarifPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan (P2) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). TarifPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaanditetapkandenganPeraturan Daerah. Tarif PBB untuk Perkebunan, PerhutanandanPertambangan (P3) ditetapkansebesar 0,5%

16. NJKP • PP No 25 Tahun 2002 tentangPenetapanBesarnyaProsentase NJKP PBB sebagaiberikut: • UntukObyekPajak P3 NJKP = 40% dari NJOP • Untuk OP Lain (aturan lama): • Nilai > 1 milyaradalah 40% dari NJOP • Nilai < 1 milyaradalah 20% dari NJOP

17. NJOPTKP NJOPTKP adalahbatas NJOP atasbumidan/ataubangunan yang tidakkenapajak. Besarnya NJOPTKP untuksetiapdaerahKabupaten/Kota serendah-rendahnyaRp 10.000.000,- denganketentuansebagaiberikut : SetiapWajibPajakmemperolehpengurangan NJOPTKP sebanyaksatu kali dalamsatuTahunPajak. ApabilawajibpajakmempunyaibeberapaObjekPajak, maka yang mendapatkanpengurangan NJOPTKP hanyasatuObjekPajak yang nilainyaterbesardantidakbisadigabungkandenganObjekPajaklainnya.

18. NJOPTKP NJOPTKP adalahbatas NJOP yang tidakkenapajakatasSektor Perkebunan, PerhutanandanPertambangansesuai PMK 67/PMK.03/2011 menetapkanmaksimum Rp24.000.000,00 per WP danditetapkansecara Regional berlaku 1 Januari 2012.

19. DasarPerhitungan PBB Dasarpenghitungan PBB adalahNilaiJualKenaPajak (NJKP). Besarnya NJKP adalahsebagaiberikut: PBB(P2) = TERIF x (NJOP – NJOPTKP) PBB (P3) = TARIF x NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

20. DasarPerhitungan PBB Harusselaluingatuntukmenghitung PBB harusdikonversikekelasuntukmendapatkan NJOP ditabelklasifikasi. Contoh: LT: 1.000M2 nilainya 1 M, jadiharga per meternya 1 juta. Dikonversikekelas 065 untukperhitungan PBB per meternyamenjadi Rp1.032.000 Contoh: LT: 400M2 nilainya800 Jt, jadiharga per meternya2 juta. Dikonversikekelas019 untukperhitungan PBB per meternyamenjadiRp1.833.000

21. SaatTerutang PBB TahunPajakadalahjangkawaktu 1 (satu) tahunkalender. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurutkeadaanobjekpajakpadatanggal 1 Januari. Tempatpajak yang terutangadalahdiwilayahdaerah yang meliputiletakobjekpajak.

22. PendaftarandanSuratPemberitahunaObyekPajak (SPOP) Mendaftarkanobjek PBB-nyadenganmengisi SPOP secarajelas, benar, danlengkapsertaditandatanganidandisampaikanke KPPBB/KP4/tempat lain yang ditunjuk yang wilayahkerjanyameliputiletakobjek PBB, selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) harisetelahtanggalditerimanya SPOP olehsubjek PBB. PelaksanaandantatacarapendaftaranobjekpajaksebagaimanadiaturlebihlanjutolehMenteriKeuangan. SPOP adalahsaranabagiWajibPajakuntukmendaftarkanObjek PBB yang akandipakaisebagaidasaruntukmenghitung PBB yang terutang.

23. PendaftarandanSuratPemberitahunaObyekPajak (SPOP) • Dalampengisisn SPOP harusJelas, BenardanLengkap. Yang dimaksuddenganjelas, benar, danlengkapadalah : • Jelas, berartipenulisan data yang dimintadalam SPOP dibuatsedemikianrupa, sehinggatidakmenimbulkansalahtafsir yang dapatmerugikannegaramaupunWajibPajaksendiri; • Benar, berarti data yang dilaporkanharussesuaidengankeadaan yang sebenarnya; • Lengkapberartiseluruhbagian yang harusdiisiolehWajibPajakterisisemuadanditandatangani.

24. Pengertian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  (NOP) Yang dimaksuddenganNomorObjekPajakPajakBumidanBangunan yang selanjutnyadisingkatdengan NOP adalahnomoridentitasobjekpajakPajakBumidanBangunan (PBB), yang bersifat : unik, yaitusetiapobjekpajak PBB diberikansatu NOP danberbedadengan NOP yang diberikanuntukobjekpajak PBB lainnya; tetap, yaitu NOP yang diberikankepadasetiapobjekpajak PBB tidakberubahdalamjangkawaktu lama; dan standar, yaituhanyaadasatusistempemberian NOP yang berlakusecaranasional.

25. Pengertian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  (NOP) NOP diberikanolehDirektoratJenderalPajakpadasaatdilakukanpendaftarandan/ataupendataanobjekpajak PBB. NOP digunakandalamadministrasiperpajakandansebagaisaranawajibpajakdalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakannya.

26. Pengertian Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan  (NOP) • Struktur NOP terdiridari 18 (delapanbelas) digit, denganrinciansebagaiberikut : • digit ke-1 dan ke-2 merupakankodeprovinsi; • digit ke-3 dan ke-4 merupakankodekabupaten/kota; • digit ke-5 sampaidengan digit ke-7 merupakankodekecamatan; • digit ke-8 sampaidengan digit ke-10 merupakankodekelurahan/desa; • digit ke-11 sampaidengan digit ke-13 merupakankodenomorurutblok; • digit ke-14 sampaidengan digit ke-17 merupakankodenomorurutobjekpajak; • digit ke-18 merupakankodetandakhusus

27. SuratPemberitahuanPajakTerutang PBB SPPT adalahSuratKeputusanKepala KPPBB mengenaibesarnya PBB terutang yang harusdibayarolehWajibPajakpada 1 (satu) tahunpajaktertentu. SPPT diterbitkanberdasarkan data sebagaimanatertulispada SPOP.

28. HakWajibPajakatas SPPT Menerima SPPT PBB setiaptahunpajak. Mendapatkanpenjelasansegalasesuatu yang berhubungandenganketetapan PBB. Mengajukankeberatandanataupengurangan. MendapatkanSuratTandaTerimaSetoran (STTS) atauBuktiPelunasanPembayaran PBB dariTempatPembayaran (TP yaitu Bank/Kantor Pos yang tercantumpada SPPT atau ATM) atauTandaTerimaSementara (TTS) daripetugaspemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjukresmidengan SK Walikota/Bupati.

29. KewajibanWajibPajakatas SPPT Menandatanganibuktitandaterima SPPT danmenyampaikannyakembalikepadaLurah/KepalaDesa/DinasPendapatan Daerah/KP4 untukditeruskanke KPPBB yang menerbitkan SPPT ataumenyampaikannyake KPPBB. Membayar/melunasi PBB terutangpadatempat yang telahditentukan

30. KEBERATAN • Yang dapatdiajukankeberatan PBB adalahbesarnya PBB terutangsebagaimanatercantumdalam SPPT atau SKP. Keberatandimaksuddapatdikarenakan : • Kesalahanluasbumidanataubangunan; • Kesalahanklasifikasibumidanataubangunan; • Kesalahanpenetapan/pengenaan; • Terdapatperbedaanpenafsiranperaturanperundang-undangan PBB antaraWajibPajakdanfiskus; • KesalahanPenetapanSubjekPajak

31. Tata Cara Keberatan • Membuatpermohonansecaratertulisdalambahasa Indonesia kepadaKepala KPPBB disertaidenganalasan yang jelas. • Menyampaikanpermohonansecaralengkapsesuaidenganketentuan yang berlakudalambataswaktu 3 (tiga) bulansejakditerimanya SPPT atau SKP, kecualiWajibPajakdapatmenunjukkanbahwajangkawaktuitutidakdapatdipenuhikarenakeadaandiluarkekuasaannya. • Diajukan per Objek PBB dan per tahunpajak

32. Tata Cara Keberatan • Melampirkanfoto kopi sebagaiberikut : • Buktipemilikanhakatastanah/sertifikat; dan/atau • BuktiSuratUkur/Rincik; dan/atau • AktaJualBeli; dan/atau • SPPT/SKP; dan/atau • IzinMendirikanBangunan (IMB); dan/atau • Buktipendukung (resmi) lainnya.

33. Tata Cara Keberatan • TandapenerimaanSuratKeberatan yang diberikanolehpejabatDirektoratJenderalPajak yang ditunjukuntukituatautandapengirimanSuratKeberatanmelalui pos tercatatmenjaditandabuktipenerimaanSuratKeberatantersebutbagikepentinganWajibPajak. • ApabiladimintaolehWajibPajakuntukkeperluanpengajuankeberatan, DirekturJenderalPajakwajibmemberikansecaratertulishal-hal yang menjadidasarpengenaan PBB. • Pengajuankeberatantidakmenundakewajibanmembayar PBB danpelaksanaanpenagihan.

34. Tata Cara Keberatan • DirekturJenderalPajakdalamjangkawaktu paling lama 12 (duabelas) bulansejaktanggalSuratPermohonanKeberatanditerima, harusmemberikeputusanataskeberatan yang diajukan. ApabilajangkawaktusebagaimanadimaksudtelahlewatdanDirekturJenderalPajaktidakmemberikansuatukeputusan, makakeberatan yang diajukantersebutdianggapditerima.  

35. Tata Cara Keberatan • KeputusanKeberatandapatberupa : • menerimaseluruhnya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaanterbuktikebenarannya. • menerimasebagian, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaansebagianterbuktikebenarannya. • menolak, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaantidakterbuktikebenarannya. • menambahjumlahpajaknya, apabila data/bukti-bukti yang dilampirkandalampengajuankeberatandan/ataudiperolehdalampemeriksaan, mengakibatkanpeningkatanjumlah PBB-nya.

36. Tata Cara Banding • Wajibpajak yang keberatannyaditolakdapatmengajukan banding keBadanPengadilanPajak (BPP). Ketentuan banding PBB mengikutiketentuandalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP stdtd UU Nomor 16 Tahun 2000.   • Putusan Banding dapatberupa : • menolak; • mengabulkansebagianatauseluruhnya; • menambahpajak yang harusdibayar; • tidakdapatditerima;

37. Tata Cara Banding Putusan Banding oleh BPP bukanmerupakanputusan final dandapatdiajukanPeninjauanKembali (PK) keMahkamahAgung.   Apabilaputusan banding menerimasebagianatauseluruhnya, makakelebihanpembayarandikembalikandenganditambahimbalanbungasebesar 2% untukjangkawaktu paling lama 24 (duapuluhempat) bulandihitungsejaktanggalpembayaran yang menyebabkankelebihanpembayaran PBB sampaidenganditerbitkannyaPutusan Banding.  

38. ContohPerhitungan PBB SOAL 1: Pak Bejomempunyaitanahseluas 500 m2 dengannilaijualRp. 400.000 /m2. Didalam area tanahnyaterdapatbangunanrumahdenganluas 250 m2 dengannilaijual Rp.200.000/m2 .Hitunglahbesarnya PBB jikadiketahui NJOPTKP sebesar Rp.12.000.000 dantarifpajaksebesar 0,2 % ?

39. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 1: NJOP bumi : 500 x Rp400.000 = Rp 200.000.000 NJOP rumah: 250 x Rp200.000 = Rp 50.000.000 NJOP total = Rp 250.000.000 NJKP = NJOP – NJOPTKP = Rp. 250.000.000 - Rp12.000.000 = Rp 238.000.000 PBB = NJKP x tarifpajak = Rp.238.000.000 x 0,2 % =Rp 476.000

40. ContohPerhitungan PBB SOAL 2: Pak Brotowalimemilikitanahseluas 1000 meter persegidengan NJOP tanahsebesarRp. 100.000,- permeterpersegi. Laluiajugamemilikirumahdiatasnyaseluas 100 meter persegidengan NJOP bangunanRp. 1.000.000,- permeterpersegi. Tarif yang berlakudidaerahsanaadalah 0,2% dan NJOPTKP 10 juta rupiah.

41. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 2: PBB = 0,2% x (((1.000 x 100.000) + (100 x 1.000.000)) - 10.000.000) PBB = 0,2% x ((100.000.000 + 100.000.000) - 10.000.000) PBB = 0,2% x (200.000.000 - 10.000.000) PBB = 0,2% x 190.000.000 PBB = Rp. 380.000,-

42. ContohPerhitungan PBB SOAL 3: Pak JokomempunyaiduaObyek PBB diduadesa. Desa A obyekBumisebesar 10juta, danbangunansebesar 5 juta. UntukDesa B obyekBumisebesar 8 jutadanBangunansebesar 3 juta. NJOPTKP ditetapkan 10 Jutadantarif PBB daerahtersebutditetapkan 0,3%. HitungberapaPajak yang harusditanggung Pak Jokotersebut.

43. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 3:

44. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 3:

45. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 3: UntukDesa B tidakdiberikanfasilitas NJOPTKP karena NJOPTKP sudahdiberikandiDesa A. sehinggaPajakterutang yang harusdibayarkan Pak Jokoadalah : Desa A = Rp15.000.00 Desa B = Rp33.000,00

46. ContohPerhitungan PBB SOAL 4: Pak JokomempunyaiduaObyek PBB diduadesa. Desa A obyekBumisebesar 7juta, danbangunansebesar 4 juta. UntukDesa B obyekBumisebesar 10 jutadanBangunansebesar 4 juta. NJOPTKP ditetapkan 12 Jutadantarif PBB daerahtersebutditetapkan 0,2%. HitungberapaPajak yang harusditanggung Pak Jokotersebut. 46

47. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 4: 47

48. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 4:

49. ContohPerhitungan PBB JAWAB SOAL 4: UntukDesa B tidakdiberikanfasilitas NJOPTKP karena NJOPTKP sudahdiberikandiDesa A. sehinggaPajakterutang yang harusdibayarkan Pak Jokoadalah : Desa A = Rp12.000.00 Desa B = Rp4.000,00 49