PENERAPAN AKAD PADA BANK SYARIAH (Ijarah, Wakalah, Hiwalah, Kafalah, dan Rahn)

1. PENERAPAN AKAD PADA BANK SYARIAH(Ijarah, Wakalah, Hiwalah, Kafalah, dan Rahn) Oleh : Gemala Dewi, SH., LLM

2. Prinsip Jual Beli • Murabahah = pembiayaan berupa talangan dana yg dibutuhkan nasabah u/ membeli suatu barang dg kewajiban mengembalikan talangan dana tsb seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pd wkt jatuh tempo. ----boleh minta uang muka (mnrt fatwa) Dasar hukum: • Al Baqarah;275 • HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al Khurdi

3. Baiu Bithaman Ajil = pembiayaan berupa talangan dana yg dbthkan nasabah u/ membeli suatu barang/jasa dg kewajiban membayar talangan dana tsb dg mencicil sampai lunas dalam jangka waktu trtentuuu.. Istisha = pembiayaan berupa talangan dana yg dibutuhkan nasabah utk membeli suatu barang / jasa dg pembayarn dimuka/dicicil/tangguh bayar Dasar hukum: - Al Baqarah ; 275 , 282 - HR. Tirmizi dari Amr bin Auf

4. Salam = pembiayaan berupa talangan dana yg dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu brg/jasa dg pembayaran dimuka sebelum barang/jasa diantarkan/terbentuk -----indent...biasanya pada buaah Dasar hukum: - Al Baqarah;282, 275 - HR Bukhari dari Ibnu Abbas

5. Bagi HAsil Mudharabah Pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dg kesepakatan... Penyandang dana(shohibul mal)= bank Pengelola usaha (mudharib) M > S Dasar hukum Al Musammil :20 Hadist Riwayat Ibn Majah dan Majma’ Azzawaid

6. Rukun dan Syarat: • Subjek : Penyedia dana (shihobul maal) & pengelola dana (mudharib) • Ijab Kabul • Objek Akad (modal, keuntungan,kgiatan ush) • Musyarakah =pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Dasar Hukum: • Shad 24 • HR. Abu Daud dr Abu Hurairah

7. A. Akad Ijarah • Yaitu Pembiayaan berupa talangan dana yg dibutuhkan nasabah utk memiliki suatu barang/jasa dgn kewajiban menyewa barang tsb sampai jangka waktu tertentu sesuai dgn kesepakatan (sewa-menyewa). • Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 • QS. az-Zukhruf (43):32: “… agar sebagian mereka dpt menggunakan sebagian yg lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yg mereka kumpulkan.” • HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering

8. A. Akad Ijarah Rukun & Syarat Ijarah dlm Fatwa DSN-MUI • Pernyataan ijab dan kabul • Pihak-Pihak yg berakad, yaitu pemberi sewa (lessor, bank) dan penyewa (lessee, nasabah) • Objek kontrak berupa manfaat dari penggunaan aset dan pembayaran sewa • Manfaat dari penggunaan aset dlm ijarah adalah objek kontrak yg harus dijamin, krn ia rukun yg harus dipenuhi sbg ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri • Sighat ijarah, yaitu berupa pernyataan dari kedua belah pihak yg berakad, baik secara verbal atau dlm bentuk lain yg equivaqlent dgn cara penawaran dari pemilik aset (bank) dan penerimaan yg dinyatakan oleh penyewa (nasabah)

9. A. Akad Ijarah Muntahiya bittamlik • Akad ijarah muntahiya bittamlik adalah akad ijarah yg diikuti janji pemindahan kepemilikan benda yg disewa pada akhir masa sewa. • Ketentuan pada fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ijarah jg berlaku pada ijarah muntahiya bittamlik • Ketentuan khusus ttg ijarah muntahiya bittamlik dlm fatwa DSN-MUI: • Pihak yg melakukan ijarah muntahiya bittamlik hrs melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. • Janji pemindahan kepemilikan yg disepakati di awal akad ijarah adalah wa’d yg hkmnya tdk mengikat, shg hrs ada akad tersendiri.

10. B. Akad Wakalah (jasa) • Yaitu jasa melakukan tindakan/pekerjaan mewakili nasabah sbg pemberi kuasa. Utk mewakili nasabah melakukan tindakan/pekerjaan tsb nasabah diminta utk mendepositokan dana secukupnya. • QS. al-Kahfi (18):19 tentang perwakilan • QS. Yusuf (12):55 tentang kisah Nabi Yusuf yg minta diangkat menjadi bendahara negri Mesir • H.R. Malik: “Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang Anshar utk mengawinkan Maimunah r.a.”

11. B. Akad Wakalah Ketentuan Wakalah dlm Fatwa DSN-MUI/IV/2000: • Pernyataan ijab kabul hrs dinyatakan oleh para pihak utk menunjukkan kehendak mereka dlm mengadakan kontrak (akad) • Wakalah dgn imbalan bersifat mengikat dan tdk boleh dibatalkan secara sepihak. Rukun dan syarat wakalah: Muwakkil (yg mewakilkan) dg syarat-syarat: • Hrs seorang pemilik sah yg dapat bertindak thd sesuatu yg ia wakilkan • Orang mukallah atau anak mumayyiz dlm batas-batas tertentu, yakni dlm hal-hal yg bermanfaat baginya. Wakil (yg mewakili) dg syarat-syarat: • Cakap hukum • Dpt mengerjakan tugas yg diwakilkan kepadanya • Wakil adalah orang yg diberi amanat Hal-hal yg diwakilkan, ketentuannya adalah: • Diketahui dg jelas oleh orang yg mewakili • Tdk bertentangan dg syariah Islam • Dpt diwakilkan menurut syariah Islam

12. C. Akad Hiwalah (subrogasi) • Yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang dari seseorang yg berutang kepada orang lain. • H.R. Bukhari: “Menunda-nunda pembayaran utang yg dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hiwalah-kan) kpd pihak yg mampu, terimalah.”

13. C. Akad Hiwalah Fatwa DSN No.12/DSN-MUI/IV/2000 • Rukun hawalah adalah muhil yaitu orang yg berutang dan sekaligus berpiutang, muhal atau muhtal yaitu orang yg berpiutang kpd muhil, muhal ‘alaih yaitu orang yg berutang kpd muhil dan wajib membayar utang kpd muhtal, muhal bih, yaitu utang muhil kepada muhtal, dan sighat (ijab kabul). • Pernyataan ijab kabul hrs dinyatakan oleh para pihak utk menunjukkan kehendak mereka dlm mengadakan kontrak (akad). • Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. • Hawalah dilakukan hrs dgn persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal ‘alaih. • Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dlm akad secara tegas. • Jika transaksi hawalah telah dilakukan, pihak-pihak yg terlibat hanyalah muhtal dan muhal ‘alaih dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.

14. D. Akad Kafalah (cessie) • Yaitu pemberian jaminan oleh bank sbg penanggung (kafil) kpd pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yg ditanggung, makfuul ‘anhu atau ashil) • QS. Yusuf (12):72 tentang penjaminan • HR. Bukhari: bahwa Rasulullah tdk mau mensholatkan jenazah yg masih memiliki utang sampai ada yg melunasi utangnya. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 • Pernyataan ijab kabul hrs dinyatakan oleh para pihak utk menunjukkan kehendak mereka dlm mengadakan kontrak (akad). • Dlm akad kafalah, penjamin dpt menerima imbalan (fee) sepanjang tdk memberatkan. • Kafalah dg imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

15. E. Akad Rahn (gadai) • Yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dgn jaminan barang bergerak yg relatif nilainya tetap, seperti perhiasan, emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dll utk jangka waktu tertentu sesuai dgn kesepakatan. • QS. al-Baqarah (2):283: “Jika kamu dlm perjalanan, sdg kamu tdk memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yg dipegang (oleh yg berpiutang).” • HR. Bukhari dari Aisyah r.a.: “ Bahwa Rasulullah membeli makan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”

16. E. Akad Rahn Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 • Murtahin (penerima barang) memiliki hak utk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yg menyerahkan barang) dilunasi. • Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tdk boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dgn tdk mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. • Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dpt dilakukan juga oleh murtahin.

17. E. Akad Rahn 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tdk boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan marhun a. Apabila jatuh tempo, maurtahin hrs memperingatkan rahin utk segera melunasi utangnya. b. Jika rahin tetap tdk dpt melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. c. Hasil penjualan marhun digunakan utk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yg belum dibayar serta biaya penjualan. d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.